|
Nalar Hak Pensiun Wapres Gibran Agus
Riwanto : Guru Besar
Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta. |
KOMPAS.COM, 15 November 2026
|
KEPUTUSAN Gibran Rakabuming Raka berhenti dari jabatan Wakil
Presiden pada 12 November 2026, membuka perdebatan yang menarik dalam hukum
tata negara dan hukum administrasi negara. Apakah mantan Wakil Presiden yang mengundurkan diri memperoleh
hak pensiun yang sama dengan Wakil Presiden yang menyelesaikan masa jabatan
atau diberhentikan melalui pemakzulan? Persoalan ini bukan sekadar urusan keuangan Gibran sebagai
pejabat negara. Di dalamnya terdapat prinsip kepastian hukum, tanggung jawab
jabatan, keadilan sosial, dan etika penyelenggaraan negara. Secara konstitusional, Pasal 8 ayat (1) UUD 1945 menyebutkan
bahwa apabila Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat
melakukan kewajibannya, maka digantikan Wakil Presiden. Sementara itu, Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur pengisian
kekosongan jabatan Wakil Presiden melalui pemilihan oleh MPR dari dua calon
yang diusulkan Presiden paling lambat 60 hari. Ketentuan tersebut dijabarkan dalam Pasal 46 sampai Pasal 49 UU
Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), sebagaimana
telah beberapa kali diubah. Presiden mengusulkan dua calon, kemudian MPR
memilih salah satunya. Beda Berhenti, Mengundurkan Diri dan Makzul Apakah berhenti, mengundurkan diri, dan dimakzulkan merupakan
peristiwa hukum yang sama? Secara bahasa, ketiganya memang berujung pada berakhirnya jabatan.
Namun, secara hukum tata negara, ketiganya berbeda. Berhenti merupakan istilah umum berakhirnya jabatan. Berhenti
merupakan pernyataan bersifat deklarasi (declaratoir) yang maknanya
mengumumkan. Peryataan diksi “berhenti” inilah yang digunakan Gibran dalam
surat resmi yang ditujukan pada pimpinan MPR dan Presiden Prabowo Subianto. Karena jabatan Wapres didapat melalui Pemilu langsung oleh
rakyat, maka pertanggungjawaban jabatannya seharusnya kepada rakyat yang
memilihnya. Namun, bagaimana cara mempertanggungjawabkan jabatan itu tak
diatur dalan hukum tata negara. Berikut juga bagaimana cara menyatakan berhenti, diucapkan atau
ditulis, kalau ditulis bagaimana format tulisannya, kalau diucapkan dilakukan
di mana? Semua pertanyaan itu tak diatur dalam UUD 1945 maupun dalam UU lain. Gibran hanya bertemu Presiden Prabowo dan Pimpinan MPR, lalu
menyerahkan surat “berhenti” dari jabatan Wapres, bukan “mengundurkan diri”. Gibran juga tidak membacakan surat itu. Berbeda dengan Presiden
Soeharto yang menyatakan "berhenti" pada Mei 1998. Surat dibacakan
di Istana, lalu melimpahkan kepada Wapres BJ Habibie sebagai Presiden
penggantinya. Dalam sistem pertangungjawaban hukum seharusnya makna
mengundurkan diri merupakan tindakan sukarela pejabat untuk melepaskan
jabatan. Namun, frasa “mengundurkan diri” tidak ada dalam UUD 1945. Frasa itu mengandung makna perlunya persetujuan dari lembaga
lain, tapi tak diatur dalam UUD 1945 lembaga mana yang dimaksud. Sedangkan pemakzulan merupakan pemberhentian melalui mekanisme
konstitusional berdasarkan Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945. Pemakzulan bukan sekadar keputusan politik. Harus terdapat alasan
konstitusional seperti pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan,
tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela, atau tidak lagi memenuhi
syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. Prosesnya melibatkan DPR,
Mahkamah Konstitusi, dan MPR. Dengan demikian, ketiganya memiliki akibat hukum berbeda dalam
hal prosedur, legitimasi, dan pertanggungjawaban. Namun, semuanya dapat mengakibatkan kekosongan jabatan Wakil
Presiden dan mengaktifkan mekanisme Pasal 8 ayat (2) UUD 1945. Hak Pensiun Wapres yang Berhenti Persoalan berikutnya adalah hak pensiun. Di sinilah terdapat
ketentuan yang tidak boleh diabaikan, yaitu Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun
1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta
Bekas Presiden dan Wakil Presiden. Pasal tersebut menyatakan bahwa Presiden dan Wakil Presiden yang
berhenti dengan hormat berhak memperoleh pensiun. Ayat (2) menetapkan pensiun
pokok sebesar 100 persen dari gaji pokok terakhir. Artinya, dasar pemberian pensiun bukan lamanya menjabat,
melainkan terpenuhinya persyaratan berhenti dengan hormat. UU tersebut juga tidak secara eksplisit menyebut pengunduran diri
sebagai alasan yang otomatis menghapus atau menjamin status berhenti dengan
hormat. Karena itu, pengunduran diri Gibran perlu dilihat berdasarkan
keputusan dan penetapan administratif-konstitusional yang mengakhiri
jabatannya. Demikian pula pemakzulan tidak boleh serta-merta disamakan dengan
pemberhentian tidak dengan hormat tanpa dasar hukum yang jelas. Gibran bukan ASN yang membedakan hak pensiun. Kalau diberhentikan
dengan tidak hormat, ASN tidak mendapatkan pensiun. Sedangkan mengundurkan
diri mendapatkan pensiun. Khusus mengenai jabatan Wapres tidak terdapat rumusan dalam UUD
1945 yang secara otomatis menyatakan setiap pejabat yang dimakzulkan
kehilangan seluruh hak pensiunnya. Dari perspektif hukum administrasi negara, keputusan pengakhiran
jabatan harus memberikan kepastian mengenai status hukum pejabat, termasuk
konsekuensi hak keuangannya. Berapa hak pensiun Gibran? Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 1978 dan ketentuan gaji pejabat
negara, gaji pokok Wakil Presiden adalah Rp 20.160.000 per bulan. Dengan demikian, apabila memenuhi persyaratan pensiun, Gibran
berhak atas pensiun pokok sebesar Rp 20.160.000 setiap bulan. Angka ini tidak
memasukkan tunjangan tambahan. Pasal 7 UU Nomor 7 Tahun 1978 juga memberikan tunjangan sesuai ketentuan
pensiun pegawai negeri, biaya rumah tangga berupa air, listrik, dan telepon,
serta biaya perawatan kesehatan bagi mantan Presiden atau Wakil Presiden
beserta keluarganya. Pasal 8 memberikan rumah kediaman yang layak beserta
perlengkapannya dan kendaraan milik negara dengan pengemudinya. Ketentuan ini
berlaku bagi mereka yang memenuhi syarat berhenti dengan hormat. Nalar Hukum Dari aspek nalar keadilan hukum dan kesejahteraan sosial,
fasilitas tersebut patut dipertanyakan secara proporsional. Negara memang wajib menghormati jasa mantan kepala pemerintahan
dan wakil kepala pemerintahan. Namun, fasilitas seumur hidup juga harus mempertimbangkan rasa
keadilan masyarakat, terutama ketika rakyat masih menghadapi persoalan
kemiskinan dan ketimpangan. Apakah Gibran diuntungkan karena hanya menjabat sekitar dua
tahun? Secara finansial, bisa dikatakan demikian apabila memperoleh pensiun
penuh. Namun, UU tidak menghitung pensiun berdasarkan proporsi masa
jabatan. Bahkan, masa jabatan Wapres yang tak genap 5 tahun tidak otomatis
mengurangi besaran pensiun pokok. Maka dari aspek nalar keadilan hukum seharusnya dibedakan Wapres
yang pensiun karena penuh bekerja 5 tahun dengan yang hanya beberapa tahun.
Ini semata-mata untuk mewujudkan keadilan. Tentu saja seharusnya UU mengatur perlunya tak menyamakan hak
pensiun Gibran yang hanya menjabat 2 tahun dengan Wapres yang menjabat selama
5 tahun penuh seperti: Hamzah Haz, Jusuf Kalla, Boediono, dan KH Ma’ruf
Amien. ● |
Sumber
: https://nasional.kompas.com/read/2026/11/15/05450081/nalar-hak-pensiun-wapres-gibran?page=all#page2
Tidak ada komentar:
Posting Komentar