|
Akhir
Anak Haram Konstitusi Redaktur Editorial 1 : Redaksi Tempo Mingguan |
TEMPO MINGGUAN, 15 November 2026
|
· Pengkhianatan Jokowi terhadap partai
lamanya berbalas dengan ditinggalkannya dia dan anaknya hari ini oleh
Presiden Prabowo Subianto dan partai pengusung. · Pertautan kepentingan Jokowi dengan
Prabowo menimbulkan kekuasaan ganda. · Kasus penyadapan ilegal dan tuduhan
makar oleh Listyo Sigit Prabowo mengunci ruang gerak kelompok Solo. KARMA
politik menimpa Gibran Rakabuming Raka dan bapaknya, Joko Widodo. Naik ke
tampuk kekuasaan dua tahun lalu dengan menyiasati aturan pencalonan pemilihan
presiden, Gibran lengser setelah manipulasi syarat ijazahnya terbongkar di
Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Sejarah
mencatat: setelah mengakali aturan, Gibran terpilih menjadi wakil presiden
berkat bapaknya yang saat itu menjabat presiden. Gagal memperpanjang masa
jabatan, Jokowi menyorongkan anaknya kepada Prabowo yang meminang Gibran
sebagai pendampingnya meskipun harus berseberangan dengan Partai Demokrasi
Indonesia Perjuangan yang telah membesarkan Jokowi sejak di Solo. Dia
kemudian mengerahkan segenap sumber daya pemerintah untuk memenangkan
pasangan ini. Pertautan
kepentingan Jokowi yang berambisi terus berkuasa lewat anaknya dengan Prabowo
yang sudah lama ngebet menjadi presiden menyebabkan timbulnya kekuasaan
ganda. Meskipun tak lagi menjabat presiden, Jokowi tetap memiliki pengaruh di
kabinet Prabowo. Apalagi sejumlah menteri Prabowo adalah mantan pembantu
Jokowi. Pada awal masa pemerintahannya, Prabowo terkesan memberikan angin
kepada Jokowi untuk cawe-cawe. Namun
setiap bulan madu ada ujungnya. Kekuasaan ganda pada akhirnya melahirkan
loyalitas ganda. Terkuaknya penyadapan ilegal terhadap Prabowo oleh Jenderal
Listyo Sigit Prabowo sewaktu dia menjabat Kepala Kepolisian RI menunjukkan
adanya persaingan kekuasaan. Terbongkarnya kasus itu yang berujung pada
tuduhan rencana makar merupakan puncak friksi matahari kembar di pucuk
kekuasaan. Hanya
berselang beberapa hari setelah penyadapan ilegal dan tuduhan makar diungkap,
Gibran pun mundur dari jabatannya. Rencana para politikus memakzulkan Gibran
memang menggelinding deras setelah Mahkamah Agung membatalkan surat
keterangan penyetaraan ijazah sekolah menengah atas Gibran. Tapi penyadapan
terhadap Prabowo dan tuduhan makar oleh Listyo, loyalis utama Jokowi, menjadi
faktor yang meluruhkan rencana Gibran dan bapaknya melawan balik. Kasus itu
mengunci ruang gerak kelompok Solo. Gibran
pun jadi tumbal. Para politikus mencari kambing hitam atas “kejahatan”
politik mereka tiga tahun lalu. Ketika itu mereka pura-pura bisu dan tuli
soal problem pencalonan Gibran dan malah berlomba-lomba menjadi pembelanya.
Kini, setelah posisi politik tak lagi menguntungkan, mereka melepeh Gibran.
Seharusnya, jika masih punya malu, mereka yang mendapatkan keuntungan dari
kemenangan Prabowo-Gibran ramai-ramai mundur dari jabatan masing-masing. Tak
terkecuali Prabowo. Dialah yang paling diuntungkan oleh laparnya Jokowi akan
kekuasaan. Jika tak didukung Jokowi pada pemilihan presiden 2024, kuat diduga
Prabowo akan kalah. Elektabilitas dan dana kampanyenya menggelembung setelah
mendapatkan sokongan presiden berkuasa. Itu belum termasuk “dukungan” negara
selama kampanye seperti pengerahan bantuan sosial dan aparat. Setelah
pemilihan umum dua tahun lalu terbukti cacat moral dan prosedur, Prabowo
semestinya ikut meletakkan jabatan. Banyak
yang mengira setelah Gibran tersingkir dan Jokowi terkucil secara politik
negara kembali ke jalan konstitusi. Atau berpikir bahwa Prabowo kini tak lagi
diganggu oleh Jokowi dan jaringan politiknya. Tak dimungkiri bahwa Prabowo
mendapatkan keuntungan dari keriuhan politik belakangan ini. Setidaknya
tingkat popularitasnya yang terjun bebas kembali terungkit. Dengan mudah dia
bisa beralasan bahwa, dua tahun ini, pemerintahannya diganggu kelompok Solo. Di balik
itu semua, justru kemungkinan yang lebih buruk bisa terjadi: kekuasaan makin
terpusat di tangan Prabowo dan akhirnya Indonesia jatuh menjadi negara
otokrasi. Karena itu, bagi warga negara, mundurnya Gibran sebenarnya tak
banyak memberikan manfaat. Setelah
persaingan elite tak ada lagi, dengan pengawasan dan perimbangan dari lembaga
politik resmi yang lebih dulu tumpul, pemerintahan Prabowo seakan-akan tak
punya lagi rem. Dia akan leluasa mengendalikan negara. Jika warga negara tak
bersatu padu mengingatkan, pengelolaan negara yang sudah amburadul bakal
makin hancur lebur. ● Sumber :
https://www.tempo.co/kolom/anak-haram-konstitusi-gibran-mundur-2304947 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar