Selasa, 17 November 2026

 

Akhir Anak Haram Konstitusi

Redaktur Editorial 1 :  Redaksi Tempo Mingguan

TEMPO MINGGUAN, 15 November 2026

 

 

                                                           

·      Pengkhianatan Jokowi terhadap partai lamanya berbalas dengan ditinggalkannya dia dan anaknya hari ini oleh Presiden Prabowo Subianto dan partai pengusung.

 

·      Pertautan kepentingan Jokowi dengan Prabowo menimbulkan kekuasaan ganda.

 

·      Kasus penyadapan ilegal dan tuduhan makar oleh Listyo Sigit Prabowo mengunci ruang gerak kelompok Solo.

 

KARMA politik menimpa Gibran Rakabuming Raka dan bapaknya, Joko Widodo. Naik ke tampuk kekuasaan dua tahun lalu dengan menyiasati aturan pencalonan pemilihan presiden, Gibran lengser setelah manipulasi syarat ijazahnya terbongkar di Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung.

 

Sejarah mencatat: setelah mengakali aturan, Gibran terpilih menjadi wakil presiden berkat bapaknya yang saat itu menjabat presiden. Gagal memperpanjang masa jabatan, Jokowi menyorongkan anaknya kepada Prabowo yang meminang Gibran sebagai pendampingnya meskipun harus berseberangan dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang telah membesarkan Jokowi sejak di Solo. Dia kemudian mengerahkan segenap sumber daya pemerintah untuk memenangkan pasangan ini.

 

Pertautan kepentingan Jokowi yang berambisi terus berkuasa lewat anaknya dengan Prabowo yang sudah lama ngebet menjadi presiden menyebabkan timbulnya kekuasaan ganda. Meskipun tak lagi menjabat presiden, Jokowi tetap memiliki pengaruh di kabinet Prabowo. Apalagi sejumlah menteri Prabowo adalah mantan pembantu Jokowi. Pada awal masa pemerintahannya, Prabowo terkesan memberikan angin kepada Jokowi untuk cawe-cawe.

 

Namun setiap bulan madu ada ujungnya. Kekuasaan ganda pada akhirnya melahirkan loyalitas ganda. Terkuaknya penyadapan ilegal terhadap Prabowo oleh Jenderal Listyo Sigit Prabowo sewaktu dia menjabat Kepala Kepolisian RI menunjukkan adanya persaingan kekuasaan. Terbongkarnya kasus itu yang berujung pada tuduhan rencana makar merupakan puncak friksi matahari kembar di pucuk kekuasaan.

 

Hanya berselang beberapa hari setelah penyadapan ilegal dan tuduhan makar diungkap, Gibran pun mundur dari jabatannya. Rencana para politikus memakzulkan Gibran memang menggelinding deras setelah Mahkamah Agung membatalkan surat keterangan penyetaraan ijazah sekolah menengah atas Gibran. Tapi penyadapan terhadap Prabowo dan tuduhan makar oleh Listyo, loyalis utama Jokowi, menjadi faktor yang meluruhkan rencana Gibran dan bapaknya melawan balik. Kasus itu mengunci ruang gerak kelompok Solo.

 

Gibran pun jadi tumbal. Para politikus mencari kambing hitam atas “kejahatan” politik mereka tiga tahun lalu. Ketika itu mereka pura-pura bisu dan tuli soal problem pencalonan Gibran dan malah berlomba-lomba menjadi pembelanya. Kini, setelah posisi politik tak lagi menguntungkan, mereka melepeh Gibran. Seharusnya, jika masih punya malu, mereka yang mendapatkan keuntungan dari kemenangan Prabowo-Gibran ramai-ramai mundur dari jabatan masing-masing.

 

Tak terkecuali Prabowo. Dialah yang paling diuntungkan oleh laparnya Jokowi akan kekuasaan. Jika tak didukung Jokowi pada pemilihan presiden 2024, kuat diduga Prabowo akan kalah. Elektabilitas dan dana kampanyenya menggelembung setelah mendapatkan sokongan presiden berkuasa. Itu belum termasuk “dukungan” negara selama kampanye seperti pengerahan bantuan sosial dan aparat. Setelah pemilihan umum dua tahun lalu terbukti cacat moral dan prosedur, Prabowo semestinya ikut meletakkan jabatan.

 

Banyak yang mengira setelah Gibran tersingkir dan Jokowi terkucil secara politik negara kembali ke jalan konstitusi. Atau berpikir bahwa Prabowo kini tak lagi diganggu oleh Jokowi dan jaringan politiknya. Tak dimungkiri bahwa Prabowo mendapatkan keuntungan dari keriuhan politik belakangan ini. Setidaknya tingkat popularitasnya yang terjun bebas kembali terungkit. Dengan mudah dia bisa beralasan bahwa, dua tahun ini, pemerintahannya diganggu kelompok Solo.

 

Di balik itu semua, justru kemungkinan yang lebih buruk bisa terjadi: kekuasaan makin terpusat di tangan Prabowo dan akhirnya Indonesia jatuh menjadi negara otokrasi. Karena itu, bagi warga negara, mundurnya Gibran sebenarnya tak banyak memberikan manfaat.

 

Setelah persaingan elite tak ada lagi, dengan pengawasan dan perimbangan dari lembaga politik resmi yang lebih dulu tumpul, pemerintahan Prabowo seakan-akan tak punya lagi rem. Dia akan leluasa mengendalikan negara. Jika warga negara tak bersatu padu mengingatkan, pengelolaan negara yang sudah amburadul bakal makin hancur lebur. ●

 

Sumber :  https://www.tempo.co/kolom/anak-haram-konstitusi-gibran-mundur-2304947

 

Tidak ada komentar:

Posting Komentar