Jebakan Komersialisasi Taman Nasional Redaktur Editorial 4 :  Redaksi Tempo Mingguan

TEMPO MINGGUAN, 08 November 2026

 

 

                                                           

·      Perubahan status Balai Taman Nasional Way Kambas menjadi badan layanan umum memunculkan potensi komersialisasi kawasan konservasi.   ·      Keterlibatan Karen Brooks dalam pembahasan BLU, di tengah rencana investasinya, menimbulkan risiko konflik kepentingan.   ·      Model pengelolaan berbasis bisnis ini bisa meluas ke 12 taman nasional lain dan mengancam fungsi konservasi kawasan lindung.   TAMAN nasional dibentuk untuk melindungi kekayaan hayati, bukan menjadi ladang bisnis. Karena itu, perubahan status Balai Taman Nasional Way Kambas menjadi badan layanan umum (BLU) perlu ditinjau secara kritis.   Kementerian Keuangan menetapkan Balai Taman Nasional Way Kambas sebagai BLU pada 31 Oktober 2026. Penerimaan negara bukan pajak kawasan ini pada 2025 hanya Rp 1,9 miliar, jauh di bawah Taman Nasional Komodo (Rp 100,2 miliar), Balai Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (Rp 50 miliar), dan Taman Nasional Gunung Rinjani (Rp 22,3 miliar). Fleksibilitas BLU memang dapat membantu pembiayaan konservasi, tapi juga berisiko mendorong pengelola mengejar pendapatan melalui kegiatan komersial.   Kekhawatiran itu menguat dengan kehadiran Karen Brooks, mantan diplomat Amerika Serikat yang sejak dulu berminat mengembangkan bisnis pariwisata di Way Kambas. Brooks hadir dalam rapat pembahasan perubahan status kawasan di Kementerian Keuangan pada 12 Oktober 2026.   Pemerintah menyebut Brooks sebagai tenaga ahli wisata satwa liar. Namun keterlibatan seorang tenaga ahli sekaligus “calon investor” dalam pembahasan kebijakan rawan konflik kepentingan. Batas antara pemberian masukan profesional dan upaya membuka peluang bisnis menjadi kabur.   Berdasarkan penelusuran Tempo, Brooks telah menyurvei Way Kambas pada 2019 dan menawarkan pembangunan resor kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan saat itu, Siti Nurbaya Bakar. Namun rencana itu ditolak karena fasilitas wisata tidak boleh dibangun di zona inti.   Setelah pergantian pemerintahan, Brooks menemui Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni pada awal 2025 untuk membicarakan rehabilitasi dan pengembangan kawasan. Pada akhir tahun, Kementerian mulai memproses perubahan zonasi.   Perubahan zonasi tersebut patut dipertanyakan. Data indikatif menunjukkan zona inti menyusut sekitar 31.947 hektare, sedangkan zona pemanfaatan bertambah sekitar 34.054 hektare. Pemerintah belum menjelaskan secara memadai dasar ekologis perubahan sebesar itu.   Zona inti merupakan ruang penting bagi pelindungan habitat dan satwa liar. Perluasan zona pemanfaatan berpotensi meningkatkan tekanan terhadap ekosistem. Perubahan sebesar itu semestinya didasarkan pada kajian ilmiah terbuka, bukan sekadar pertimbangan pengembangan jasa lingkungan dan ekowisata.   Potensi konflik kepentingan juga meluas ke tingkat kebijakan nasional. Agenda pembiayaan taman nasional dikoordinasikan Satuan Tugas Inovasi Pembiayaan Pengelolaan Taman Nasional yang dipimpin Hashim Djojohadikusumo, pengusaha sekaligus adik Presiden Prabowo Subianto.   Satgas ini berwenang merancang program investasi, mengevaluasi regulasi, dan merekomendasikan aturan baru untuk membuka kemitraan dengan swasta. Pemerintah perlu memastikan kewenangan tersebut tidak menjadi pintu masuk bagi kepentingan bisnis yang mengancam tujuan konservasi.   Ekspansi pariwisata juga dapat mengganggu perilaku satwa, memecah habitat, dan memperbesar konflik manusia dengan satwa liar. Ancaman ini tidak hanya mengintai Way Kambas, tapi juga 12 taman nasional lain dalam agenda satgas, termasuk Gunung Leuser dan Lorentz. Tanpa pengawasan independen, model pembiayaan serupa berpotensi memperluas komersialisasi kawasan konservasi.   Pemanfaatan ekonomi taman nasional wajib tunduk pada mandat perlindungan alam. Pemerintah semestinya menjaga kawasan ini demi kelestarian kehidupan, bukan menjadikannya ladang bisnis bagi segelintir orang. ●   Sumber :  https://www.tempo.co/kolom/komersialisasi-taman-nasional-kawasan-konservasi-2303863