|
Gibran Mengundurkan Diri: Kesatria dan
Negarawan? Andang
Subaharianto : Antropolog, Dosen Fakultas Ilmu Budaya
Universitas Jember. |
KOMPAS.COM, 14 November 2026
|
“Saya meyakini negara dan masyarakat Indonesia perlu dijaga
melebihi dari diri saya sendiri” (Gibran Rakabuming Raka, 12/11/2026). ESAI ini saya buka dengan kutipan kalimat surat pengunduran diri
Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden. Surat tersebut disampaikan sendiri oleh Gibran kepada Majelis
Permusyawaratan Rakyat (MPR)—tanpa pidato di depan publik—pada Kamis siang
(12/11/2026). Yang berpidato langsung di depan media justru Presiden Prabowo
menanggapi surat pengunduran diri wakilnya. Prabowo berdiri di mimbar didampingi Gibran, sejumlah petinggi
MPR dan DPR. Dalam kesempatan tersebut, Prabowo memuji sikap kesatria Gibran
yang memilih berhenti dari jabatan wakil presiden. "Bagi saya, beliau telah menunjukkan sikap yang kesatria,
penuh tanggung jawab, dan menunjukkan sikap negarawan," ujar Prabowo. Namun, beberapa saat kemudian, Gibran juga memberikan pernyataan
lengkap melalui video berjudul “Pernyataan Resmi Gibran Rakabuming Terkait
Pengunduran Diri sebagai Wakil Presiden RI”.
Isinya pada hakikatnya menjelaskan secara lebih lengkap kalimat
yang ditulis di surat. Berikut saya kutip beberapa kalimat yang mengandung pesan
penting, tetapi patut dibaca secara kritis bersama pujian Prabowo. “Jabatan hanya titipan sementara. Sedangkan keutuhan dan masa
depan bangsa adalah segalanya…. Ada masa di mana seorang pemimpin harus
berani mengambil keputusan untuk menempatkan kepentingan yang lebih besar di
atas kepentingannya sendiri…. Keputusan ini adalah keputusan saya pribadi dan
tidak berkaitan dengan ijazah.” Pernyataan-pernyataan tersebut terdengar sangat indah. Gibran
berbicara tentang kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan
dirinya. Prabowo mengartikulasikannya sebagai sikap kesatria dan
kenegarawanan. Benarkah demikian? Apa sesungguhnya ukuran seorang negarawan? Apakah seorang pejabat
publik otomatis menjadi kesatria ketika bersedia melepaskan jabatan? Apakah pengunduran diri dengan sendirinya merupakan bentuk
pertanggungjawaban? Negara Bukan Milik Pejabat Kalimat Gibran mengingatkan kita pada prinsip dasar kehidupan
republik. Begitulah prinsip republik: negara dan kepentingan publik harus
ditempatkan di atas kepentingan perseorangan.
Gagasan ini dikenal melalui konsep res publica, yakni urusan
bersama tidak boleh dikuasai untuk kepentingan pribadi, keluarga, ataupun
kelompok tertentu. Jabatan publik bukanlah hak milik orang yang mendudukinya.
Jabatan merupakan amanah yang bersumber dari konstitusi dan mandat rakyat. Demikianlah seharusnya seorang pejabat publik yang diinginkan
para pendiri bangsa. Karena itu, seseorang tidak patut mempertahankan jabatan dengan
segala cara. Terlebih ketika keberadaannya justru menimbulkan persoalan bagi
kepentingan publik. Jadi, tak ada hal istimewa dari seorang pejabat publik yang
mengundurkan diri. Gibran mengakui, jabatan bukan sesuatu yang harus dipertahankan
tanpa batas. Ada kepentingan yang lebih besar daripada keberlangsungan karier
politiknya. Namun, di mata saya, kalimat itu juga mengandung konsekuensi etis
yang tidak sederhana. Jika negara dan masyarakat memang harus dijaga melebihi diri
sendiri, prinsip tersebut semestinya berlaku bukan hanya ketika seseorang
memutuskan meninggalkan jabatan, melainkan juga ketika memperoleh dan
menjalankan kekuasaan. Di sinilah persoalan legitimasi menjadi penting. Publik tidak
hanya berkepentingan mengetahui keputusan seorang pejabat, tetapi juga berhak
memperoleh penjelasan mengenai proses, dasar, dan pertanggungjawaban atas
mandat yang pernah diembannya. Konteks pengunduran diri Gibran tidak dapat dilepaskan dari
kontroversi persyaratan pendidikan, persoalan legitimasi pencalonan, dan
tekanan politik yang berkembang hingga munculnya wacana pemakzulan. Kendatipun soal ijazah ditepis oleh Gibran. Dan, konteks yang paling signifikan, menurut saya, adalah
rontoknya jaringan politik sang ayah ketika Listyo Sigit Prabowo sebagai
pilar utama digeser dari jabatan Kapolri menjadi Kepala Staf Kepresidenan,
lalu ditangkap karena tuduhan penyadapan ilegal terhadap Presiden
Prabowo. Karena itu, pernyataan Gibran tentang kepentingan yang lebih
besar ketimbang kepentingan dirinya, yang membentuk kesan negarawan, perlu
dibaca bersama konteks tersebut, bukan sebagai kalimat yang berdiri
sendiri. Di samping itu, menurut saya, penjelasan Gibran menerima
“panggilan”—di video pidatonya Gibran menggunakan istilah “panggilan” saat
memutuskan pencalonan sebagai wakil presiden—mengandung kontradiksi pada
dirinya, karena keputusan itu diambil secara sadar dengan menabrak konstitusi
dan melampaui kepatutan etis. Bibit kenegarawannya akan terbaca justru ketika ia berani menolak
“panggilan” itu, karena syarat konstitusi yang tak terpenuhi, apalagi
“panggilan” itu datang saat sang ayah masih sangat berkuasa. Mustahil “panggilan” itu datang jika Jokowi bukan seorang
presiden yang sedang sangat berkuasa. Kesatria dan negarawan Pujian Prabowo terhadap Gibran juga menarik dicermati. Ada tiga
predikat yang digunakan: kesatria, penuh tanggung jawab, dan negarawan. Kesatria mengandung makna keberanian menghadapi keadaan sulit dan
kesediaan menerima konsekuensi. Tanggung jawab berarti tidak menghindar dari kewajiban atas
tindakan dan keputusan. Sementara itu, negarawan mengandaikan kemampuan menempatkan
kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi maupun kelompok politik. Ketiga istilah itu sesungguhnya merupakan standar moral bernegara
yang tinggi. Akan tetapi, perlu dibedakan antara keberanian mengambil
keputusan politik dan pertanggungjawaban atas seluruh persoalan yang
melatarbelakanginya. Gibran datang sendiri untuk menyerahkan surat pengunduran diri,
sebagaimana disampaikan Prabowo, dapat dipandang sebagai sikap terbuka dan
berani. Namun, tindakan tersebut tidak (belum) dengan sendirinya menjawab
seluruh pertanyaan publik tentang legitimasi, etika, dan pelaksanaan mandat
jabatan. Seseorang bisa saja berani melepaskan kekuasaan, tetapi kewajiban
mempertanggungjawabkan tindakannya tak boleh dihilangkan. Pengunduran diri tidak semestinya menjadi jalan untuk mengakhiri
pertanggungjawaban kepada publik. Saya kira, kita perlu membedakan dua hal: mundur dari jabatan dan
mempertanggungjawabkan jabatan. Yang pertama merupakan keputusan politik seseorang. Yang kedua adalah kewajiban terhadap publik yang tidak hilang
hanya karena seseorang tidak lagi menduduki kursi kekuasaan. Dengan demikian, pujian Prabowo terhadap sikap Gibran merupakan
penilaian politik normatif. Patut dicatat, ia bukan penilaian menyeluruh terhadap persoalan
hukum dan etika yang menyertainya. Ada satu aspek lain dari pernyataan Gibran yang juga layak
mendapat perhatian: ia menggunakan istilah negara dan masyarakat, bukan
semata-mata pemerintah. Pembedaan ini penting. Negara merupakan institusi politik dan
hukum yang keberadaannya melampaui pemerintahan yang sedang berkuasa. Masyarakat (rakyat) adalah pemilik kedaulatan yang menjadi dasar
legitimasi negara. Adapun pemerintah merupakan penyelenggara kekuasaan negara dalam
periode tertentu atas mandat rakyat. Karena itu, kepentingan negara dan masyarakat tidak selalu
identik dengan kepentingan pemerintahan. Stabilitas pemerintahan memang penting, tetapi tidak boleh
ditempatkan di atas konstitusi dan kedaulatan rakyat. Dalam negara demokrasi, kritik, pengawasan parlemen, dan
mekanisme pertanggungjawaban bukan ancaman bagi negara. Justru itulah instrumen untuk memastikan kekuasaan tidak berjalan
di luar batas dan pemerintah senantiasa berorientasi kepada kepentingan
rakyat secara konstitusional. Pertanyaannya kemudian: apakah menjaga negara melalui keputusan
mengundurkan diri berarti menjaga stabilitas pemerintahan, atau menjaga
pemerintahan agar tetap tunduk pada konstitusi? Jawaban atas pertanyaan ini menentukan kualitas sebuah republik. Pemerintahan boleh berganti, pejabat boleh datang dan pergi, bisa
mundur atau dimundurkan, tetapi konstitusi dan kepentingan rakyat harus tetap
menjadi rujukan tertinggi. Persoalan yang lebih luas dari peristiwa ini adalah budaya
politik kita yang masih sering memperlakukan jabatan sebagai sesuatu yang
harus dipertahankan, bukan amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Kita terlalu sering menyaksikan pejabat publik bertahan di tengah
kritik, kontroversi, bahkan persoalan serius yang menyangkut kepercayaan
masyarakat. Mundur kerap dipersepsikan sebagai kekalahan, bukan sebagai
kemungkinan tindakan moral untuk menjaga kepentingan yang lebih besar. Warisan budaya birokrasi patrimonial turut menjelaskan persoalan
tersebut. Dalam tradisi pangreh praja atau amtenar, jabatan sering dipahami
sebagai kedudukan yang memberikan kehormatan, akses, dan privilese. Orientasi pengabdian kepada publik tidak selalu menjadi landasan
utama. Dalam kultur semacam itu, kehilangan jabatan dapat terasa lebih
menakutkan daripada kehilangan kepercayaan masyarakat. Demokrasi prosedural yang kita jalani memang memungkinkan
seseorang memperoleh jabatan melalui pemilihan. Namun, kemenangan dalam proses elektoral tidak otomatis
menjadikan seseorang negarawan. Kenegarawanan membutuhkan kualitas moral yang melampaui
kepentingan elektoral: kejujuran, kerendahan hati, penghormatan terhadap
konstitusi, dan kesediaan mempertanggungjawabkan kekuasaan. Sebagaimana, diingatkan Mohammad Hatta, demokrasi tidak cukup
dipahami sebagai mekanisme memperoleh kekuasaan. Ia harus bertumpu pada kedaulatan rakyat, tanggung jawab, dan
keadilan sosial. Kekuasaan tidak boleh berubah menjadi instrumen kepentingan
perseorangan atau golongan. Dalam kerangka itu, pejabat publik harus menyadari bahwa dirinya
bukan pemilik kekuasaan. Ia hanyalah pemegang mandat yang sewaktu-waktu harus bersedia
mengembalikannya kepada mekanisme konstitusional. Dengan demikian, sesungguhnya tak ada kemewahan dari peristiwa
mundurnya Gibran. Kemewahan itu seolah-olah tampak dari kebesaran hati dan pikiran
Gibran, yang ditunjukkan dalam pidatonya di video, karena budaya kita selama
ini mengingkari prinsip res publica. Negarawan sejati justru tak membutuhkan pernyataan pembenaran
normatif dari gagasan res publica atas tindakannya. Sudah sepatutnya mundur ketika tindakannya menciderai moralitas
publik. Mengembalikan Etika Pejabat Publik Pengunduran diri Gibran mestilah menjadi momentum untuk
membicarakan kembali standar etika pejabat publik. Pertama, jabatan publik tidak boleh diperlakukan sebagai hak
istimewa keluarga atau kelompok politik. Prinsip kesetaraan warga negara harus menjadi fondasi pengisian
jabatan publik. Kedua, pertanggungjawaban pejabat harus melampaui kesediaan
mengundurkan diri. Setiap persoalan yang menyangkut pelaksanaan mandat tetap harus
dijelaskan melalui mekanisme hukum dan kelembagaan yang berlaku. Ketiga, kenegarawanan harus diukur melalui kesetiaan kepada
konstitusi, bukan semata-mata loyalitas kepada pemimpin, partai, atau koalisi
kekuasaan. Saya kira, ada satu prinsip yang perlu kita tegaskan kembali:
seseorang harus lebih mencintai republik daripada jabatannya. Dan, mencintai republik juga berarti menghormati konstitusi,
menjaga kedaulatan rakyat, dan bersedia mempertanggungjawabkan setiap
tindakan ketika memperoleh maupun menjalankan kekuasaan. Mundur dari jabatan bisa menjadi tindakan kesatria. Meletakkan
kepentingan bangsa di atas kepentingan diri sendiri merupakan sikap
kenegarawanan. Namun, kesediaan mempertanggungjawabkan seluruh tindakan selama
memegang kekuasaan adalah kewajiban konstitusional. Dan, kesatria yang
negarawan mestilah taat pada konstitusi. Ia tahu konstitusi membatasi, tidak menabrak atau merekayasa demi
kepentingannya. Dengan demikian, negarawan tidak diukur dari lamanya menduduki
jabatan, kerelaannya melepas jabatan atau seberapa terhormat meninggalkan
jabatan. Negarawan diukur dari bagaimana ia menerima dan memperlakukan
kekuasaan: apakah demi kepentingan pribadi yang harus dikejar dan
dipertahankan meski melampaui batas konstitusi, atau sebagai amanah rakyat
yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab berdasarkan
konstitusi. Republik membutuhkan lebih banyak orang yang bersedia melepaskan
kekuasaan demi kepentingan bangsa, tetapi lebih dari itu, republik
membutuhkan sistem yang memastikan tidak seorang pun berada di atas
konstitusi dan dengan seenaknya mengubah konstitusi. ● |
Sumber
: https://nasional.kompas.com/read/2026/11/14/07000071/gibran-mengundurkan-diri--kesatria-dan-negarawan-?page=all#page2
Tidak ada komentar:
Posting Komentar