Minggu, 22 November 2026

 

Gibran Mengundurkan Diri: Kesatria dan Negarawan?

Andang Subaharianto :  Antropolog, Dosen Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember.

KOMPAS.COM, 14 November 2026

 

 

                                                           

“Saya meyakini negara dan masyarakat Indonesia perlu dijaga melebihi dari diri saya sendiri” (Gibran Rakabuming Raka, 12/11/2026). 

 

ESAI ini saya buka dengan kutipan kalimat surat pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden.

 

Surat tersebut disampaikan sendiri oleh Gibran kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)—tanpa pidato di depan publik—pada Kamis siang (12/11/2026).

 

Yang berpidato langsung di depan media justru Presiden Prabowo menanggapi surat pengunduran diri wakilnya.

 

Prabowo berdiri di mimbar didampingi Gibran, sejumlah petinggi MPR dan DPR. 

 

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo memuji sikap kesatria Gibran yang memilih berhenti dari jabatan wakil presiden. 

 

"Bagi saya, beliau telah menunjukkan sikap yang kesatria, penuh tanggung jawab, dan menunjukkan sikap negarawan," ujar Prabowo.

 

Namun, beberapa saat kemudian, Gibran juga memberikan pernyataan lengkap melalui video berjudul “Pernyataan Resmi Gibran Rakabuming Terkait Pengunduran Diri sebagai Wakil Presiden RI”. 

 

Isinya pada hakikatnya menjelaskan secara lebih lengkap kalimat yang ditulis di surat.

 

Berikut saya kutip beberapa kalimat yang mengandung pesan penting, tetapi patut dibaca secara kritis bersama pujian Prabowo.    

 

“Jabatan hanya titipan sementara. Sedangkan keutuhan dan masa depan bangsa adalah segalanya…. Ada masa di mana seorang pemimpin harus berani mengambil keputusan untuk menempatkan kepentingan yang lebih besar di atas kepentingannya sendiri…. Keputusan ini adalah keputusan saya pribadi dan tidak berkaitan dengan ijazah.” 

 

Pernyataan-pernyataan tersebut terdengar sangat indah. Gibran berbicara tentang kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan dirinya.

 

Prabowo mengartikulasikannya sebagai sikap kesatria dan kenegarawanan. Benarkah demikian?

 

Apa sesungguhnya ukuran seorang negarawan? Apakah seorang pejabat publik otomatis menjadi kesatria ketika bersedia melepaskan jabatan?

 

Apakah pengunduran diri dengan sendirinya merupakan bentuk pertanggungjawaban? 

 

Negara Bukan Milik Pejabat

 

Kalimat Gibran mengingatkan kita pada prinsip dasar kehidupan republik. Begitulah prinsip republik: negara dan kepentingan publik harus ditempatkan di atas kepentingan perseorangan. 

 

Gagasan ini dikenal melalui konsep res publica, yakni urusan bersama tidak boleh dikuasai untuk kepentingan pribadi, keluarga, ataupun kelompok tertentu. 

 

Jabatan publik bukanlah hak milik orang yang mendudukinya. Jabatan merupakan amanah yang bersumber dari konstitusi dan mandat rakyat.

 

Demikianlah seharusnya seorang pejabat publik yang diinginkan para pendiri bangsa.

 

Karena itu, seseorang tidak patut mempertahankan jabatan dengan segala cara. Terlebih ketika keberadaannya justru menimbulkan persoalan bagi kepentingan publik.

 

Jadi, tak ada hal istimewa dari seorang pejabat publik yang mengundurkan diri. 

 

Gibran mengakui, jabatan bukan sesuatu yang harus dipertahankan tanpa batas.

 

Ada kepentingan yang lebih besar daripada keberlangsungan karier politiknya. 

 

Namun, di mata saya, kalimat itu juga mengandung konsekuensi etis yang tidak sederhana.

 

Jika negara dan masyarakat memang harus dijaga melebihi diri sendiri, prinsip tersebut semestinya berlaku bukan hanya ketika seseorang memutuskan meninggalkan jabatan, melainkan juga ketika memperoleh dan menjalankan kekuasaan. 

 

Di sinilah persoalan legitimasi menjadi penting. Publik tidak hanya berkepentingan mengetahui keputusan seorang pejabat, tetapi juga berhak memperoleh penjelasan mengenai proses, dasar, dan pertanggungjawaban atas mandat yang pernah diembannya. 

 

Konteks pengunduran diri Gibran tidak dapat dilepaskan dari kontroversi persyaratan pendidikan, persoalan legitimasi pencalonan, dan tekanan politik yang berkembang hingga munculnya wacana pemakzulan.

 

Kendatipun soal ijazah ditepis oleh Gibran.

 

Dan, konteks yang paling signifikan, menurut saya, adalah rontoknya jaringan politik sang ayah ketika Listyo Sigit Prabowo sebagai pilar utama digeser dari jabatan Kapolri menjadi Kepala Staf Kepresidenan, lalu ditangkap karena tuduhan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo. 

 

Karena itu, pernyataan Gibran tentang kepentingan yang lebih besar ketimbang kepentingan dirinya, yang membentuk kesan negarawan, perlu dibaca bersama konteks tersebut, bukan sebagai kalimat yang berdiri sendiri. 

 

Di samping itu, menurut saya, penjelasan Gibran menerima “panggilan”—di video pidatonya Gibran menggunakan istilah “panggilan” saat memutuskan pencalonan sebagai wakil presiden—mengandung kontradiksi pada dirinya, karena keputusan itu diambil secara sadar dengan menabrak konstitusi dan melampaui kepatutan etis. 

 

Bibit kenegarawannya akan terbaca justru ketika ia berani menolak “panggilan” itu, karena syarat konstitusi yang tak terpenuhi, apalagi “panggilan” itu datang saat sang ayah masih sangat berkuasa.

 

Mustahil “panggilan” itu datang jika Jokowi bukan seorang presiden yang sedang sangat berkuasa. 

   

Kesatria dan negarawan

 

Pujian Prabowo terhadap Gibran juga menarik dicermati. Ada tiga predikat yang digunakan: kesatria, penuh tanggung jawab, dan negarawan. 

 

Kesatria mengandung makna keberanian menghadapi keadaan sulit dan kesediaan menerima konsekuensi.

 

Tanggung jawab berarti tidak menghindar dari kewajiban atas tindakan dan keputusan.  

 

Sementara itu, negarawan mengandaikan kemampuan menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi maupun kelompok politik. 

 

Ketiga istilah itu sesungguhnya merupakan standar moral bernegara yang tinggi. Akan tetapi, perlu dibedakan antara keberanian mengambil keputusan politik dan pertanggungjawaban atas seluruh persoalan yang melatarbelakanginya. 

 

Gibran datang sendiri untuk menyerahkan surat pengunduran diri, sebagaimana disampaikan Prabowo, dapat dipandang sebagai sikap terbuka dan berani.

 

Namun, tindakan tersebut tidak (belum) dengan sendirinya menjawab seluruh pertanyaan publik tentang legitimasi, etika, dan pelaksanaan mandat jabatan. 

 

Seseorang bisa saja berani melepaskan kekuasaan, tetapi kewajiban mempertanggungjawabkan tindakannya tak boleh dihilangkan.

 

Pengunduran diri tidak semestinya menjadi jalan untuk mengakhiri pertanggungjawaban kepada publik. 

 

Saya kira, kita perlu membedakan dua hal: mundur dari jabatan dan mempertanggungjawabkan jabatan.

 

Yang pertama merupakan keputusan politik seseorang.

 

Yang kedua adalah kewajiban terhadap publik yang tidak hilang hanya karena seseorang tidak lagi menduduki kursi kekuasaan. 

 

Dengan demikian, pujian Prabowo terhadap sikap Gibran merupakan penilaian politik normatif.

 

Patut dicatat, ia bukan penilaian menyeluruh terhadap persoalan hukum dan etika yang menyertainya. 

 

Ada satu aspek lain dari pernyataan Gibran yang juga layak mendapat perhatian: ia menggunakan istilah negara dan masyarakat, bukan semata-mata pemerintah. 

 

Pembedaan ini penting. Negara merupakan institusi politik dan hukum yang keberadaannya melampaui pemerintahan yang sedang berkuasa. 

 

Masyarakat (rakyat) adalah pemilik kedaulatan yang menjadi dasar legitimasi negara.

 

Adapun pemerintah merupakan penyelenggara kekuasaan negara dalam periode tertentu atas mandat rakyat. 

 

Karena itu, kepentingan negara dan masyarakat tidak selalu identik dengan kepentingan pemerintahan.

 

Stabilitas pemerintahan memang penting, tetapi tidak boleh ditempatkan di atas konstitusi dan kedaulatan rakyat. 

 

Dalam negara demokrasi, kritik, pengawasan parlemen, dan mekanisme pertanggungjawaban bukan ancaman bagi negara.

 

Justru itulah instrumen untuk memastikan kekuasaan tidak berjalan di luar batas dan pemerintah senantiasa berorientasi kepada kepentingan rakyat secara konstitusional. 

 

Pertanyaannya kemudian: apakah menjaga negara melalui keputusan mengundurkan diri berarti menjaga stabilitas pemerintahan, atau menjaga pemerintahan agar tetap tunduk pada konstitusi? 

 

Jawaban atas pertanyaan ini menentukan kualitas sebuah republik.

 

Pemerintahan boleh berganti, pejabat boleh datang dan pergi, bisa mundur atau dimundurkan, tetapi konstitusi dan kepentingan rakyat harus tetap menjadi rujukan tertinggi. 

 

Persoalan yang lebih luas dari peristiwa ini adalah budaya politik kita yang masih sering memperlakukan jabatan sebagai sesuatu yang harus dipertahankan, bukan amanah yang harus dipertanggungjawabkan. 

 

Kita terlalu sering menyaksikan pejabat publik bertahan di tengah kritik, kontroversi, bahkan persoalan serius yang menyangkut kepercayaan masyarakat.

 

Mundur kerap dipersepsikan sebagai kekalahan, bukan sebagai kemungkinan tindakan moral untuk menjaga kepentingan yang lebih besar. 

 

Warisan budaya birokrasi patrimonial turut menjelaskan persoalan tersebut.

 

Dalam tradisi pangreh praja atau amtenar, jabatan sering dipahami sebagai kedudukan yang memberikan kehormatan, akses, dan privilese. 

 

Orientasi pengabdian kepada publik tidak selalu menjadi landasan utama.

 

Dalam kultur semacam itu, kehilangan jabatan dapat terasa lebih menakutkan daripada kehilangan kepercayaan masyarakat. 

 

Demokrasi prosedural yang kita jalani memang memungkinkan seseorang memperoleh jabatan melalui pemilihan.

 

Namun, kemenangan dalam proses elektoral tidak otomatis menjadikan seseorang negarawan.  

 

Kenegarawanan membutuhkan kualitas moral yang melampaui kepentingan elektoral: kejujuran, kerendahan hati, penghormatan terhadap konstitusi, dan kesediaan mempertanggungjawabkan kekuasaan. 

 

Sebagaimana, diingatkan Mohammad Hatta, demokrasi tidak cukup dipahami sebagai mekanisme memperoleh kekuasaan.

 

Ia harus bertumpu pada kedaulatan rakyat, tanggung jawab, dan keadilan sosial. Kekuasaan tidak boleh berubah menjadi instrumen kepentingan perseorangan atau golongan. 

 

Dalam kerangka itu, pejabat publik harus menyadari bahwa dirinya bukan pemilik kekuasaan.

 

Ia hanyalah pemegang mandat yang sewaktu-waktu harus bersedia mengembalikannya kepada mekanisme konstitusional. 

 

Dengan demikian, sesungguhnya tak ada kemewahan dari peristiwa mundurnya Gibran.

 

Kemewahan itu seolah-olah tampak dari kebesaran hati dan pikiran Gibran, yang ditunjukkan dalam pidatonya di video, karena budaya kita selama ini mengingkari prinsip res publica.

 

Negarawan sejati justru tak membutuhkan pernyataan pembenaran normatif dari gagasan res publica atas tindakannya.

 

Sudah sepatutnya mundur ketika tindakannya menciderai moralitas publik.

 

Mengembalikan Etika Pejabat Publik 

 

Pengunduran diri Gibran mestilah menjadi momentum untuk membicarakan kembali standar etika pejabat publik.  

 

Pertama, jabatan publik tidak boleh diperlakukan sebagai hak istimewa keluarga atau kelompok politik.

 

Prinsip kesetaraan warga negara harus menjadi fondasi pengisian jabatan publik. 

 

Kedua, pertanggungjawaban pejabat harus melampaui kesediaan mengundurkan diri.

 

Setiap persoalan yang menyangkut pelaksanaan mandat tetap harus dijelaskan melalui mekanisme hukum dan kelembagaan yang berlaku. 

 

Ketiga, kenegarawanan harus diukur melalui kesetiaan kepada konstitusi, bukan semata-mata loyalitas kepada pemimpin, partai, atau koalisi kekuasaan. 

 

Saya kira, ada satu prinsip yang perlu kita tegaskan kembali: seseorang harus lebih mencintai republik daripada jabatannya.

 

Dan, mencintai republik juga berarti menghormati konstitusi, menjaga kedaulatan rakyat, dan bersedia mempertanggungjawabkan setiap tindakan ketika memperoleh maupun menjalankan kekuasaan. 

 

Mundur dari jabatan bisa menjadi tindakan kesatria. Meletakkan kepentingan bangsa di atas kepentingan diri sendiri merupakan sikap kenegarawanan.   

 

Namun, kesediaan mempertanggungjawabkan seluruh tindakan selama memegang kekuasaan adalah kewajiban konstitusional. Dan, kesatria yang negarawan mestilah taat pada konstitusi.

 

Ia tahu konstitusi membatasi, tidak menabrak atau merekayasa demi kepentingannya. 

 

Dengan demikian, negarawan tidak diukur dari lamanya menduduki jabatan, kerelaannya melepas jabatan atau seberapa terhormat meninggalkan jabatan.

 

Negarawan diukur dari bagaimana ia menerima dan memperlakukan kekuasaan: apakah demi kepentingan pribadi yang harus dikejar dan dipertahankan meski melampaui batas konstitusi, atau sebagai amanah rakyat yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab berdasarkan konstitusi. 

 

Republik membutuhkan lebih banyak orang yang bersedia melepaskan kekuasaan demi kepentingan bangsa, tetapi lebih dari itu, republik membutuhkan sistem yang memastikan tidak seorang pun berada di atas konstitusi dan dengan seenaknya mengubah konstitusi. ●

 

Sumber : https://nasional.kompas.com/read/2026/11/14/07000071/gibran-mengundurkan-diri--kesatria-dan-negarawan-?page=all#page2

Tidak ada komentar:

Posting Komentar