|
Menakar Batas Kewenangan Presiden dalam
Pengusulan Calon Wakil Presiden Mangatta Toding Allo :
Advokat. |
MEDIA INDONESIA, 12 November 2026
|
WACANA mengenai kemungkinan pengisian kekosongan
jabatan wakil presiden kembali membuka diskursus menarik dalam hukum tata
negara Indonesia. Salah satu persoalan yang patut dicermati adalah apakah
presiden memiliki kewenangan untuk mengusulkan calon wakil presiden dari luar
partai politik atau koalisi pengusung pada pemilihan umum sebelumnya. Pertanyaan ini menjadi relevan karena terdapat
perbedaan rumusan antara ketentuan konstitusi dan penjelasan undang-undang
yang mengatur mekanisme pengisian kekosongan jabatan wakil presiden. Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas mengatur bahwa dalam hal terjadi
kekosongan jabatan Wakil Presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat
menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang
diusulkan oleh presiden, paling lambat dalam waktu enam puluh hari. Ketentuan tersebut memberikan kewenangan
pengusulan kepada presiden, sementara kewenangan pemilihan berada pada MPR.
Menariknya, konstitusi tidak secara eksplisit membatasi asal partai politik
maupun koalisi dari kedua calon yang dapat diusulkan. Namun demikian, Penjelasan Pasal 4 huruf e
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3)
menyebutkan bahwa dua calon wakil presiden berasal dari satu partai politik
atau gabungan partai politik yang mengajukan pasangan calon presiden dan
wakil presiden dalam pemilihan umum sebelumnya. Rumusan tersebut kemudian melahirkan pertanyaan
hukum yang mendasar: apakah ketentuan dalam penjelasan UU MD3 merupakan
pengaturan lebih lanjut atas konstitusi, atau justru menghadirkan pembatasan
baru terhadap kewenangan presiden? Lex specialis dan supremasi konstitusi Dalam perspektif hukum, ketentuan UU MD3 dapat
dipandang sebagai pengaturan khusus mengenai mekanisme pengisian kekosongan
jabatan wakil presiden. Dari sini, asas lex specialis derogat legi generali mungkin
digunakan untuk mempertahankan keberlakuannya. Namun, penerapan asas tersebut tidak dapat
dilepaskan dari hierarki peraturan perundang-undangan. Asas lex specialis pada prinsipnya digunakan
untuk menyelesaikan hubungan antara ketentuan umum dan ketentuan khusus yang
berada pada tingkatan sederajat. Sementara itu, hubungan antara UUD 1945 dan
undang-undang tunduk pada prinsip lex superior derogat legi inferiori, yakni
peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang
lebih tinggi. Dengan demikian, sifat khusus suatu undang-undang
tidak serta-merta memberikan legitimasi untuk membatasi kewenangan yang telah
ditentukan oleh konstitusi. Meski demikian, perlu dipahami bahwa tidak setiap
pengaturan tambahan dalam undang-undang otomatis bertentangan dengan UUD
1945. Pembentuk undang-undang tetap memiliki ruang untuk menjabarkan
mekanisme pelaksanaan kewenangan konstitusional sepanjang tidak mengubah atau
meniadakan substansi kewenangan tersebut. Persoalan utamanya adalah menentukan apakah
ketentuan mengenai asal partai politik calon wakil presiden merupakan
penjabaran yang sah atau justru pembatasan substantif terhadap pilihan
presiden. Ketika penjelasan UU jadi persoalan Terdapat aspek lain yang tidak kalah penting,
yakni kedudukan penjelasan dalam suatu undang-undang. Berdasarkan prinsip pembentukan peraturan
perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
beserta perubahannya, penjelasan berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk
undang-undang terhadap norma tertentu dalam batang tubuh. Penjelasan tidak semestinya memuat norma baru,
terlebih apabila norma tersebut menimbulkan pembatasan yang tidak dirumuskan
secara tegas dalam ketentuan pokoknya. Dalam konteks UU MD3, ketentuan mengenai asal
partai politik atau gabungan partai politik calon wakil presiden justru
ditemukan dalam bagian penjelasan. Hal ini menimbulkan persoalan mengenai sejauh
mana penjelasan tersebut dapat dijadikan dasar untuk membatasi kewenangan
presiden dalam menentukan calon yang akan diajukan kepada MPR. Selain itu, perlu dibedakan antara calon yang
diusulkan melalui partai politik pengusung dan calon yang merupakan anggota
atau kader partai politik tersebut. Keduanya merupakan persoalan hukum yang
berbeda. Ketentuan mengenai asal pengusulan tidak dengan
sendirinya dapat ditafsirkan sebagai kewajiban bahwa calon wakil presiden
harus memiliki keanggotaan pada partai politik pengusung. Oleh karena itu, penafsiran yang menyatakan bahwa
setiap tokoh di luar koalisi pengusung secara otomatis tidak memenuhi syarat
untuk dicalonkan perlu dikaji secara lebih hati-hati. Menjaga kewenangan konstitusional presiden Dalam pandangan penulis, Pasal 8 ayat (2) UUD
1945 harus ditempatkan sebagai landasan utama dalam memahami mekanisme
pengisian kekosongan jabatan wakil presiden. Kewenangan presiden untuk mengusulkan dua calon
merupakan kewenangan yang secara langsung diberikan oleh konstitusi. Karena
itu, setiap pengaturan lebih lanjut harus ditafsirkan secara selaras dengan
ketentuan tersebut. Penjelasan UU MD3 memang memberikan dasar bagi
penafsiran bahwa calon wakil presiden berkaitan dengan partai politik atau
gabungan partai politik pengusung pada pemilihan umum sebelumnya. Namun,
ketentuan tersebut tidak serta-merta dapat dipahami sebagai larangan mutlak
bagi presiden untuk mempertimbangkan tokoh di luar koalisi. Apabila penjelasan tersebut digunakan untuk
menutup seluruh kemungkinan pencalonan dari luar koalisi, maka terdapat
persoalan konstitusional yang layak diuji melalui mekanisme pengujian
undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Pada akhirnya, persoalan pengisian kekosongan
jabatan Wakil Presiden bukan semata-mata mengenai kepentingan partai politik
atau konfigurasi koalisi pemerintahan. Persoalan yang lebih mendasar adalah bagaimana
memastikan bahwa mekanisme ketatanegaraan tetap berjalan dalam koridor
konstitusi, dengan menghormati kewenangan presiden sekaligus menjaga fungsi
MPR sebagai lembaga yang berwenang memilih wakil presiden pengganti. Konstitusi harus menjadi titik berangkat
sekaligus batas akhir dalam menafsirkan kewenangan lembaga negara. Sebab,
undang-undang dibentuk untuk melaksanakan konstitusi, bukan untuk menciptakan
pembatasan baru yang melampaui kehendak konstitusi itu sendiri. ● |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar