|
Ngeri
Negeri Sadap Para Jenderal Polisi Yandhrie Arvian : Redaktur Eksekutif di Tempo |
TEMPO MINGGUAN, 08 November 2026
|
· Penyadapan ilegal menjadi pintu masuk
yang memaksa Presiden Richard Nixon mengundurkan diri pada 1974. · Penyadapan yang tidak sah mengubah
instrumen penegakan hukum menjadi alat kontrol politik dan kekuasaan. · Etika kekuasaan menuntut loyalitas
aparat tidak boleh diartikan sebagai ketaatan buta kepada atasan. PADA
Sabtu dini hari, 17 Juni 1972, lima laki-laki menyusup ke sebuah kantor di
kompleks Watergate, Washington, DC, Amerika Serikat. Gedung kantor Komite
Nasional Demokrat, pengelola kampanye Partai Demokrat, itu gelap dan sunyi.
Di bawah remang cahaya senter, para penyusup memasang alat sadap. Di pojok
lain bangunan, Frank Wills, petugas keamanan gedung, menemukan tempelan
lakban di pintu yang sudah terbuka. Ia segera menghubungi polisi, yang
kemudian meringkus para penyusup tersebut. Tak hanya memasang alat sadap,
mereka juga tertangkap tangan mencuri dokumen. Itulah adegan
awal All the President’s Men, film yang mengisahkan duet wartawan investigasi
Washington Post, Carl Bernstein dan Bob Woodward, membongkar skandal
Watergate. Penyadapan ilegal di kantor Partai Demokrat itu menjadi pintu
masuk skandal korupsi yang lebih besar yang memaksa Presiden Richard
Nixon—presiden dari Partai Republik yang hendak mencalonkan diri
lagi—mengundurkan diri pada 1974. Lain
dulu, lain sekarang. Lebih dari lima dekade kemudian, penyadapan bisa
berlangsung dalam sekejap. Spyware masuk lewat satu pesan ke telepon seluler,
bahkan tanpa perlu kita klik. Tak perlu pula mengutus orang suruhan untuk
mengendap-endap dalam kegelapan memasang perangkat alat sadap. Di
Polandia dan Hungaria, laporan Parlemen Eropa menyebutkan spyware Pegasus
dipakai secara ilegal untuk tujuan politik terhadap jurnalis, pihak oposisi,
dan pengacara, bahkan sebagai bagian dari strategi untuk menjaga “penguasa”
tetap berkuasa. Di Yunani, ponsel Nikos Androulakis, pemimpin partai oposisi
PASOK dan anggota Parlemen Eropa, juga disusupi spyware Predator. Di
Indonesia, Pegasus bukan barang baru. Investigasi majalah ini bersama
konsorsium IndonesiaLeaks pada 2023 menemukan alat sadap yang diproduksi NSO
Group asal Israel itu masuk Indonesia sejak 2018. Kepolisian RI dan Badan
Intelijen Negara adalah dua lembaga yang diduga pernah memakai alat ini. Jejak
alat sadap produksi NSO Group juga terdeteksi dalam situs Layanan Pengadaan
Secara Elektronik (LPSE). Sepanjang 2017-2021, LPSE menggelar sebelas kontrak
pengadaan teknologi alat sadap. Semuanya untuk kepolisian. Dua di antaranya
proyek pengadaan software intelijen dengan metode zero-click—istilah untuk
menyusupkan malware ke perangkat target tanpa perlu pengguna melakukan
aktivitas apa pun. Menurut sejumlah pakar teknologi, hanya Pegasus yang
memiliki kecanggihan seperti itu. Penyadapan
ilegal terhadap telepon seluler Presiden Prabowo Subianto dan ribuan orang
lain oleh para jenderal polisi di bawah Kepala Polri Listyo Sigit Prabowo,
yang baru saja dipecat sebagai Kepala Staf Kepresidenan, tidak melalui
perangkat di dekat lokasi target. Mereka memasukkan nomor kontak target ke
server Lawful Interception Management System atau LIMS di luar prosedur sah.
Selain Presiden, sasarannya adalah politikus, pengusaha, aktivis, hingga
jurnalis. Anehnya, meski penyadapan dimulai pada akhir 2024, tak ada nama
mantan presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dan
anggota keluarganya dalam daftar target. Sederetan
peristiwa itu—dari skandal Watergate di Amerika Serikat hingga penyadapan di
Indonesia—memiliki pola seragam. Kewenangan digunakan untuk kepentingan
politik atau kelompok, bukan untuk melayani hukum dan publik. Dalam
kasus Watergate, Nixon memerintahkan pemasangan alat sadap untuk mengumpulkan
informasi kampanye lawan, kemudian berusaha menutupi peristiwa itu—termasuk
menghancurkan bukti dan merintangi penyelidikan Biro Investigasi Federal
(FBI) yang memperluas skandal menjadi pelanggaran serius terhadap hukum dan
etika kekuasaan. Kasus ini juga menunjukkan bahwa, ketika pemimpin merasa di
atas hukum, penyimpangan kecil dapat berkembang menjadi penyalahgunaan
kekuasaan yang sistematis dan merusak demokrasi. Sosiolog
Jerman, Max Weber, memandang etika kekuasaan sebagai kewajiban seorang
pemimpin untuk tidak hanya memegang keyakinan moral, tapi juga menanggung
konsekuensi nyata penggunaan kekuasaan. Kekuasaan harus dibatasi oleh
legalitas, transparansi, dan akuntabilitas. Seorang penguasa yang bisa
menyadap lawan tapi menahan diri dengan memilih tidak melakukannya
memperlihatkan bahwa kekuasaan adalah amanah publik untuk kepentingan
bersama, bukan hak milik. Dalam
kasus Listyo Sigit dan kawan-kawan, etika kekuasaan diuji melalui dugaan
penggunaan sistem penyadapan kepolisian di luar prosedur resmi. Jika dugaan
itu terbukti, persoalannya bukan sekadar pelanggaran prosedur, melainkan juga
penyalahgunaan kewenangan yang mengubah instrumen penegakan hukum menjadi
alat kontrol politik dan kekuasaan. Di titik
inilah etika politik dan etika kekuasaan bertemu. Etika kekuasaan menuntut
loyalitas aparat tidak diartikan sebagai ketaatan buta kepada atasan.
Loyalitas sejati seorang pemimpin ditujukan kepada konstitusi, hukum, dan
kepentingan publik. ● Sumber :
https://www.tempo.co/prelude/sampul-tempo-ngeri-negeri-sadap-2303958 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar