Krisis Bahan Bakar di Depan Mata Redaktur Editorial 1 :  Redaksi Tempo Mingguan

TEMPO MINGGUAN, 01 November 2026

 

 

                                                           

·      Ketahanan tata kelola penyediaan bahan minyak Indonesia rapuh, bukan hanya karena gejolak geopolitik.   ·      Ada perbedaan antara fakta dan klaim pemerintah mengenai stok bahan bakar minyak yang malah mempercepat krisis.   ·      Krisis bahan bakar bisa meluas karena konsumsi meningkat sementara pasokan seret.   KELANGKAAN bahan bakar minyak di sejumlah daerah merupakan alarm keras menuju terjadinya krisis energi di dalam negeri. Setelah di Bali dan sebagian provinsi di Sulawesi, Kalimantan, dan Sumatera, kini masyarakat di Jawa Timur kesulitan mendapatkan solar dan bensin Pertalite. Kekurangan pasokan bisa merembet ke wilayah lain karena kuota bahan bakar bersubsidi itu diperkirakan habis sebelum akhir tahun.   Seperti biasa, pemerintah menganggap masalah ini sekadar gangguan distribusi. Padahal akar persoalannya lebih mendasar: ketahanan stok BBM nasional yang rapuh. Celakanya, publik tak pernah bisa benar-benar tahu karena datanya tak transparan. Bukan hanya soal informasi kuota yang tersisa, melainkan juga berapa sesungguhnya persediaan setiap jenis BBM. Tanpa data yang valid dan terbuka, pemerintah sendiri bahkan tidak punya gambaran utuh mengenai ancaman krisis di depan mata.   Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, misalnya, menyebutkan stok Pertalite dan solar nasional mencapai 16-20 hari. Tapi angka tersebut tidak menjawab masalah ketimpangan distribusi antardaerah. Stok Pertalite di Malang Raya, Jawa Timur, misalnya, dilaporkan hanya cukup untuk 1,3 hari. Persediaan solar di terminal BBM Tuban di provinsi yang sama hanya sekitar 5 persen kapasitas tangki. Anehnya, kapasitas tangki penyimpanan Pertamax, yang stoknya diklaim pemerintah mencapai 27 hari, di sejumlah depot di provinsi itu juga hanya terisi kurang dari 10 persen.   Perbedaan yang jomplang antara klaim dan kenyataan tersebut merupakan bom waktu terjadinya krisis. Apalagi pasokan minyak mentah dan bahan bakar yang sudah diolah dari luar negeri masih seret akibat ketegangan di Teluk Persia. Kebijakan pemerintah membuat stok solar kian rawan. Saat negara lain berburu solar, Presiden Prabowo Subianto mengklaim Indonesia tidak lagi mengimpornya karena memiliki B50, bahan bakar campuran olahan minyak sawit dan fosil dengan komposisi 50 : 50.   Faktanya, biodiesel tersebut belum tersedia merata di pasar. Penyebabnya pun pemerintah sendiri. Pasokan metil ester asam lemak (FAME), bahan baku B50, tidak lancar karena perusahaan kesulitan mengoperasikan pabriknya gara-gara kekurangan modal lantaran pembayaran restitusi pajak ditahan pemerintah.   Agaknya Prabowo selalu mendapat laporan dari anak buahnya bahwa persediaan bahan bakar mencukupi. Termakan laporan “asal bapak senang”, tak mengherankan jika Prabowo sering menggembar-gemborkan kedaulatan energi di podium. Padahal, kenyataannya, ketersediaan bahan bakar jauh dari aman. Bukan hanya pasokannya, melainkan juga anggarannya.   Dana subsidi dan kompensasi energi meleset jauh dari proyeksi. Alokasi untuk tahun ini awalnya Rp 376 triliun dengan harga minyak mentah dipatok US$ 70 per barel dan nilai tukar Rp 16.500 per dolar Amerika Serikat. Dalam hitungan terbaru pemerintah, dengan asumsi harga minyak mentah US$ 96 per barel dan dolar melambung ke level Rp 17.600, kebutuhan dana subsidi dan kompensasi mencapai Rp 900,5 triliun.   Pemerintah hanya sanggup mengalokasikan Rp 490,9 triliun. Sisanya, Rp 400 triliun lebih, akan dibayarkan tahun depan kepada Pertamina dan PLN—itu pun jika anggarannya tersedia. Dengan kas yang tipis, Pertamina pun tak leluasa mencari pasokan.   Krisis bahan bakar bisa lebih cepat meluas karena konsumsi terus meningkat. Di Jawa Timur, misalnya, belum juga Oktober berlalu, tingkat penyaluran solar sudah di atas 86 persen. Belasan kota dan kabupaten di provinsi itu diperkirakan kehabisan kuota pada November 2026. Adapun stok Pertalite yang memang tipis diperkirakan lekas kosong karena terjadi perpindahan konsumen dari Pertamax setelah harga BBM nonsubsidi naik.   Keliru dalam tata kelola, pemerintah yang tak kompeten juga gagal mengantisipasi perubahan pola konsumsi. Kuota ditetapkan tanpa menghitung perkembangan kebutuhan. Akibatnya, kelangkaan tinggal menunggu waktu.   Masalah yang berpilin-pilin tersebut akan makin sulit diurai jika nilai tukar rupiah makin ambruk—yang juga disebabkan oleh kegagalan pemerintah dalam mengelola kondisi fiskal dan menciptakan iklim investasi yang kondusif. Walhasil, bahan bakar akan makin sulit dicari. Selanjutnya, kita harus bersiap menghadapi kegawatan yang lebih besar. ●   Sumber :  https://www.tempo.co/kolom/krisis-bahan-bakar-di-depan-mata-2302878