|
Triliunan di Balik Kemenangan El-Sayed Ahmadie Thaha : Kolumnis, Mantan wartawan Majalah Tempo dan Koran Republika, Pendiri
dan Pengasuh Ma’had Tadabbur al-Qur'an. |
CATATAN CAK AT, 11 November 2026
|
El-Sayed
menang melawan hampir 70 juta dolar. Siapa sebenarnya yang menggelontorkan
uang sebesar itu, dan kepentingan apa yang mereka perjuangkan? Beberapa kawan, termasuk wartawan
senior Banjar Chairuddin, mengirimkan pesan tentang 38 kandidat muslim yang
menang dalam pemilu sela Amerika Serikat. Saya jawab, "Alhamdulillah,
tapi biayanya sangat mahal. Kemenangan Abdul El-Sayed, misalnya,
harus ditebus dengan biaya politik sekitar 14,5 juta dolar atau Rp 261,6
miliar. Ini dana kampanye yang berhasil dihimpunnya sampai pertengahan Juli.
Entah berapa jumlahnya setelah itu. Mewakili Partai Demokrat dari Michigan
untuk kursi Senat AS, ia berhasil mengalahkan lawannya yang mendapat dukungan
dana politik jauh lebih banyak, uang yang jumlahnya cukup untuk membiayai
sebuah kota kecil. Abdul El-Sayed dari Partai Demokrat
memperoleh 48,5 persen suara. Sementara lawannnya, Haley Stevens dari Partai
Republik mengantongi 47,5 persen. Selisihnya hanya satu poin persentase. Jangan hanya lihat permukaan. Di
belakang kedua kandidat itu, berlangsung pertarungan uang dalam skala yang
belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah pemilihan pendahuluan kongres
Partai Demokrat. Menurut laporan Mother Jones pada 31
Juli 2026, kelompok-kelompok politik di luar tim kampanye Haley Stevens telah
mengeluarkan lebih dari 60 juta dolar untuk memengaruhi hasil pemilihan. Beberapa saat kemudian, setelah
perhitungan suara, laporan pengeluaran diperbarui. Novara Media, organisasi
media independen, nirlaba, dan berhaluan kiri yang berbasis di Inggris,
menyebut jumlahnya hampir 70 juta dolar. Bayangkan: hampir 70 juta dolar hanya
untuk satu pemilihan pendahuluan. Dengan kurs sekitar Rp16.000 per dolar,
jumlah itu setara Rp1,12 triliun. Itu baru uang yang dibelanjakan
kelompok-kelompok pendukung. Belum lagi seluruh biaya politik yang ditanggung
para kandidat. Namun, kekuatan uang di luar tim
kampanye yang mendukung Stevens jauh melampaui kemampuan penggalangan dana
kandidat itu sendiri. Inilah bagian paling menarik dari
cerita tersebut: seseorang bisa memiliki uang kampanye cukup besar, tetapi
tetap menghadapi mesin uang politik yang jauh lebih besar. Cerita lebih menarik saat kita
menelusuri sponsor mereka. Kita perlu melihat siapa yang membiayai
kelompok-kelompok pendukung mereka, apa kepentingan mereka, dan bagaimana
mereka mengalirkan uang ke arena politik. Saya tak punya data terkait penyandang
dana El-Sayed. Untuk Stevens, datanya terbuka. Pemain terbesar bernama United
Democracy Project (UDP), sebuah super PAC yang berafiliasi dengan American
Israel Public Affairs Committee (AIPAC). Selama ini AIPAC dikenal sebagai
organisasi yang memiliki misi politik jelas. Mereka mengeluarkan uang jutaan
dolar untu memenangkan kandidat-kandidat yang mendukung kebijakan pro-Israel
di Senat. Dalam pemilihan Michigan, UDP
menggelontorkan lebih dari 30 juta dolar untuk membantu Stevens. Jumlah itu
dua kali lipat dari pengeluaran tertinggi UDP dalam satu pemilihan
sebelumnya. Selain tentang UDP dan AIPACS, kita
juga perlu memahami apa itu super PAC. Di Amerika, kandidat memiliki komite
kampanye sendiri yang menerima sumbangan dengan batas tertentu. Namun, kelompok independen dapat
membentuk komite politik khusus untuk mendukung atau menjatuhkan kandidat.
Kelompok ini boleh menerima sumbangan tanpa batas dari individu, perusahaan,
serikat pekerja, dan komite politik lain, selama mereka tidak berkoordinasi
dengan kandidat atau tim kampanyenya. Aturan tersebut melahirkan sebuah
keanehan demokrasi. Seorang calon senator harus mengikuti batas sumbangan
kampanye, tapi kelompok di luar timnya bisa mengeluarkan uang jauh lebih
besar untuk memenangkan calon tersebut. Dari sudut hukum, mereka bekerja
secara independen. Namun dari sudut politik, mereka jelas memiliki tujuan
sama: menentukan siapa yang duduk di kursi kekuasaan. Komisi Pemilihan
Federal Amerika (FEC) menjelaskan mekanisme ini secara terbuka dalam aturan
independent expenditure. Uang puluhan juta dolar itu, tentu
saja, bukan untuk membayar gaji senator setelah terpilih. Uang itu membeli
daya jangkau politik. Bentuknya berupa iklan televisi, iklan
digital, kampanye media sosial, produksi video, konsultan komunikasi, riset
pemilih, survei, pengumpulan data, pengiriman surat, serta operasi lapangan
untuk membujuk atau menggerakkan pemilih. Uang juga membiayai serangan politik.
Tim iklan dapat membangun citra seorang kandidat sebagai pemimpin yang
berpengalaman, sekaligus menggambarkan pesaingnya sebagai sosok yang
berbahaya, ekstrem, atau tidak layak dipercaya. Pemilih menerima pesan itu
berulang-ulang melalui layar televisi dan telepon genggam. Dalam pemilihan
modern, perhatian publik telah menjadi komoditas yang mahal. Siapa menguasai
ruang perhatian, ia memiliki peluang lebih besar menguasai pilihan. Namun, pengeluaran UDP menyimpan satu
pelajaran penting. Iklan yang mendukung Stevens tidak selalu berbicara
tentang Israel. Sebagian iklan justru mengangkat isu lain, seperti pengawasan
terhadap ICE, lembaga penegakan imigrasi Amerika. Strategi itu masuk akal. Jika sebuah
organisasi ingin mempertahankan pengaruh politiknya, ia perlu menjual
kandidat melalui isu yang lebih mudah diterima pemilih. Kepentingan donor
bisa tetap sama, sementara wajah iklannya berganti. UDP juga bukan satu-satunya pemain
besar. Kelompok bernama A Stronger Michigan mengeluarkan lebih dari 17 juta
dolar untuk mendukung Stevens. Di belakangnya terdapat jaringan
Center Forward, sebuah organisasi nirlaba berstatus 501(c)(4) yang tidak
wajib membuka daftar seluruh donornya kepada publik. Jejak pendanaan Center Forward
memperlihatkan hubungan dengan industri farmasi melalui PhRMA, asosiasi
perusahaan obat Amerika. Sementara itu, komite politik terkait,
Center Forward Committee, mencatat sumbangan dari Chevron, anak perusahaan
Philip Morris, dan UnitedHealth Group. Inilah rumitnya politik uang modern.
Uang dapat melewati beberapa lapis organisasi sebelum mencapai tempat
pembelanjaannya. Nama organisasi terdengar netral, alamat kantor bisa berupa
alamat rumah atau kotak pos, sedangkan identitas penyandang dana terakhir
kadang sulit ditelusuri. Mother Jones juga menemukan kelompok
lain bernama Center for Democratic Priorities yang menghabiskan sekitar 6,5
juta dolar untuk membantu Stevens. Kelompok ini menggunakan iklan yang
tidak secara langsung meminta pemilih memilih Stevens. Cara tersebut
memungkinkan organisasi memanfaatkan celah pelaporan dalam aturan pendanaan
kampanye. AIPAC membantah berada di belakang
kelompok itu, dan laporan Mother Jones sendiri mengakui bahwa identitas
penyandang dana sebenarnya belum dapat dipastikan. Dengan demikian, kita melihat tiga
lapisan kekuatan uang. Pertama, organisasi advokasi yang memiliki agenda
politik; lalu perusahaan dan kelompok kepentingan yang memiliki kepentingan
ekonomi; serta terakhir, lembaga perantara yang memungkinkan dana mengalir
melalui jaringan yang tidak selalu transparan. Para penyumbang mengeluarkan uang
puluhan juta dolar jelas bukan karena mendadak mencintai demokrasi. AIPAC,
misalnya, memiliki agenda kebijakan luar negeri, terutama dukungan Amerika
terhadap Israel. Sementara itu, kalangan industri
farmasi berkepentingan terhadap kebijakan obat dan sistem pembiayaan
kesehatan. Perusahaan minyak memiliki kepentingan dalam regulasi energi.
Industri asuransi kesehatan berkepentingan terhadap masa depan sistem layanan
kesehatan Amerika. Kepentingan tersebut bertemu dalam
satu arena: pemilihan senator. Senator memiliki suara dalam pembuatan
undang-undang, anggaran, pengawasan pemerintah, perjanjian internasional, dan
kebijakan ekonomi. Karena itu, investasi politik dapat
menghasilkan pengaruh yang nilainya jauh melampaui uang yang mereka
keluarkan. Tentu saja, kita tidak boleh
serta-merta menyimpulkan bahwa setiap senator yang mendapat dukungan donor
besar akan menjual suaranya. Hubungan antara sumbangan dan
keputusan politik tidak selalu berbentuk transaksi langsung. Pengaruh dapat
bekerja melalui akses, kedekatan, penentuan agenda, tekanan opini, dan
peluang bertemu pengambil keputusan. Namun, risiko konflik kepentingan tetap
nyata. El-Sayed memahami persoalan tersebut.
Maka, misalnya di bidang kesehatan dan kedokteran, ia mengusung agenda
Medicare for All, reformasi sistem asuransi kesehatan swasta, pembatasan
pengaruh uang besar dalam politik, serta penghentian bantuan militer Amerika
kepada Israel. Dengan agenda seperti itu, ia
menghadapi kepentingan yang saling bertaut: politik luar negeri, industri
kesehatan, dan kekuatan modal. Menariknya, ia justru menang.
Kemenangannya, meskipun tipis, memberikan pesan bahwa uang besar dapat
membeli iklan dan jangkauan, tetapi tidak selalu dapat membeli suara pemilih. Mesin politik yang menghabiskan
puluhan juta dolar ternyata masih bisa kalah oleh satu juta alasan yang
dimiliki warga untuk memilih kandidat lain. -000- Politik uang tampaknya bukan hanya
milik Amerika, negeri yang terkenal dengan lobi korporasi dan politik uangnya.
Kita mempunyai persoalan yang serupa, bahkan dalam beberapa hal lebih
mengkhawatirkan. Biaya politik di Indonesia juga sangat
mahal. Hanya saja, jalur uangnya sering bekerja melalui cara yang berbeda. Kita mempunyai bukti yang cukup kuat.
Pada September 2023, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memublikasikan kajian
tentang biaya dan mahar politik dalam pilkada. Rata-rata calon kepala daerah
mengeluarkan biaya miliaran rupiah. Bahkan, sebagian menghabiskan lebih dari
Rp10 miliar. KPK mengutip kajian Litbang
Kementerian Dalam Negeri yang menyebut biaya untuk menjadi bupati atau wali
kota rata-rata mencapai Rp30 miliar. Untuk menjadi gubernur, angkanya bisa
mencapai Rp100 miliar. Demokrasi begitu mahal. Seorang calon
harus membangun jaringan politik, mendapatkan dukungan partai, menggerakkan
relawan, membiayai saksi, melakukan sosialisasi, memasang iklan,
menyelenggarakan pertemuan, mengadakan survei, dan menjangkau pemilih sampai
ke pelosok. Dalam pilkada, ongkos kampanye juga
dapat mencakup logistik tim, transportasi, konsumsi, alat peraga, hingga
biaya pengamanan suara. Belum lagi mahar politik. Partai
memiliki kewenangan mengusung kandidat, sehingga dukungan partai menjadi
komoditas yang sangat berharga. Kandidat yang tidak mempunyai
kendaraan politik harus mencari jalan untuk mendapatkan tiket pencalonan.
Dalam situasi seperti ini, biaya politik dapat tumbuh jauh melampaui
kebutuhan kampanye yang sah. Penelitian yang lebih baru bahkan
memberikan gambaran yang lebih mencengangkan. Laporan The Price of Power:
Campaign Finance and Vote Buying in Indonesia's 2024 Elections, hasil
penelitian UGM melalui PolGov bersama KITLV dan didukung LP3ES, yang
diperkenalkan pada Juni 2026, menghitung rata-rata pengeluaran kandidat yang
berhasil memenangkan pilkada kabupaten/kota mencapai Rp36,8 miliar. Penelitian itu melibatkan survei
terhadap 478 kandidat di sepuluh provinsi dan pengamatan langsung terhadap 14
kampanye. Hasilnya memperlihatkan bahwa hampir
separuh biaya berasal dari kantong kandidat sendiri. Tekanan untuk
mengembalikan modal setelah terpilih pun menjadi persoalan serius. Lebih mengejutkan lagi, penelitian
tersebut memperkirakan praktik pembelian suara menghabiskan Rp12,9 triliun
secara nasional. Sementara itu, pembayaran mahar politik kepada partai
mencapai sekitar Rp9,4 triliun. Angka-angka ini menunjukkan bahwa
persoalan biaya demokrasi di Indonesia telah tumbuh menjadi persoalan
struktural. Tak jauh beda dari biaya demokrasi di AS. Kita perlu memperhatikan satu temuan
lain: kandidat dengan pengeluaran tertinggi menang dalam 78 persen kontestasi
yang diteliti. Tentu saja, korelasi tersebut tidak
otomatis membuktikan bahwa uang menjadi satu-satunya penentu kemenangan.
Namun, angka itu memperlihatkan betapa kuatnya hubungan antara kemampuan
finansial dan peluang merebut kekuasaan. Para kandidat memperoleh uang,
sebagian berasal dari kekayaan sendiri, keluarga, jaringan bisnis, pengusaha,
dan para penyandang dana yang berharap memperoleh akses atau keuntungan
setelah kandidat menang. KPK mencatat bahwa pengusaha
mendominasi kelompok penyumbang dalam beberapa pilkada sejak 2015. Di sinilah
persoalan oligarki masuk. Oligarki tumbuh ketika segelintir
pemilik modal memiliki kemampuan yang sangat besar untuk memengaruhi
keputusan politik. Mereka tidak harus membeli jabatan
secara langsung. Cukup dengan membiayai perjalanan politik seseorang, membuka
jaringan, menyediakan dukungan media, dan membangun hubungan dengan pusat
kekuasaan. Setelah kandidat menang, penyandang
dana bisa mengharapkan balasan berupa akses proyek, kemudahan perizinan,
kebijakan yang menguntungkan, penempatan orang dalam jabatan strategis, atau
perlindungan terhadap kepentingan bisnisnya. KPK bahkan mengutip penelitian yang
menemukan adanya harapan balasan dari para penyumbang, baik melalui
komunikasi lisan maupun perjanjian tertulis. Demokrasi pun menghadapi jebakan yang
serius. Pemilih memberikan suara untuk memilih pemimpin, tetapi pemimpin yang
terpilih bisa merasa memiliki utang kepada penyandang dana. Rakyat memberikan mandat lima tahun,
sementara pemodal mungkin merasa sudah membeli tempat duduk di ruang
kekuasaan. Secara umum, kita bergerak dalam
ekosistem politik yang semakin mahal, semakin bergantung pada komunikasi
berbayar, konsultan, survei, jaringan pengaruh, dan modal besar. Namun,
sistem pendanaan kampanye AS-Indonesia tidak identik. Amerika memiliki super PAC yang dapat
menerima sumbangan tanpa batas untuk pengeluaran independen. Indonesia
mengatur sumbangan kampanye melalui batas-batas tertentu. Berdasarkan kerangka UU Pemilu Nomor 7
Tahun 2017, yang diterapkan dalam Pemilu 2024, sumbangan perseorangan kepada
peserta pemilu legislatif dan pasangan calon presiden dibatasi Rp2,5 miliar.
Sumbangan kelompok atau badan usaha dibatasi Rp25 miliar. Untuk calon anggota
DPD, batasnya lebih rendah. Aturan tersebut seharusnya membantu
mencegah dominasi penyandang dana besar. Namun, batas sumbangan formal tidak
otomatis membatasi seluruh biaya politik yang sesungguhnya. Jaringan
pendukung, kegiatan pihak ketiga, transaksi di luar laporan resmi, dan sumber
pendanaan yang tidak transparan dapat menyulitkan pengawasan. Kita juga menghadapi persoalan yang
sedikit berbeda dari Amerika. Di sana, kekuatan uang sering tampil melalui
iklan politik bernilai ratusan juta dolar, lobi, dan organisasi pendukung. Di Indonesia, biaya politik dapat
berwujud mahar pencalonan, pembelian suara, pembentukan jaringan patronase,
serta pembiayaan mesin politik sampai tingkat desa dan tempat pemungutan
suara. Dua negara, dua mekanisme, satu ancaman:
kekuasaan semakin mahal untuk diraih. Ketika biaya memasuki ruang kekuasaan
terus meningkat, orang yang memiliki kemampuan finansial besar memperoleh
keunggulan. Orang yang kompeten tetapi tidak memiliki modal dan jaringan
berisiko tersingkir sebelum pemilih sempat mengenalnya. -000- Ada satu hal yang perlu kita renungkan
dari kemenangan El-Sayed. Ia menang setelah menghadapi pengeluaran hampir 70
juta dolar dari kelompok-kelompok yang ingin menggagalkannya. Kemenangan itu membuktikan bahwa pemilih
masih memiliki kekuatan untuk menolak kehendak pemodal. Namun, kemenangan
seorang kandidat tidak otomatis menyembuhkan penyakit sistem politik. Kita perlu mengubah cara membiayai
demokrasi. Setidaknya ada lima pekerjaan besar yang harus pemerintah dan
pembuat undang-undang lakukan. Pertama, transparansi pendanaan harus
mencakup seluruh jaringan pendukung kandidat. Jangan hanya memeriksa rekening
resmi tim kampanye. Organisasi perantara, yayasan,
kelompok advokasi, dan pihak ketiga yang membelanjakan uang untuk memengaruhi
pemilih juga harus kita tuntut untuk membuka sumber dana dan tujuan
pengeluarannya. Kedua, negara harus memperkuat
pembiayaan politik yang sehat. Partai politik perlu memperoleh dukungan
negara secara proporsional dengan kewajiban mempertanggungjawabkan penggunaan
anggarannya. Dengan begitu, partai memiliki sumber
pembiayaan kelembagaan dan tidak terus-menerus bergantung kepada pengusaha
atau donatur besar. Ketiga, kita perlu menata ulang sistem
pencalonan. Mekanisme rekrutmen yang lebih terbuka dan demokratis akan
mengurangi ketergantungan kandidat terhadap elite partai yang menguasai tiket
pencalonan. Mahar politik harus mendapat
pengawasan serius, disertai sanksi yang benar-benar memberikan efek jera. Keempat, pengawasan konflik
kepentingan harus berjalan setelah pemilu. Pemerintah perlu mengumumkan pertemuan
pejabat dengan pelobi, membuka informasi pemilik manfaat perusahaan yang
berkontrak dengan negara, serta memperketat aturan mengenai hubungan antara
penyandang dana kampanye dan keputusan pengadaan atau perizinan. Kelima, kita harus menekan biaya
kampanye yang tidak produktif. Debat publik, penyebaran program
melalui media publik, akses kampanye yang setara, dan pendidikan pemilih
perlu mendapat tempat lebih besar. Pemilih harus memperoleh kesempatan
menilai gagasan kandidat tanpa terus-menerus dihujani iklan berbayar. Tentu, semua itu memerlukan kemauan
politik. Dan justru di situlah letak kesulitannya. Mereka yang harus membuat
aturan baru adalah orang-orang yang mungkin menikmati sistem lama. Kita sering menyebut pemilu sebagai
pesta demokrasi. Tetapi pesta yang ongkosnya terus membengkak, sementara
sebagian besar tagihannya dibayar oleh pemodal, lama-lama berubah menjadi
pesta para sponsor. Rakyat memang mendapat undangan untuk
datang dan memberikan suara. Namun, siapa yang menentukan menu, musik, dan
siapa yang boleh duduk di meja utama? Kisah El-Sayed memberi kita sedikit
harapan. Ia memperlihatkan bahwa mesin uang tidak selalu bisa mengalahkan
kehendak pemilih. Tetapi jangan menjadikan kemenangan itu alasan untuk
berpuas diri. Demokrasi yang sehat memerlukan lebih
dari sekadar keberanian seorang kandidat menghadapi oligarki. Demokrasi harus membuat jabatan publik
terjangkau oleh orang-orang yang memiliki gagasan, integritas, dan kemampuan,
sekalipun mereka tidak memiliki kekayaan luar biasa. Jika biaya untuk menjadi pemimpin
terus meningkat, kita perlu bertanya: kelak siapa yang masih bisa menjadi
pemimpin? Pengusaha besar? Konglomerat? Anak-anak pemilik modal? Atau mereka
yang sanggup menggadaikan masa depan kebijakannya kepada para penyandang
dana? Sebab, demokrasi yang terlalu mahal
pada akhirnya menghadirkan risiko yang sangat murah untuk dipahami: rakyat
membayar biaya pemilu, pemodal membiayai kandidat, lalu rakyat kembali
membayar harga kebijakan yang menguntungkan pemodal. Itulah lingkaran yang harus kita
putus. Sampai kapan kita membiarkan demokrasi menjadi bisnis yang hanya
menguntungkan mereka yang sanggup membiayainya? ● Sumber : Tulisan Cak AT ini diterima langsung
dari Ahmadie Taha |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar