|
Gibran VS Pengadilan Politik WT.
Daniealdi : Pemerhati masalah politik,
pertahanan-keamanan, dan hubungan internasional. Dosen Hubungan
Internasional, FISIP, Universitas Komputer Indonesia (UNIKOM), Bandung. |
KOMPAS.COM, 11 November 2026
|
POLEMIK Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memasuki babak yang
lebih serius. Setelah Mahkamah Agung mengabulkan kasasi terkait surat
keterangan penyetaraan pendidikan SMA yang digunakan dalam proses
pencalonannya, perhatian publik kini tertuju ke DPR. Wacana penggunaan Hak Menyatakan Pendapat mulai mengemuka, bahkan
mendapat respons relatif senada dari sejumlah tokoh yang berasal dari
beberapa kekuatan politik berbeda. Perkembangan ini menarik. Sebab, persoalan yang semula berkutat
pada legalitas sebuah dokumen administrasi kini berpotensi berkembang menjadi
pertarungan politik dan konstitusional mengenai kelanjutan jabatan seorang
Wakil Presiden. Pertanyaannya, apakah DPR sedang menjalankan fungsi pengawasan
konstitusional atau justru sedang mempersiapkan sebuah pengadilan politik
terhadap Gibran? Pertanyaan ini penting karena demokrasi tidak hanya membutuhkan
keberanian mengawasi kekuasaan, tetapi juga kedewasaan untuk tidak menjadikan
hukum sebagai instrumen perebutan kekuasaan. Ketika Persoalan Administrasi Jadi Persoalan Konstitusi Putusan Mahkamah Agung Nomor 742 K/TUN/2026 yang mengabulkan
kasasi penggugat dan menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA
Gibran tidak sah dan batal demi hukum merupakan perkembangan hukum yang tidak
bisa dianggap sepele. Surat tersebut berkaitan dengan pemenuhan persyaratan pendidikan
dalam pencalonan Wakil Presiden pada Pemilu 2024. Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum secara tegas mensyaratkan calon Presiden dan Wakil Presiden
berpendidikan paling rendah tamat SMA atau sederajat. Artinya, persyaratan pendidikan bukan sekadar kelengkapan berkas. Ia merupakan salah satu syarat hukum yang menentukan kelayakan
seseorang untuk mencalonkan diri dalam jabatan tertinggi pemerintahan. Ketika dokumen yang berkaitan dengan pemenuhan persyaratan
tersebut kemudian dinyatakan tidak sah oleh MA, konsekuensi hukumnya patut
diperiksa secara serius. Namun, ada batas yang tidak boleh dilampaui dalam menarik
kesimpulan. Pembatalan surat penyetaraan tidak otomatis membuktikan bahwa
Gibran tidak pernah menempuh atau menyelesaikan pendidikan setingkat SMA. Untuk itu harus dipastikan apakah terdapat dokumen lain yang sah
dan dapat digunakan untuk membuktikan pemenuhan persyaratan tersebut. Demikian pula, putusan MA bukanlah putusan yang secara langsung
membatalkan penetapan Gibran sebagai Wakil Presiden. Objek yang diperiksa MA adalah keputusan administrasi, bukan
keabsahan hasil Pemilu 2024. Tetapi justru di sinilah persoalan konstitusionalnya. Apabila dokumen yang dibatalkan itu merupakan satu-satunya dasar
pembuktian persyaratan pendidikan, negara tidak boleh menganggap persoalan
tersebut selesai hanya karena proses pemilu dan pelantikan telah berlalu. DPR Bukan Pengadilan Munculnya gagasan Hak Menyatakan Pendapat merupakan konsekuensi
logis dari perkembangan tersebut. Pasal 20A Ayat (2) UUD 1945 memberikan DPR hak interpelasi, hak
angket, dan hak menyatakan pendapat. Lebih spesifik, Pasal 79 Ayat (4) huruf c UU Nomor 17 Tahun 2014
tentang MD3 memberikan ruang bagi DPR untuk menyatakan pendapat mengenai
dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden atau keadaan
ketika keduanya tidak lagi memenuhi persyaratan jabatan. Dengan demikian, DPR memiliki landasan hukum untuk membawa
persoalan Gibran ke dalam pembahasan konstitusional. Namun, perlu ditegaskan DPR bukan lembaga peradilan. DPR tidak
memiliki kewenangan untuk menyatakan seseorang bersalah secara hukum hanya
berdasarkan penilaian politik. Hak Menyatakan Pendapat merupakan instrumen pengawasan dan
pertanggungjawaban konstitusional, bukan surat kuasa untuk menghakimi
seseorang. Di sinilah garis pembatas yang harus dijaga. Apabila DPR menggunakan Hak Menyatakan Pendapat dengan
argumentasi, Gibran diduga tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Wakil
Presiden, maka DPR harus membangun konstruksi hukum yang dapat diuji. Bukan sekadar mengumpulkan pernyataan politik, sentimen publik,
atau ketidakpuasan terhadap proses pencalonan pada masa lalu. Pasal 7A UUD 1945 memang membuka kemungkinan pemberhentian
Presiden dan/atau Wakil Presiden apabila terbukti tidak lagi memenuhi
persyaratan jabatan. Akan tetapi, Pasal 7B mengatur bahwa pendapat DPR tersebut harus
terlebih dahulu diperiksa, diadili, dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi
sebelum usulan pemberhentian diteruskan kepada MPR. Artinya, ada mekanisme konstitusional yang harus dilalui. DPR
tidak dapat sekaligus bertindak sebagai penggugat, hakim, dan pemutus akhir. Bahaya Pengadilan Politik Istilah pengadilan politik bukanlah istilah yang dikenal sebagai
mekanisme formal dalam UUD 1945. Namun, istilah ini relevan untuk menggambarkan situasi ketika
seseorang diadili melalui tekanan politik, opini publik, dan kalkulasi
kekuasaan, bukan melalui pembuktian hukum yang objektif. Bahaya tersebut nyata ketika sebuah perkara mulai ditarik ke
dalam kepentingan politik yang lebih luas. Kesamaan pandangan antar sejumlah tokoh politik di DPR mengenai
masalah ini, misalnya, dapat dibaca sebagai peluang bagi DPR untuk membangun
kesepahaman lintas partai. Tetapi kesamaan sikap itu tidak otomatis membuktikan adanya
kesepakatan untuk menjatuhkan Gibran. DPR harus memastikan secara objektif dan terukur bahwa dukungan
terhadap Hak Menyatakan Pendapat lahir dari kesadaran konstitusional, bukan
sekadar momentum untuk mengonsolidasikan kekuatan politik. Kita tentu tidak boleh menutup mata terhadap kemungkinan adanya
kepentingan politik di balik setiap langkah parlemen. Namun, tidak adil pula jika setiap upaya pengawasan terhadap
pejabat negara langsung dicurigai sebagai manuver politik. Justru tantangannya adalah bagaimana memastikan kepentingan
politik tidak mengalahkan standar pembuktian hukum. Gibran berhak mendapatkan proses yang adil. Ia berhak menjelaskan
kedudukan dan dokumen pendidikannya, serta memperoleh perlindungan dari
tuduhan yang belum terbukti. Namun, hak tersebut tidak boleh ditafsirkan sebagai kekebalan
dari pemeriksaan konstitusional. Sebaliknya, DPR juga berhak menggunakan instrumen pengawasannya. Tetapi kewenangan itu tidak boleh berubah menjadi alat untuk
menghukum seseorang berdasarkan tekanan mayoritas politik. Dalam negara hukum, tidak ada pejabat yang kebal terhadap
pemeriksaan. Namun, tidak ada pula pejabat yang boleh dijatuhkan tanpa proses
yang sah. Ujian bagi MK Apabila DPR akhirnya menyetujui penggunaan Hak Menyatakan
Pendapat, ujian berikutnya berada di Mahkamah Konstitusi. MK harus mampu memisahkan persoalan politik dari persoalan hukum. Apakah pembatalan surat penyetaraan tersebut benar-benar
membuktikan bahwa persyaratan pendidikan Gibran tidak terpenuhi? Apakah
terdapat dasar pendidikan lain yang sah? Lalu, bagaimana hubungan antara putusan MA dengan proses
verifikasi pencalonan oleh KPU? Dan bagaimana akibat hukum putusan tersebut terhadap kedudukan
Wakil Presiden yang telah dilantik? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak sederhana. Bahkan, bisa menjadi
salah satu pengujian paling penting terhadap hubungan antara putusan
peradilan administrasi, kepastian hukum pemilu, dan pertanggungjawaban
konstitusional pejabat negara. MK tidak boleh mengambil alih kewenangan MA untuk menilai kembali
legalitas keputusan administrasi yang telah diputus. Namun, MK memiliki kewenangan untuk menilai apakah fakta hukum
dan argumentasi yang diajukan DPR memenuhi alasan konstitusional
pemberhentian sebagaimana Pasal 7A UUD 1945. Di sinilah pentingnya menjaga independensi lembaga peradilan.
Putusan MK harus lahir dari hukum dan pembuktian, bukan dari tekanan
parlemen, pemerintah, maupun opini publik. Jika pendapat DPR tidak terbukti, proses pemberhentian harus
berhenti. Sebaliknya, jika terbukti, konstitusi memberikan jalan bagi DPR
untuk meneruskan usul pemberhentian kepada MPR. Inilah mekanisme yang membedakan negara hukum dengan negara yang
sekadar menggunakan hukum untuk membenarkan keputusan politik. Hukum Jangan Kalah oleh Kepentingan Politik Pada akhirnya, ada persoalan yang jauh lebih besar di balik
polemik ini. Indonesia sedang diuji dalam kemampuannya menempatkan hukum di
atas kepentingan kekuasaan, terutama ketika kekuasaan itu lahir dari proses
elektoral yang sarat kepentingan politik. Siapa pun yang bersedia melihat kembali sejarah Pilpres 2024
tentu tidak dapat mengabaikan posisi Gibran sebagai salah satu faktor
determinan yang mengubah peta persaingan politik dan menjadi bagian penting
dari kemenangan pasangan 02. Karena itu, pertanyaan mengenai proses pemenuhan persyaratan
pencalonannya tidak boleh dipandang sebagai persoalan administratif biasa. Harus ditelusuri secara jernih siapa yang berkepentingan, siapa
yang mengambil keputusan, siapa yang memiliki kewenangan, dan siapa saja yang
berperan dalam memastikan pencalonan tersebut dapat berlangsung. Godaan untuk merekayasa atau memanipulasi pemenuhan persyaratan
demi kepentingan politik tentu merupakan risiko yang harus diuji, bukan
diasumsikan sebagai fakta. Sebab, proses sebesar itu sulit dipahami hanya sebagai urusan
segelintir orang. DPR harus berani melihat gambaran besarnya. Gibran mungkin
menjadi variabel yang paling terlihat, tetapi tanggung jawab atas proses
politik dan administrasi yang mengantarkannya ke kontestasi tidak boleh
berhenti pada dirinya seorang. Bagi Gibran, ini adalah kesempatan untuk menjelaskan dan
membuktikan seluruh persyaratan pencalonannya telah dipenuhi secara sah. Bagi DPR, ini adalah ujian untuk menelusuri persoalan secara
objektif, termasuk kemungkinan adanya tanggung jawab pihak-pihak lain yang
terlibat. Dan bagi negara, ini merupakan ujian apakah supremasi hukum
benar-benar berlaku tanpa pandang jabatan dan kepentingan politik. Jangan sampai Hak Menyatakan Pendapat berubah menjadi pengadilan
politik terhadap Gibran. Namun, jangan pula perlindungan terhadap legitimasi elektoral
dijadikan tameng untuk menghindari pemeriksaan atas proses yang
melahirkannya. Sebab, yang harus dipertanggungjawabkan bukan hanya siapa yang
akhirnya memperoleh kekuasaan, tetapi juga bagaimana kekuasaan itu diperoleh,
siapa yang memfasilitasinya, dan apakah seluruh prosesnya tunduk pada hukum. ● |
Sumber
: https://nasional.kompas.com/read/2026/11/11/05430091/gibran-vs-pengadilan-politik?page=all#page2
Tidak ada komentar:
Posting Komentar