Minggu, 22 November 2026

 

Gibran VS Pengadilan Politik

WT. Daniealdi :  Pemerhati masalah politik, pertahanan-keamanan, dan hubungan internasional. Dosen Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Komputer Indonesia (UNIKOM), Bandung.

KOMPAS.COM, 11 November 2026

 

 

                                                           

POLEMIK Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memasuki babak yang lebih serius.

 

Setelah Mahkamah Agung mengabulkan kasasi terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA yang digunakan dalam proses pencalonannya, perhatian publik kini tertuju ke DPR.

 

Wacana penggunaan Hak Menyatakan Pendapat mulai mengemuka, bahkan mendapat respons relatif senada dari sejumlah tokoh yang berasal dari beberapa kekuatan politik berbeda.

 

Perkembangan ini menarik. Sebab, persoalan yang semula berkutat pada legalitas sebuah dokumen administrasi kini berpotensi berkembang menjadi pertarungan politik dan konstitusional mengenai kelanjutan jabatan seorang Wakil Presiden.

 

Pertanyaannya, apakah DPR sedang menjalankan fungsi pengawasan konstitusional atau justru sedang mempersiapkan sebuah pengadilan politik terhadap Gibran?

 

Pertanyaan ini penting karena demokrasi tidak hanya membutuhkan keberanian mengawasi kekuasaan, tetapi juga kedewasaan untuk tidak menjadikan hukum sebagai instrumen perebutan kekuasaan.

 

Ketika Persoalan Administrasi Jadi Persoalan Konstitusi

 

Putusan Mahkamah Agung Nomor 742 K/TUN/2026 yang mengabulkan kasasi penggugat dan menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Gibran tidak sah dan batal demi hukum merupakan perkembangan hukum yang tidak bisa dianggap sepele.

 

Surat tersebut berkaitan dengan pemenuhan persyaratan pendidikan dalam pencalonan Wakil Presiden pada Pemilu 2024.

 

Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum secara tegas mensyaratkan calon Presiden dan Wakil Presiden berpendidikan paling rendah tamat SMA atau sederajat.

 

Artinya, persyaratan pendidikan bukan sekadar kelengkapan berkas.

 

Ia merupakan salah satu syarat hukum yang menentukan kelayakan seseorang untuk mencalonkan diri dalam jabatan tertinggi pemerintahan.

 

Ketika dokumen yang berkaitan dengan pemenuhan persyaratan tersebut kemudian dinyatakan tidak sah oleh MA, konsekuensi hukumnya patut diperiksa secara serius.

 

Namun, ada batas yang tidak boleh dilampaui dalam menarik kesimpulan.

 

Pembatalan surat penyetaraan tidak otomatis membuktikan bahwa Gibran tidak pernah menempuh atau menyelesaikan pendidikan setingkat SMA.

 

Untuk itu harus dipastikan apakah terdapat dokumen lain yang sah dan dapat digunakan untuk membuktikan pemenuhan persyaratan tersebut.

 

Demikian pula, putusan MA bukanlah putusan yang secara langsung membatalkan penetapan Gibran sebagai Wakil Presiden.

 

Objek yang diperiksa MA adalah keputusan administrasi, bukan keabsahan hasil Pemilu 2024.

 

Tetapi justru di sinilah persoalan konstitusionalnya.

 

Apabila dokumen yang dibatalkan itu merupakan satu-satunya dasar pembuktian persyaratan pendidikan, negara tidak boleh menganggap persoalan tersebut selesai hanya karena proses pemilu dan pelantikan telah berlalu.

 

DPR Bukan Pengadilan

 

Munculnya gagasan Hak Menyatakan Pendapat merupakan konsekuensi logis dari perkembangan tersebut.

 

Pasal 20A Ayat (2) UUD 1945 memberikan DPR hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.

 

Lebih spesifik, Pasal 79 Ayat (4) huruf c UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 memberikan ruang bagi DPR untuk menyatakan pendapat mengenai dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden atau keadaan ketika keduanya tidak lagi memenuhi persyaratan jabatan.

 

Dengan demikian, DPR memiliki landasan hukum untuk membawa persoalan Gibran ke dalam pembahasan konstitusional.

 

Namun, perlu ditegaskan DPR bukan lembaga peradilan. DPR tidak memiliki kewenangan untuk menyatakan seseorang bersalah secara hukum hanya berdasarkan penilaian politik.

 

Hak Menyatakan Pendapat merupakan instrumen pengawasan dan pertanggungjawaban konstitusional, bukan surat kuasa untuk menghakimi seseorang.

 

Di sinilah garis pembatas yang harus dijaga.

 

Apabila DPR menggunakan Hak Menyatakan Pendapat dengan argumentasi, Gibran diduga tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Wakil Presiden, maka DPR harus membangun konstruksi hukum yang dapat diuji.

 

Bukan sekadar mengumpulkan pernyataan politik, sentimen publik, atau ketidakpuasan terhadap proses pencalonan pada masa lalu.

 

Pasal 7A UUD 1945 memang membuka kemungkinan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden apabila terbukti tidak lagi memenuhi persyaratan jabatan.

 

Akan tetapi, Pasal 7B mengatur bahwa pendapat DPR tersebut harus terlebih dahulu diperiksa, diadili, dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi sebelum usulan pemberhentian diteruskan kepada MPR.

 

Artinya, ada mekanisme konstitusional yang harus dilalui. DPR tidak dapat sekaligus bertindak sebagai penggugat, hakim, dan pemutus akhir.

 

Bahaya Pengadilan Politik

 

Istilah pengadilan politik bukanlah istilah yang dikenal sebagai mekanisme formal dalam UUD 1945.

 

Namun, istilah ini relevan untuk menggambarkan situasi ketika seseorang diadili melalui tekanan politik, opini publik, dan kalkulasi kekuasaan, bukan melalui pembuktian hukum yang objektif.

 

Bahaya tersebut nyata ketika sebuah perkara mulai ditarik ke dalam kepentingan politik yang lebih luas.

 

Kesamaan pandangan antar sejumlah tokoh politik di DPR mengenai masalah ini, misalnya, dapat dibaca sebagai peluang bagi DPR untuk membangun kesepahaman lintas partai.

 

Tetapi kesamaan sikap itu tidak otomatis membuktikan adanya kesepakatan untuk menjatuhkan Gibran.

 

DPR harus memastikan secara objektif dan terukur bahwa dukungan terhadap Hak Menyatakan Pendapat lahir dari kesadaran konstitusional, bukan sekadar momentum untuk mengonsolidasikan kekuatan politik.

 

Kita tentu tidak boleh menutup mata terhadap kemungkinan adanya kepentingan politik di balik setiap langkah parlemen.

 

Namun, tidak adil pula jika setiap upaya pengawasan terhadap pejabat negara langsung dicurigai sebagai manuver politik.

 

Justru tantangannya adalah bagaimana memastikan kepentingan politik tidak mengalahkan standar pembuktian hukum.

 

Gibran berhak mendapatkan proses yang adil. Ia berhak menjelaskan kedudukan dan dokumen pendidikannya, serta memperoleh perlindungan dari tuduhan yang belum terbukti.

 

Namun, hak tersebut tidak boleh ditafsirkan sebagai kekebalan dari pemeriksaan konstitusional.

 

Sebaliknya, DPR juga berhak menggunakan instrumen pengawasannya.

 

Tetapi kewenangan itu tidak boleh berubah menjadi alat untuk menghukum seseorang berdasarkan tekanan mayoritas politik.

 

Dalam negara hukum, tidak ada pejabat yang kebal terhadap pemeriksaan. Namun, tidak ada pula pejabat yang boleh dijatuhkan tanpa proses yang sah.

 

Ujian bagi MK

 

Apabila DPR akhirnya menyetujui penggunaan Hak Menyatakan Pendapat, ujian berikutnya berada di Mahkamah Konstitusi.

 

MK harus mampu memisahkan persoalan politik dari persoalan hukum.

 

Apakah pembatalan surat penyetaraan tersebut benar-benar membuktikan bahwa persyaratan pendidikan Gibran tidak terpenuhi? Apakah terdapat dasar pendidikan lain yang sah?

 

Lalu, bagaimana hubungan antara putusan MA dengan proses verifikasi pencalonan oleh KPU?

 

Dan bagaimana akibat hukum putusan tersebut terhadap kedudukan Wakil Presiden yang telah dilantik?

 

Pertanyaan-pertanyaan ini tidak sederhana. Bahkan, bisa menjadi salah satu pengujian paling penting terhadap hubungan antara putusan peradilan administrasi, kepastian hukum pemilu, dan pertanggungjawaban konstitusional pejabat negara.

 

MK tidak boleh mengambil alih kewenangan MA untuk menilai kembali legalitas keputusan administrasi yang telah diputus.

 

Namun, MK memiliki kewenangan untuk menilai apakah fakta hukum dan argumentasi yang diajukan DPR memenuhi alasan konstitusional pemberhentian sebagaimana Pasal 7A UUD 1945.

 

Di sinilah pentingnya menjaga independensi lembaga peradilan. Putusan MK harus lahir dari hukum dan pembuktian, bukan dari tekanan parlemen, pemerintah, maupun opini publik.

 

Jika pendapat DPR tidak terbukti, proses pemberhentian harus berhenti.

 

Sebaliknya, jika terbukti, konstitusi memberikan jalan bagi DPR untuk meneruskan usul pemberhentian kepada MPR.

 

Inilah mekanisme yang membedakan negara hukum dengan negara yang sekadar menggunakan hukum untuk membenarkan keputusan politik.

 

Hukum Jangan Kalah oleh Kepentingan Politik

 

Pada akhirnya, ada persoalan yang jauh lebih besar di balik polemik ini. Indonesia sedang diuji dalam kemampuannya menempatkan hukum di atas kepentingan kekuasaan, terutama ketika kekuasaan itu lahir dari proses elektoral yang sarat kepentingan politik.

 

Siapa pun yang bersedia melihat kembali sejarah Pilpres 2024 tentu tidak dapat mengabaikan posisi Gibran sebagai salah satu faktor determinan yang mengubah peta persaingan politik dan menjadi bagian penting dari kemenangan pasangan 02.

 

Karena itu, pertanyaan mengenai proses pemenuhan persyaratan pencalonannya tidak boleh dipandang sebagai persoalan administratif biasa.

 

Harus ditelusuri secara jernih siapa yang berkepentingan, siapa yang mengambil keputusan, siapa yang memiliki kewenangan, dan siapa saja yang berperan dalam memastikan pencalonan tersebut dapat berlangsung.

 

Godaan untuk merekayasa atau memanipulasi pemenuhan persyaratan demi kepentingan politik tentu merupakan risiko yang harus diuji, bukan diasumsikan sebagai fakta.

 

Sebab, proses sebesar itu sulit dipahami hanya sebagai urusan segelintir orang.

 

DPR harus berani melihat gambaran besarnya. Gibran mungkin menjadi variabel yang paling terlihat, tetapi tanggung jawab atas proses politik dan administrasi yang mengantarkannya ke kontestasi tidak boleh berhenti pada dirinya seorang.

 

Bagi Gibran, ini adalah kesempatan untuk menjelaskan dan membuktikan seluruh persyaratan pencalonannya telah dipenuhi secara sah.

 

Bagi DPR, ini adalah ujian untuk menelusuri persoalan secara objektif, termasuk kemungkinan adanya tanggung jawab pihak-pihak lain yang terlibat.

 

Dan bagi negara, ini merupakan ujian apakah supremasi hukum benar-benar berlaku tanpa pandang jabatan dan kepentingan politik.

 

Jangan sampai Hak Menyatakan Pendapat berubah menjadi pengadilan politik terhadap Gibran.

 

Namun, jangan pula perlindungan terhadap legitimasi elektoral dijadikan tameng untuk menghindari pemeriksaan atas proses yang melahirkannya.

 

Sebab, yang harus dipertanggungjawabkan bukan hanya siapa yang akhirnya memperoleh kekuasaan, tetapi juga bagaimana kekuasaan itu diperoleh, siapa yang memfasilitasinya, dan apakah seluruh prosesnya tunduk pada hukum. ●

 

Sumber : https://nasional.kompas.com/read/2026/11/11/05430091/gibran-vs-pengadilan-politik?page=all#page2

Tidak ada komentar:

Posting Komentar