|
Yusril Sebut Tidak Ada Celah Hukum Buktikan
Keabsahan Ijazah Gibran Kurnia
Yunita Rahayu, Iqbal Basyari : Jurnalis Kompas |
KOMPAS, 10 November 2026
|
Putusan MK bersifat final dan mengikat sehingga tak ada upaya
hukum lain yang bisa ditempuh untuk menggugurkannya. Putusan kasasi MA juga
sudah final. Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi,
dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menilai, tidak ada lagi celah hukum
bagi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk membuktikan keabsahan
dokumen ijazahnya. Pasalnya, Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung telah
mengeluarkan putusan terkait yang bersifat final dan mengikat. Selain itu, putusan Mahkamah Agung juga menempatkan Gibran pada
dua pilihan, antara mengundurkan diri atau menghadapi pemakzulan di parlemen. ”Putusan MK bersifat final dan mengikat sehingga tak ada upaya
hukum lain yang bisa ditempuh untuk menggugurkannya. Sementara itu, putusan
kasasi MA juga sudah final,” kata Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan
Jakarta, Selasa (10/11/2026). Menurut Yusril, satu-satunya upaya hukum yang bisa ditempuh
adalah peninjauan kembali oleh para pihak, yakni Kementerian Pendidikan Dasar
dan Menengah serta penggugat. Gibran bukanlah pihak dalam perkara kasasi yang
sebelumnya ditangani MA. Yusril mengungkapkan, analisis hukum komprehensif mengenai
polemik dokumen ijazah Wapres Gibran tersebut telah disampaikan kepada
Presiden Prabowo Subianto. Analisis dimaksud khususnya terkait dengan
implikasi putusan MK dan MA terhadap posisi politik Gibran. Lebih lanjut, Yusril menyampaikan, jika dibaca secara cermat,
putusan MA menyatakan bahwa perkara tersebut mengandung pelanggaran serius
yang membahayakan kehidupan demokrasi. Pelanggaran dimaksud tidak hanya
berkaitan dengan para peserta Pemilihan Presiden 2024, tetapi juga
kepentingan seluruh bangsa. ”Jadi, masalahnya memang serius kalau kita baca di putusan MA
itu. Kalau saya menafsirkan, sebenarnya seperti punya (dua) pilihan, apakah
berhenti ataukah memang diberhentikan,” ucapnya. Di tengah konteks itu, Yusril pun menilai, upaya hukum yang bakal
ditempuh Gibran sebenarnya sudah kehilangan relevansi hukum. Jika Gibran
dimakzulkan di DPR, proses akan berakhir di MK yang sebelumnya sudah
mengeluarkan putusan terkait ijazah Gibran. Sementara jika Gibran melanjutkan
pembuktian di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), pengadilan akan memutus
pada tingkat tertinggi, yaitu di MA, yang juga sudah mengeluarkan putusan
terkait. Oleh karena itu, upaya hukum yang akan dilakukan Gibran dinilai
tidak relevan lagi. Sebab, obyek yang akan diperiksa sama dengan yang
sebelumnya lebih dulu diperiksa di MK dan MA. ”Tidak ada gunanya karena
putusan MA, kan, sudah final karena materinya materi yang sama,” ujar Yusril. Di sisi lain, Gibran berkesempatan untuk membuktikan keabsahan
dokumennya di luar persidangan. Namun, hal itu tidak memiliki nilai hukum dan
hanya berstatus sebagai pembicaraan di publik. Beberapa jam sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara yang juga Juru
Bicara Presiden Prasetyo Hadi mengungkap adanya pertemuan antara Presiden
Prabowo dan Wapres Gibran di Jakarta, Selasa pagi. Dalam pertemuan yang
berlangsung selama 2,5 jam itu, Gibran menyampaikan keinginan untuk
mengundurkan diri dari jabatannya. ”Pertemuan berlangsung kurang lebih 2,5 jam. Di antara dalam
pembicaraan itu memang Pak Wapres, bersama tentunya Pak Presiden, beliau
menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang
terkait putusan di MK dan MA,” kata Prasetyo. Merespons keinginan Gibran untuk mengundurkan diri, lanjutnya,
Presiden tidak menolak. Presiden justru memberikan sejumlah saran untuk
menghadapi polemik ijazah sekolah menengah atas (SMA) yang sedang dihadapi
Gibran. Di sisi lain, Gibran juga meminta waktu untuk diberikan
kesempatan membuktikan keabsahan dokumen ijazah yang ia miliki. Pembuktian
itu bakal dilakukan dalam proses di PTUN. Prasetyo menyebutkan, Prabowo mempersilakan Gibran untuk
membuktikan keabsahan dokumen ijazah SMA melalui proses di PTUN. Presiden
juga tidak memberikan tenggat dalam penyelesaian proses itu. Ikuti prosedur hukum Pada kesempatan yang sama, sejumlah ketua umum partai koalisi
pemerintah yang juga anggota kabinet mengaku belum tahu pasti isi pertemuan
antara Prabowo dan Gibran. Salah satunya ialah Bahlil Lahadalia, Ketua Umum
Partai Golkar yang juga Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Bahlil mengatakan tidak mengikuti pertemuan antara Presiden dan
Wapres sehingga tidak mengetahui apa yang dibicarakan. Namun, ia menyebut
akan mengikuti perkembangan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Senada dengan itu, Ketua Umum Partai Demokrat sekaligus Menteri
Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti
Yudhoyono mengaku belum mengetahui isi pertemuan Presiden dan Wapres.
Pihaknya juga masih menunggu untuk mengetahui informasi tersebut secara
jelas. Agus Harimurti mengatakan, Fraksi Demokrat di DPR juga bersikap
serupa, yakni menghormati proses yang ditetapkan di dalam konstitusi.
Demokrat pun ingin memastikan proses dan prosedur konstitusional itu
dilaksanakan dengan baik. ”Kami tentunya tidak bisa sendirian. Kami bersama dengan
fraksi-fraksi partai lain di Senayan terus berkomunikasi, tapi tidak ada yang
sangat konklusif hari ini,” ujar Agus Harimurti. ● |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar