|
Kasus Penyadapan dan Ujian Berat Reformasi Polri di Era Suyudi Satrio Arismunandar : Alumnus S2 Pengkajian Ketahanan Nasional UI |
ORBIT INDONESIA, 09 November 2026
|
Kasus dugaan penyadapan
terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret mantan Kapolri Jenderal
Listyo Sigit Prabowo menjadi salah satu krisis kelembagaan paling serius bagi
Polri dalam beberapa tahun terakhir. Perkara ini bukan sekadar
mengejutkan karena melibatkan seorang mantan pimpinan tertinggi kepolisian.
Lebih jauh, ia memunculkan pertanyaan mendasar tentang bagaimana kewenangan,
teknologi, rantai komando, dan mekanisme pengawasan di tubuh Polri
dijalankan. Bagi Kapolri baru
Jenderal Suyudi Ario Seto, perkara ini merupakan ujian yang datang pada saat
tidak mudah. Ia tidak memulai kepemimpinannya dari ruang kosong. Polri masih
harus menghadapi persoalan citra dan kepercayaan publik yang terbentuk
melalui berbagai kontroversi, kritik terhadap perilaku aparat, serta tuntutan
agar kepolisian lebih profesional dan akuntabel. Kini, dugaan
penyalahgunaan kewenangan yang melibatkan sejumlah perwira tinggi, termasuk
mantan Kapolri, menambah beban tersebut. Seberapa besar sebenarnya persoalan
kepercayaan publik yang diwarisi Suyudi? Data survei memberikan
gambaran yang tidak sepenuhnya sederhana. Survei nasional Indikator Politik
pada 15–21 Januari 2026 mencatat tingkat kepercayaan terhadap Polri sebesar
67 persen. Angka ini merupakan gabungan responden yang menyatakan sangat
percaya dan cukup percaya. Dalam rangkaian survei
Indikator sebelumnya, tingkat kepercayaan terhadap Polri tercatat 75 persen
pada Desember 2024, 69 persen pada Januari 2025, 66 persen pada Maret, 68
persen pada Juli, 63 persen pada Agustus, 54 persen pada September, dan 65
persen pada Oktober 2025. Di sisi lain, Litbang
Kompas mencatat tingkat kepercayaan kepada Polri mencapai 82,4 persen pada
survei April 2026, meningkat dari 76,2 persen pada 2025. Survei tersebut
melibatkan 1.200 responden di 38 provinsi melalui wawancara tatap muka. Perbedaan angka dengan
survei Indikator tidak boleh langsung ditafsirkan sebagai pertentangan atau
disambungkan menjadi satu tren, karena metodologi, waktu pengukuran, dan
rumusan pertanyaan dapat berbeda. Namun, keduanya memperlihatkan bahwa
tingkat kepercayaan publik bukan persoalan yang bisa disederhanakan menjadi
satu angka tunggal. Yang lebih penting, belum
tersedia survei nasional representatif yang mengukur perubahan kepercayaan
masyarakat setelah kasus penyadapan mencuat pada awal November 2026. Karena
itu, belum dapat disimpulkan berapa besar dampak langsung perkara ini
terhadap tingkat kepercayaan publik. Meski demikian,
pemantauan digital Reportica pada 1–4 November 2026 mencatat 59,8 persen
percakapan terkait kasus ini bersentimen negatif, dengan 3,1 persen positif
dan 37,1 persen netral. Data ini bukan ukuran kepercayaan seluruh masyarakat,
tetapi menunjukkan kuatnya respons negatif di ruang digital. Artinya, Suyudi mewarisi
institusi yang memiliki modal kepercayaan, tetapi juga kerentanan reputasi
yang belum sepenuhnya terselesaikan. Kasus penyadapan berpotensi memperbesar
kerentanan itu. Dampaknya setidaknya dapat dilihat melalui beberapa aspek
kelembagaan. Pertama, Krisis
Kepercayaan terhadap Kepemimpinan dan Rantai Komando. Kapolri merupakan puncak
struktur komando kepolisian. Ketika mantan pemegang jabatan tersebut terseret
perkara dugaan penyadapan ilegal, publik wajar mempertanyakan bagaimana
keputusan strategis di masa kepemimpinannya dibuat dan diawasi. Persoalannya bukan
semata-mata apakah mantan Kapolri mengetahui atau memerintahkan tindakan
tertentu. Yang lebih mendasar adalah apakah sistem komando Polri memiliki
mekanisme yang cukup kuat untuk memastikan setiap penggunaan kewenangan
berlangsung sesuai hukum dan mencegah konsentrasi kekuasaan tanpa pengawasan
efektif. Suyudi harus membangun
kembali kepercayaan bahwa jabatan Kapolri bukan pusat kekuasaan yang sulit
disentuh, melainkan bagian dari sistem kelembagaan yang tunduk pada hukum dan
pengawasan. Kedua, Pembenahan Fungsi
Intelijen dan Teknologi Kepolisian. Dugaan penyadapan ilegal
memperlihatkan betapa sensitifnya pengelolaan teknologi pengawasan. Kemampuan
menyadap, mengakses komunikasi elektronik, dan mengelola data digital
merupakan instrumen penting dalam penegakan hukum. Namun, kemampuan tersebut
menyimpan risiko besar apabila tidak disertai pembatasan kewenangan, prosedur
perizinan, dokumentasi, dan audit yang ketat. Polri perlu menjelaskan
siapa yang berwenang mengaktifkan perangkat penyadapan, untuk kepentingan
perkara apa, berdasarkan izin siapa, dan bagaimana seluruh aktivitas itu
direkam serta diawasi. Setiap akses harus meninggalkan jejak digital yang
tidak mudah dihapus atau dimanipulasi. Pengawasan tidak boleh
hanya mengandalkan kepercayaan kepada pejabat yang memegang kewenangan.
Sistem harus dirancang agar penyalahgunaan dapat dideteksi, termasuk ketika
dilakukan oleh pejabat berpangkat tinggi. Ketiga, Krisis Integritas
dan Meritokrasi Sumber Daya Manusia. Perkara yang melibatkan
sejumlah perwira tinggi dapat menimbulkan pertanyaan mengenai sistem
pembinaan karier, promosi, dan pengawasan perilaku pejabat. Apakah kenaikan pangkat
dan penempatan jabatan benar-benar ditentukan oleh kompetensi serta
integritas? Apakah pejabat yang memiliki akses terhadap teknologi dan
informasi sensitif memperoleh pengawasan khusus? Reformasi SDM tidak cukup
dengan pendidikan etika atau penandatanganan pakta integritas. Polri
membutuhkan sistem penilaian rekam jejak yang konsisten, pemeriksaan konflik
kepentingan, perlindungan bagi anggota yang menolak perintah melanggar hukum,
serta mekanisme pemberian sanksi tanpa melihat pangkat dan kedekatan
personal. Keempat, Melemahnya
Legitimasi Pengawasan Internal. Divisi Profesi dan
Pengamanan (Propam) serta Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum) seharusnya
menjadi benteng pertama untuk mencegah penyimpangan. Namun, ketika perkara
serius justru melibatkan pejabat tinggi, efektivitas pengawasan internal
patut dievaluasi. Apakah pengawasan selama
ini terlalu bergantung pada laporan setelah pelanggaran terjadi? Apakah pengawas
memiliki independensi yang memadai ketika harus memeriksa pejabat yang lebih
tinggi? Apakah temuan pengawasan benar-benar berujung pada koreksi? Polri perlu mengubah pola
pengawasan dari sekadar pemeriksaan administratif menjadi audit berbasis
risiko, terutama terhadap unit yang mengelola intelijen, penyadapan, senjata,
barang bukti, dan data pribadi. Kelima, Kerusakan
Reputasi dan Hubungan Polri dengan Masyarakat. Bagi masyarakat, perkara
ini berpotensi memperkuat persepsi bahwa kewenangan kepolisian dapat
digunakan secara berlebihan dan tidak selalu mudah diawasi. Dampaknya tidak
berhenti pada hubungan antara Presiden dan aparat. Kepercayaan masyarakat
terhadap pelayanan, penyelidikan, penyidikan, dan perlindungan hukum juga
dapat ikut terpengaruh. Polri membutuhkan
partisipasi masyarakat, kesediaan warga melapor, serta dukungan publik dalam
menjaga keamanan. Tanpa kepercayaan, efektivitas penegakan hukum akan semakin
sulit dipertahankan. Karena itu, angka
kepercayaan dalam survei berikutnya perlu menjadi salah satu indikator untuk
mengukur apakah kepemimpinan baru berhasil memulihkan legitimasi institusi. Apa yang Harus Dilakukan
Suyudi? Pertama, memastikan
pengusutan perkara berlangsung transparan, profesional, dan tidak berhenti
pada pejabat yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Polri perlu mengungkap
rantai kewenangan, dasar penggunaan perangkat, alur perintah, pengelolaan
hasil penyadapan, serta kemungkinan keterlibatan pihak lain. Namun,
keterbukaan harus tetap menghormati proses hukum dan hak para tersangka. Kedua, melakukan audit
independen terhadap sistem penyadapan dan pengelolaan informasi digital
Polri. Audit perlu memeriksa prosedur perizinan, akses pengguna, keamanan
data, penghapusan informasi, dan mekanisme pencatatan aktivitas. Hasilnya
harus menjadi dasar pembenahan, bukan sekadar dokumen internal. Ketiga, memperkuat
pengawasan eksternal. Kompolnas perlu memiliki kapasitas dan independensi
yang memadai untuk mengawasi kinerja kepolisian, termasuk menindaklanjuti
pengaduan masyarakat dan mengevaluasi pelanggaran serius. Pengawasan tidak
boleh hanya menjadi formalitas yang bergantung pada kesediaan institusi untuk
membuka diri. Keempat, menjalankan
reformasi SDM dan meritokrasi secara nyata. Penempatan pejabat pada posisi
strategis harus didasarkan pada kompetensi, integritas, dan rekam jejak.
Perlindungan terhadap anggota yang melaporkan penyimpangan juga harus dijamin
agar loyalitas kepada atasan tidak mengalahkan kepatuhan terhadap hukum. Kelima, mengukur
keberhasilan reformasi melalui pengalaman masyarakat. Pelayanan yang cepat,
penanganan pengaduan yang transparan, penyidikan yang tidak diskriminatif,
dan tindakan tegas terhadap pelanggaran anggota harus menjadi indikator
utama. Polri juga perlu secara
berkala mengukur kepercayaan publik melalui survei independen dengan
metodologi yang konsisten, sehingga perubahan dari waktu ke waktu dapat
dinilai secara objektif. Pada akhirnya, reformasi
Polri tidak boleh berhenti pada pergantian Kapolri atau penindakan terhadap
beberapa individu. Jika persoalannya bersumber dari sistem, jawabannya harus
berupa pembenahan sistem. Suyudi menghadapi
kesempatan sekaligus tanggung jawab besar: membuktikan bahwa kepemimpinan
baru tidak sekadar mewarisi institusi lama, tetapi mampu mengubah cara
institusi itu bekerja. Ukuran keberhasilannya
bukan seberapa cepat ia memulihkan citra Polri melalui komunikasi publik,
melainkan seberapa berani ia membangun sistem yang membuat penyalahgunaan
kewenangan semakin sulit dilakukan—siapa pun pelakunya, setinggi apa pun
pangkatnya. Sebab, reformasi
kepolisian yang sesungguhnya bukanlah reformasi yang membuat polisi terlihat
baik di mata kekuasaan, melainkan reformasi yang membuat polisi dapat
dipercaya oleh masyarakat dan benar-benar tunduk pada hukum. ● |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar