|
Mitos Satu Paket Ahmadie Thaha : Kolumnis, Mantan wartawan Majalah Tempo dan Koran Republika, Pendiri
dan Pengasuh Ma’had Tadabbur al-Qur'an. |
CATATAN CAK AT, 10 November 2026
|
Satu paket
ketika dipilih, belum tentu satu paket ketika diberhentikan. Konstitusi
Indonesia punya jawaban yang sangat jelas. Mengapa pendukung Gibran justru
mengabaikannya? Politik Indonesia kembali memasuki
babak yang menarik. Gibran Rakabuming Raka kini menghadapi gelombang tekanan
politik yang semakin terbuka. Tamsil Linrung bersama Bachtiar Nasir mulai menggerakkan konsolidasi massa
untuk menggelar aksi sejuta umat di Monas, Jakarta, dalam waktu dekat.
Pemanasan sudah berlangsung Ahad lalu di lapangan hijau Masjid Al-Azhar. Gerakan ini menarik perhatian karena
berlangsung bersamaan dengan momentum DPR kembali bekerja pekan ini setelah
masa reses. Tekanan dari masyarakat, organisasi
kemasyarakatan, tokoh-tokoh, dan kalangan pakar bisa bertemu dengan proses
politik di Senayan. Jika semuanya bergerak dalam satu
irama, isu pemakzulan Gibran berpotensi memasuki babak yang lebih serius. Namun, di tengah perkembangan itu,
para pendukung Gibran dari lingkungan politik Geng Solo mengembangkan sebuah
argumen tandingan. Mereka mengatakan, jika Gibran
dimakzulkan, Prabowo juga harus ikut turun. Alasannya sederhana: Presiden dan
Wakil Presiden merupakan satu paket. Argumen itu terdengar masuk akal bagi
orang yang hanya melihat surat suara pemilu. Namun, ketika kita membuka
konstitusi, bangunan argumen tersebut ternyata kehilangan tiang penyangganya. Menariknya, dalil satu paket ini
pernah disampaikan langsung oleh Joko Widodo. Pada 6 Juni 2025, ketika
menanggapi usulan pemakzulan Gibran kala itu, Jokowi mengajukan argumen
sendiri. Ia mengatakan bahwa pemilihan presiden
dan wakil presiden di Indonesia berlangsung dalam satu paket. Ia
membandingkannya dengan Filipina yang memilih presiden dan wakil presiden
secara terpisah. Pernyataan Jokowi itu benar dalam
konteks pemilihan. Rakyat memang memilih pasangan calon Presiden dan Wakil
Presiden. Namun, apakah cara memilih yang berpasangan otomatis membuat
pertanggungjawaban konstitusional keduanya juga tak terpisahkan? Di sinilah letak kekeliruannya.
Pendukung Gibran sedang mencampuradukkan dua hal yang berbeda: mekanisme
pemilihan dan mekanisme pemberhentian. Konstitusi memiliki bahasa yang jauh
lebih teliti daripada propaganda politik. Dan satu frasa dalam UUD 1945 cukup
untuk membongkar mitos tersebut. Pasal 7A UUD 1945 menyebut secara
eksplisit bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam
masa jabatannya oleh MPR atas usul DPR. Perhatikan kata "dan/atau".
Perumus konstitusi sengaja menggunakan frasa itu untuk membuka tiga
kemungkinan: Presiden saja, Wakil Presiden saja, atau keduanya sekaligus. Pasal 7B kemudian mengatur jalur
pemberhentiannya. DPR harus lebih dahulu menyampaikan pendapat kepada
Mahkamah Konstitusi (MK). MK memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat
tersebut. Jika MK membenarkan pendapat DPR,
parlemen dapat meneruskan usul pemberhentian kepada MPR. MPR kemudian
mengambil keputusan melalui sidang dengan persyaratan kuorum dan suara yang
ketat. Presiden atau Wakil Presiden yang
menghadapi usul pemberhentian juga berhak memberikan penjelasan. Dengan demikian, DPR tidak bisa
menjatuhkan Gibran hanya karena demonstrasi memenuhi Monas. Massa dapat
menyampaikan aspirasi dan memberi tekanan politik. Namun, proses konstitusional tetap
membutuhkan alasan hukum, pembuktian, pemeriksaan MK, dan keputusan MPR.
Demokrasi jalan terus, tetapi konstitusi tetap menjadi relnya. Lalu, bagaimana jika hanya Gibran yang
diberhentikan? Pasal 8 ayat (2) sudah menyiapkan jawabannya. Presiden tetap
menjabat. Dan dalam waktu paling lambat 60 hari,
MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden baru dari dua calon
yang diajukan Presiden. Ketentuan ini memperlihatkan betapa
telitinya para perumus amendemen UUD 1945 mengantisipasi krisis kepemimpinan.
Mereka merancang jalan keluar untuk berbagai kemungkinan. Sejarah Indonesia juga memberikan
pelajaran tentang kesinambungan kekuasaan. Pada 21 Mei 1998, Soeharto
mengundurkan diri dan Wakil Presiden B.J. Habibie menggantikannya. Tiga tahun kemudian, pada 23 Juli
2001, MPR memberhentikan Presiden Abdurrahman Wahid dan Wakil Presiden
Megawati Soekarnoputri naik menggantikannya. Kedua peristiwa itu berlangsung dalam
kerangka konstitusi yang berbeda dari aturan hasil amendemen UUD 1945
sekarang. Karena itu, kita tidak boleh menyamakan prosedur hukumnya. Namun, keduanya memperlihatkan satu
kenyataan penting: pergantian Presiden tidak otomatis mengharuskan seluruh
struktur pemerintahan ikut tumbang. Sementara itu, perkembangan politik
hari ini memang patut dicermati. Aksi Rakyat Bela Indonesia telah berlangsung
di lapangan hijau Masjid Agung Al-Azhar pada 8 November 2026. Ribuan peserta
menghadiri kegiatan tersebut. Bachtiar Nasir menjadi salah satu
penggerak, sedangkan Tamsil Linrung menyampaikan aspirasi mengenai persoalan
konstitusional jabatan Wakil Presiden. Panitia juga merencanakan kelanjutan
aksi di Monas pada 15 November. DPR sendiri dijadwalkan membuka masa
sidang Selasa hari ini, 10 November. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad
mengatakan pimpinan DPR belum mengambil keputusan resmi mengenai usulan
pemakzulan Gibran. Mereka masih menunggu pembukaan masa
sidang dan salinan lengkap putusan Mahkamah Agung. Jadi, proses politik masih
berada pada tahap penyerapan aspirasi dan pembahasan awal. Di sinilah kita perlu membedakan
tekanan politik, tuntutan hukum, dan keputusan konstitusional. Aksi massa
dapat memperbesar perhatian publik. Organisasi masyarakat dapat mengajukan
desakan. Sementara anggota DPR, mereka dapat
memperjuangkannya melalui mekanisme parlemen. Namun, setiap tuduhan harus
memenuhi persyaratan hukum yang berlaku. Popularitas sebuah tuntutan tidak
otomatis membuktikan kebenaran tuduhannya. Demikian pula, persoalan persyaratan
pencalonan Gibran harus diperiksa berdasarkan fakta hukum dan putusan lembaga
peradilan yang relevan. Jika terdapat pelanggaran yang memenuhi kategori
Pasal 7A, jalur konstitusional tersedia. Maka, para pendukung Gibran sebaiknya
berhenti berlindung di balik mitos satu paket. Prabowo memiliki
pertanggungjawaban konstitusional sendiri. Gibran juga memiliki
pertanggungjawaban sendiri. Jika salah satu melakukan pelanggaran
yang memenuhi syarat pemberhentian, proses hukum dapat menyasar orang
tersebut tanpa harus menyeret pasangannya. Konstitusi itu seperti sabuk pengaman
dalam kendaraan negara. Ia melindungi perjalanan pemerintahan ketika salah
satu penumpang kehilangan kelayakan untuk duduk di kursinya. Sabuk pengaman
tidak harus dilepas dari seluruh penumpang hanya karena satu orang
bermasalah. Pada akhirnya, negara harus berdiri
lebih kokoh daripada siapa pun yang sedang menduduki kursi kekuasaan. Presiden datang dan pergi. Wakil
Presiden datang dan pergi. Pemerintahan berganti. Namun, hukum harus tetap
tegak dan negara harus terus berjalan. Itulah makna sesungguhnya konstitusi.
Ia menjaga kesinambungan negara, bukan menjamin keabadian jabatan seseorang. ● Sumber : Tulisan Cak AT ini diterima langsung
dari Ahmadie Taha |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar