|
Gibran Berhenti, Lalu Membohongi Publik Ahmadie Thaha : Kolumnis, Mantan wartawan Majalah Tempo dan Koran Republika, Pendiri
dan Pengasuh Ma’had Tadabbur al-Qur'an. |
CATATAN CAK AT, 13 November 2026
|
Gibran
memilih kata "berhenti", bukan "mengundurkan diri". Ia
juga menyebut kata "demi". Apa sebenarnya yang hendak disampaikan
melalui surat itu? Gibran akhirnya terjungkal. Istilah
yang dipilihnya: berhenti dari jabatan wakil presiden atas permintaan
sendiri. Namun, saya menemukan dua hal menarik setelah membaca surat yang
ditandatanganinya dan melihat video pernyataan berhentinya. Pertama, Gibran ternyata tidak
menggunakan kata "mengundurkan diri". Ia memilih kata
"berhenti". Seluruh judul berita dan analisa yang menyebut
"Gibran mundur" tampaknya kurang memperhatikan fakta ini. Kedua, Gibran ternyata mengaku
berhenti bukan karena alasan ijazah. Ia membela diri punya ijazah lengkap,
yang diakui sudah diserahkannya ke pengadilan. Mari kita baca suratnya, yang berbunyi
persis begini: "Dengan ini saya, Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden
Republik Indonesia masa jabatan 2024–2029, menyatakan berhenti dari jabatan
Wakil Presiden Republik Indonesia atas permintaan sendiri." Kata itu mengingatkan kita ke Pak
Harto. Pada 21 Mei 1998, Soeharto menyatakan berhenti dari jabatan Presiden
Republik Indonesia. Pilihan kata "berhenti" menandai berakhirnya
kekuasaan seseorang melalui pernyataan dirinya sendiri. Gibran bahkan menempatkan surat itu
dalam kerangka konstitusional mengenai kekosongan jabatan wakil presiden. Ia
meminta MPR menindaklanjuti pernyataannya sesuai Pasal 8 ayat (2) UUD 1945
soal kekosongan jabatan yang ditinggalkannya. Tetapi, perhatian saya justru tertuju
pada kalimat berikutnya. Gibran menulis: "Keputusan ini saya ambil
dengan penuh kesadaran demi kepentingan bangsa dan negara serta kelancaran
penyelenggaraan pemerintahan. Saya meyakini, negara dan masyarakat Indonesia
perlu dijaga melebihi diri saya sendiri." Perhatikan kata "demi". Kata
itu memperkenalkan alasan atau tujuan yang hendak dicapai melalui
keputusannya. Gibran menyatakan dirinya berhenti demi kepentingan bangsa,
negara, dan kelancaran pemerintahan. Pertanyaannya sederhana: apa yang
sedang mengganggu kelancaran pemerintahan sehingga Gibran merasa perlu
berhenti? Mengapa kepentingan bangsa dan negara mengharuskannya meninggalkan
jabatan yang baru dijalaninya sekitar dua tahun? Surat itu tidak menjelaskan secara
konkret. Gibran hanya menyampaikan alasan yang terdengar luhur dan patriotis.
Ia seolah ingin meninggalkan kesan bahwa dirinya rela mengorbankan jabatan
pribadi demi kepentingan yang lebih besar. Namun, publik tentu tidak membaca
surat itu dalam ruang hampa. Kita mengetahui rangkaian peristiwa yang
mendahuluinya. Mahkamah Agung membatalkan surat keterangan penyetaraan
pendidikan Gibran. Pemerintah kemudian menerbitkan SK
Nomor 206 Tahun 2026 untuk mencabut Suket tersebut. Menko Yusril Ihza
Mahendra menyatakan bahwa pemerintah telah melaksanakan putusan MA dan
penyetaraan pendidikan Gibran tidak lagi berlaku. Inilah konteks yang tidak mungkin kita
abaikan. Suket tersebut menjadi dasar administratif yang digunakan Gibran
untuk memenuhi persyaratan pendidikan ketika mendaftar sebagai calon wakil
presiden pada 2024. Kini, pengadilan telah menyatakan dokumen itu tidak sah
dan batal. Pemerintah pun mencabutnya. Dengan demikian, persoalannya jauh
lebih besar dari sekadar selembar dokumen. Pembatalan itu mengguncang dasar
administratif yang dahulu menopang pemenuhan persyaratan pencalonannya. -000- Lalu, ketika Gibran menjelaskan
pengunduran dirinya dalam keterangan video (Kamis 12/11/2026), ia justru
mengatakan bahwa keputusannya tidak berkaitan dengan ijazah. Ia mengulang penegasan itu,
"Sekali lagi tidak berkaitan dengan ijazah. Seluruh dokumen pendidikan
saya ada lengkap dan sudah saya serahkan kepada pengadilan." Di sinilah permainan kata-kata itu
terlihat. Gibran berbicara tentang ijazah, sementara persoalan yang diputus
MA menyangkut Suket penyetaraan pendidikan. Ia memindahkan perhatian publik dari
persoalan keabsahan dokumen penyetaraan kepada keberadaan dokumen pendidikan
berupa ijazah. Padahal, kedua hal itu memiliki persoalan hukum yang berbeda. Penyerahan dokumen, kalau betul itu
sudah dilakukannya, hanya menjelaskan bahwa dokumen sudah disampaikan kepada
pengadilan. Hal itu sama sekali tidak membuktikan bahwa pengunduran dirinya
tidak berkaitan dengan perkara Suket. Apalagi, pengadilan sudah menjatuhkan
putusan. Pemerintah juga sudah mencabut Suket yang menjadi objek persoalan.
Jadi, mengapa ia masih menggunakan keberadaan dokumen pendidikan sebagai
jawaban atas persoalan yang sudah mempunyai konsekuensi hukum? -000- Saya melihat Gibran sedang mencoba
berbohong kepada publik dengan membalik kenyataan melalui permainan
kata-kata. Ia ingin publik percaya bahwa pengunduran dirinya berdiri sendiri,
terpisah dari persoalan Suket yang membelitnya. Ini pembohongan publik yang serius.
Bahkan, dampaknya jauh lebih jahat dari sekadar ketidakjujuran seorang
pejabat mengenai alasan pribadinya. Saya sebut itu lebih jahat, sebab ia
merusak sendi-sendi demokrasi: kejujuran pejabat publik, keterbukaan
informasi, dan hak rakyat untuk mengetahui kenyataan. Demokrasi membutuhkan pejabat yang
berani menjelaskan fakta, termasuk fakta yang merugikan dirinya sendiri. Ketika seorang pejabat justru
memelintir fakta demi menyelamatkan citra, ia sedang menggerogoti kepercayaan
publik terhadap lembaga dan proses demokrasi. Politik lalu berubah menjadi panggung
sulap. Pejabat memainkan kata-kata, kenyataan menghilang dari pandangan, dan
rakyat diminta percaya kepada pertunjukan. Saya tidak sedang menyatakan bahwa
pembatalan Suket otomatis memberhentikan Gibran dari jabatan wakil presiden.
Konsekuensi konstitusionalnya harus dibahas melalui ketentuan hukum yang
tepat. Persoalan keabsahan dokumen,
persyaratan pencalonan, dan mekanisme pemberhentian merupakan tiga hal yang
saling berkaitan, tetapi tidak boleh dicampuradukkan. Namun, satu hal tetap terang: publik
berhak mempertanyakan hubungan antara pembatalan Suket dan keputusan Gibran
berhenti dari jabatan. Pengunduran diri tidak menghapus
pertanyaan mengenai proses pencalonannya. Bahkan, keputusan itu justru
membuat pertanyaan tersebut semakin relevan. Gibran boleh menyebut keputusannya
sebagai pengorbanan demi bangsa dan negara. Ia boleh memilih kata berhenti,
alih-alih mengundurkan diri. Ia juga boleh menyatakan bahwa persoalan ijazah
tidak berkaitan dengan keputusannya. Tetapi, ia tidak berhak menentukan apa
yang boleh dan tidak boleh dipikirkan publik. Sebab, rakyat memiliki ingatan. Rakyat
membaca putusan pengadilan, mengikuti pencabutan Suket, lalu menyaksikan
Gibran berhenti. Rangkaian peristiwa itu berbicara jauh lebih keras daripada
kalimat pembelaan yang ia susun. Jabatan wakil presiden akhirnya ia
tinggalkan. Tetapi, pertanggungjawaban politik dan pertanyaan tentang
keabsahan proses pencalonannya tetap tinggal, menunggu keadilan. Berhenti boleh. Mengorbankan jabatan
demi kepentingan negara boleh. Tetapi, jangan mengorbankan kejujuran demi
menyelamatkan diri sendiri. ● Sumber : Tulisan Cak AT ini diterima langsung
dari Ahmadie Taha |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar