Jalan Ekonomi Presiden Jokowi

Jalan Ekonomi Presiden Jokowi A Tony Prasetiantono ;   Kepala Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik UGM

                                                      KOMPAS, 25 Oktober 2016

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

Dua tahun silam, ketika Presiden Joko Widodo memulai tugasnya pada 20 Oktober, lalu membentuk kabinet 27 Oktober 2014, saya berpikir betapa ”beruntungnya” dirinya. Bayangkan, pada pemerintahan sebelumnya, perekonomian Indonesia begitu terpukul oleh harga minyak yang menggila hingga di atas 100 dollar AS per barrel. Konsekuensinya, anggaran pemerintah mengalami tekanan hebat (fiscal distress). Pemerintah harus menganggarkan Rp 350 triliun hanya untuk subsidi energi, yang terdiri dari subsidi BBM Rp 250 triliun ditambah subsidi listrik Rp 100 triliun. Presiden saat itu, Susilo Bambang Yudhoyono, tidak berani mengambil risiko menurunkan subsidi. Dia memilih membiarkan APBN terkoyak. Beruntung bagi Presiden Jokowi, ketika dia menaikkan harga BBM untuk mengurangi subsidi pada 14 November 2014, harga minyak dunia juga berangsur turun. Dengan kata lain, Jokowi mempunyai ruang fiskal yang cukup untuk membiayai proyek-proyek impiannya, terutama pembangunan infrastruktur, selain program jaminan sosial (social security) kesehatan dan pendidikan. Jokowi naik menjadi presiden pada momentum yang amat baik, yakni saat harga minyak dunia sedang menapaki jalan menurun. Ini akan menjadi energi besar bagi ruang fiskal kita. Hipotesis Krugman Namun, dugaan saya tidak sepenuhnya benar. Penurunan harga minyak yang semula ”cuma” 20-30 persen ternyata berlanjut kian parah hingga 70 persen. Peraih Nobel, Paul Krugman, menulis, ”Jika harga minyak turun 10-20 persen, itu akan menguntungkan seluruh dunia karena biaya produksi akan turun. Namun, jika harga minyak turun berlebihan hingga 70 persen, itu justru akan memukul perekonomian dunia” (”Oil Goes Nonlinear”, The New York Times, 16/1/2016). Hipotesis Krugman tersebut ternyata valid dan sudah terbukti di Indonesia. Harga minyak pernah terjun bebas ke 27 dollar AS per barrel (Februari 2016), atau turun 70 persen dari posisi 2014, yang berakibat menyakitkan bagi perekonomian Indonesia. Terlalu rendahnya harga minyak menyebabkan harga komoditas substitusinya ikut terjun bebas. Harga batubara dan kelapa sawit yang pernah menjadi primadona saat krisis global 2008-2009, anjlok. Akibatnya, daya beli sekian banyak orang yang terlibat pada industri ini merosot. Ini merembet ke industri lain, melalui proses contagion effect. Secara agregat, terjadi penurunan permintaan. Likuiditas yang mestinya digunakan untuk transaksi malah menumpuk di laci bank-bank sebagai rekening ”dana pihak ketiga”. Selanjutnya, bank-bank tersebut justru kini dihinggapi ketakutan untuk mendorong ekspansi kredit karena bayang-ancaman kredit bermasalah. Industri perbankan pun cenderung stagnan. Lesunya daya beli tecermin dari dua industri besar yang biasanya dipakai sebagai indikator gairah perekonomian, yakni otomotif dan properti. Penjualan mobil tahun ini diperkirakan lebih rendah daripada tahun lalu, atau kurang dari 1 juta unit. Normalnya, penjualan mobil pernah mencapai 1,2 juta unit per tahun. Sepeda motor juga sama. Dari level penjualan normal 8 juta unit per tahun kini diperkirakan hanya 6 juta unit setahun, atau bahkan kurang. Akibatnya, keinginan Presiden Jokowi untuk merealisasikan ”tahun 2016 ini dapat disebut sebagai tahun percepatan pembangunan nasional”, sebagaimana disampaikan pada pidato kenegaraan dalam rangka ulang tahun ke-71 Republik Indonesia, menjadi kian sulit. APBN 2016 akan defisit sekitar 2,5 persen terhadap produk domestik bruto, dan pertumbuhan ekonomi tertahan di level 5 persen. Infrastruktur dan faktor Papua Meski jalan perekonomian Presiden Jokowi tampak terjal, pemilihan prioritasnya sudah benar. Ada tiga fokus besar, yakni pembangunan infrastruktur, pembangunan manusia, dan relaksasi regulasi (deregulasi) di banyak sektor. Semua hal itu akan bermuara pada peningkatan daya saing. Meski umumnya semua kebijakan tersebut berdimensi jangka menengah dan panjang, hal itu sudah mampu meniupkan sentimen positif pasar. Percepatan pembangunan infrastruktur dilakukan dengan membangun 52 proyek jalan tol, 17 proyek bandara, 13 proyek pelabuhan, dan 19 proyek kereta api. Daftar proyeknya memang banyak karena memang harus mengatasi ketertinggalan. Masalah dwelling time yang masih terlalu tinggi di Tanjung Priok, misalnya, menurut saya tak mudah diselesaikan karena pelabuhan ini sudah jenuh, melampaui kapasitas. Cara lebih masuk akal tentunya adalah pembangunan pelabuhan baru di sebelah timur Jakarta, yang direncanakan di Kabupaten Subang. Tetapi hal itu akan makan waktu. Terhadap semua program ini, The Wall Street Journal (18/4/2016) mengapresiasi Indonesia sebagai negara emerging market yang merespons pelambatan ekonomi global dengan mengakselerasi pembangunan infrastruktur. Hal ini akan mendorong kenaikan permintaan agregat yang bisa bermuara pada pertumbuhan ekonomi. Hal ini berbeda dengan jalan yang ditempuh Brasil. Brasil juga mendorong infrastruktur, tetapi sayangnya hal itu diikuti dengan defisit fiskal yang terlalu besar. Brasil menderita defisit hingga 10 persen terhadap PDB. Jelas angka ini tidak bisa diterima karena tak bisa menggaransi keberlanjutan fiskal. Presiden Jokowi secara khusus memberi perhatian pada pembangunan Papua. Inilah untuk pertama kalinya seorang presiden memerintahkan membangun jalan untuk membuka konektivitas kota-kota di pesisir dengan di pegunungan Papua. Dalam sebuah pertemuan para pengamat ekonomi dengan Presiden, saya katakan, untuk membangun infrastruktur Papua tidak perlu dilakukan kalkulasi kelayakan studi. Kalau itu dilakukan, hasilnya hampir pasti tidak layak. Dengan jumlah penduduk Papua yang cuma dua juta orang, pasti sulit membangun jalan dan rel kereta api yang bisa layak secara finansial. Membangun infrastruktur Papua adalah upaya besar untuk mengatasi ketertinggalan, menurunkan harga semen, harga BBM, dan seterusnya. Karena itu, saya agak menyayangkan ketika muncul rencana penundaan pembangunan jalan dan rel kereta api di Papua karena terimbas pemangkasan APBN. Saya masih berharap agar hasil uang tebusan program amnesti pajak yang mencapai Rp 97 triliun—dan bisa jadi menembus Rp 100 triliun pada akhir tahun—akan menjadi ”energi baru” bagi APBN 2016. Mudah-mudahan hasil amnesti pajak ini masih bisa dialokasikan untuk membangun Papua yang sudah lama kota-kotanya terisolasi dan hanya dapat terhubung melalui udara dengan kota lainnya. Akibatnya, harga semen bisa sejuta rupiah, dan harga BBM puluhan ribu rupiah. Hal ini menyebabkan Papua menjadi wilayah yang tidak memiliki daya saing tinggi. Konsolidasi perbankan Salah satu obsesi besar Presiden Jokowi adalah menurunkan suku bunga bank. Fakta menunjukkan bahwa suku bunga bank di Indonesia—baik suku bunga deposito maupun kredit—merupakan yang tertinggi di Asia Tenggara. Karena itu, jika ingin bersaing dalam konteks Masyarakat Ekonomi Eropa (MEA), suku bunga juga harus diturunkan. Karena itu, berbagai inisiatif dilakukan untuk menuju ke suku bunga rendah. Momentum penurunan suku bunga itu kini tiba. Berbekal inflasi yang tahun ini akan ”cukup jinak”, yakni 3,07 persen (year on year September) dan 1,97 persen (year to date Januari-September 2016), Bank Indonesia berani menurunkan suku bunga acuan menjadi 4,75 persen. BI berharap bank-bank segera menurunkan suku bunganya sehingga tahap berikutnya adalah mendorong ekspansi kredit. Namun, isu ini sebenarnya kompleks. Tidak semudah membalikkan tangan. Pada dasarnya, industri perbankan kita sudah lama bermasalah dengan keberadaan jumlah bank yang terlalu banyak (ada 118 bank umum). Jumlah ini relatif stagnan dalam 10 tahun terakhir. Belum banyak berubah, belum banyak terjadi aksi korporasi berupa merger dan akuisisi. Padahal, sejak 10 tahun silam, sejak otoritas perbankan masih dipegang BI, sudah disadari bahwa jumlah bank yang banyak menyebabkan inefisiensi. Dari 118 bank, yang bisa disebut efisien hanyalah 10-20 bank terbesar saja. Selebihnya adalah bank-bank kecil yang dalam rangka merayu deposannya lebih banyak menggunakan daya tarik suku bunga tinggi (price competition). Jadi, sepanjang bank-bank kita jumlahnya banyak dengan ukuran (size) yang kecil-kecil, maka inilah sumber suku bunga tinggi yang belum berhasil dienyahkan. Menggabungkan bank-bank bukanlah pekerjaan mudah. BI, dan sekarang Otoritas Jasa Keuangan, telah mengalaminya dalam belasan tahun terakhir. Harus ada inisiatif raksasa untuk memulainya. Mau tidak mau, hal ini mestinya dilakulan oleh pemerintah melalui empat bank BUMN. Keempat bank bisa sekaligus digabung melalui skema merger, sebagaimana dulu dialami Bank Mandiri yang dibentuk dari empat legacy bank BUMN. Bisa pula empat bank BUMN saat ini digabung menjadi dua bank BUMN saja. Alternatif lain: dibentuk holding company sebagai transisi menuju merger. Holding company relatif lebih tidak sensitif dibandingkan merger. Biasanya, inisiatif ini akan mengundang resistensi yang tidak kecil. Hanya dengan gaya kepemimpinan yang kuat, baik oleh Menteri BUMN dan bahkan oleh Presiden Jokowi, hal ini bisa dilakukan. Saat ini pemerintah tengah memproses pembentukan holding company di sektor energi, yang melibatkan Pertamina dan PGN. Di kemudian hari, hal ini bisa diterapkan di industri perbankan. Tanpa keberanian melakukan konsolidasi bank (penciutan jumlah bank), penurunan suku bunga sungguh masih terjal untuk diwujudkan. ●