Kuliah Gratis Maju Kena, Mundur Kena Nurhattati Fuad :   Anggota Dewan Pendidikan Nasional.

MEDIA INDONESIA, 29 Oktober 2026

 

                                                

 

JANJI Presiden Prabowo pada 18 September 2026 untuk menggratiskan SD hingga PTN terdengar mulia, populis, dan disambut gembira. Namun, bagi pembuat kebijakan, itu dilema klasik: maju kena, mundur kena.   Dilema pertama, akses dijanjikan, tetapi kemampuan keuangan terbatas. Dari mana dananya? Anggaran pendidikan 2026 sebesar Rp769,1 triliun, atau 20% APBN, tetapi dipadati gaji guru, transfer ke daerah, bantuan pendidikan, hingga makan bergizi gratis (MBG). Ruang untuk membiayai PTN gratis semakin sempit.   Belum lagi beban utang. Pada 2027, bunga utang diproyeksikan Rp650 triliun dan pokok jatuh tempo Rp800 triliun. Jika kuliah gratis dibiayai utang baru, negara menyelesaikan masalah hari ini dengan menciptakan masalah baru. Tagihannya diwariskan kepada generasi mendatang. Maju membebani APBN, mundur dianggap mengabaikan amanat mencerdaskan bangsa.   Dilema kedua, penggratisan PTN berpotensi memukul perguruan tinggi swasta (PTS). Hampir 4.000 PTS menampung lebih dari 60 % mahasiswa. Jika PTN digratiskan tanpa pengaturan daya tampung dan perlindungan PTS, persaingan timpang. PTS kecil di daerah terancam kehilangan mahasiswa, bahkan tutup. Ironis: perluasan akses justru dapat menghancurkan lembaga yang selama ini membantu negara.   GRATIS, TETAPI APA DAMPAKNYA?   Risiko berikutnya menyangkut mutu dan dampak sosiopsikologis. David McClelland melalui teori need for achievement menekankan pentingnya tantangan, tanggung jawab, dan dorongan berprestasi. Kuliah gratis tidak otomatis membuat mahasiswa malas. Namun, jika diikuti seleksi longgar, standar lemah, dan minim tuntutan akademik, komitmen, ketekunan, serta semangat juang dapat terkikis. Kuliah menjadi fasilitas, bukan tanggung jawab.   Mochtar Lubis dalam Manusia Indonesia (1977) mengkritik mentalitas jalan pintas dan lemahnya tanggung jawab. Bukan gambaran seluruh bangsa, melainkan peringatan agar negara tak memelihara budaya serbamudah. Jika biaya dihapus tanpa penguatan budaya akademik, bagaimana mencegah putus kuliah, keterlambatan studi, dan rendahnya prestasi?   Jerman dan Norwegia menopang subsidi dengan pendanaan dan standar akademik kuat; Tiongkok dan India mengembangkan beasiswa kompetitif. Pelajarannya: pendidikan boleh gratis, tetapi mutu, disiplin, dan prestasi tidak boleh ditawar.   GRATIS YANG TIDAK BERKEADILAN   Menggratiskan seluruh mahasiswa PTN berisiko menciptakan subsidi salah sasaran. Anak keluarga kaya menerima fasilitas sama dengan anak buruh dan petani. Mereka pun lebih mudah mengakses sekolah bermutu dan persiapan seleksi. Uang rakyat justru dapat lebih banyak dinikmati mereka yang lebih mudah memasuki PTN. Itukah keadilan sosial?   Solusinya bukan menolak gratis, melainkan merancangnya secara adil.   Pertama, gratiskan pendidikan dasar dan menengah secara nyata. Negara wajib menjamin pendidikan dasar tanpa pungutan, termasuk melalui sekolah swasta yang memenuhi ketentuan. Perluas bertahap hingga SMA/SMK bagi keluarga miskin. Jangan melompat ke PTN sebelum layanan dasar terpenuhi.   Kedua, terapkan kuliah gratis progresif dan bersyarat. Mahasiswa miskin, terutama desil 1-3, dibebaskan UKT dan dibantu biaya hidup. Keluarga mampu membayar secara proporsional. Bantuan disertai tanggung jawab akademik, kemajuan studi, dan pengabdian sosial, misalnya di daerah 3T. Subsidi ialah investasi, bukan hadiah cuma-cuma.   Ketiga, selamatkan PTS. Negara dapat membiayai mahasiswa miskin berkuliah di PTS berkualitas. Brasil melalui Pro-Uni memberi contoh beasiswa di PTS dengan insentif fiskal. Mengapa harus membangun kampus baru jika kapasitas swasta masih tersedia?   Keempat, perkuat dana abadi pendidikan seperti LPDP, dikelola transparan sebagai sumber pembiayaan jangka panjang. Jangan terus menggantungkan pendidikan pada utang.   BUKA LAPANGAN KERJA   Pertanyaan terpenting: untuk apa negara memperbanyak sarjana jika lapangan kerja tidak tersedia? Setiap tahun kampus meluluskan generasi muda, tetapi pekerjaan layak belum tumbuh sebanding. Banyak sarjana menganggur, bekerja di luar keahlian, atau berupah rendah. Kuliah gratis massal tanpa perluasan pekerjaan berisiko menambah pengangguran terdidik.   Orientasi kebijakan perlu dikoreksi. Tugas negara bukan sekadar membiayai ijazah, melainkan juga menyediakan ruang agar ilmu dan keterampilan dapat digunakan untuk bekerja, berkarya, dan hidup bermartabat. Pemerintah seharusnya memprioritaskan industrialisasi padat karya, penguatan UMKM, ekonomi kreatif, kewirausahaan, dan investasi penyerap tenaga kerja. Kuliah gratis diarahkan terutama kepada mereka yang membutuhkan.   Pendidikan gratis ialah cita-cita mulia. Namun, jangan sampai kita mewariskan kampus gratis yang rapuh, murah tetapi miskin mutu, dan generasi berijazah tanpa pekerjaan. Pemerintah lebih tepat membuka lapangan kerja daripada menggratiskan pendidikan tinggi secara merata. Jangan sampai negara murah hati mencetak sarjana, tetapi gagal menyediakan masa depan mereka. ● Sumber :   https://mediaindonesia.com/opini/949815/kuliah-gratis-maju-kena-mundur-kena