Busuk dengan Bocelli Ahmadie Thaha :  Kolumnis, Mantan wartawan Majalah Tempo dan Koran Republika, Pendiri dan Pengasuh Ma’had Tadabbur al-Qur'an.

CATATAN CAK AT, 31 Oktober 2026

 

                                                

 

Siapa yang sebenarnya membusukkan nama Prabowo? Kritik Buya Anwar Abbas membuka persoalan serius tentang kesetiaan para pembantu presiden terhadap konstitusi.   Luar biasa. Kali ini kritik terhadap pemerintahan Prabowo datang dari seorang ulama senior, Buya Anwar Abbas, Wakil Ketua Umum MUI.   Ia menyebut keputusan para pembantu presiden yang memberi jalan bagi konser Andrea Bocelli sebagai bentuk "pembusukan" terhadap nama baik Prabowo sendiri.   Tulisan Buya Anwar yang dimuat Kumparan pada 28 Oktober 2026 itu patut mendapat perhatian serius. Ia melihat paradoks dalam pemerintahan: Prabowo ingin menegakkan konstitusi, tetapi pembantunya justru mengambil keputusan yang dinilai bertentangan dengan jiwa konstitusi.   Persoalannya memang jauh melampaui urusan musik. Ini menyangkut konsistensi sikap negara terhadap penjajahan, terutama ketika Indonesia selama ini berdiri di belakang perjuangan kemerdekaan Palestina.   Ulama sudah mengingatkan, pembukaan UUD 1945 dengan tegas menyatakan bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena bertentangan dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Prinsip itu menjadi bagian penting dari identitas politik bangsa Indonesia.   MUI sudah menyampaikan penolakan resmi terhadap konser Andrea Bocelli. Mereka menyoroti keterlibatan penyanyi tenor Italia itu dalam acara penggalangan dana Friends of the Israel Defense Forces di Los Angeles pada 2010 serta penampilannya di Tel Aviv pada 2022.   Kita tidak membenci musik. Kita juga tidak mempersoalkan konser musisi asing hanya karena mereka datang dari negara tertentu. Namun, ketika seorang tokoh seni diduga ikut mendukung penggalangan dana bagi militer Israel, persoalannya memasuki wilayah moral dan politik kemanusiaan.   MUI sudah mengingatkan pemerintah. Bahkan Kementerian Agama menyatakan dukungan terhadap sikap MUI, sementara Kementerian Pariwisata sebelumnya menyampaikan komitmen untuk menghormati keputusan lembaga ulama tersebut.   Lantas, mengapa persoalan ini masih menimbulkan kegaduhan? Di sinilah kritik Buya Anwar menjadi relevan: jangan sampai orang-orang di sekitar presiden justru merusak kepercayaan publik terhadap pemimpinnya.   Ketika suara ulama tak didengar, lihat apa yang kemudian terjadi. Front Persaudaraan Islam (FPI), yang selama pemerintahan Prabowo relatif jarang tampil dalam aksi demonstrasi besar, kini turun ke jalan menolak konser Bocelli. Pada 30 Oktober, mereka menggelar aksi di Balai Kota Jakarta dengan membawa mobil komando dan pengeras suara.   Pemandangan itu semestinya menjadi bahan renungan pemerintah. Ketika suara ulama tak memperoleh perhatian yang semestinya, aspirasi masyarakat bisa berpindah dari ruang dialog ke jalan raya.   Jangan meremehkan gejala semacam ini. Persoalan yang semula bisa diselesaikan melalui komunikasi antarlembaga dapat berkembang menjadi kegaduhan politik yang lebih luas.   Buya Anwar Abbas menangkap persoalan yang lebih mendasar. Prabowo bisa saja sibuk menjalankan agenda ekonomi, investasi, dan pembangunan, tetapi masyarakat juga menilai pemerintah dari konsistensinya menjaga prinsip kebangsaan.   Siapa sebenarnya yang merugikan presiden?   Di sinilah istilah "pembusukan" itu terasa tajam. Jika presiden menyatakan komitmen membela Palestina, tetapi pembantunya mengambil kebijakan yang bertolak belakang dengan semangat tersebut, publik tentu akan mempertanyakan kesungguhan pemerintah.   Seorang presiden memang tidak mungkin mengawasi setiap keputusan pembantunya. Namun, ia bertanggung jawab memastikan seluruh jajaran pemerintah bergerak dalam garis kebijakan yang sama.   Masalahnya, pembusukan politik sering berlangsung dari dalam. Orang-orang yang seharusnya menjaga reputasi pemimpin justru bisa menjadi sumber kerusakan reputasinya.   Tentu, kita perlu membedakan penilaian politik dan pelanggaran hukum. Konstitusi memberikan prinsip antikolonialisme, sedangkan penilaian terhadap kelayakan seorang artis tampil di Indonesia membutuhkan pertimbangan kebijakan yang transparan dan konsisten.   Pemerintah sebaiknya segera mengevaluasi persoalan ini secara terbuka. Jangan biarkan perbedaan sikap antarkementerian, aparat, dan lembaga negara terus membingungkan masyarakat.   Prabowo perlu mendengar kritik Buya Anwar. Sebab, seorang pemimpin bisa menghadapi oposisi dari luar, tetapi jauh lebih berbahaya jika kepercayaan rakyat terkikis oleh keputusan orang-orang di dalam lingkaran kekuasaannya sendiri. ●   Sumber :   Tulisan Cak AT ini diterima langsung dari Ahmadie Taha