Manuver Sjafrie-Dasco dalam Kasus Febrie Adriansyah Raymundus Rikang :  Jurnalis Tempo

TEMPO MINGGUAN, 19 Juli 2026

 

 

                                                           

·      Prabowo Subianto mengadakan sedikitnya tiga kali rapat untuk membahas kasus dugaan korupsi Febrie Adriansyah.   ·      Para peserta rapat membahas peluang mengganti Kepala Polri.   ·      Ada lobi dari anak buah Prabowo agar kasus Febrie ditangani kejaksaan alih-alih polisi.   PENEGAKAN hukum di republik ini nyaris tak pernah lepas dari kepentingan dan negosiasi politik. Itulah yang terjadi dalam penindakan kasus dugaan korupsi mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah.   Sejak awal, penanganan perkara ini janggal setelah Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan menteri dan kepala lembaga melalui rapat-rapat maraton selepas penggeledahan belasan rumah dan kantor di Jakarta dan sekitarnya pada Rabu, 8 Juli 2026.   Salah satu keputusan politik yang muncul dalam rapat yang dipimpin Presiden adalah penyerahan penanganan perkara Febrie dari kepolisian ke kejaksaan. Peristiwa inilah yang menjadi modal informasi awal bagi tim Desk Politik untuk menelusuri isi rapat-rapat pengambilan keputusan menangani kasus dugaan korupsi Febrie.   Redaktur Desk Politik sekaligus host siniar Bocor Alus Politik, Hussein Abri Dongoran, memimpin tim liputan pekan ini untuk menelusuri cerita di balik rapat-rapat tersebut. Kami memulai liputan ini dengan memetakan dan mencari informasi tentang orang-orang dekat Prabowo yang terlibat, mendengar, dan mengetahui pembahasan kasus Febrie. Kami juga membuka kembali daftar jaringan penegak hukum yang kerap membagikan informasi penting.   Dari orang-orang dekat Prabowo, kami mendapat kabar bahwa Presiden Prabowo masygul terhadap cara kepolisian dan kejaksaan menangani kasus Febrie. Kolega Prabowo yang mengetahui isi pembicaraan dalam rapat bercerita, Ketua Umum Partai Gerindra itu rupanya waswas karena mendapat informasi dari jajarannya bahwa ada penambahan jumlah personel kepolisian di kawasan Widya Chandra, Jakarta Selatan.   Kawasan Widya Chandra merupakan kompleks rumah menteri yang ditempati Prabowo sejak ia menjadi Menteri Pertahanan. Setelah dilantik menjadi presiden, Prabowo tak meninggalkan rumah bernomor 8 di Jalan Widya Chandra III itu.   Nomor rumah tersebut identik dengan kode untuk Prabowo selama aktif dalam dinas militer, yakni 08. Sejumlah narasumber menyebut griya itu sudah direnovasi total sehingga memiliki kolam renang yang cocok dengan kebutuhan olahraga Prabowo. Kami pernah menulis rumah itu dalam laporan berjudul “Mengapa Prabowo Tak Tinggal di Istana Kepresidenan”.   Berbicara dengan sejumlah perwira tinggi kepolisian dan kolega terdekat Prabowo di pemerintahan, kami mendapat informasi penting yang melengkapi laporan utama pada pekan lalu bertajuk “Saling Kunci Menyidik Korupsi”. Selain membahas penyerahan perkara, Presiden dan jajarannya sempat membicarakan kemungkinan mengganti Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Listyo Sigit Prabowo.   Informasi lain, tujuh narasumber yang dekat dan berkomunikasi dengan para konglomerat bercerita kepada kami bahwa diduga ada upaya Febrie untuk meminta pengusaha superkaya agar bersedia mengakui kepemilikan logam mulia dan uang tunai yang ditemukan polisi selama penggeledahan.   Pembahasan kasus dugaan korupsi Febrie di lingkaran inti Presiden Prabowo juga tak lepas dari peran Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Sufmi Dasco Ahmad.   Sjafrie dan Dasco adalah dua tokoh yang acap memberi masukan kepada Prabowo dalam mengambil keputusan penting sejak dilantik pada Oktober 2024. Keduanya lagi-lagi punya andil dalam sejumlah pembahasan kasus Febrie, termasuk melobi agar penanganan dugaan korupsi Febrie diserahkan ke kejaksaan.   Liputan mengenai intrik orang dekat Presiden Prabowo dalam konflik jaksa dengan polisi dapat dibaca dalam laporan berjudul “Berebut Pengaruh Sjafrie-Dasco dalam Konflik Polisi-Jaksa” dan “Bagaimana Sebenarnya Hubungan Dasco-Sjafrie di Bawah Prabowo”.   Kami juga mengulas perkembangan kasus Febrie dalam laporan berjudul “Apa Peran Febrie Adriansyah dalam Dugaan Korupsi Asabri” yang ditulis jurnalis Desk Hukum, Lani Diana, serta hubungan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan yang dipimpin Febrie dan Sjafrie dalam artikel yang ditulis jurnalis Desk Politik, Daniel Ahmad Fajri, dengan judul “Kaitan Satgas PKH dengan Dugaan Korupsi Febrie Adriansyah”.   Respons Komisi III DPR dalam kasus Febrie dengan membentuk panitia kerja juga diwarnai lobi. Politikus di komisi yang membidangi sektor hukum itu sempat meminta Kejaksaan Agung “bersih-bersih” jaksa yang bertugas di Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Liputan yang ditulis Redaktur Desk Politik Francisca Christy Rosana itu terbit dengan judul “Buat Apa DPR Membentuk Panitia Kerja Konflik Polisi-Jaksa”.   Sementara itu, dosen Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, Bivitri Susanti, melengkapi seri laporan ini dengan kolom yang mengulas intervensi penguasa dalam penegakan hukum yang menabrak aturan dalam artikel “Penguasa yang Mengacaukan Penegakan Hukum”. ●   Sumber :  https://www.tempo.co/politik/febrie-adriansyah-lobi-dasco-sjafrie-2276825