|
Koalisi Distributional Program Baik Berubah Menjadi Perburuan Rente Prof. Didik J. Rachbini, Ph.D. : Ekonom Senior Indef, Rektor Universitas Paramadina |
ORBIT INDONESIA, 09 Juni 2026
|
Selalu ada cerita
kebijakan dan program yang mulia dari pemimpin untuk rakyat menjadi ladang
perburuan rente ekonomi, yang menghalangi suatu negara menjadi makmur. Ada
kemakmuran yang tercapai, tetapi hanya pada segelintir orang. Perubahan dari tujuan
mulia menjadi korupsi dan rent seeking adalah salah satu paradoks
terbesar dalam pembangunan. Hampir selalu program pemerintah lahir dengan
niat baik, dikampanyekan secara terbuka untuk mengurangi kemiskinan,
meningkatkan kesejahteraan, membangun infrastruktur, memperkuat desa, atau
meningkatkan kualitas pendidikan. Namun dalam praktiknya, sebagian program
justru menjadi sumber korupsi, pemborosan, dan perburuan rente
(rent-seeking). Ketika kekuasaan
mengendalikan sumber daya ekonomi yang besar, maka kebijakan publik menjadi
objek perebutan. Tidak hanya di Indonesia, banyak program dan kebijakan yang
mulia untuk rakyat berubah menjadi ladang pertumbuhan rente ekonomi di tengah
politik kekuasaan. Di mana letak kesalahannya dan bagaimana prosesnya berubah
dari program yang baik menjadi bancaan korupsi. Lalu, bagaimana memperbaikinya? Kita harus kenali dulu
masalahnya. Ekonom pemenang nobel Mancur Olson menjelaskan bahwa di sekitar
presiden selalu ada kelompok-kelompok kepentingan, yang akan berusaha
memperoleh keuntungan melalui kedekatan dengan kekuasaan, bukan melalui
produktivitas, inovasi dan kerja keras. Kebijakan dan program biasanya akan
gagal karena masuk ke dalam struktur kekuasaan dengan menciptakan insentif
rente, bukan insentif produksi. Fenomena ini merupakan
faktor kelembagaan, yang dijelaskan dengan oleh Olson sebagai teori
distributional coalition (koalisi distribusional), seperti kelompok lobi
informal dan bawah tanah, asosiasi bisnis dan perdagangan, bahkan elit
serikat buruh. Kelompok ini mencari hak
khusus dari negara, berburu rente ekonomi, minta perlindungan khusus. Dari
sini kemudian terbangun kolusi kuasa negara dengan kelompok lobi dan
pengusaha tertentu secara tertutup, sehingga membuat ekonomi menjadi kurang
fleksibel, efisiensi jeblok, dan lambat berinovasi. Fenomena ini marak di
ekosistem bisnis dan politik Indonesia dan dijelaskan dalam buku Olson, The
Logic of Collective Action. Kelompok-kelompok kecil yang terorganisasi dapat
mendominasi kebijakan demi keuntungan kalangan terbatas. Semetara itu, kepentingan
masyarakat umum diabaikan. Karena tidak ada check and balances yang memadai,
maka di hadapan mata rent seeking tersebut tidak bisa dicegah, karena akses
yang tertutup terhadap kekuasaan dan kebijakan. Mengapa program yang baik
bisa berubah menjadi sumber rente awal mulanya jelas kekuasaan, dimulai dari
sentralisasi kekuasaan, pengawasan surut karena tidak ada check and
balances, masuknya broker politik, hingga normalisasi kehadiran praktek
rent seeking dan korupsi. Karena itu solusi utama
bukan sekadar mengganti dan memenjarakan orang, melainkan membangun institusi
yang membuat korupsi sulit dilakukan, transparansi mudah dilakukan, dan
akuntabilitas menjadi budaya (getting institution right). ● |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar