|
Dua Tahun Prabowo: Antara Negara Kuat dan Pemerintahan Efektif Komaruddin Hidayat : Ketua Dewan Pers. |
ORBIT INDONESIA, 12 September 2026
|
Dua tahun adalah waktu
yang terlalu singkat untuk menghakimi sebuah pemerintahan yang belum sampai
setengah periode memegang kekuasaan, tetapi sudah cukup untuk membaca watak seorang presiden. Dalam dua tahun, seorang
presiden biasanya sudah memperlihatkan apa yang menjadi obsesinya, bagaimana
ia menggunakan kekuasaan, siapa orang-orang yang dipercayainya, dan seberapa
jauh gagasan yang dibawanya dari kampanye dapat diterjemahkan menjadi
kebijakan publik. Prabowo Subianto memasuki
Istana dengan modal politik yang kuat. Ia dilantik pada 20 Oktober 2024
setelah menang dalam pemilihan presiden 2024 dengan mandat elektoral yang
besar. Lebih dari itu, ia bukan figur yang tiba-tiba muncul di panggung
politik. Ia telah puluhan tahun berada dalam orbit kekuasaan: sebagai
prajurit, pengusaha, ketua partai, calon presiden, dan akhirnya presiden. Karena itu, menarik
menilai dua tahun pertama kepemimpinannya bukan semata dari daftar program
yang sudah dikerjakan, melainkan dari pertanyaan yang lebih mendasar: apakah
Prabowo sudah menunjukkan keberhasilannya membangun negara yang kuat atau
baru berhasil membangun pemerintahan yang kuat? Keduanya tentu berbeda. Modal Seorang Petarung Salah satu kekuatan
Prabowo adalah daya juangnya. Ia pernah kalah dalam pertarungan politik,
tetapi tidak meninggalkan gelanggang. Dalam politik, kemampuan bangkit dari
kekalahan bukan perkara kecil. Ia menunjukkan daya tahan psikologis sekaligus
keyakinan pada tujuan politiknya. Prabowo juga mempunyai
karakter nasionalisme yang kuat. Negara, kedaulatan, pertahanan, pangan dan
energi baginya bukan sekadar sektor-sektor kebijakan, melainkan bagian dari
gagasan besar tentang Indonesia yang berdaulat. Pengalaman sebagai
prajurit ikut membentuk cara pandangnya. Ia cenderung melihat dunia sebagai
arena kompetisi dan negara sebagai aktor yang harus kuat agar tidak mudah
dipermainkan oleh kekuatan lain. Pandangan tersebut
mendapatkan relevansi baru ketika dunia memasuki era ketidakpastian
geopolitik: perang Rusia-Ukraina, konflik Timur Tengah, rivalitas Amerika
Serikat-China, perubahan rantai pasok, perang dagang dan perebutan sumber
daya strategis. Dalam konteks seperti itu, gagasan tentang kemandirian
nasional bukanlah romantisme belaka. Tetapi di sinilah terdapat persoalan
penting. Dari Kapasitas Personal
ke Kapasitas Institusional Negara tidak menjadi kuat
hanya karena presidennya kaya dan tegas. Negara menjadi kuat apabila hukum
bekerja, birokrasi profesional, pendidikan bermutu, ekonomi produktif,
teknologi berkembang, korupsi terkendali, dan masyarakat percaya kepada
institusi negara. Prabowo mempunyai
sejumlah obsesi yang relatif jelas: swasembada pangan, ketahanan energi,
hilirisasi, industrialisasi, pertahanan, dan pembangunan manusia. Di antara
semua program tersebut, Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi simbol paling kuat
selama dua tahun pemerintahannya. Secara filosofis, MBG
sebenarnya memiliki dasar yang sangat menarik. Negara tidak hanya bertugas
membangun jalan, bendungan, atau kawasan industri. Negara juga berkewajiban
memastikan bahwa anak-anak Indonesia tumbuh sehat dan mempunyai kesempatan
yang relatif sama untuk mengembangkan potensinya. Prabowo menyebut MBG
sebagai investasi untuk generasi masa depan. Dalam rancangan APBN 2026,
program ini ditargetkan menjangkau 82,9 juta penerima manfaat dengan anggaran
Rp335 triliun. Tetapi semakin besar
sebuah program, semakin besar pula tuntutan tata kelolanya. Program yang
menyangkut makanan puluhan juta anak tidak cukup hanya memiliki niat baik. Ia
membutuhkan standar gizi, keamanan pangan, rantai pasok, pengawasan, tenaga
profesional, dan sistem pertanggungjawaban yang ketat. Peristiwa keracunan
makanan yang terjadi di berbagai daerah menjadi peringatan keras. Ribuan
siswa dan guru dilaporkan sakit, dan pemerintah kemudian memperketat
pengawasan dapur serta distribusi makanan. Di sini terlihat sebuah hukum
sederhana pemerintahan: “Semakin besar ambisi kebijakan, semakin tinggi
tuntutan profesionalismenya”. Perlu Dukungan Data
Empiris Pemerintahan Prabowo juga
menjadikan swasembada pangan sebagai salah satu agenda utama. Pemerintah
menyatakan produksi dan cadangan beras meningkat secara signifikan. Pada
pertengahan 2026, pemerintah bahkan menyebut cadangan beras pemerintah telah
mencapai lebih dari 5,3 juta ton. Ini tentu merupakan perkembangan penting. Namun, swasembada pangan
jangan berhenti pada angka produksi dan cadangan pemerintah. Pertanyaan yang
lebih penting adalah: apakah petani menjadi lebih sejahtera? Apakah konsumen
mendapatkan pangan dengan harga terjangkau? Apakah produktivitas pertanian
meningkat secara berkelanjutan? Apakah ketergantungan pada impor benar-benar
berkurang tanpa mengorbankan stabilitas harga? Jawaban atas semua pertanyaan
ini mesti didukung dengan data yang akurat dan lengkap. Bukan sekedar jawaban
politik. Swasembada bukan sekadar
kemampuan negara menumpuk beras di gudang. Swasembada adalah kemampuan sebuah
bangsa membangun ekosistem pangan yang sehat dari hulu sampai hilir. Petani harus untung.
Konsumen harus terlindungi. Infrastruktur harus baik. Teknologi harus
berkembang. Dan generasi muda harus mau menjadi petani modern. Jika tidak,
swasembada hanya menjadi slogan yang ujungnya akan menurunkan kepercayaan
rakyat pada pemerintah. Membangun Institusi yang
Kuat Prabowo tampaknya percaya
pada negara yang kuat. Pandangan ini mempunyai akar sejarah yang panjang
dalam pemikiran politik Indonesia. Setelah bertahun-tahun negara dianggap
terlalu lemah menghadapi kepentingan ekonomi dan politik, gagasan tentang
strong state memang mempunyai daya tarik. Tetapi negara kuat
mempunyai dua wajah. Wajah pertama, negara kuat berarti pemerintah mampu
menegakkan hukum, menyediakan pelayanan publik, membangun infrastruktur,
melindungi masyarakat miskin dan menghadapi kepentingan ekonomi yang terlalu
dominan. Wajah kedua, negara kuat
dapat berubah menjadi kekuasaan yang terlalu dominan apabila tidak diimbangi
kontrol institusional. Karena itu, tantangan Prabowo bukan sekadar memperkuat
negara. Melainkan Ia harus memperkuat institusi negara tanpa melemahkan
masyarakat. Demokrasi memang
membutuhkan pemerintah yang kuat sekaligus juga masyarakat sipil yang kuat.
Membutuhkan presiden yang efektif sekaligus pers yang bebas. Membutuhkan
birokrasi yang disiplin sekaligus parlemen dan lembaga hukum yang mampu
melakukan kontrol. Kekuatan negara tanpa
kontrol dapat berubah menjadi kekuasaan yang bisa mengarah pada pemerintahan
otoriter yang tak akan bertahan lama. Politik akomodasi Prabowo mempunyai
kemampuan yang menarik dalam mengelola politik. Ia mampu merangkul banyak
kekuatan yang sebelumnya berada di luar lingkarannya. Koalisi pemerintahan
menjadi sangat besar. Secara praktis, ini menguntungkan. Pemerintah relatif
tidak terlalu direpotkan oleh oposisi parlementer yang kuat. Tetapi dari
perspektif demokrasi, terdapat paradoks. Semakin besar koalisi pemerintah,
semakin kecil ruang oposisi formal. Padahal demokrasi bukan
hanya soal siapa yang menang dan siapa yang kalah. Demokrasi juga membutuhkan
mereka yang kalah untuk tetap mempunyai ruang mengawasi mereka yang menang.
Oposisi yang sehat bukan musuh pemerintah. Justru ia dapat menjadi cermin. Karena itu, Prabowo perlu
memastikan bahwa stabilitas politik tidak dibayar dengan hilangnya mekanisme
kritik. Tidak Cukup Hanya
Gagasan, Melainkan Eksekusi Prabowo sebenarnya tidak
kekurangan gagasan. Justru sebaliknya, pemerintahannya mempunyai terlalu
banyak agenda besar: pangan, energi, MBG, hilirisasi, industrialisasi,
pertahanan, koperasi, pembangunan desa, pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Pertanyaannya adalah
apakah mesin birokrasi mampu mengerjakannya secara bersamaan. Di sinilah
peran menteri yang dinilai kegemukan menjadi sangat menentukan. Menteri bukan sekadar
pelaksana perintah presiden. Menteri adalah penyaring, penerjemah dan penguji
gagasan presiden. Seorang menteri seharusnya mampu mengatakan kepada
presiden: “Ini bisa dilakukan.” -
“Ini terlalu mahal.”- “Ini berisiko.”- “Ini harus ditunda.”- “Ini sebaiknya
dilakukan dengan cara berbeda.” Jika semua menteri hanya berkata siap, Pak,
presiden justru kehilangan salah satu sumber informasi terpentingnya. Kabinet
yang sehat bukan kabinet yang selalu kompak dalam arti selalu setuju. Kabinet yang sehat adalah
kabinet yang berani berbeda pendapat di ruang rapat, tetapi kompak ketika
keputusan telah dibuat. Karena itu, kualitas kabinet Prabowo tidak semestinya
diukur dari banyaknya tokoh terkenal di dalamnya atau besarnya koalisi politik
yang mendukungnya. Ukuran sesungguhnya
adalah output. Berapa masalah yang selesai? Berapa kebijakan yang benar-benar
bekerja? Berapa rupiah anggaran yang menghasilkan manfaat? Berapa banyak
birokrasi yang menjadi lebih sederhana? Dan yang paling penting: apakah
kehidupan rakyat menjadi lebih baik? Catatan dan Harapan ke
Depan Setelah mendekati dua
tahun, saya melihat sedikitnya lima hal yang perlu menjadi perhatian Prabowo. Pertama, jangan terlalu
bergantung pada kekuatan personal presiden. Presiden yang kuat memang
diperlukan, tetapi Indonesia membutuhkan institusi yang kuat lebih daripada
figur yang kuat. Masa jabatan presiden akan berakhir, sedangkan institusi
harus bertahan. Kedua, perkuat
meritokrasi. Jangan sampai loyalitas politik lebih menentukan daripada
kemampuan profesional. Negara terlalu besar untuk dikelola dengan prinsip
kedekatan. Ketiga, jaga disiplin
fiskal. Program populis dapat disukai rakyat, tetapi negara tidak boleh
mengabaikan matematika anggaran. Setiap rupiah yang dikeluarkan pemerintah
harus mempunyai social return yang jelas. Keempat, perbaiki
komunikasi publik. Presiden dan para menterinya perlu lebih terbuka terhadap
kritik. Kritik bukan sabotase. Kritik adalah mekanisme koreksi. Kelima, jangan menyamakan
negara kuat dengan pemerintah yang tidak boleh dikritik. Justru pemerintah yang
percaya diri adalah pemerintah yang tidak takut terhadap kritik. Jadi, bagaimana kita
menilai dua tahun Prabowo? Banyak agenda besar yang perlu didukung, namun
banyak pula catatan dan kritik yang perlu diperhatikan. Terdapat beberapa
capaian yang patut dicatat, terutama dalam keberanian menetapkan agenda
ketahanan pangan, penguatan program gizi, dan orientasi kemandirian ekonomi. Pemerintah sendiri
mencatat peningkatan produksi pangan dan cadangan beras sebagai salah satu
capaian penting. Namun terlalu dini menyebutnya berhasil. Sebab sebagian
besar agenda besar Prabowo baru menunjukkan arah dan membangun fondasi. Yang
ditunggu-tunggu rakyat adalah hasilnya.
Bukan pidato, bukan jumlah program, bukanya banyaknya proyek, bukan
pula besarnya koalisi. Sementara itu dengan
sarana media sosial di tangan, rakyat memiliki peluang yang sama untuk
mengawasi dan menilai proses serta
hasil kinerja Prabowo. Rakyat akan selalu bertanya: Apakah anak miskin memperoleh gizi yang
lebih baik? Apakah petani hidup lebih sejahtera? Apakah kelas menengah merasa
lebih aman? Apakah lapangan pekerjaan bertambah? Apakah pendidikan semakin
bermutu? Apakah hukum semakin dipercaya? Apakah pintu korupsi semakin sempit?
Apakah birokrasi semakin profesional? Dan apakah rakyat merasa memiliki
negara, bukan sekadar menjadi objek dari negara? Keluh kesah dan harapan
rakyat bermunculan mengisi ruang publik yang mudah sekali didengarkan melalui
media sosial. Dari Kekuasaan Menuju
Peradaban Prabowo adalah presiden
yang memiliki obsesi besar tentang Indonesia. Ia ingin Indonesia berdaulat,
mandiri, kuat dan dihormati. Obsesi semacam itu
diperlukan. Bangsa besar membutuhkan pemimpin yang berani berpikir besar.
Tetapi ada satu tahap yang jauh lebih sulit: mengubah obsesi menjadi
institusi, institusi menjadi kebijakan, dan kebijakan menjadi kebiasaan
sosial. Di sinilah tahun-tahun
berikutnya akan menjadi sangat menentukan. Apakah kemenangan yang diraih
lewat pemilu akan diikuti dengan keberhasilan mewujudkan janji-janji
kampanyenya? Sejauh ini ia telah
mengonsolidasikan kekuasaan. Kini tantangannya adalah bagaimana memenangkan
kepercayaan sejarah. Sebab pada akhirnya
seorang presiden tidak dikenang karena seberapa besar kekuasaan yang berhasil
dikumpulkannya. Ia akan dikenang karena apa yang dilakukan dengan kekuasaan
itu. Dan ukuran paling sederhana dari semuanya adalah pertanyaan seorang
rakyat biasa: “Apakah hidup saya menjadi lebih baik?” Samar-samar genderang
persaingan untuk memenangkan pemilu 2029 sudah mulai ditabuh. Saatnya Prabowo
melakukan evaluasi terhadap kinerja para pembantunya. Ibarat dalam permainan
sepak bola, mereka yang tidak efektif dan tidak memiliki cukup keahlian menggiring
bola mesti diganti dengan pemain yang professional. Professionalitas dan
prinsip meritokrasi lebih penting dari loyalitas yang selalu ingin
menggembirakan dan memuji bosnya. ● |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar