Suka Evidence-Based Ahmadie Thaha :  Kolumnis, Mantan wartawan Majalah Tempo dan Koran Republika, Pendiri dan Pengasuh Ma’had Tadabbur al-Qur'an.

CATATAN CAK AT, 17 September 2026

 

                                                

 

Presiden menyebut dirinya evidence-based. Tetapi apakah semua angka yang ia sebut sudah menjawab pengalaman ekonomi rakyat?   Di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang Bogor, Presiden Prabowo Subianto kembali berdiskusi dengan sejumlah jurnalis dan pakar, dalam program Presiden Prabowo Menjawab. Diskusi tanya-jawab ketiga ini berlangsung di meja bundar selama sekitar tiga setengah jam.   Liviana Charlisa memandu acara yang mempertemukan Rivana Pratiwi, Andromeda Merkuri, Ratna Susilowati, Wahyu Daniel, Akbar Faisal, dan Gema Goeyardi. Saya mencatat, program ini membahas sepuluh topik utama, dengan sekitar 20 pertanyaan atau subpertanyaan substantif.   Pemandu memulai dari topik hubungan Indonesia–Rusia dan politik luar negeri. Lalu, masuk ke soal pertumbuhan ekonomi, investasi, dan industrialisasi. Dan acara diakhiri dengan diskusi soal pendidikan, kualitas guru, dan kesenjangan pembelajaran.   Rekaman menit 9:36 menarik. Prabowo mengakui, “Saya ini orangnya selalu ingin evidence based.” Ketika ditimpali, “Bukti ya, Pak,” Presiden menjawab, “Kalau tidak ada evidence saya enggak mau bicara.” Ia menyebut, pencapaiannya selama memerintah menjadi dasar optimismenya.   Selanjutnya, percakapan masuk ke bukti investasi. Presiden menyebut realisasi investasi 2025 mencapai sekitar Rp1.931 triliun, menciptakan 2,7 juta lapangan kerja baru. Ia juga mengisyaratkan adanya "investasi besar" yang akan masuk dalam beberapa minggu mendatang.   Di dunia ilmiah, evidence-based berarti pembahasan berbasis bukti. Dalam kebijakan publik, istilah ini menunjuk pada penggunaan bukti terbaik yang tersedia untuk mengambil keputusan, bukan sekadar mengandalkan intuisi, keyakinan, atau kepentingan.   Namun, memiliki angka belum otomatis berarti memiliki bukti yang memadai. Kita harus mengetahui apa yang diukur, bagaimana cara mengukurnya, siapa sumbernya, apa batasannya, dan apakah angka tersebut benar-benar mendukung kesimpulan yang ditarik.   Angka “satu juta lapangan kerja”, misalnya, menimbulkan pertanyaan: pekerjaan baru atau peserta pelatihan? Formal atau informal? Berapa lama bertahan? Berapa pendapatannya? Apakah muncul karena program pemerintah atau karena kegiatan ekonomi yang berlangsung bersamaan?   Untuk investasi, Presiden punya dasar faktual. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM mencatat realisasi investasi sepanjang 2025 mencapai Rp1.931,2 triliun, melebihi 1,3 persen dari target Rp1.905,6 triliun. Investasi hilirisasi mencapai Rp584,1 triliun.   Investasi memang dapat memperluas produksi, menciptakan pekerjaan, memperkuat rantai pasok, dan mendorong transfer teknologi. Tapi nilai investasi tak otomatis sama dengan kesejahteraan. Terkecuali, misalnya, pabriknya menyerap ribuan pekerja, atau tambangnya mengekspor mineral.   Karena itu, pertanyaan “berapa nilai investasinya?” mesti diikuti: berapa pekerjaan berkualitas yang tercipta, berapa upahnya, seberapa besar kandungan lokalnya. Dan, yang lebih penting lagi, siapa yang menikmati manfaatnya?   Soal 2,7 juta lapangan kerja baru, itu masih perlu diperjelas. Sebab, rakyat tak hanya butuh pekerjaan yang tercatat. Pemerintah menghitung jumlah pekerjaan. Rumah tangga menghitung berapa hari uang belanja mampu bertahan. Keduanya perlu dipertemukan oleh data yang lengkap.   Presiden kemudian menyebut inflasi Indonesia sekitar 2,92 persen dan termasuk salah satu yang terendah di dunia. Secara ekonomi, inflasi yang terkendali memang penting karena kenaikan harga yang tinggi dan tidak stabil menggerus daya beli.   Tapi inflasi nasional merupakan angka rata-rata. Ia tidak menggambarkan pengalaman setiap keluarga secara seragam. Harga beras, telur, sewa rumah, transportasi, pendidikan, dan kesehatan dapat bergerak dengan kecepatan berbeda.   Pemerintah menyebut inflasi rendah. Pertanyaan evidence-based berikutnya ialah: rendah pada komoditas apa, dalam periode mana, dan bagaimana jika rakyat merasa tetap kesulitan? Itu bukan kontradiksi, tapi konsekuensi dari cara kerja statistik agregat.   Presiden lalu menampilkan pandangan ahli strategi Australia yang menyebut Indonesia akan menjadi ekonomi terbesar keempat dunia sebelum pertengahan abad. Ia juga merujuk proyeksi Goldman Sachs mengenai posisi Indonesia pada 2050.   Proyeksi semacam itu memang pernah muncul dalam kajian ekonomi jangka panjang. Namun, proyeksi bukan hasil yang sudah terjadi. Ia merupakan skenario berdasarkan asumsi tentang pertumbuhan produktivitas, demografi, investasi, pendidikan, stabilitas, dan kebijakan.   Jika asumsi berubah, hasilnya dapat berubah. Indonesia memiliki potensi besar, tetapi potensi bukan kepastian. Negara harus mengubahnya menjadi kapasitas melalui pendidikan, teknologi, institusi, infrastruktur, dan tata kelola.   Masa depan bukan hadiah yang dikirim oleh lembaga pemeringkat atau bank investasi. Ia lebih menyerupai tanah yang harus terus diolah. Proyeksi menunjukkan kemungkinan arah; kerja nyata menentukan apakah arah itu tercapai.   Pemerintah boleh menyatakan fundamental ekonomi kuat. Rakyat boleh bertanya mengapa pendapatan mereka belum terasa menguat. Pemerintah boleh menunjukkan investasi meningkat. Rakyat boleh menanyakan kualitas pekerjaan dan pemerataan manfaatnya.   Pernyataan Presiden bahwa ia selalu ingin evidence-based patut diterima sebagai prinsip. Tetapi prinsip itu harus berlaku secara konsisten, termasuk ketika bukti menghadirkan kabar yang kurang menyenangkan.   Jika rakyat mengeluhkan ekonomi, ukur keluhan itu melalui data pendapatan riil, konsumsi, kemiskinan, pengangguran, ketimpangan, dan survei yang kredibel. Sebab evidence-based bukan berarti memilih bukti yang menguatkan keyakinan. Ia berarti bersedia mengubah keyakinan ketika bukti yang lebih baik menuntutnya.   Optimisme adalah bahan bakar. Bukti adalah peta. Namun, kendaraan negara tidak sampai ke tujuan hanya karena pengemudinya berkata, “Saya sangat optimis.” Ia harus menunjukkan jalan, memeriksa mesin, membaca cuaca, dan mengakui lubang yang menganga di depan. ●   Sumber :   Tulisan Cak AT ini diterima langsung dari Ahmadie Taha

 

 

William Paputungan Dahlan Iskan : Mantan CEO Jawa Pos

DISWAY, 17 September 2026

 

 

 

Tiba-tiba tiket ke Manado saya dibatalkan. Tanpa alasan. Diganti yang lewat Makassar. Akibatnya, saya harus berangkat lebih pagi dan tiba di Manado lebih malam. Itu karena transit di Makassarnya empat jam lebih.

 

Anda sudah tahu perusahaan penerbangan apa yang punya kebiasaan seperti itu.

 

Untung ada teman-teman Disway Sulsel: saya bisa mampir ke kota Makassar. Untuk apa lagi kalau bukan makan ikan di resto kesayangan. Lalu diajak Sahabat Disway di sana, pesenam Nova Gozal dan pengusaha David Gozal (tidak ada hubungan keluarga; yang satu suku Hokkian, satunya lagi suku Hakka) untuk mencoba sesuatu yang baru di Makassar --akan saya tulis edisi Minggu depan.

 

Selasa malam saya tiba di Manado. Tidak bisa ke mana-mana lagi. Tidur! Rabu pagi, setelah tampil di Dismorning, saya ingin ke Paputungan --satu jam dari Manado. Di situlah kawasan ekonomi khusus pariwisata ditetapkan. Luasnya ratusan hektare. Segala macam wisata tingkat dunia akan dibangun. Termasuk theme park yang spektakuler. Beberapa hotel akan dibangun --salah satunya bintang lima pertama di Manado.

 

Bahkan pemilik awal proyek ini sudah membeli kapal selam jenis wisata bawah laut --yang hanya ada dua di dunia. Begitu besar mimpi pariwisata di Paputungan.

 

Proyek ini gagal. Terjadi kesulitan ekonomi yang berat. Sebenarnya sudah lama saya ingin ke Paputungan untuk melihatnya tapi selalu saja gagal. Ketika saya dengar proyek itu macet hilanglah alasan untuk ke Paputungan.

 

Belakangan saya mendapat informasi menggembirakan. Proyek macet itu ada yang menyelamatkan: William Katuari. Anda sudah tahu siapa William: orang Tulungagung yang kini jadi konglomerat hebat. Ia produsen SoKlin. Buka Bank Ekonomi. Lalu sukses mengembangkan mie Sedaaap!

 

William akhirnya masuk ke bisnis hotel: Hotel bintang lima Kempinski di Bali. Kini William sedang memulai kawasan wisata Paputungan Manado dengan menyelesaikan hotel yang macet di sana. Tentu dengan konsep baru. Cakrawala baru. Jadilah hotel bintang lima pertama di Sulawesi: JW Marriott.

 

Dari jauh hotel itu sudah kelihatan jadi. Menjulang tinggi 16 lantai di bibir pantai. Sendirian. Sekitarnya masih alam Sulut yang asli dengan pohon pala dan kelapanya.

 

"Akhir Oktober nanti harus jadi," ujar seorang staf di situ. Salah satunya GM JW Marriott berkebangsaan Spanyol dari Barcelona.

 

Saya diajak naik ke lantai atas. Ke kamar yang sudah siap menerima tamu. Kamar-kamarnya dibuat sedemikian rupa adilnya: pilih deretan kamar kanan berarti pemandangannya matahari terbenam; pilih deretan kiri pemandangannya ke matahari terbit. Terbitnya seperti muncul dari laut. Tenggelamnya seperti masuk laut.

 

Dari atas terlihat kolam renang bertingkat-tingkat yang air dari kolam paling atasnya melimpah ke kolam di bawahnya. Kolam terbawah adalah kolam renang air laut karena levelnya memang sejajar dengan laut.

 

Jatuhnya bangunan induk hotel itu seperti di atas bukit. Bagi yang ingin bermalam di pinggir laut disediakan beberapa cottages. Lokasinya di kiri dan kanan 'teluk buatan'. Setiap cottage punya akses ke laut sendiri-sendiri. Dari kamar di cottage itu bisa langsung masuk laut jernih. Belum ada polusi di sana.

 

Air di pantainya sepinggang. Ideal.

 

"Lihat di sana itu," ujarnya sambil menuding ke bawah, "Mirip sekali dengan cottage-cottage di Maldives". Ia pernah ke Maldives. Saya belum.

 

Syukurlah pusat wisata Paputungan segera jadi --meski baru hotelnya dulu. Untuk yang lainnya kelihatannya akan tunggu situasi. Masih banyak ekosistem wisata yang harus dibangun. Misalnya harga tiket pesawat. Harga tiket jurusan Manado bisa dua kali lipat lebih mahal dari Indonesia Barat. Apalagi dibanding jurusan luar negeri.

 

Zaman dulu tarif pulsa telepon juga seperti itu: harga pulsa di kawasan Indonesia Timur lebih mahal. Pak JK-lah yang terus berkoar mempersoalkannya jauh sebelum ia jadi pejabat negara. "Tidak ada alasan teknis maupun non teknis apa pun yang membenarkannya," ujar Jusuf Kalla kala itu. Berhasil. Harga pulsa menjadi sama.

 

Harusnya tiket pesawat juga bisa dibuat seperti itu.

 

"Tolong sampaikan ke pemerintah soal tingginya harga tiket pesawat ke Manado," ujar pejabat pariwisata di sana. Ia wanita. Cantik 5i.

 

"Lho, Presiden Prabowo kan orang Manado," kata saya.

 

"Beliau baru sekali ke Manado. Masyarakat di sini sangat menanti," katanyi.

 

"Bulan depan beliau kan ke sini. Untuk meresmikan Sekolah Taruna Nusantara," ujar salah satu yang ikut makan malam dengan saya.

 

"Nah, beliau harus tahu itu," kata saya.

 

Di Sulut memang dibangun Sekolah Taruna Nusantara. Lokasinya di kampungnya Prabowo: Langowan --sebelah sananya Danau Tondano. Bangunan sekolahnya bagus. Orang di sana menyebutnya seperti bangunan dalam film Herry Potter.

 

Meski bangunannya baru selesai tahun ini tapi sudah menerima siswa sejak tahun lalu. Hanya saja murid angkatan pertama itu sekolahnya di Malang. Setelah setahun di Malang, naik kelas duanya di Langowan. Hari-hari ini siswa yang baru naik ke kelas dua itu pindahan ke Langowan. Hari-hari ini pula siswa kelas satunya mulai menempati sekolah baru itu.

 

Saya tidak bisa lama-lama di Paputungan. Yang penting saya sudah tahu: memang indah sekali. Saya harus segera balik lagi ke Manado: acara besar bersama Bank Indonesia perwakilan Manado segera dimulai.

 

Belum juga sempat mencicipi bubur Manado. ●

 

Sumber :    https://disway.id/catatan-harian-dahlan/968831/william-paputungan