|
Ketika Bimbel Lebih Dipercaya daripada
Sekolah Indra
Charismiadji : Pemerhati dan Praktisi Pendidikan. |
KOMPAS.COM, 03 September 2026
|
ANTREAN subuh di depan salah satu bimbingan belajar (Bimbel) di
Yogyakarta bukan sekadar cerita tentang kegigihan orang tua. Ia mengirimkan pesan yang lebih mengkhawatirkan: sekolah saja
dianggap tidak lagi cukup. Saya pernah membayar lunas pelajaran itu sendiri. Pekan ini, video antrean orang tua di depan tempat bimbingan
belajar di Jalan Gayam, Yogyakarta, menjadi viral. Salah seorang orang tua mengaku datang sejak subuh demi
mendapatkan nomor pendaftaran bagi anaknya yang baru akan mengikuti les tahun
depan. Anaknya masih duduk di kelas VIII. Alasannya mudah dipahami: ia
mendengar banyak alumni Bimbel tersebut memperoleh nilai Tes Kemampuan
Akademik (TKA) tinggi dan diterima di sekolah-sekolah yang dianggap favorit. Tidak ada yang salah dengan orang tua itu. Jika saya berada pada
posisinya dan percaya satu kursi bimbel dapat memperbesar peluang masa depan
anak, mungkin saya pun akan ikut mengantre. Justru di situlah persoalannya: mengapa setelah anak menghabiskan
enam atau tujuh jam setiap hari di sekolah, orang tua masih merasa perlu
mengantre sejak subuh agar anaknya memperoleh pendidikan tambahan di tempat
lain? Pertanyaan itu mengingatkan saya pada pengalaman puluhan tahun
lalu. Ketika hendak kuliah di universitas negeri di Amerika Serikat, saya
harus memenuhi syarat TOEFL minimal 500. Selama empat bulan saya mengikuti bimbingan intensif. Saya tidak banyak
diajak membaca gagasan atau membangun kemampuan berkomunikasi dalam bahasa
Inggris. Saya terutama dilatih mengenali pola soal, mengeliminasi pilihan
jawaban, serta menggunakan berbagai tips and tricks. Strategi itu berhasil.
Skor saya 517 dan pintu universitas terbuka. Kepercayaan diri itu hancur pada hari pertama kuliah. Ketika
dosen menjelaskan materi, saya hampir tidak memahami apa yang dibicarakan. Ketika saya bertanya, dosen itu pun kesulitan memahami pertanyaan
saya. Skor 517 mendadak menjadi angka bisu. Saya lolos tes bahasa Inggris,
tetapi belum tentu mampu berbahasa Inggris. Di situlah saya memahami perbedaan penting dalam pendidikan:
mampu mengerjakan ujian tidak selalu sama dengan menguasai kompetensi yang
sedang diuji. Bimbel tentu bukan musuh pendidikan. Anak yang kesulitan
matematika boleh mencari bantuan tambahan dan anak yang hendak menghadapi
ujian wajar mempersiapkan diri. Masalah muncul ketika pendidikan tambahan berubah dari pilihan
menjadi kebutuhan, ketika sekolah dianggap tidak cukup, dan ketika peluang
memperoleh sekolah yang diinginkan semakin bergantung pada kemampuan keluarga
membeli layanan pendidikan di luar sekolah. Dalam literatur pendidikan, fenomena ini dikenal sebagai shadow
education atau pendidikan bayangan. Ia mengikuti tubuh pendidikan formal:
mata pelajarannya sama, ujiannya sama, kalendernya sama, bahkan kecemasannya
pun sama. Hampir semua negara memilikinya. Yang mengkhawatirkan bukan
keberadaan bimbel, melainkan ketika bayangannya mulai dianggap lebih penting
daripada tubuhnya. Pertanyaan itu menjadi semakin relevan jika kita melihat hasil
belajar siswa Indonesia. PISA 2022 mencatat skor 359 untuk membaca, 366
matematika, dan 383 sains, semuanya turun dibandingkan PISA 2018. Tentu maraknya Bimbel tidak bisa dituduh sebagai penyebab
rendahnya PISA. Namun, ada pertanyaan yang sulit dihindari: setelah anak-anak
memperoleh semakin banyak jam belajar tambahan, mengapa kemampuan dasar
mereka belum menunjukkan lompatan yang sepadan? Mungkin karena kita terlalu lama menyamakan belajar lebih lama
dengan belajar lebih baik, serta nilai tinggi dengan kompetensi tinggi. Pengalaman TOEFL saya adalah versi kecilnya: saya berhasil
mengalahkan tes, tetapi tes itu tidak berhasil memastikan saya menguasai
kemampuan yang sebenarnya hendak diukur. China pernah menghadapi persoalan pendidikan bayangan dalam skala
yang jauh lebih besar. Pada Juli 2021, pemerintahnya meluncurkan kebijakan
Double Reduction untuk mengurangi beban pekerjaan rumah dan ketergantungan siswa
pada les akademik di luar sekolah. Bimbingan mata pelajaran inti dibatasi ketat, sementara sekolah
didorong memperbaiki pembelajaran dan layanan setelah jam sekolah. Kebijakan itu tentu bukan resep ajaib. Industri les tidak
menghilang dan sebagian bahkan bergeser ke bentuk lain. Namun, ada satu keberanian yang layak dipelajari: pemerintah
mengakui bahwa ketergantungan berlebihan pada pendidikan bayangan bukan
semata pilihan pribadi keluarga, melainkan masalah kebijakan publik. Indonesia tidak perlu meniru China dengan melarang Bimbel. Yang
harus kita lakukan adalah mengembalikan sekolah sebagai tempat yang
benar-benar dipercaya. Guru perlu mendapat dukungan profesional yang serius,
pembelajaran harus lebih banyak membangun nalar daripada sekadar mengejar
materi, dan asesmen harus semakin mampu mengukur kompetensi, bukan sekadar
kecakapan mengenali pola jawaban. Bagi banyak keluarga, biaya bimbel akhirnya menyerupai pajak
pendidikan kedua: uang yang harus dikeluarkan karena mereka tidak yakin sekolah
saja cukup memberi anak peluang terbaik. Di situlah persoalan mutu bertemu dengan persoalan keadilan. Anak
dari keluarga mampu dapat membeli lapisan pendidikan tambahan, sementara anak
dari keluarga miskin harus bertanding hanya dengan apa yang diperolehnya di
sekolah. Karena itu, antrean sejak subuh di Bimbel di Yogyakarta
seharusnya tidak kita rayakan sebagai bukti semangat belajar. Ia harus kita
baca sebagai pesan. Mungkin para orang tua itu sedang mengatakan sesuatu yang selama
ini gagal kita dengarkan: “Kami ingin percaya kepada sekolah, tetapi kami
belum berani mempertaruhkan masa depan anak kami hanya kepadanya.” Itulah rapor merah pendidikan yang paling menyakitkan. Bukan
angka yang ditulis OECD, melainkan rapor yang ditulis orang tua sendiri
dengan waktu, uang, kecemasan, dan tangan mereka sendiri sejak subuh. ● |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar