International migration and global inequality

International migration and global inequality Riwanto Tirtosudarmo  ;   A Senior Researcher at the Research Center for Society and Culture, the Indonesian Institute of Sciences (LIPI)           JAKARTA POST, 30 Juli 2013

The main challenge of any world development agenda is ultimately whether or not it can reduce, if not solve, economic inequality between countries or regions. 

Globalization is much praised for benefiting many parts of the world, but has also been indicated as a source of worldwide widening income inequalities. 

In any country, eventually only the rich and the middle class are able to harvest the fruits of globalization, while the majority of poor people will be left behind.

International migration is often seen as a market economic mechanism to level off income inequality at the global level. While it might be true in the case of temporary or circular migration, it is certainly not the case for permanent migration. 

The movement of skilled workers and professionals from poor to rich countries has caused what is popularly known as “brain drain”, which is the result of further income inequality between the sending and receiving countries.

The strongly supported argument by the World Bank and its advisors on the so-called remittance effects that go back to sending countries from their fellow workers abroad, in reality, have been criticized as the money is mostly being used for consumption rather than for generating local economies. 

Worse is the fact that the social costs and the burden of migration, especially for families left behind, is immeasurable.

What is often overlooked in discussions on economic globalization is the fact that the driving force for international migration is never singular. Yet no one will dispute the fact that the gap between prosperous and destitute countries is widening despite all the efforts by the World Bank and many other international organizations to solve these problems. 

In the last 10 years or so, international migration has shown its new dynamics as a result of the changing geopolitical situation in some parts of the world.

Despite the problems caused by the current financial crisis, the European Union (EU) has been regarded as relatively successful in easing cross border movement between its member countries. 

This decision understandably has reduced economic tension created by the income gaps through international labor migration, particularly for poor countries in eastern and southern Europe. As a single market, the EU has revolutionized not only the most rhetorically applauded free trade zone but also the free labor zone.

Such a radical change, however, will unlikely is emulated by ASEAN, which set 2015 as the beginning of the so-called ASEAN Community. 

The ASEAN free trade zone will likely be easily accepted, but a free labor zone is untenable as the income gap is so wide between, for example Malaysia and Singapore on the one hand, and Indonesia and the Philippines on the other. 

As we all know, migrant workers has always been a sensitive issue that tends to be avoided in open discussions among ASEAN member countries. In ASEAN, labor issues have been more safely discussed bilaterally between the countries concerned rather than regionally.

Another pressing issue that needs to be resolved regionally is the issue of boat people heading toward Australia. As a prosperous country in the region and the signatory of 1951 Refugee Convention, Australia is becoming the target country for refugees seeking asylum. 

The waves of boat people from Iraq, Iran, Afghanistan, Sri Lanka and Myanmar, have already created a serious problem, as we are witnessing in Nauru, one of the countries in the Pacific that is being used by Australia to dump the boat people who entered the Australian waters. As Christmas Island is no longer able to accommodate the boat people, Australia has persuaded its neighboring countries to accommodate them.

As the case in Nauru — with some analysts predicting that it will also occur in PNG — is escalating, the Kevin Rudd labor government is running into trouble as the opposition ,as well some civil society organizations, are pressing the government to find a new solution to the crisis. 

The recent decision by the Rudd government to signal the boat people make a detour has been met with mixed feelings among the Australian public. As Australia will hold an election on Sept. 14, immigration is understandably a recurrent hot issue and will obviously be highly politicized, as usual.

The case of boat people heading toward Australia shows the complex nature of international migration and global inequality. It has been more than a decade since the 2001 Tampa incident and Australia and the region seem to not have found a solution to the problems posed by boat people.

Unless Australia and its neighboring countries in the region can solve the problem, we will witness the continuation of worsening conditions, human tragedy and global inequality. ●

Esensi Mudik

Esensi Mudik Rakhmat Hidayat  ;   Pengajar Sosiologi Perkotaan Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Kandidat PhD Sosiologi Universite Lumiere Lyon 2 Prancis

REPUBLIKA, 30 Juli 2013

Zaman boleh berubah.Teknologi juga terus berkembang.Tetapi, tradisi mudik tak bisa digantikan oleh kecanggihan teknologi apa pun. Bagi sebagian masyarakat, rasanya kurang lengkap jika Lebaran tidak melakukan mudik ke kampung halaman. Bahkan,tidak sedikit warga yang menganggap mudik sudah menjadi kewajiban yang tidak bisa digantikan dengan nilai materi apa pun.

Semua lapisan masyarakat dari masyarakat kelas atas hingga masyarakat akar rumput secara bersamaan melakukan mudik. Menariknya, fenomena ini melewati batas-batas teologis dan etnis. Bukan hanya monopoli umat Islam karena bertepatan dengan momen Lebaran. Durasi liburan yang cukup panjang menjadi keuntungan bagi seluruh lapisan masyarakat untuk melakukan mudik.

Sulit untuk tidak mengatakan mudik melanda seluruh rakyat Indonesia. Gejala ini menunjukkan mudik sudah tertanam kuat dalam realitas sosial kultural masyarakat Indonesia. Mudik merepresentasikan proses sosial yang berlangsung lintas generasi dan diwariskan secara turun-temurun. Semakin lama, mudik menjadi kebiasaan karena menjadi sesuatu yang rutin dilakukan, diharapkan, dan disetujui bersama. 

Inilah yang disebut dengan proses pelembagaan (institusionalisasi) mudik dalam masyarakat. Kita melihat di masyarakat, mudik sudah menjadi tradisi yang kuat tertanam di masyarakat kita. Adanya kolektivitas nilai sosial yang melekat dan diperjuangkan dalam tradisi mudik tersebut. Nilai sosial ini yang terus mengalami pelembagaan secara kuat di masyarakat. 

Berjumpa dengan orang tua, keluarga, tetangga menjadi pendasaran sosial yang mengikat tradisi tersebut. Momen paling dinanti-nanti adalah dengan orang tua.
Di masyarakat, kita menjumpai berbagai varian istilah seperti sungkem, sowan, maupun silaturahim.

Rasa kebersamaan

Kata `mudik' itu berakar dari kata `udik'. Secara harfiah, udik itu berarti kampung atau desa yang lawan katanya adalah kota. Ini seperti istilah Arab `badui' sebagai lawan dari kata `hadhory'. Dengan sederhana bisa diambil kesimpulan bahwa mudik adalah kembali ke kampung halaman. 

Makna kembali ke kampung halaman tidak hanya didefinisikan secara fisik, tetapi lebih menunjukkan kembali ke kampung halaman sebagai bagian kecintaan sosial kultural terhadap kampung halamannya. Faktor kedekatan emosi dengan kampung halaman mendeterminasi panggilan pulang kampung tersebut. 

Relasi sosial, kultural, dan emosilah yang mengikat jutaan warga Indonesia untuk melakukan mudik. Kampung halaman menjadi ruang otentik seseorang berasal. Sementara kota menjadi ruang abstrak bagi individu. Seseorang boleh bekerja keras dan banting tulang di kota untuk mencari nafkah, tapi kecintaan terhadap kampung halaman menunjukkan keterikatan kultural yang menjadi harga mati.

Fenomena mudik menemukan ruang otentisitasnya bagi rakyat Indonesia. Meminjam Max Weber, mudik maupun kampung halaman menjadi `panggilan' (calling) bagi jutaan rakyat Indonesia untuk menengok kampung halamannya. Menguatnya tradisi mudik di masyarakat Indonesia dikonstruksikan karena menguatnya kebersamaan dan keterikatan di masyarakat kita. Keterikatan horizontal masyarakat maupun keterikatan antara individu dan kampung halamannya. 

Keterikatan ini dalam perspektif sosiologi disebut dengan attachment total yang merujuk suatu keadaan di mana seorang individu melepas ego yang terdapat dalam dirinya diganti dengan rasa kebersamaan. Rasa kebersamaan inilah yang mendorong seseorang untuk selalu menaati nilai dan norma yang berkembang di masyarakat. 

Mudik melepaskan ego pribadi, ego primordial, maupun ego ekonomi sosial. Warga berlomba-lomba dan berjuang untuk melaksanakan mudik. Keluarga, tetangga, maupun kerabat di kampung halaman menjelang Lebaran sudah menanti kehadiran para pemudik. Keluarga dan kerabat di kampung jauh hari sebelum Lebaran tiba sudah bertanya, "kapan mudik?" Ini bukan sekadar pertanyaan biasa.Tapi, menunjukkan sebuah ekspektasi sosial bagi perantau untuk merekatkan dirinya dengan kampung halaman. Pertanyaan itu sekaligus menjadi calling bagi jutaan warga Indonesia untuk mudik.

Kehadiran warga perantau di kampung halamannya yang sudah ditunggu-tunggu keluarga dan kerabatnya memiliki makna yang sangat mendalam. Ini adalah kesempatan yang ditunggu-tunggu oleh pemudik. Selama 11 bulan para perantau bekerja keras di kota, saatnya mereka mudik untuk menyucikan diri. Keluarga adalah prioritas proses penyucian diri tersebut. 

Kehangatan bersama keluarga menjadi momen yang sangat istimewa. Seolah tak bisa diwakili oleh kecanggihan teknologi apa pun. Tetangga, kerabat, teman kecil maupun teman sekolah juga memperkuat proses penyucian diri tersebut. Rasa kangen selama satu tahun terakhir dibalas dengan kedatangan para pemudik. 

Momen Lebaran ini sering dijadikan ajang pertemuan berbagai kalangan dalam bingkai silaturahim, reuni, maupun temu kangen. Misalnya, reuni/pertemuan almamater sekolah, kampus, keluarga besar, hingga etnis primordial. Kolektivitas masyarakat tumpah ruah dalam upaya menyucikan diri tersebut.

Proses penyucian diri juga dilakukan dengan pembagian zakat, infak, maupun sedekah pemudik untuk warga kurang mampu di kampung halamannya. Para pemudik memanfaatkan Lebaran sebagai penyucian harta mereka yang dihasilkan dari keringat mereka di kota. Bagi warga yang mampu secara ekonomi, mereka sering berbagi dengan sesama warga. Istilahnya adalah berbagi THR.

Di kalangan keluarga, THR sudah menjadi bagian tak terpisahkan dalam fenomena mudik. Anggota keluarga dari mulai anak-anak hingga dewasa berharap anggota keluarganya yang mudik dapat berbagi THR. THR adalah simbol berbagi kebahagiaan.

Menjelang mudik, berbagai bank menyediakan jasa penukaran uang yang memudahkan para pemudik untuk digunakan selama mudik. Penukaran uang tersebut salah satunya digunakan untuk berbagi THR di kampung halamannya.

Para pemudik juga membawa berbagai oleh-oleh lainnya untuk keluarga dan kerabat. Mulai dari pakaian, sepatu, perhiasan, makanan, hingga alat teknologi. Semua melengkapi proses penyucian diri para pemudik. ●