|
Siapa Berdusta dalam Pemadaman
Listrik Bergilir di Jawa-Bali Praga Utama : Jurnalis Tempo |
TEMPO MINGGUAN, 28 Juni 2026
|
· Menteri Energi Bahlil Lahadalia sempat
membantah kabar bahwa pemadaman listrik disebabkan oleh seretnya pasokan batu
bara. · Pemadaman listrik bergilir di Jawa dan
Bali juga dipicu kerusakan sejumlah pembangkit listrik. · Kebijakan RKAB dan DMO menjadi pangkal
seretnya pasokan batu bara ke pembangkit listrik. RAPAT
umum pemegang saham (RUPS) PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) pada Kamis
malam, 18 Juni 2026, menetapkan perubahan pada tujuh posisi direktur. Dalam
rapat di kantor Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara itu, pemegang saham
PLN juga sepakat menambah pos baru, yaitu wakil direktur utama yang dijabat
Direktur Legal dan Manajemen Human Capital PLN Yusuf Didi Setiarto. Satu yang
tak diganti: Darmawan Prasodjo sebagai direktur utama. Executive
Vice President Komunikasi Korporat PLN Gregorius Adi Trianto menyatakan
perombakan direksi tersebut merupakan bagian dari penguatan tata kelola
perusahaan. “Serta untuk mendukung keberlanjutan transformasi PLN,” ujarnya
seusai rapat. Yang
jelas, beberapa hari sebelum rapat pemegang saham, beredar daftar anggota
direksi PLN yang berisi sejumlah nama baru. Kepala Badan Pengaturan BUMN Dony
Oskaria sempat membantah keberadaan daftar nama yang beredar itu. “Kan, belum
RUPS,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin, 8 Juni
2026. Seusai
RUPS, ada beberapa kesamaan dan perbedaan pada sejumlah nama dan jabatan
direktur. Kabar
pergantian direksi PLN berembus setelah sejumlah daerah terkena pemadaman
listrik bergilir pada pekan pertama hingga ketiga Juni 2026. Sebagai contoh,
pada Selasa, 9 Juni 2026, tiga kabupaten di Jawa Tengah, yakni Wonogiri,
Sukoharjo, dan Karanganyar, mengalami pemadaman listrik selama tiga jam. Di Jawa
Timur, pemadaman listrik melanda sebagian wilayah Gresik dan Kabupaten
Malang. Sedangkan di Jawa Barat, sejumlah wilayah di Bekasi, Bogor, dan Depok
mati listrik beberapa hari. Pemadaman
listrik memicu keresahan masyarakat. Di media sosial, banyak warganet yang
mengeluh. Dalam sejumlah percakapan virtual juga muncul isu bahwa pemadaman
ini dipicu kekurangan pasokan batu bara untuk pembangkit listrik tenaga uap. Kepada
Tempo, dua pejabat mengatakan mati lampu ini membuat pemerintah hendak
mencopot Darmawan Prasodjo dari kursi Direktur Utama PLN. Usulan pencopotan
Darmawan datang dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia. Rupanya,
menurut dua pejabat tersebut, Bahlil jengkel kepada Darmawan karena ia tidak
transparan mengenai penyebab pemadaman listrik bergilir. “Tapi, 30 menit
sebelum RUPS, perwakilan Istana menelepon, memerintahkan Darmo tak dicopot,”
tutur pejabat itu. Ketika
ditemui di Jakarta Pusat pada Kamis, 25 Juni 2026, Bahlil tak menjawab
pertanyaan Tempo tentang usulan pencopotan Darmawan. Kementerian Energi pun
tidak merespons surat yang dilayangkan Tempo pada Rabu, 24 Juni. Tempo
juga meminta konfirmasi kepada Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Wakil
Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto, dan Sekretaris Kabinet
Teddy Indra Wijaya mengenai dugaan intervensi Istana dalam RUPS PLN, tapi
mereka tidak menjawab. Sebelumnya,
pada Kamis, 11 Juni 2026, Menteri Bahlil menyatakan pemadaman listrik
disebabkan oleh masalah pada pembangkit listrik. Ketika itu Bahlil membantah
kabar bahwa masalah ini dipicu kelangkaan batu bara. “Penugasan sudah 170
juta ton,” katanya di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta. Pernyataan
itu ia sampaikan setelah dipanggil Presiden Prabowo Subianto untuk membahas
ketahanan energi dan percepatan pengembangan sumber energi alternatif.
Setelah dipanggil Presiden, Bahlil sempat mengadakan rapat dengan direksi PLN
sekitar lima jam. Empat
hari kemudian, dalam rapat kerja bersama Komisi XII Dewan Perwakilan Rakyat
yang membidangi urusan energi, Bahlil mengungkapkan bahwa pemadaman listrik
terjadi karena pembangkit listrik PLN kekurangan stok batu bara dengan kalori
medium. Pemicunya,
kata Bahlil, selisih harga yang lebar antara harga jual batu bara untuk
kebutuhan domestik atau domestic market obligation (DMO) US$ 70 per ton dan
harga ekspor US$ 120-130 per ton. Selisih harga ini membuat penambang batu
bara emoh menjual produknya ke PLN. “Itu yang menjadi trouble,” ujar Bahlil. Dalam
rapat itu, Bahlil menyatakan kebutuhan batu bara PLN sebesar 154 juta ton per
tahun. Pemerintah pun menetapkan DMO 190 juta ton. Tapi realisasinya kontrak
pengadaan batu bara oleh PLN hanya mencakup 134 juta ton. “Artinya, kurang 20
juta ton yang belum dikontrakkan,” tutur Bahlil. Kekurangan
itu, menurut Bahlil, telah ia sampaikan kepada Presiden dalam rapat terbatas
pada Ahad, 14 Juni 2026. Dalam rapat itu, Presiden Prabowo meminta Bahlil
mengawasi pasokan energi primer pembangkit listrik, seperti batu bara, agar
pemadaman listrik tak berkepanjangan. Karena
itu, Kementerian Energi membentuk tim pengadaan batu bara berkalori sedang,
yang beranggotakan anggota direksi PLN, Inspektur Jenderal Kementerian
Energi, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi, serta
anggota Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. “Supaya tidak ada dusta di
antara kita,” ujar Bahlil, berseloroh. Di sisi
lain, dalam konferensi pers pada Jumat, 19 Juni 2026, Darmawan Prasodjo
menyatakan berupaya mempercepat penyelesaian kontrak dan pengaturan logistik
dengan sejumlah perusahaan batu bara yang mendapat penugasan DMO. “Agar
pasokan batu bara yang tersedia bisa segera masuk ke rantai pasok
pembangkit,” katanya. ●●● DUA
bulan sebelum pemadaman listrik wilayah Jawa-Bali, Perusahaan Listrik Negara
memberi sinyal adanya krisis pasokan batu bara. Dalam pemaparan di hadapan
anggota Komisi XII DPR pada 13 April 2026, Direktur Utama PLN Darmawan
Prasodjo mengatakan stok batu bara nasional untuk pembangkit listrik tenaga
uap (PLTU) terjaga di level 15,9 hari operasi pembangkit (HOP). Menurut
dia, saat itu HOP masih dalam batas aman. Namun ia mengisyaratkan permintaan
agar Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral membantu menambah stok batu
bara. “Kami mengapresiasi dukungan Kementerian ESDM agar tren HOP batu bara
terus meningkat dalam rangka memperkuat keandalan pasokan listrik nasional,”
tuturnya. Mengacu
pada paparan Darmawan, HOP pembangkit listrik di sejumlah daerah berada di
bawah batas aman. Rinciannya, HOP wilayah Nusa Tenggara Barat dan Nusa
Tenggara Timur mencapai 14,6 hari, Sulawesi 13,1 hari, dan Jawa-Madura-Bali
10,3 hari. Berdasarkan standar pemerintah dan PLN, batas ideal HOP PLTU
berbahan bakar batu bara adalah 25 hari, batas aman 15 hari, dan batas kritis
10 hari. Namun,
menurut seorang pejabat di sektor energi, permintaan PLN kepada Kementerian
Energi untuk membantu menambah pasokan batu bara tak terpenuhi. Menurut dia,
PLN mengirim surat kepada Kementerian Energi lebih dari 20 kali. “Tapi tidak
mendapatkan tanggapan,” katanya. Akibatnya,
pasokan batu bara untuk pembangkit listrik terus menipis dan pemadaman
listrik bergilir di Jawa-Bali tak terhindarkan. Tempo berupaya meminta
konfirmasi atas informasi tersebut, tapi Kementerian Energi tak menanggapi. Adapun
Executive Vice President Komunikasi Korporat PLN Gregorius Adi Trianto
mengatakan pemadaman listrik bergilir disebabkan oleh berkurangnya daya
akibat kendala operasional pada sejumlah pembangkit listrik berkapasitas
besar dalam sistem kelistrikan Jawa. Menurut
dia, ketika gangguan pada pembangkit itu terjadi, PLN melakukan manajemen
beban pada sejumlah wilayah sambil mempercepat pemulihan pembangkit listrik.
“Kami juga memperkuat pasokan energi primer, khususnya batu bara, sesuai
dengan spesifikasi kebutuhan pembangkit,” ujarnya pada Jumat, 26 Juni 2026. Menurut
informasi yang dikumpulkan Tempo dari sejumlah pelaku industri energi dan
pejabat pemerintahan, awal mula pemadaman bergilir dipicu kerusakan pada
saluran gas di Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) Jawa-1 berkapasitas
1.760 megawatt di Cilamaya, Karawang, Jawa Barat, pada awal Juni 2026. Di
tengah upaya pemulihan operasi PLTGU Jawa-1, PLN meminta operator PLTU
Cilacap 4 di Jawa Tengah berkapasitas 1.000 megawatt untuk mengoptimalkan
pasokan. Namun pembangkit listrik ini mengalami kendala pada komponen boiler
atau bejana penghasil uap yang memutar turbin generator. Pembangkit listrik
lain yang disiapkan untuk melapis pasokan, yakni PLTU Cirebon di Jawa Barat,
mengalami masalah serupa. Menurut
mantan Komisaris PLN, Mohamad Ikhsan, kerusakan komponen PLTU adalah
persoalan berulang karena spesifikasi batu bara yang tidak cocok. Menurut
dia, kebanyakan mesin pembangkit listrik yang beroperasi di Indonesia
membutuhkan batu bara berkalori menengah atau medium-rank coal. “Tapi pasokan
batu bara dengan spesifikasi itu sedikit sehingga banyak pembangkit
menggunakan batu bara berkalori rendah,” tuturnya pada Selasa, 23 Juni 2026.
Ketidaksesuaian spesifikasi ini juga membuat daya listrik yang dihasilkan tak
optimal. Ketua
Indonesian Mining and Energy Forum Singgih Widagdo sepakat dengan pernyataan
Ikhsan. Menurut dia, saat ini kebanyakan cadangan batu bara Indonesia
berkalori rendah. Dari total cadangan 31,9 miliar ton, sebanyak 24,05 miliar
ton adalah batu bara berkalori rendah. Sedangkan cadangan batu bara berkalori
menengah hanya 4,5 miliar ton dan cadangan batu bara berkalori tinggi 3,35
miliar ton. Ihwal
tipisnya stok batu bara PLN, Singgih mengatakan penyebabnya adalah kebijakan
pemangkasan target produksi dalam rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB)
perusahaan tambang tahun 2026. Pada
awal tahun ini, Menteri Energi Bahlil Lahadalia memangkas target produksi
batu bara nasional dari sekitar 800 juta ton tahun lalu menjadi 600 juta ton.
Bahlil beralasan produksi dipangkas demi mendongkrak harga batu bara
internasional ketika pasar mengalami kelebihan pasokan. Alasan
itu, menurut Singgih, tidak tepat. Sebab, pasar batu bara Indonesia sangat
bergantung pada Cina dan India. Dua negara itu sebetulnya memiliki cadangan
batu bara yang jauh lebih banyak dari Indonesia. Karena
itu, Singgih menambahkan, siasat menaikkan harga melalui pemangkasan produksi
berisiko sia-sia karena Cina dan India tidak akan menerima harga yang terlalu
tinggi demi menjaga daya saing industri manufaktur mereka. Di satu
sisi, Singgih menyoroti terlambatnya persetujuan RKAB 2026 sehingga
menciptakan ketidakpastian bagi pelaku usaha. Di sisi lain, PLN juga
terlambat melaksanakan kontrak pengadaan batu bara. Hingga
akhir Maret 2026, persetujuan produksi baru mencapai 580 juta ton dari target
600 juta ton. Kondisi ini, menurut Singgih, diperparah kebijakan pemerintah
yang mengubah masa berlaku RKAB dari tiga tahun menjadi satu tahun. “Ketidakpastian
ini membuat perusahaan tambang, kontraktor jasa pertambangan, hingga bank
mengalami kesulitan dalam perhitungan bisnis dan pembiayaan,” kata Singgih.
“Ketika perusahaan meributkan kepastian RKAB, biaya produksi justru melonjak
tajam akibat kenaikan harga energi setelah terjadi ketegangan Amerika
Serikat-Iran,” dia menambahkan. Masalah
lain yang mengganjal pasokan batu bara PLN adalah kebijakan domestic market
obligation batu bara yang sudah delapan tahun tidak direvisi. Dengan harga
US$ 70 per ton untuk batu bara berkalori tinggi dan US$ 44 per ton untuk batu
bara berkalori menengah, banyak pemasok merasa terbebani dan enggan memenuhi
kewajiban itu. “Bagi sebagian perusahaan, harga tersebut hanya cukup untuk
menutup biaya produksi atau bahkan merugikan,” tutur Singgih. ● Sumber : https://www.tempo.co/ekonomi/pejabat-pemicu-pemadaman-listrik-2272053 |
|
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar