Piala Dunia 'In This Economy' Editorial 2 :  Redaksi Tempo Mingguan

TEMPO MINGGUAN, 28 Juni 2026

 

 

                                                           

·      Menonton Piala Dunia bisa jadi lebih menyehatkan pikiran ketimbang menyimak pidato pejabat.   ·      Siaran langsung Piala Dunia diklaim sebagai keberhasilan Prabowo Subianto, meski memakai APBN.   ·      Penggunaan dana dari BA BUN sering tak transparan dan tak akuntabel.   IN this economy, idiom sarkastis anak muda menyikapi kondisi ekonomi yang serba sulit, menyaksikan pertandingan Piala Dunia 2026 di TVRI mungkin bisa jadi hiburan. Siaran langsung banyak pertandingan di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko melalui stasiun televisi milik negara itu berlangsung pada pagi waktu Indonesia. Tak perlu begadang yang membuat badan bisa kurang sehat.   Menonton tim-tim terbaik dunia berlaga, tentu, jauh lebih menyehatkan pikiran ketimbang menyimak pidato para pejabat di negeri ini—yang kalau salah pun tetap mendapat tepuk tangan. Mungkin ada yang masih bertanya-tanya: mengapa Indonesia dengan ratusan juta penduduknya tetap saja gagal masuk kejuaraan empat tahunan itu? Padahal Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI sudah mengimpor belasan orang Belanda dengan program “nasionalisasi”-nya.   Hiburan sebulan lebih itu tidak murah. TVRI membeli hak siarnya Rp 1,3 triliun, diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dengan menonton siarannya, publik menikmati kembali duit pajak yang mereka bayarkan ke negara. Setidaknya hasil keringat publik bisa digunakan untuk menghibur mereka sendiri. Tak apalah bila hiburan terganggu pesan pariwara keberhasilan pemerintah. Siaran langsung ini memang sejak awal juga didesain untuk mengkampanyekan program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.   Mungkin ada yang iseng membandingkan harga hak siar itu dengan negara lain. Harganya memang lebih mahal dibanding nilai yang diperoleh beberapa negara lain, seperti India dan Cina. Soal itu, biarlah penegak hukum yang menyelidikinya, apakah ada yang mendapatkan keuntungan dalam transaksi ini.   Kalaupun muncul narasi bahwa siaran langsung Piala Dunia itu hadiah dari Presiden untuk rakyat, enggak perlu kaget-kaget amat. Cara ini sudah terlalu sering dipakai penguasa. Bantuan sosial, misalnya, sering dilabeli sebagai bantuan dari presiden. Padahal dananya ya dari APBN. Begitu pula saat Prabowo membeli lebih dari seribu ekor sapi kurban pada Idul Adha, duitnya pun dari anggaran negara.   Memang, presiden punya hak menggunakan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara atau BA BUN. Dana pada pos anggaran yang tahun ini mencapai Rp 525 triliun tersebut bisa digunakan untuk menjalankan arahan presiden atau kondisi darurat tertentu. Hanya, penggunaannya sering tidak disertai dengan transparansi dan akuntabilitas alias bisa sesuka-suka presiden.   Dengan sokongan dana dari pemerintah pun TVRI belum tentu mendapat keuntungan karena pengiklan tak antusias mempromosikan produknya. Penyebabnya, TVRI tak sanggup menayangkan siaran langsung over-the-top atau melalui jaringan Internet. Seharusnya TVRI tak perlu memaksakan diri jika infrastrukturnya memang belum siap. Serahkan saja sepenuhnya kepada pihak swasta.   Tapi bola telanjur bergulir. Setidaknya sampai laga final digelar pada 19 Juli 2026, publik bisa menikmati siaran langsung Piala Dunia. Itu pun kalau pasokan listrik lancar dan tidak kena jatah pemadaman bergilir. Susah memang menjadi bahagia di negara yang, katanya, paling bahagia di dunia. ●   Sumber :  https://www.tempo.co/kolom/siaran-piala-dunia-2026-tvri-2272043