|
Richard
Robison: Oligarki di Bawah Prabowo Makin Terpusat Friski Riana
: Jurnalis Tempo Mingguan |
TEMPO MINGGUAN, 14 Juni 2026
|
· Secara bertahap, sistem oligarki
mengkolonisasi institusi-institusi baru yang lahir dari Reformasi. · Prabowo Subianto berada dalam sistem
oligarki yang mempertemukan kekuasaan politik, militer, dan kekayaan pribadi. · Partai politik pun menjadi kendaraan
bagi kekuasaan oligarki lewat politik uang. PENELITI
Indonesia untuk pertama kalinya, Richard Robison menyaksikan langsung
peristiwa Malapetaka 15 Januari 1974, yang populer disebut Malari. Ilmuwan
ekonomi politik asal Australia itu melihat tank berada di luar penginapannya.
Massa pun memenuhi jalanan menolak kedatangan Perdana Menteri Jepang Kakuei
Tanaka yang dianggap membawa modal asing. Robison
saat itu masih mahasiswa pascasarjana di The University of Sydney, Australia.
Saat menjadi saksi Malari, Robison tengah dalam kunjungan kedua ke Indonesia
setelah berkunjung pertama kali pada 1972. Semula
ia bermaksud meneliti kelas pengusaha di Indonesia. Peristiwa Malari membuat
Robison mengubah topik riset menjadi kelompok bisnis besar di belakang
Presiden Soeharto. “Saya memikirkan persoalan kekuasaan di Indonesia, siapa
yang memegang kekuasaan, dan bagaimana oligarki terbentuk,” kata Robison
kepada jurnalis Tempo, Yosea Arga dan Friski Riana, di Hotel JW Marriott,
Jakarta, pada Kamis, 4 Juni 2026. Belakangan,
Robison dikenal lewat kajiannya tentang kapitalisme dan oligarki di
Indonesia. Disertasi Robison dibukukan dengan judul The Rise of Capital dan
terbit pada 1986. Pemerintah Orde Baru melarang peredaran lektur tersebut.
Namun banyak yang membelinya di luar negeri atau mencetaknya tanpa izin.
“Saya tak memperoleh royalti apa pun. Namun itu tidak jadi masalah,” ujarnya. Bersama
guru besar studi Asia dari University of Melbourne, Vedi Hadiz, pada hari itu
Robison merilis buku terbaru, Oligarchy and the End of Reformasi in
Indonesia, di Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Jakarta. Buku tersebut
merupakan sekuel Reorganising Power in Indonesia: The Politics of
Oligarchy in an Age of Markets (2004). Dalam
wawancara sekitar satu jam, Robison menjelaskan penyebab oligarki bisa
bertahan dan menguat setelah kejatuhan rezim Soeharto dalam Reformasi 1998.
Ia juga membandingkan kekuatan oligarki pada masa pemerintahan Prabowo
Subianto dengan Joko Widodo. Penjelasan tambahan berlanjut lewat surat
elektronik pada Senin, 8 Juni 2026. Setelah
Reformasi 1998, apa yang berubah dari oligarki di Indonesia? Ketika
krisis ekonomi, keuangan, dan politik memaksa Soeharto mundur dari
jabatannya, banyak yang mengira bahwa ini akan membawa perubahan besar menuju
jenis politik baru. Memang situasi saat itu membuka peluang untuk perubahan. Setelah
Reformasi, oligarki berada dalam kondisi yang terfragmentasi atau tidak
terorganisasi dan tidak punya pusat kekuasaan yang jelas. Namun sistem
oligarki tak pernah benar-benar hilang dan selalu ada. Para oligark bertahan
melalui jaringan patron-klien yang tersebar. Setelah
itu, oligarki justru menguat? Awalnya
oligarki tidak mampu mencegah berbagai perubahan, seperti amendemen
konstitusi, reorganisasi parlemen, serta pembentukan Komisi Pemberantasan
Korupsi dan Mahkamah Konstitusi. Namun, di balik struktur politik yang tampak
berubah, kekuasaan tetap berada di tangan oligarki. Secara bertahap, sistem
oligarki kemudian mengkolonisasi institusi-institusi baru yang lahir dari
Reformasi. Dewan Perwakilan Rakyat pun mulai dikuasai kepentingan oligarki. Apa
dampak terbesar jika oligarki menguasai institusi demokrasi? Mereka
memanfaatkan institusi demokrasi, seperti partai politik, pemilihan umum,
serta parlemen, untuk melemahkan supremasi hukum dan hak-hak individu. Atau
mengutamakan korporasi swasta alih-alih kepentingan publik, seperti dalam
pelindungan lingkungan hidup. Institusi demokrasi dapat dengan mudah menjadi
kendaraan bagi oligarki sebagaimana juga dapat menjadi sarana bagi reformasi
liberal. Semuanya bergantung pada siapa kelompok kepentingan yang sedang
berkuasa. Anda
melihat ada kegagalan dalam menjalankan agenda Reformasi karena oligarki
tidak pernah hilang? Sebagian
agenda Reformasi berhasil dan masih bertahan hingga sekarang. Pemerintah
tetap harus mengadakan pemilu dan memperoleh legitimasi melalui proses
elektoral. Masalahnya, kekuatan-kekuatan Reformasi tak pernah berhasil
membangun basis kekuasaan yang kuat karena mereka sendiri terfragmentasi dan
tidak terorganisasi. Pendukung
Reformasi tidak cukup kuat membendung oligarki? Kekuatan
Reformasi tak pernah berhasil membangun basis kekuasaan yang kuat karena
mereka terfragmentasi dan tidak terorganisasi. Mereka tidak memiliki aliansi
politik yang kokoh dengan kelompok sosial lain. Tidak pernah terbentuk
aliansi politik yang kuat antara kelas menengah pendukung Reformasi dan
gerakan buruh. Trauma dan pelajaran dari peristiwa 30 September 1965 juga
membuat pembentukan aliansi semacam itu sulit terjadi. Reformasi mampu
menggerakkan massa ke jalanan. Namun demonstrasi saja tidak cukup. Apakah
kekuatan oligarki itu berkembang juga dalam pemerintahan Prabowo Subianto? Saya
kira sekarang mereka telah memasuki tahap baru dalam reorganisasi kekuasaan.
Mereka menyadari bahwa sekadar mengkolonisasi institusi yang ada tidak cukup.
Mereka perlu bergerak menuju bentuk kekuasaan yang lebih terpusat. Mengapa
mereka berupaya masuk ke kekuasaan yang terpusat? Salah
satunya, ekonomi Indonesia sangat bergantung pada sektor sumber daya alam,
terutama mineral dan pertambangan. Presiden seperti Susilo Bambang Yudhoyono,
Joko Widodo, dan kini Prabowo Subianto melihat mereka harus mengendalikan
sektor-sektor ekonomi tersebut kalau ingin membangun dan memperkuat
kekuasaan. Karena itu, muncul berbagai kebijakan baru pertambangan,
kepemilikan sumber daya, pembatasan ekspor bahan mentah, dan penghiliran
industri. Melalui langkah-langkah itu, kekuasaan ekonomi mereka menjadi makin
kuat. Struktur
kekuasaan oligarki masih didominasi aktor-aktor era Orde Baru? Mereka
masih memiliki pengaruh sangat besar karena telah membangun jaringan dan
koneksi yang kuat. Jaringan-jaringan ini tetap bertahan. Misalnya sumber
kekuatan oligarki dulu adalah penguasaan perdagangan komoditas melalui Bulog,
Berdikari, dan berbagai perusahaan semacam itu. Lembaga-lembaga itu dikuasai
negara atau orang-orang yang dekat dengan pemerintah. Itu memberikan kekuatan
yang luar biasa kepada oligarki dan kekuatan seperti ini tidak mudah
dibongkar. Dulu ada
“sembilan naga”, sekarang muncul istilah “sembilan haji”, pengusaha pribumi
yang dekat dengan kekuasaan. Apakah Prabowo sedang menciptakan oligarki baru? Saya
tidak berpikir ia menciptakan oligarki baru. Ketika kekuasaan politik
berubah, tokoh-tokoh baru akan muncul ke permukaan. Muncul figur seperti Haji
Isam (Andi Syamsuddin Arsyad, pemilik grup usaha Jhonlin Group) yang awalnya
beroperasi di daerah, lalu memperoleh konsesi tambang batu bara. Kelompok
seperti Bintang Delapan juga berkembang. Tapi yang penting mereka berhasil
melakukan transisi ke pusat kekuasaan. Sebagai
pengusaha dan politikus, apakah Prabowo termasuk kelompok oligarki? Anggaplah
oligarki sebagai sebuah sistem yang menyatukan kekuasaan politik dan
akumulasi kekayaan. Dalam konteks ini, Prabowo selalu berada di dalam sistem
tersebut, pada titik pertemuan antara kekuasaan politik, otoritas militer,
dan kekayaan pribadi. Oligarki bukan sekadar orang kaya, melainkan juga
mereka yang menguasai kekuasaan dan kekayaan sekaligus. Dengan
kekuasaannya, Prabowo memberikan berbagai posisi kepada adiknya yang menjadi
pengusaha, Hashim Djojohadikusumo. Bagaimana penilaian Anda? Hashim
Djojohadikusumo adalah pengusaha kaya raya sejak era Soeharto. Jadi ini
merupakan kelanjutan sistem yang sudah ada. Ini adalah contoh bagaimana
kekuasaan beririsan dengan kekayaan. Jika kita melihat keluarga-keluarga
paling berkuasa di Indonesia, mereka memiliki kedua aspek tersebut. Apa
perbedaan kekuatan oligarki pada masa Jokowi dengan Prabowo? Oligarki
di bawah Prabowo makin terpusat dan terorganisasi. Badan usaha milik negara,
Danantara (Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara), dan proyek
strategis nasional merupakan beberapa institusi utama yang memungkinkan
terjadinya sentralisasi. Salah satu gagasan utama Prabowo adalah nasionalisme
ekonomi atau memusatkan kendali atas kekayaan dan mendistribusikannya melalui
kebijakan ekonomi nasionalis. Apa
tujuan kebijakan ekonomi nasionalis? Nasionalisme
ekonomi juga menjadi cara untuk menarik dukungan dari luar lingkaran
oligarki. Itu menjadi basis dukungan politik Prabowo. Dia memiliki basis
kekuatan militer dan jaringan kuat di kalangan dunia usaha dan kelompok
berpengaruh lain. Jokowi tidak punya itu. Basis
dukungan Jokowi tidak cukup kuat? Ketika
berkuasa, ia tak memiliki basis kekuatan yang kuat. Untuk memperoleh dukungan
dan sumber daya, ia membangun aliansi dengan kekuatan yang sudah mapan
seperti PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) dan kelompok elite lain.
Akibatnya, ruang geraknya terbatas. Jokowi memang punya hubungan dekat dengan
sejumlah pengusaha besar, seperti Luhut Pandjaitan, yang sekarang juga dekat
dengan Prabowo. Begitu pula tokoh seperti Surya Paloh. Orang-orang seperti
ini pada dasarnya terus berpindah dan beradaptasi mengikuti pusat kekuasaan. Bagaimana
oligarki bekerja dalam Pemilu 2024? Banyak pebisnis
terlibat dalam pemilu karena politik uang masih sangat penting. Di situlah
orang-orang yang kaya dan berkuasa dapat mempengaruhi hasil pemilu. Ini juga
terjadi di negara saya. Tapi, salah satu persoalan di Indonesia, partai
politik tak benar-benar dibangun di atas dasar ideologi. Apa perbedaan
Gerindra, PDIP, atau partai lain? Dalam banyak hal, mereka merepresentasikan
kelompok oligarki yang berbeda dan saling bersaing. Partai menjadi kendaraan
bagi kekuasaan oligarki dengan mendistribusikan kekayaan dan kekuasaan
melalui politik uang. Politik
uang ini ujungnya menguntungkan oligarki…. Orang
bisa membeli dan menjual posisi kekuasaan serta hasil pemilu. Orang berupaya
memenangi pemilu agar bisa memperoleh akses terhadap kekuasaan dan memperkaya
diri. Pemilu dapat menjadi ajang persaingan berbagai agenda kebijakan atau
pertarungan di antara kelompok yang bersaing memperebutkan monopoli, kontrak,
izin usaha, dan pinjaman dari bank-bank milik negara. Orang yang berkuasa
melihat posisi tersebut sebagai sumber dana. Pola-pola
seperti ini sudah lama ada. Bukan Prabowo yang memperkenalkannya. Semua itu,
juga struktur-strukturnya, sudah ada sebelumnya. Banyak orang mengatakan
erosi demokrasi sebenarnya sudah dimulai sejak politik uang menjadi penting. Oligarki
ini akan terus ada atau permanen? Dalam
bentuknya yang sekarang, oligarki tidak akan bertahan selamanya. Namun
oligarki sering kali berubah bentuk. Di Inggris, misalnya, oligarki kini
banyak berpusat pada sektor keuangan karena London tetap menjadi salah satu
pusat keuangan dunia. Di Amerika Serikat, kekuatan oligarki kini bergeser ke
sektor teknologi. Tokoh-tokoh dominannya bukan lagi industrialis besar,
melainkan orang seperti Elon Musk (pemilik Tesla dan SpaceX), Peter Thiel
(bersama Elon Musk mendirikan PayPal), Jeff Bezos (bos Amazon), dan
perusahaan teknologi besar lain. Bagaimana
caranya mencegah kekuatan oligark? Anda
harus mampu merebut dan mengelola kekuasaan. Karena itulah gerakan Reformasi
pada akhirnya tetap menjadi kekuatan yang relatif kecil dalam keseluruhan
lanskap politik Indonesia. Baru-baru
ini muncul wacana reformasi jilid II. Bagaimana kemungkinannya? Saya
belum melihat adanya prospek yang nyata dalam waktu dekat. Sekalipun terjadi
pergeseran di dalam konfigurasi kekuatan oligarki, hal itu belum tentu
berarti akan melahirkan reformasi jilid II. ● Sumber :
https://www.tempo.co/wawancara/richard-robison-oligarki-prabowo-2269041 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar