Lesbumi: Tameng Asrul Sani Menangkis Serangan Keras Lekra Rina Widiastuti :  Jurnalis Tempo

TEMPO MINGGUAN,  14 April 2026

 

 

 

·      Asrul Sani bersama Usmar Ismail dan Djamaludin Malik mendirikan Lesbumi di bawah NU pada 1962.   ·      Lesbumi dibangun untuk menghadapi kekuatan Lekra yang makin mendominasi pada era Nasakom.   ·      Pemikiran Asrul tetap independen meski dia bernaung di bawah organisasi keagamaan terbesar Indonesia tersebut.   DI tengah konfrontasi ideologi yang memanas pada awal 1960-an, seni bukan sekadar urusan estetika, melainkan juga pertaruhan eksistensi. Ketika seniman yang tak sejalan dengan garis kiri mulai tersudut oleh dominasi Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra), Asrul Sani mengambil langkah tak terduga: merapat ke pangkuan ulama dan menancapkan fondasi Lembaga Seniman dan Budayawan Muslimin Indonesia (Lesbumi).   Lebih dari enam dekade berlalu, lembaga yang didirikan Asrul bersama Djamaludin Malik dan Usmar Ismail di bawah naungan Nahdlatul Ulama ini masih tegak berdiri. Pada momen Idul Fitri, 21 Syawal 1381 Hijriah atau 28 Maret 1962, Lesbumi resmi terbentuk.   Kelahirannya dipicu kegalauan mendalam para seniman atas menguatnya pengaruh Lekra yang berafiliasi dengan Partai Komunis Indonesia, terutama setelah Presiden Sukarno menerapkan konsep Nasionalisme, Agama, dan Komunisme atau Nasakom dalam Demokrasi Terpimpin sejak 1959.   Bagi para anggotanya, Lesbumi terbukti menjadi benteng pertahanan yang kokoh, setidaknya hingga serangan mereda tergulung badai politik 1966. Pada masa Orde Baru yang mengagungkan stabilitas politik, lembaga ini mati suri.   Lesbumi baru dibangunkan kembali dari tidur panjangnya saat Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Abdurrahman Wahid alias Gus Dur menjadi Presiden RI pada 1999—meski peresmian formalnya baru terwujud melalui penegasan dalam Muktamar NU 2004.   Bulan ini, denyut nadi lembaga tersebut kembali mengencang. Mereka bersiap menggelar Muktamar Kebudayaan Indonesia Lesbumi PBNU 2026 dengan tema “Kembali ke Akar” yang diikuti rapat koordinasi pada 12-14 Juni mendatang di Jombang, Jawa Timur. “Spirit Asrul Sani menjadi salah satu dasar pemikiran utama dalam muktamar ini,” ujar Ketua Umum Lesbumi Jadul Maula kepada Tempo pada Senin, 8 Juni 2026.   Sebagai sastrawan multitalenta—penulis esai, cerita pendek, naskah teater, dan skenario hingga sutradara film—Asrul adalah otak dan konseptor utama pada masa-masa awal Lesbumi. Ia memegang kendali pemikiran yang lebih besar dibanding Usmar dan Djamaludin, yang kala itu sibuk mengurus perusahaan masing-masing, Perusahaan Film Nasional Indonesia dan Perseroan Artis Indonesia (Persari).   Di tengah polarisasi politik yang meruncing, posisi seniman yang lahir di Rao, Pasaman, Sumatera Barat, pada 10 Juni 1926 itu menjadi titik temu yang krusial. Asrul mampu menjembatani jurang pemisah antara ideologi nasionalisme dan komunisme. “Dia adalah konseptor, intelektual yang merumuskan dasar-dasar pemikiran kebudayaan kita pada kongres pertama Lesbumi di Bandung,” kata Jadul Maula, budayawan dan cendekiawan NU.   Bagi Asrul, merapat ke NU dan mendirikan Lesbumi adalah pilihan rasional demi keselamatan kreatif. Goenawan Mohamad, salah satu tokoh di balik Manifes Kebudayaan 1963, mengenang betapa mengerikannya tekanan kala itu. “Kalau menyerang, PKI melakukan intimidasi. Saat itu pressure-nya luar biasa,” tutur budayawan ini di Jakarta Selatan pada Senin, 8 Juni 2026.   Sebelum membentengi diri di Lesbumi, Asrul pernah “digebuki” secara literer oleh Pramoedya Ananta Toer melalui kritik tajam dalam rubrik kebudayaan Lentera pada Harian Bintang Timur, media yang condong ke Lekra.   Pramoedya mengencangkan serangan terhadap film karya Asrul keluaran 1961, Pagar Kawat Berduri, yang mengisahkan persahabatan perwira Tentara Nasional Indonesia tawanan perang dengan tentara Belanda. “Bagi Pramoedya, itu humanisme universal. Kok, ada orang Belanda yang digambarkan baik,” ujar Goenawan.   Kontroversi film itu bahkan menggelinding menjadi urusan nasional hingga sinema tersebut diboikot PKI. Sampai-sampai Presiden Sukarno turun tangan. Setelah menonton, Bung Karno menyatakan film tersebut tidak bermasalah dan mengizinkan penayangannya.   Menurut Goenawan, intimidasi PKI terhadap Asrul langsung surut begitu ia berbaju Lesbumi. Ada semacam kesepakatan tak tertulis bahwa partai tidak boleh frontal berbenturan dengan organisasi kemasyarakatan keagamaan terbesar itu.   Berkat tameng ini pula, salah satu penggagas Surat Kepercayaan Gelanggang tersebut bisa tetap leluasa berkarya menggunakan nama aslinya tatkala seniman lain terpaksa bersembunyi di balik nama samaran.   Kritikus film Eric Sasono melihat keputusan Asrul tersebut memiliki dimensi pragmatis yang kuat. Secara politik, posisi NU kala itu dekat dengan Bung Karno sehingga bisa mendapatkan payung perlindungan yang kokoh.   Di sisi lain, NU membutuhkan sayap kebudayaan yang berbobot. Nama besar dan kapasitas intelektual trio Asrul, Djamaludin Malik, dan Usmar Ismail menjadi angin segar. “Ini menjadi pertemuan pragmatis alih-alih murni religius,” kata Eric pada Sabtu, 6 Juni 2026.   Tak lama setelah bendera Lesbumi berkibar, Asrul bersama dua rekannya itu langsung menggarap film Tauhid. Proyek yang didanai lewat kolaborasi Departemen Agama, Departemen Penerangan, dan Persari milik Djamaludin ini sebenarnya sudah lama disetujui Bung Karno, tapi penggarapannya sempat mandek.   Lewat film ini, Asrul berkesempatan menunaikan ibadah haji. Sepulang dari Tanah Suci, ia menepis tudingan bahwa dirinya seorang sekuler lewat tulisan pembelaan iman yang dimuat dalam majalah Intisari pada 1963.   Uniknya, bergabungnya Asrul dengan NU tidak lantas mendikte gayanya dalam berkarya. Jejak pemikirannya yang independen tetap terekam jelas dalam sinema buatannya.   Eric Sasono menilai pemahaman Islam Asrul sejatinya tidak selalu sejalan dengan tradisi fikih konvensional NU. “Dia lebih berfokus pada pembaruan pemikiran dalam konteks modernitas dan justru menolak pengajaran agama yang dogmatis yang saat itu lekat dengan citra NU,” tutur Eric, yang sedang meriset sinema Islam di Indonesia pada periode 1960-2018.   Penulis naskah dan produser film Hikmat Darmawan mengamini analisis tersebut. Bagi Asrul, Islam diletakkan dalam wilayah kreatif tempat seni film berfungsi sebagai medium penjelas agama di ruang modernitas.   Hikmat mencatat watak kritik Asrul sangat lentur. Ia bukan tipe pemikir yang suka “menonjok langsung”, tapi lihai menyelipkan gugatan gagasan lewat ketajaman dialog karakter-karakternya.   Sisi modernitas ini juga dibenarkan Syauqi Sani, putra Asrul. Dalam film Titian Serambut Dibelah Tujuh, Syauqi melihat adanya perkawinan pemikiran berupa sikap kritis terhadap fenomena beragama yang dibungkus dengan gaya tutur sinematik Barat. “Dengan cara itulah dia menyampaikan otokritik terhadap agamanya,” ujar Syauqi pada Ahad, 31 Mei 2026.   Menurut dia, religiositas ayahnya bersifat subtil dan bergerak ke dalam sehingga jarang menonjolkan simbol-simbol keagamaan yang artifisial. Ihwal alasan kedekatan Asrul dengan NU, Syauqi menduga kuat ada peran kedekatan personal. “Pak Asrul pernah bercerita bahwa Pak Djamaludin Malik adalah salah satu pendana utama NU kala itu,” kata Syauqi.   Dipicu keinginan melanjutkan warisan intelektual sang ayah, Syauqi menerima pinangan Ketua Lesbumi NU DKI Jakarta Ahmad Yusuf. Kini ia resmi terlibat aktif sebagai pengurus Lesbumi di Ibu Kota.   Keputusan Syauqi mendapat restu penuh dari ibunya, Mutiara Sani. Dia tahu betul bagaimana sang suami membangun kesenian lewat Lesbumi. “Saya bilang kepada Syauqi, perjuangan itu sekarang harus dilanjutkan. Api itu harus tetap dijaga agar hidup,” tutur Mutiara saat ditemui di Pondok Indah Mall, Jakarta Selatan, pada Jumat, 5 Juni 2026. ●                                                                                           Sumber : https://www.tempo.co/arsip/asrul-sani-lesbumi-nu-lekra-pramoedya-2269006