Rico Sirait: Pengadaan Pertahanan Sesuai dengan Aturan Adil Al Hasan :  Jurnalis Tempo

TEMPO MINGGUAN,  28 Juni 2026

 

 

 

·      Perusahaan-perusahaan Gaurav Srivastava mendapat surat pernyataan niat (LOI) untuk pengadaan alat pertahanan.   ·      Perusahaan tersebut nihil pengalaman dalam menggarap proyek pertahanan berteknologi tinggi.   ·      Kementerian Pertahanan memastikan surat pernyataan niat tersebut tidak terealisasi.   KETIKA hendak meladeni wawancara Tempo perihal kerja sama Kementerian Pertahanan dengan perusahaan Gaurav Srivastava, Kepala Biro Informasi Pertahanan Kementerian Pertahanan Rico Sirait masih berada di Bandar Udara Sam Ratulangi, Manado, Sulawesi Utara. Itu sebabnya, sore itu, Jumat, 8 Mei 2026, Rico menjanjikan wawancara lima hari kemudian. “Silakan ke kantor menemui saya jika masih merasa belum terjawab,” ujarnya.   Pada Rabu, 13 Mei 2026, Rico akhirnya menjelaskan perkembangan kerja sama antara Kementerian Pertahanan dan perusahaan Srivastava. Didampingi tiga stafnya, ia menjawab pelbagai temuan Tempo. Tapi Rico meminta isi pertemuan tersebut off the record alias tidak dikutip.   Menurut penelusuran tim Tempo, kerja sama itu bermula ketika pada Desember 2020 Srivastava ikut dalam rombongan Pelaksana Tugas Menteri Pertahanan Amerika Serikat Christopher Miller bersama Kash Patel yang saat ini menjadi Direktur Biro Investigasi Federal (FBI).   Dalam foto yang diperoleh Tempo, Miller dan Srivastava bertemu dengan Prabowo Subianto—ketika itu Menteri Pertahanan—di rumah Ketua Umum Partai Gerindra tersebut di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan. Pertemuan itu antara lain membahas penjualan jet tempur Amerika Serikat ke Indonesia.   Dari Kementerian Pertahanan, Srivastava setidaknya mendapat surat pernyataan niat untuk pengadaan alat pertahanan yang meliputi 30 helikopter UH-60 Black Hawk, 36 pesawat F-15EX, pembangunan pusat komando dan kendali operasi gabungan, puluhan helikopter senilai US$ 480 juta, serta jasa perawatan, perbaikan, dan perombakan (MRO) pesawat C-130 atau Hercules senilai US$ 150 juta dari PT Dirgantara Indonesia kepada Unity Accipiter Corporation.   Penelusuran Tempo menunjukkan tiga perusahaan Srivastava, yakni Orbimo Corporation, Zegasus Corporation, dan Constentis Corporation, nihil pengalaman dalam menggarap proyek pertahanan berteknologi tinggi.   Keanehan lain: Orbimo dan Zegasus, perusahaan yang terdaftar di Negara Bagian Wyoming, Amerika Serikat, menerima surat pernyataan niat dari Kementerian Pertahanan pada hari yang sama saat perusahaan didirikan, yakni 22 Desember 2020. Adapun Constentis menerima surat pernyataan niat untuk memasok pusat operasi dan komando gabungan hanya dua hari setelah berdiri pada 18 Desember 2020. Selama dua bulan Tempo meminta konfirmasi atas kabar kerja sama tersebut.   Pada Senin, 25 Mei 2026, Tempo menghubungi Rico kembali untuk meminta jawaban on the record sembari menyertakan lampiran dokumen perjanjian Kementerian Pertahanan dengan perusahaan Srivastava. Pada hari yang sama, Rico menjawab melalui keterangan tertulis. Berikut ini petikannya.   Apa penjelasan Kementerian Pertahanan atas munculnya surat pernyataan niat kepada perusahaan Srivastava?   Kementerian Pertahanan memandang setiap komunikasi awal, termasuk surat niat atau letter of intent (LOI), merupakan bagian dari dinamika komunikasi dan penjajakan yang lazim terjadi dalam hubungan antarpihak di bidang pertahanan.   Bagaimana status dokumen pernyataan niat tersebut?   Dokumen semacam itu bukan merupakan keputusan final ataupun dokumen yang mengikat secara hukum. Setiap usulan ataupun komunikasi tetap harus melalui mekanisme evaluasi, kajian teknis, hukum, anggaran, serta prosedur pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia.   Srivastava masuk rombongan pejabat Pentagon saat berkunjung ke Indonesia. Apa peran dan posisinya saat itu?   Ihwal berbagai informasi mengenai kunjungan, penyampaian undangan, ataupun kehadiran pihak tertentu dalam delegasi pertemuan pada periode tersebut, itu merupakan bagian dari komunikasi dan interaksi yang lazim dalam diplomasi pertahanan internasional. Kehadiran individu tertentu dalam suatu rombongan juga merupakan bagian dari pengaturan internal delegasi negara mitra dan tidak dapat langsung diartikan sebagai bentuk persetujuan ataupun komitmen terhadap suatu kerja sama tertentu.   Bagaimana perkembangan surat-surat yang telah dikeluarkan Kementerian Pertahanan kepada perusahaan-perusahaan Srivastava?   Yang perlu ditegaskan, sampai saat ini tidak ada realisasi ataupun tindak lanjut konkret atas LOI yang dimaksud. Seluruh proses kerja sama dan pengadaan pertahanan Indonesia selalu dilaksanakan secara hati-hati; mengedepankan prinsip tata kelola yang baik, kepentingan nasional; serta sesuai dengan mekanisme dan aturan. ●                                                                                           Sumber : https://www.tempo.co/ekonomi/kementerian-pertahanan-gaurav-srivastava-2272109