KPK: Ada Permintaan Jatah dari Wakil Menteri Imigrasi Riani Sanusi Putri :  Jurnalis Tempo

TEMPO MINGGUAN,  14 April 2026

 

 

 

·      Kasus pemerasan pegawai Imigrasi terungkap dari penyidikan korupsi di Kementerian Ketenagakerjaan.   ·      Penyidik menuduh Silmy Karim menerima setoran Rp 100 juta per pekan dari uang pemerasan kepada WNA.   ·      Tim KPK sempat mengejar Silmy Karim sebelum akhirnya ia menyerahkan diri malam-malam.   SETELAH melewati proses berjam-jam, Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim akhirnya mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi pada Rabu malam, 3 Juni 2026.   Esoknya, KPK menetapkan Silmy bersama tujuh pegawai Imigrasi lain sebagai tersangka pemerasan warga negara asing. Silmy diduga menerima setoran Rp 100 juta per pekan sejak menjabat Direktur Jenderal Imigrasi pada 2023 hingga sekarang.   KPK menemukan peran Silmy Karim dan timnya saat menyidik kasus rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA) di Kementerian Ketenagakerjaan. Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein mengatakan para tersangka diduga melakukan pemerasan lewat biro jasa yang mengurus visa, paspor, serta izin kerja dan tinggal WNA.   Berikut ini petikan wawancara Taufik dengan wartawan Tempo, Febriyan, Riani Sanusi Putri, dan Ade Ridwan, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, pada Kamis, 11 Juni 2026.   Apa hubungan kasus ini dengan kasus korupsi di Kementerian Ketenagakerjaan?   Dalam penyidikan perkara RPTKA, kami menemukan irisan dengan proses keimigrasian, khususnya pengurusan izin tinggal WNA. Kami menangkap ada indikasi pemerasan di lingkungan Imigrasi.   Bagaimana KPK menemukan peran Silmy Karim dalam kasus ini?   Pengajuan permohonan izin tinggal WNA sebenarnya dilakukan online. Biro jasa membantu menyiapkan dokumen dan mengunggahnya ke sistem. Tapi sistem online tetap butuh otorisasi agar izin bisa terbit. Ini yang diduga dikondisikan oleh SK (Silmy Karim). Namanya “uang acc klik”. Kalau tidak ada acc dari otorisasi dengan mengklik di sistem, permohonan akan diperlambat. (Pengacara Silmy Karim, T.M. Achram Taruna, mengatakan belum bisa memberi komentar mengenai kasus kliennya. Mereka lebih berfokus menjalani pemeriksaan di KPK.)   Berapa nilai pemerasannya?   Informasi awal yang diperoleh penyidik berkisar Rp 1-2 juta per dokumen. Nilainya memang bervariasi. Lalu kalikan saja dengan berapa ribu WNA yang mengurus semua izin. Apalagi dilakukan bertahun-tahun.   Mengapa KPK hanya menyasar Kantor Imigrasi Jakarta Barat?   Jakarta Barat sebenarnya bukan target. Penyidikan berkembang dari temuan awal tangkapan pertama, RAA, yang menjabat Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Barat. Dari sana, penyidik menemukan keterkaitan dengan pejabat lain yang sudah dimutasi ke daerah lain.   Apakah ada bukti langsung peran Silmy dengan pegawai Imigrasi yang menjadi tersangka?   Ada. Penyidik menemukan percakapan tersebut terjadi saat SK sudah menjabat wakil menteri. Dalam percakapan itu, dia menanyakan sisa “kas kita” dan jatahnya. Artinya, dia diduga mengetahui modus dan praktik yang sedang berjalan.   Mereka menggunakan kode khusus?   Kode ditemukan dalam dokumen tulisan tangan ataupun percakapan antarstaf. Mereka membuat kode masing-masing. Ada satu grup yang menggunakan kode “malaikat”, ada juga yang menggunakan “vokalis” dan “gitaris”. Sebagian identitas di balik kode sudah diketahui, tapi belum bisa kami ungkap.   Bagaimana Silmy Karim menerima dugaan setoran Rp 100 juta per pekan?   Para pelaku mengumpulkan uang setoran biro jasa di kas. Jumlah masuknya tidak tetap, bergantung pada jumlah WNA yang mengurus izin. Misalnya dalam satu pekan terkumpul Rp 2 miliar, itu dibagi-bagi jatah berkalanya per minggu. Lalu SK bertanya sisa di kas ada berapa? Dia menanyakan jatahnya juga.   Benarkah rencana penangkapan Silmy Karim bocor?   Sebenarnya bukan bocor. Informasi menyebar setelah proses pengamanan berlangsung dan diketahui banyak pihak. Kabar itu kemudian terdengar oleh yang bersangkutan.   Apa benar KPK sempat mengejar Silmy?   Kami memang sempat mengejar dia. Awalnya kami memantau di kantornya, tapi yang bersangkutan sudah tidak ada di lokasi. Kami kemudian mengetahui dia berada di kawasan Cibubur (Depok, Jawa Barat), lalu sempat ke salah satu kantor kementerian di depan Monumen Nasional, Jakarta. ●                                                                                           Sumber : https://www.tempo.co/hukum/penyidikan-kpk-pemerasan-silmy-karim-2269024