Kerugian Ekonomi Berlipat-lipat Akibat Pemadaman Listrik Keuangan Caesar Akbar :  Jurnalis Tempo

TEMPO MINGGUAN,  28 April 2026

 

 

 

·      Pemadaman listrik menghentikan produksi usaha mikro, kecil, dan menengah di berbagai daerah.   ·      Sejumlah lembaga menghitung kerugian ekonomi akibat pemadaman listrik dengan metode berbeda.   ·      Pemerintah dan PLN perlu membuka data teknis secara transparan, dari wilayah terdampak, jumlah pelanggan, durasi padam, beban yang dipadamkan, kWh yang tidak tersalurkan, hingga kompensasi pelanggan.   EMPAT puluh bungkus makanan olahan beku milik Faza Shamlan mesti masuk tempat sampah. Pada Sabtu pagi, 20 Juni 2026, pengusaha makanan olahan beku atau frozen food di Surabaya itu terpaksa membuang produk yang sedianya ia kirim ke beberapa pelanggan.   Pemadaman listrik selama tiga jam, sejak pukul 09.30 hingga 12.30, sehari sebelumnya, membuat lemari pendingin Faza tak berfungsi dan produknya rusak. "Semua harus saya buang," katanya pada Kamis, 25 Juni 2026.   Setelah menghitung-hitung, Faza mengaku rugi Rp 2 juta. Angka itu muncul dari harga jual frozen food yang mesti ia buang sekaligus biaya penambalan stok dengan barang baru. Faza pun misuh-misuh. "Ketika semua orang sedang berhemat dan sulit cari pelanggan, saya malah rugi," ujarnya.   Tak jauh dari tempat tinggal Faza, saudaranya yang mengelola bisnis roti mengalami kejadian serupa. Adonan yang sedang dipanggang di dalam oven elektrik rusak seketika. Pabrik roti itu pun amsyong lantaran tegangan setrum kosong.   Kasus semacam ini menjadi perhatian Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Surabaya. Ketua Kadin Surabaya Ali Affandi La Nyalla Mahmud Mattalitti mengatakan pemadaman listrik berdampak pada bisnis kuliner, retail, manufaktur skala kecil, percetakan, penatu, dan bengkel hingga usaha berbasis digital. "Pemadaman listrik dua-empat jam saja sama dengan hilangnya omzet, terganggunya produksi, rusaknya bahan baku, hingga pembatalan pesanan pelanggan," tutur pria yang akrab disapa Andi ini.   Kadin Surabaya pun membuka pos pengaduan bagi pengusaha yang terkena masalah ini sebagai dasar penyusunan rekomendasi kebijakan.   Gangguan serupa dirasakan pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pedagang Mie dan Bakso Indonesia (Apmiso). Ketua Umum Apmiso Lasiman mengatakan hampir seluruh proses produksi bakso bergantung pada perangkat elektrik, dari penggilingan daging hingga pencetakan adonan.   Menurut dia, pemadaman listrik tiga jam saja sudah mengganggu kegiatan produksi. Adonan daging dan tepung yang telah dicampur bumbu bisa rusak apabila tidak segera diproses. "Tapi, meski produksi berhenti, kami tetap harus menanggung biaya tenaga kerja," katanya.   Sedangkan Sekretaris Jenderal Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia Fajar Budiono mengatakan dampak pemadaman listrik paling besar dirasakan oleh industri yang menggunakan sambungan bertegangan rendah dan menengah, yaitu produsen skala kecil dan menengah.   Menurut dia, produksi tidak langsung pulih ketika listrik kembali menyala karena mesin memerlukan waktu untuk kembali beroperasi. "Kami rugi karena kehilangan waktu produksi," ujarnya.   Sejumlah lembaga riset pun menghitung kerugian akibat pemadaman listrik. Menurut Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform Fabby Tumiwa, metodologi yang lazim digunakan untuk menghitung kerugian ekonomi akibat pemadaman listrik adalah jumlah energi yang hilang dikalikan dengan nilai kehilangan beban listrik atau value of lost load (VOLL). Nilai VOLL berbeda untuk setiap kelompok pelanggan, bergantung pada aktivitas ekonomi masing-masing.   Dengan menggunakan sejumlah asumsi, Fabby memperkirakan kerugian ekonomi akibat pemadaman listrik mencapai Rp 6 triliun. Menurut dia, nilainya bisa lebih besar apabila memperhitungkan penurunan daya pembangkit listrik akibat seretnya pasokan batu bara yang menyebabkan pemadaman sejak awal Juni 2026.   Fabby mengatakan pendekatan VOLL lebih mudah diterapkan pada kasus pemadaman total karena cakupan wilayah dan durasinya jelas. Adapun pada pemadaman bergilir seperti yang terjadi di Pulau Jawa, penghitungan kerugian lebih rumit karena durasi gangguan berbeda-beda di setiap wilayah.   Formula berbeda digunakan oleh Center of Economic and Law Studies (Celios). Direktur Ekonomi Digital Celios Nailul Huda memperkirakan pemadaman listrik di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur sejak awal Juni hingga 20 Juni 2026 menurunkan output ekonomi Rp 1,89 triliun dan mengakibatkan susut nilai tambah bruto Rp 1,19 triliun.   Estimasi tersebut disusun menggunakan data Badan Pusat Statistik berupa Interregional Input Output (IRIO). Perhitungan ini menggunakan asumsi konsumsi listrik sektoral dan akhir (konsumen akhir) serta durasi dan frekuensi pemadaman di wilayah terdampak.   Menurut Huda, dampak yang dirasakan ketika pemadaman listrik ini tidak hanya dirasakan oleh sektor konsumen akhir, namun juga industri. Industri yang terdampak akan kehilangan kesempatan memproduksi sehingga output usahanya tidak optimal.   Angka tersebut mempunyai multiplier terhadap sektor lainnya yang berkaitan. "Atas dasar inilah, muncul penghitungan kerugian perekonomian negara dari pemadaman listrik di pulau Jawa."   Adapun Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menilai kerugian ekonomi akibat pemadaman listrik sebaiknya dihitung berdasarkan besarnya energi listrik yang tidak tersalurkan, bukan semata-mata jumlah pelanggan yang terkena dampak. Menurut dia, angka tersebut kemudian dipilah berdasarkan jenis pelanggan, seperti industri, usaha, rumah tangga, layanan publik, dan wilayah terdampak.   Di sektor industri, Josua menambahkan, kerugian tidak hanya berasal dari hilangnya produksi selama listrik padam. Pelaku usaha juga menanggung biaya tambahan untuk menjaga operasi seperti penggunaan generator set, pemborosan bahan baku, keterlambatan pengiriman, hingga pemulihan kepercayaan dari pemasok dan pelanggan.   Adapun pada pelanggan rumah tangga, yang perlu diperhitungkan adalah nilai waktu yang hilang hingga dampak material seperti makanan yang rusak, terganggunya kegiatan belajar atau bekerja dari rumah, serta kerusakan peralatan elektronik.   Sebagai acuan, Josua memperkirakan setiap 1 juta kilowatt-jam (kWh) listrik yang tidak tersalurkan dapat menimbulkan kerugian langsung Rp 30-150 miliar, bergantung pada komposisi pelanggan yang terkena dampak. Jika pemadaman listrik menyebabkan 20-50 juta kWh listrik tidak tersalurkan, kerugian ekonominya mencapai Rp 600 miliar-7,5 triliun.   Jika dampak rambatan diperhitungkan, nilainya bisa mencapai Rp 10 triliun. "Pemerintah dan PLN perlu membuka data teknis secara transparan, dari wilayah terdampak, jumlah pelanggan, durasi padam, beban yang dipadamkan, kWh yang tidak tersalurkan, hingga kompensasi pelanggan," tutur Josua.   Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengakui pemadaman listrik berdampak terhadap kegiatan ekonomi. Ia mengatakan pemerintah telah meminta PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyelesaikan persoalan tersebut pada Juni ini.   Namun Airlangga tidak menjawab ketika ditanyai mengenai besarnya kerugian ekonomi akibat pemadaman listrik. Ketika ditanyai tentang kemungkinan pemberian kompensasi seperti diskon tarif listrik kepada pelanggan terdampak, ia menjawab, "Sudah diskon, sudah barang subsidi, ya enggak ada diskon lagi." ●                                                                                           Sumber : https://www.tempo.co/ekonomi/kerugian-ekonomi-pemadaman-listrik-2272048