Intrik di Balik Pemadaman Listrik Bergilir Fery Firmansyah :  Jurnalis Tempo

TEMPO MINGGUAN,  28 Juni 2026

 

 

 

·      PLN menyatakan pemadaman listrik bergilir dipicu kerusakan pembangkit listrik besar.   ·      Pengguna listrik di sejumlah daerah mengaku mengalami kerugian material akibat pemadaman listrik.   ·      Menteri Energi Bahlil Lahadalia mengaku heran jika PLN disebut kekurangan stok batu bara untuk PLTU.   BAGI saudara kita di kawasan Indonesia timur, istilah abuleke barangkali sudah lama populer sebagai bahasa slang. Arti abuleke, menurut seorang kawan dari Ambon, Maluku, kurang-lebih “omong kosong”, “bohong”, atau bahkan “tukang tipu”.   Saya pribadi terus terang baru mendengar istilah ini setelah “dipopulerkan” Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, yang memang berasal dari Indonesia timur. Bahlil dalam beberapa kali wawancara doorstop dengan jurnalis menyebut kata abuleke dalam berbagai konteks persoalan.   Ini yang terjadi ketika Bahlil diwawancarai sejumlah jurnalis, termasuk jurnalis Tempo, Nandito Putra, selepas menghadiri Energy Forum CNBC di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, pada Kamis, 25 Juni 2026.   Dia mengeluarkan kembali kata abuleke untuk menjawab pertanyaan soal tipisnya stok batu bara PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), yang digunakan sebagai energi primer pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU.   Menurut Bahlil, hingga bulan ini PLN telah meneken kontrak untuk pengadaan 141 juta ton batu bara dari total kebutuhan tahunan sebanyak 154 juta ton. Artinya, kata dia, sisa kebutuhan hanya 13 juta ton alias tak signifikan jika disebut kekurangan.   Karena itu, Bahlil heran jika ada yang mengatakan PLN kehabisan atau kekurangan stok batu bara. “Masak, batu bara habis di bulan enam? Ini ilmu abuleke apa lagi? Aku jujur-jujur saja, nih. Berarti kan ada sesuatu,” ujarnya. Entah siapa yang disebut abuleke oleh Bahlil dalam pernyataan itu.   Aneh atau tidak menurut Bahlil, cekaknya stok batu bara PLN menjadi salah satu “tertuduh” biang kerok pemadaman listrik bergilir yang menimpa sejumlah wilayah di Jawa. Di media sosial dan sejumlah forum percakapan, ramai spekulasi soal sebab musabab mati lampu selama tiga-empat jam, beberapa kali, yang membuat mereka resah.   Selain tipisnya stok batu bara PLTU, ada yang menduga PLN kehabisan dana lantaran pemerintah belum memberikan kompensasi biaya listrik murah. Muncul pula dugaan kerusakan pembangkit listrik.   Yang jelas, pemadaman listrik ini mengganggu semua kalangan, dari rumah tangga hingga pengusaha, terutama pemilik industri rumahan. Jurnalis Tempo di Bandung, Aminuddin, mendapat pengakuan soal pemilik kedai fotokopi yang omzetnya turun separuh karena mati lampu.   Ada juga pemilik kedai kopi yang berakrobat membuat kemasan dengan tangan lantaran mesin pres plastiknya tak menyala. Di Surabaya, Jawa Timur, jurnalis Tempo, Hanaa Septiana, mendapat keluhan dari pengusaha frozen food yang merugi lantaran kulkasnya mati.   Pada pekan-pekan pertama pemadaman bergilir, PLN dan pemerintah tak secara gamblang memberikan penjelasan soal sebab musabab pemadaman listrik.   Akhirnya, pada 19 Juni 2026, Executive Vice President Komunikasi Korporat dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PLN Gregorius Adi Trianto mengatakan ada gangguan pada dua unit pembangkit listrik besar. Gangguan itu menyebabkan kemampuan pasokan pada sistem kelistrikan Jawa menurun. “PLN memohon maaf atas ketidaknyamanan yang dialami pelanggan,” tutur Gregorius.   Namun tim redaksi Ekonomi dan Bisnis Tempo mendapat informasi lain, termasuk soal cekaknya stok batu bara untuk PLTU sebagai penyebab pemadaman bergilir. Sejumlah narasumber di kalangan pemerintahan, pengusaha, hingga PLN bercerita, awal mula menipisnya stok batu bara adalah kebijakan pemerintah yang memangkas kuota produksi, dari 790 juta ton tahun lalu menjadi 600 juta ton. Penerbitan rencana kerja dan anggaran biaya atau RKAB yang diajukan perusahaan batu bara pun telat.   Ada pula cerita kontrak pengadaan batu bara oleh PLN hingga drama seputar rapat pemegang saham perusahaan setrum pelat merah itu, yang mengagendakan perombakan direksi. Tentu saja, kami melakukan cross check informasi-informasi itu kepada narasumber lain yang memiliki kompetensi. Termasuk dengan meminta tanggapan kepada pihak-pihak terkait, seperti Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral serta PLN.   Tak lupa, liputan kali ini kami lengkapi dengan artikel kolom dari Mohamad Ikhsan, guru besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia yang juga pernah menjadi komisaris di PLN.   Itu semua kami sertakan agar informasi yang kami suguhkan tidak disebut sebagai cerita abuleke. ●                                                                                           Sumber : https://www.tempo.co/ekonomi/pemadaman-listrik-pln-esdm-2272110