Selamat Datang Pemimpin Kepolisian Berwajah Human

Selamat Datang Pemimpin Kepolisian Berwajah Human Lely Arrianie ;   Dosen Komunikasi Politik Universitas Bengkulu; Ketua Program Pascasarjana Komunikasi Universitas Jayabaya, Jakarta

                                              MEDIA INDONESIA, 17 Juni 2016

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

KOMISARIS Jenderal Tito Karnavian bakal menghadapi uji kelayakan dan kepatutan di DPR untuk menjadi pemimpin tertinggi di Polri. Sudah seharusnya hal itu tidak boleh menisbikan hak prerogatif presiden dalam menunjuk Kapolri. Sebagai kepala negara, presiden sudah pasti tidak mengabaikan pertimbangan logis, politis, dan rasional dengan cuma mengajukan satu kandidat. Perdebatan soal patut dan layak itu tidak boleh dikooptasi ke dalam isu yang tidak substantif, misalnya soal umur yang terkait senior dan junior di tubuh kepolisian. Yang harus dibaca ialah bagaimana Polri ke depan bisa ditempatkan dalam frame yang lebih human di mata masyarakat. Di sisi lain, Polri harus menjadi lembaga yang ditakuti kalangan yang bermain-main dengan kejahatan. Wajah human Pada 4 Juni 2016 sebuah media daring memuat wawancara saya dengan judul `Pakar Komunikasi Politik ini Prediksi Jokowi Tunjuk Tito Karnavian sebagai Kapolri', dan ternyata memantik banyak argumentasi di kalangan pengamat dan media massa yang tampaknya masih fokus pada peluang Budi Gunawan (BG) atau Budi Waseso (Buwas) yang paling potensial menggantikan Badrodin Haiti. Itu semata-mata disebabkan faktor senioritas. Padahal, potensi kepemimpinan di mana pun, termasuk di militer dan atau kepolisian, seharusnya tidak lagi digagas atas dasar pertimbangan senioritas semata. Calon pemimpin itu harus bisa menggerakkan roda organisasi, punya kemampuan komunikasi organisasi dan sekaligus kemampuan komunikasi interpersonal baik komunikasi ke atas, ke bawah, dan ke samping. Itu semua dibutuhkan agar apa pun kebijakan yang diputuskan tidak akan menimbulkan potensi konflik. Tentu saja selain loyalitas dan integritas dia sebagai orang yang layak dan patut untuk mengemban jabatan itu. Tito ialah gambaran polisi human. Meskipun nama BG dan Buwas juga populer, itu soal lain mengingat dua nama itu, terutama BG, pernah menyisakan perdebatan panjang di kalangan elite politik, petinggi negeri, hingga masyarakat di kedai-kedai kopi dan warung pojok. Pelantikan Badrodin dimulai dengan kegaduhan yang, secara sengaja atau tidak, begitu menyita energi publik. Sembilan puluh hari pemerintahan Jokowi saat itu dijejali kehebohan luar biasa, pascapenangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjoyanto (BW) oleh Bareskrim Mabes Polri (23 Januari 2013). Hal itu terjadi setelah BG ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Kepemimpinan Jokowi yang begitu menuai harapan publik seolah terdegradasi oleh kasus perseteruan KPK dan Polri yang dianggap sebagai perseteruan cecak-buaya jilid dua. Polri ketika itu dianggap tengah `menguliti' KPK dan apresiasi publik pada korps baju cokelat itu menjadi rendah. Fase gejolak kekisruhan Polri-KPK menjadi catatan sejarah gagalnya BG menjadi petinggi di kepolisian. Kini, pengajuan Tito Karnavian ke DPR oleh Presiden Jokowi nyaris steril dari kisruh. Kapasitas Tito di internal kepolisian dan integritasnya di tengah masyarakat yang low profile tampak begitu human. Sosok seperti itulah menerbitkan harapan akan hadirnya polisi human yang begitu dirindukan masyarakat. Tito harus mewujudkan harapan itu, di samping banyaknya persoalan di masyarakat yang akhirnya menuntut kepolisian untuk bisa menanganinya, termasuk soal keberagaman. menanganinya, termasuk soal keberagaman. Keberagaman dan potensi konflik Tidak ada persatuan tanpa kebinekaan atau keberagaman karena keberagaman itulah kita membutuhkan persatuan. Tito sudah pasti jadi Kapolri. Bukan Tidak ada persatuan tanpa kebinekaan atau keberagaman karena keberagaman itulah kita membutuhkan persatuan. Tito sudah pasti jadi Kapolri. Bukan hanya karena DPR memang harus memuluskan jalan Tito sebagai figur pilihan Presiden, melainkan juga karena dia sesungguhnya bisa menjadi jembatan terhadap masalah etnik, agama, dan perbedaan yang kadang tidak substantif. Semua potensi konflik yang muncul atas nama keberagaman itulah yang menjadi beban dan sekaligus tanggung jawab yang harus dicintai Tito untuk dijalankan. Dengan melihat latar belakang pendidikan dan sekaligus karier profesional yang dijalani Tito, wajar kiranya kita berharap pada kemampuan dia untuk mengubah wajah kepolisian menjadi lebih dekat dengan masyarakat agar keberagaman itu menjadi potensi membangun bangsa. Dengan gaya komunikasi yang dimilikinya, Tito dapat melampaui harapan publik. Kasus kejahatan seksual, kekerasan terhadap anak dan perempuan, narkoba dan terorisme seolah menjadi masalah klasik. Terlebih menjelang pemilu serentak yang bukan mustahil bisa memicu amuk massa selama masa kampanye. Ada juga persoalan kekerasan yang begitu lekat dengan ciri politik yang sangat kental. Teknik atau cara kekerasan itu dilakukan kian canggih termasuk kekerasan yang bersifat tidak langsung (indirect violence). Tito juga akan menghadapi banyak soal kekerasan yang mengarah kepada isu kekuasaan. Hal itu agar kekuasaan seolah mengalami krisis legitimasi, tetapi tidak dalam bentuknya yang riil atau formal prosedural, tetapi dalam tataran simbolis. Anehnya justru pejabat dan petinggi negeri menjadikan berbagai persoalan sosial kemasyarakatan itu seolah selesai saat dirapatkan, lalu melupakan tindakan penanganan. Nah, setumpuk soal yang bisa menggelembung menjadi potensi konflik kemasyarakatan itu menjadikan pertanyaan ‘mengapa Tito’ ini harus dijawab dengan kinerja yang direalisasikan Tito Karnavian. Jadi, bukan sekadar soal mengapa Tito yang junior itu dipilih di antara para seniornya yang begitu menginginkan jabatan itu. Bukan soal apakah seorang Tito dapat merangkul berbagai potensi yang mendukung atau internal kepolisian yang diam-diam menolak pencalonannya. Bukan juga soal betapa layaknya Tito dengan segudang prestasi, pendidikan, dan karier yang pernah ditempuhnya. Akankah Tito memanfaatkan momentum keterpilihannya menjadi Kapolri, sebagai sebuah ajang pamer atas semua kinerja tim yang dipimpinnya? Akankah dia lalu menorehkan prasasti monumental sebagai pemimpin yang sukses di jajarannya dan juga mengakar dan diapresiasi masyarakat? ●