Kemunduran Peradaban Ahmad Ubaidillah  ;   Mahasiswa Program Magister Studi Islam UII Yogyakarta

SINAR HARAPAN,  30 Desember 2013

  

“Civilizations die from suicide, not by murder,” teori Arnold Toynbee. Artinya, “peradaban mati karena bunuh diri, bukan pembunuhan”. Ungkapan sejarawan asal Inggris tersebut sepertinya relevan untuk menggambarkan perjalanan peradaban bangsa kita akhir-akhir ini. Perjalanan yang dipenuhi pemikiran bertentangan dengan hati nurani dan disesaki perilaku ingkar kepada Tuhan. Hati nurani yang menjadi alat menilai benar-salah dan baik-buruk kini berjalan terseok-seok, diserbu nafsu laknat. Ajaran-ajaran ketuhanan yang menyuruh manusia selalu bertindak mulia tampaknya mulai pingsan, diserang godaan sesaat yang menghancurkan masa depan jangka panjang. Bergelimangnya perilaku korup dilakukan pejabat negara yang tuli terhadap kemuliaan hidup. Banyak mencuatnya aksi kekerasan dilakukan masyarakat yang buta terhadap indahnya kedamaian. Itu semua adalah sedikit bukti dari sekian banyak fakta empiris yang mengantarkan kita pada suatu keyakinan, bangsa ini sedang mengalami kemunduran peradaban. Kemunduran yang terjadi bukan karena serangan dari luar, melainkan dari dalam diri kita sebagai pembangun peradaban. M Umer Chapra, ekonom asal Pakisan, dalam karyanya yang berjudul Muslim Civilization: The Causes and Decline and The Need for Reform, melihat kemunduran suatu negara, termasuk kemunduran peradaban, disebabkan ketidakadilan yang mengiringi pembangunan. Ia mengatakan “Ketidakadilan adalah racun yang sangat mematikan pembangunan. Ia dapat menggerogoti daya hidup manusia dan lingkungan sosial, ekonomi, dan politik melalui proses kompleks yang sulit diprediksi dengan tepat. Jika suatu negara menerapkan ketidakadilan, pembangunan tidak akan mampu bertahan jangka panjang. Hal yang akan muncul adalah ketidakpuasan, konflik, dan perpecahan yang berujung pada kemunduran.” Kita pasti sepakat, setiap pemimpin dan rakyat pasti menginginkan bangsanya maju. Tidak ada penghuni bangsa di dunia ini, termasuk Indonesia, yang mendambahkan bangsanya mundur atau hancur. Karena dengan menyandang predikat bangsa yang maju tersebut, tercipta nama baik bangsa di mata bangsa lain. Ini tidak mungkin bisa dicapai tanpa sinergi yang apik antara pemimpin dan rakyat, dengan mencetak peradaban bangsa yang unggul. Perlu disadari bersama, mencapai bangsa yang maju bukan pekerjaan mudah. Pencapaian kemajuan bangsa tidak segampang membalikkan telapak tangan. Bangsa tersebut harus menempuh langkah-langkah, yang mungkin amat sulit dan prosesnya sangat panjang. Tidak bisa dimungkiri, sekali lagi, modal utama mencapai kemajuan bangsa adalah kerja sama yang baik antara para pemimpin dan rakyat. Pemimpin, misalnya presiden, gubernur, bupati, dan pemimpin lainnya, perlu membangun komitmen dan kesadaran bersama guna mencapai kemajuan bangsa tersebut. Peran para pemimpin perlu mendapat penekanan yang kuat karena mereka memiliki posisi strategis dan kekuasaan politik yang mampu mengarahkan hendak ke mana bangsa ini menuju dan dengan cara apa bangsa ini dikemudikan. Artinya, para pemegang kekuasaan harus mengelola bangsa ini dengan penuh amanah dan tanggung jawab. Mereka mesti sadar bahwa kekuasaan yang dimiliki bukanlah fasilitas yang dapat dinikmati sesuka hati, melainkan alat memajukan bangsa dan menyejahterakan rakyat. Mereka juga harus ingat, jabatan yang dimiliki bukan “ladang aji mumpung” yang bebas digunakan untuk meraup kekayaan pribadi dan kelompok (partai). Di sinilah para pemimpin dituntut selalu sadar bahwa dalam menjalankan pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah, mereka selalu diawasi Tuhan dan diikat kesetiaan kepada rakyatnya. Untuk mencapai bangsa yang maju, pasti akan menghadapi berbagai persoalan, mulai persoalan ekonomi, politik, hukum, pendidikan, dan sosial. Ketimpangan ekonomi, kebanalan politik, ketidakadilan hukum, kapitalisasi pendidikan, kekerasan sosial, dan persoalan bangsa lain akan selalu mengadang langkah progresif-konstruktif dalam menggapai kemajuan bangsa tersebut. Di sini sekali lagi dibutuhkan kerja sama serius dan berkelanjutan antar pemimpin dan masyarakat. Itu untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang semakin lama semakin runyam di negeri ini. Seorang pemimpin di Nusantara tercinta ini perlu merenungkan, maju-mundurnya bangsa sangat dipengaruhi apa yang dilakukan dan diputuskan pemimpinnya, terkhusus presiden. Presiden adalah representasi bangsa dan negara. Sebesar apa pun negaranya, berapa pun jumlah rakyatnya, dan siapa pun yang bernaung di bawahnya, presidenlah yang memutuskan hendak ke mana nasib bangsa ini dibawa dan bagaimana cara membawanya. Seorang pemimpin bangsa (presiden) harus mengarahkan seluruh rakyatnya ke arah yang lebih baik. Ia harus memberikan suri teladan kepada rakyatnya, baik berupa perkataan dan perbuatan. Perkataan harus sesuai perbuatan, bukan mencla-mencle. Kalau ada slogan sebuah partai “Katakan tidak pada korupsi” misalnya, konsukuensinya, pemimpin partai harus bergegas membebastugaskan kader-kader korupnya sebelum berita mencuat ke tengah publik. Di sinilah budaya malu (shame culture) memainkan peranan yang sangat signifikan. Selain para pemimpin wajib bertiwikrama menciptakan kemajuan bangsa, kiprah rakyat menggapai bangsa yang maju juga memegang peranan yang tidak bisa dianggap remeh. Warga negara dengan kapasitasnya masing-masing, entah sebagai pendidik, ekonom, tokoh agama, tokoh masyarakat, atau lainnya, perlu berperan proaktif membangun peradaban luhur bangsa. Mereka bisa menyumbangkan ide, pemikiran, atau tenaga untuk menyelesaikan persoalan yang menjadi penghalang kemajuan perdaban bangsa. Dengan tidak mengesampingkan peranan penting masyarakat di atas, para pemimpin bangsa ini harus pandai menyerap, menyelaraskan, mengaktualisasikan, serta merealisasikan nilai-nilai kepemimpinan sejati untuk mewujudkan kemajuan bangsa Indonesia. Para pemimpin wajib mengambil keputusan kepemimpinan berdasarkan kepentingan bersama, bukan kelompok (partai). Hal ini mendesak dilakukan demi terciptanya peradaban luhur manusia Indonesia seutuhnya, baik yang bersifat lahir maupun batin. Inilah yang dimaksud Arnold Toynbee, mati dan hidupnya suatu peradaban tergantung pembangun peradaban itu sendiri. Dalam konteks Indonesia tak lain adalah pemimpin dan rakyatnya. ●

Antisipasi Dini Bencana Alam Admiral Musa Julius Sipahutar  ;   Pengamat Meteorologi dan Geofisika

SINAR HARAPAN,  30 Desember 2013

  

Bencana alam di Indonesia tidak bisa dihindari. Beragam bencana, seperti banjir, gempa bumi, tsunami, tanah longsor, erupsi gunung api, iklim ekstrem, kebakaran hutan, dan lainnya akan terus menjadi pencuri di malam hari bagi negeri ini. Tidak ada seorang pun ilmuwan yang dapat memastikan Indonesia aman dari bencana sehari saja. Fakta ini membuktikan bencana alam mau tidak mau harus dikenal dan diwaspadai dampaknya, khususnya efek buruk yang berpotensi mengancam korban jiwa. Upaya awal yang umumnya dilakukan masyarakat prabencana adalah melakukan mitigasi bencana. Mitigasi bencana sangat perlu dilakukan sejak dini mengingat akan datangnya Pemilu 2014. Jika bencana alam tidak diwaspadai, dikhawatirkan memengaruhi jumlah DPT akibat korban jiwa. Kita ingat sejenak serangkaian duka yang pernah dialami Ibu Pertiwi. Masih hangat peringatan sembilan tahun megatsunami yang melanda Banda Aceh, 26 Desember 2004 silam. Peristiwa ini meluluhlantakkan sisi utara dan barat Negeri Serambi Mekah. Megatsunami tersebut merenggut ratusan ribu korban jiwa, puluhan ribu jiwa hilang, dan kerugian hingga angka triliun. Megatsunami Aceh menjadi bencana tsunami terparah yang pernah dialami Indonesia akibat gempa bumi tektonik. Tak hanya Indonesia, negara-negara tetangga, seperti Thailand, India, Sri Lanka, Maladewa, bahkan sisi timur Afrika seperti Somalia merasakan efek buruk bencana tsunami tersebut. Dua tahun kemudian, 27 Mei 2006, Ibu Pertiwi kembali menangis ketika rangkaian gempa bumi kuat melanda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Gempa bumi tersebut juga menghancurkan bangunan-bangunan strategis dan merenggut ribuan jiwa. Tidak hanya bencana bersumber dari dalam bumi, bencana banjir juga terjadi setiap tahunnya. Sering kali datangnya musim hujan kurang ditanggapi secara kritis oleh masyarakat berisiko, terutama masyarakat DKI Jakarta Cuaca ekstrem dalam bentuk datangnya hujan dengan intensitas tinggi secara mendadak dalam waktu yang singkat, sering ditemui di Indonesia. Ini sangat berpotensi menimbulkan banjir bagi wilayah yang kurang mewaspadai efek buruk musim hujan. Banjir Wasior, Papua barat pada 4 Oktober 2010 silam yang menyebabkan 410 orang meninggal menjadi pelajaran penting untuk mewaspadai bencana banjir. Rawan Bencana Secara geografis, Indonesia merupakan negara kepulauan yang terletak pada pertemuan empat lempeng tektonik, yaitu Lempeng Eurasia, Lempeng Indo-Australia, Lempeng Filipina, dan Lempeng Pasifik. Di selatan dan timur Indonesia terdapat sabuk vulkanik (volcanic arc) yang memanjang dari Pulau Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, Sulawesi, yang sisinya berupa pegunungan vulkanik tua dan dataran rendah, sebagian didominasi rawa-rawa. Kondisi tersebut sangat berpotensi berbagai bencana, seperti erupsi gunung api, gempa bumi, tsunami, banjir, dan tanah longsor. Data United States Geological Survey (USGS) menunjukkan, Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki tingkat kegempaan tertinggi di dunia, 10 kali lipat tingkat kegempaan di Amerika Serikat. Statistik menyatakan, setidaknya ada dua gempa besar terjadi dalam satu tahun dan satu tsunami dalam dua tahun. Seiring berkembangnya teknologi, beragam bencana alam baru menjadi tinjauan khusus di Indonesia. Pemanasan global, perubahan iklim, badai magnet, dan penurunan kualitas udara menjadi bencana terbaru pada abad ke-21. Rangkaian bencana tersebut kini belum terlalu dirasakan dampaknya. Namun, akan menjadi bencana besar ketika manusia tidak memahami dan mewaspadai hingga menjadi bencana makro. Tidak dapat dimungkiri, segala upaya mitigasi bencana sangat perlu dilakukan seluruh elemen masyarakat di Indonesia. Tindakan Antisipatif Mitigasi bencana adalah usaha untuk mengurangi atau meminimalkan bahkan meniadakan korban dan kerugian yang mungkin timbul akibat bencana. Titik berat diberikan pada tahap sebelum terjadinya segala jenis bencana, baik yang termasuk ke dalam bencana alam (natural disaster) maupun bencana sebagai akibat perbuatan manusia (man-made disaster). Bencana yang tidak bisa dihindari dan berpotensi menimbulkan banyak korban adalah bencana alam. Diperkuat data statistik tahun 1815-2013 yang dihimpun Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menunjukkan, bencana banjir, tanah longsor, dan puting beliung mendominasi jumlah bencana yang pernah terjadi di negeri ini. Informasi dari instansi terkait ada baiknya dimanfaatkan untuk langkah-langkah antisipatif meliputi adaptasi dan mitigasi bencana tektonik ataupun hidrometeorologis. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memberikan pelayanan informasi cuaca hingga peta-peta potensi bencana banjir yang dapat diakses secara langsung melalui website resminya. Selain informasi cuaca, BMKG memberi informasi dini gempa bumi dan tsunami yang dapat diakses dengan mudah melalui website dan pesan singkat via ponsel atau email. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) juga memberi informasi terkini aktivitas gunung api aktif di seluruh Indonesia. BNPB hingga kini sangat baik dalam menjalankan tugas utamanya dalam fungsi penanggulangan. Namun, alangkah lebih baik kita saling bekerja sama dengan pemerintah dalam menjalankan fungsinya melakukan mitigasi. Banyak hal yang dapat dilakukan, seperti dalam mengantisipasi banjir, pemerintah daerah dan masyarakat harus memperhatikan bangunan pengendali banjir (bendungan/dam atau sumur resapan) serta kondisi sungai. Untuk jangka pendek, dapat kita lakukan pengerukan dan/atau pelebaran sungai sebagai langkah antisipatif. Dalam hal antisipasi bahaya kerusakan dan korban jiwa akibat gempa bumi, pemerintah daerah dapat meninjau ulang konstruksi bangunan di masing-masing wilayah untuk direkonstruksi menjadi bangunan tahan gempa. Begitu juga dalam hal antisipasi tsunami. Masyarakat pesisir dapat diberikan sosialisasi sirine penanda tsunami serta dapat dicanangkan pembangunan penghalang tsunami, seperti tembok besar, karang, atau hutan mangrove skala besar. Reboisasi dan terasering juga dapat dilakukan untuk mencegah tanah longsor serta kebakaran hutan. Keduanya harus terus dilakukan dalam rangka menjaga keseimbangan ekosistem. Mitigasi berbasis kearifan lokal juga jangan diabaikan. Pembangunan rumah adat tahan gempa omo hada di lereng gunung api, interpretasi alam melalui aktivitas hewan dan tumbuhan lereng gunung, serta tradisi smong atau imbauan akbar dari pemuka adat untuk melarikan diri ke dataran tinggi juga merupakan prestasi mitigasi terbaik yang pernah dilakukan masyarakat Indonesia dahulu kala. Mari kita masuki tahun 2014 dengan memahami dan melakukan mitigasi bencana alam di negeri ini, dalam rangka membangun kewaspadaan dan kesiapsiagaan meminimalkan efek buruk bencana tersebut. ●