Buat Apa Jokowi Memilih Zulkifli Hasan Sebagai Menteri Pedagangan Budiarti Utami Putri :  Wartawan Majalah Tempo

MAJALAH TEMPO, 18 Juni 2022

 

 

                                                           

MALAM setelah dilantik menjadi Menteri Perdagangan pada Rabu, 15 Juni lalu, Zulkifli Hasan mengumpulkan sejumlah ekonom di rumah dinasnya di kawasan Widya Chandra, Jakarta Selatan. Ketua Umum Partai Amanat Nasional tersebut meminta masukan setelah ditunjuk Presiden Joko Widodo menggantikan Muhammad Lutfi.   Ketua Dewan Pimpinan Pusat PAN Bima Arya, yang hadir dalam pertemuan, menyarankan Zulkifli memprioritaskan penanganan langkanya minyak goreng kemasan. Wali Kota Bogor, Jawa Barat, ini mengatakan masalah itu menjadi perhatiannya sebagai kepala daerah.   “Saya mendukung Bang Zul agar tak gentar dan memenuhi harapan publik untuk mengatasi persoalan minyak goreng,” kata Bima kepada Tempo, Kamis, 16 Juni lalu. Bima bercerita, salah satu pakar yang hadir ialah Didik Junaidi Rachbini—ekonom yang juga mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari PAN.   Kepada Tempo, Didik Rachbini mengaku kerap memberikan masukan kepada Zulkifli soal kebijakan ekonomi. “Kepada sahabat pasti saya akan memberikan saran profesional apalagi diminta,” ucap Rektor Universitas Paramadina ini lewat pesan pendek, Jumat, 17 Juni lalu.   Bima Arya enggan merinci tamu lain yang hadir. Menurut dia, Zulkifli juga sempat menghubungi dua pendahulunya di PAN, yaitu Hatta Rajasa dan Soetrisno Bachir. “Dukungan dari senior partai tidak berhenti mengalir,” ujarnya.   Pelantikan Zulkifli menjawab penantian panjang PAN untuk kembali masuk kabinet. Selama Jokowi menjadi presiden, kader partai itu selalu menjadi menteri di tengah pemerintahan. Pada periode pertama Jokowi, PAN menempatkan Asman Abnur sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.   PAN tidak ikut serta dalam awal pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla karena mendukung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa pada pemilihan presiden 2014. Dua tahun menjadi menteri, Asman Abnur mundur pada Agustus 2018 setelah PAN memutuskan tak mendukung Jokowi-Ma’ruf Amin dan menjagokan pasangan Prabowo-Sandiaga Uno.   Sinyal Partai Amanat Nasional merapat ke koalisi pemerintah kembali muncul setelah Zulkifli Hasan bertemu dengan Jokowi pada 14 Oktober 2019, sepekan sebelum pelantikan menteri. Saat itu, Jokowi menyatakan ada peluang partai lain bergabung dengan koalisi pendukung pemerintah. Tapi Zulkifli menyangkal ada pembicaraan soal posisi menteri.   “Kami tahu diri,” katanya. Jokowi akhirnya tak memasukkan kader PAN ke daftar menteri. (Baca: Bagaimana Lobi-lobi Menarik PAN ke Koalisi Jokowi)   Sebelum reshuffle kabinet Jokowi digelar pada Desember 2020, kabar masuknya PAN kembali berembus. Semula beredar informasi bahwa PAN akan mendapat satu kursi menteri. Namun tak ada kader partai itu yang dilantik sebagai menteri. Begitu pula saat Jokowi melantik dua menteri pada 28 April 2021.   Meski demikian, PAN terang-terangan bergabung dengan koalisi pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin pada 25 Agustus 2021. Kala itu, Zulkifli Hasan dan Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno menghadiri persamuhan pimpinan partai koalisi Jokowi di Istana Merdeka.   Seusai pertemuan, Presiden Jokowi membisiki Zulkifli bahwa akan ada pembicaraan lanjutan. Informasi ini dibenarkan oleh Wakil Ketua Umum PAN Yandri Susanto. “Pak Zul, nanti kita ketemu lagi,” ujar Yandri. Namun Yandri menyatakan tak ada pembicaraan soal reshuffle kabinet.   Meski demikian, di kalangan pengurus PAN beredar informasi bahwa Presiden berniat memberikan satu kursi menteri. Dua pengurus partai itu menyatakan Presiden sempat menawarkan sejumlah posisi, yakni Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Perhubungan, serta Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.   Sumber yang sama menyebutkan Zulkifli Hasan menyodorkan sejumlah nama kepada Presiden, yaitu mantan Ketua Umum PAN, Soetrisno Bachir; serta sejumlah kader yang berada di DPR, yakni Asman Abnur, Eddy Soeparno, dan Viva Yoga Mauladi. Namun Istana meminta Zulkifli sendiri yang mengisi jatah tersebut.   Sejak saat itu, isu masuknya kader PAN sebagai calon menteri kembali bergulir di kalangan petinggi partai. Tapi, menurut sejumlah pengurus PAN, kabar tersebut sempat menguap karena Istana tak kunjung memberi kepastian. (Baca: Pisah Jalan Dua Besan, Amien Rais-Zulkifli Hasan)   Wakil Ketua Umum PAN Bima Arya bercerita, jeda waktu yang lumayan lama sempat membuat pengurus partainya tak lagi menanti perombakan kabinet. Mereka sepakat PAN bertahan di koalisi pemerintahan Jokowi meski tak mendapat jatah menteri. “Keputusan partai mendukung Pak Jokowi sudah final,” ucapnya.   Dua politikus PAN lain bercerita, sejumlah pengurus sempat kecewa lantaran tak kunjung ada kepastian soal jatah menteri. Apalagi PAN sudah menjadi “anak baik” yang mendukung setiap kebijakan pemerintah. Menjelang akhir Februari lalu, Zulkifli Hasan ikut mengusulkan penundaan pemilihan umum dan perpanjangan masa jabatan presiden.   Imbas melontarkan wacana ini, menurut seorang petinggi PAN, partai itu babak belur dikritik. Sigi Lembaga Survei Indonesia pada 25 Februari-1 Maret lalu mencatat, mayoritas pendukung PAN tak setuju penundaan pemilu. Sedangkan survei Indonesia Political Opinion pada 11-17 Maret lalu mencatat, elektabilitas PAN menurun hingga tinggal 2,2 persen.   Orang dekat Zulkifli Hasan mengatakan kepastian kader PAN masuk kabinet disampaikan Presiden Jokowi pada Selasa, 24 Mei lalu. Malam itu Jokowi memanggil Zulkifli ke Istana Bogor. Dalam pertemuan itu, Presiden meminta Zulkifli bersiap masuk kabinet.   Menurut sumber yang sama, Jokowi mengatakan bahwa Zulkifli mungkin akan didapuk sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional. Alternatif lain, Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat itu akan menjadi Menteri Perdagangan. Kepada Presiden, Zulkifli menyatakan kesiapannya.   Wakil Ketua Umum PAN Yandri Susanto membenarkan adanya pertemuan tersebut. Namun ia membantah ada pembicaraan mengenai perombakan kabinet. “Saya tanya apakah membahas reshuffle, kata Bang Zul tidak ada,” tutur Ketua Komisi Agama DPR ini kepada Tempo, Kamis, 16 Juni lalu.   Tak sampai sebulan seusai pertemuan itu, Jokowi melantik Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan. Wakil Ketua Umum PAN Bima Arya membantah jika posisi Menteri Perdagangan disebut menjadi ganjaran karena Zulkifli mendukung penundaan pemilu. Ia mengklaim masuknya PAN ke kabinet adalah buah komunikasi panjang dan intens dengan Presiden Jokowi. “Terlalu sederhana kalau dikaitkan langsung dengan isu perpanjangan masa jabatan presiden,” katanya. ●   Sumber :   https://majalah.tempo.co/read/laporan-utama/166225/buat-apa-jokowi-memilih-zulkifli-hasan-sebagai-menteri-pedagangan