"G20
Empower Indonesia" dan Representasi Ekonomi Perempuan Globalt Rinawati Prihatiningsih ; Representative G20 EMPOWER untuk Indonesia,
Pengurus DPP IWAPI, Lulusan S2 Program Studi Kajian Gender Universitas
Indonesia |
DETIKNEWS, 5 Agustus 2021
Pemerintah dan sektor swasta selama beberapa
dekade terakhir telah berupaya membangun masyarakat yang lebih setara dan
inklusif di seluruh negara G20 dan sekitarnya, beberapa di antaranya adalah
dengan terbitnya Deklarasi Beijing (1995) dan G20 Brisbane's Goals (2014).
Namun pemberdayaan ekonomi dan partisipasi perempuan di tingkat kepemimpinan
masih tertinggal dan perlu adanya komitmen dan aksi kongkret yang ambisius
dari negara yang tergabung dalam G20. Hasil kajian Bank Dunia menyebutkan, angkatan
kerja global perempuan hanya di 38,8%, jauh tertinggal dari tingkat
partisipasi laki-laki. Perempuan hanya menempati 27% dari semua posisi
manajerial, menduduki hanya 26% kursi di dewan direksi perusahaan publik di
seluruh negara OECD, memimpin kurang dari 8% dari perusahaan Fortune 500, dan
hanya 1% dari organisasi yang terdaftar di IPO. Persoalan akses menuju kepemimpinan perempuan
berdampak bahkan jauh lebih berat terhadap perempuan kulit berwarna, imigran,
minoritas, dan anggota kelompok terpinggirkan lainnya, yang menghadapi
berbagai bentuk diskriminasi dan hambatan yang saling bersilangan. Data dari World Economic Forum (WEF) bahkan
menyebutkan ketertinggalan perempuan dapat dicapai, namun diperlukan waktu
276,6 tahun untuk mewujudkan paritas dalam partisipasi dan peluang ekonomi
perempuan di seluruh dunia. Kesenjangan ini bahkan semakin meningkat
setidaknya satu generasi karena pandemi Covid-19. Kehilangan pekerjaan selama
krisis ini adalah 5% lebih tinggi untuk perempuan daripada laki-laki (ILO),
karena sektor yang paling terpukul adalah sektor-sektor di mana perempuan
lebih sering dipekerjakan, dan kehilangan upah juga secara tidak proporsional
mempengaruhi perempuan di seluruh dunia. Realitas yang mengkhawatirkan dan tidak setara
ini mendorong Pemimpin G20 pada 2019 meluncurkan Aliansi G20 EMPOWER, the
Empowerment and Progression of Women's Economic Representation untuk
mewujudkan Pemberdayaan dan Kemajuan Representasi Ekonomi Perempuan,
menyatukan para pemimpin senior dari dunia usaha dan pemerintah dari 28
negara yang tergabung dalam G20 dan negara-negara tamu. Maksud dan tujuan
Aliansi adalah untuk mempercepat kepemimpinan dan pemberdayaan perempuan di
sektor swasta, dengan mengusulkan kebijakan dan langkah-langkah pragmatis
untuk mengatasi tantangan saat ini dan masa depan. Tahun ini dalam G20 EMPOWER Presidency Italy,
mengusung tiga isu prioritas yaitu, Prosperity, People, dan Planet. Sejalan
dengan tiga isu prioritas tersebut, G20 EMPOWER mengangkat tiga isu prioritas
yang disampaikan dalam tiga sidang pertemuan (plenary) secara daring dengan
fokus pada: 1. Plenary pertama telah dilaksanakan pada 23
Pebruari 2021 mengangkat tentang pentingnya pengukuran (measuring to improve)
dengan menggunakan Key Performance Indicators (KPI) untuk memajukan
kepemimpinan perempuan di sektor swasta, dan merekomendasikan pentingnya
melakukan advokasi untuk pengembangan regulasi terkait kepemimpinan perempuan
kepada pemerintah masing-masing. Ukuran dalam KPI meliputi: (1) Persentase
perempuan di lapangan kerja; (2) Persentase perempuan dalam promosi; (3)
Persentase perempuan dalam total kesenjangan upah berdasarkan gender (gender
pay gap); (4) Persentase perempuan dalam Direksi (merinci peran eksekutif);
dan (5) Persentase perempuan di posisi teknis (merinci posisi manajerial). 2. Plenary kedua telah dilaksanakan pada 4 Mei
2021 adalah tentang jalur bakat perempuan sebagai kunci kepemimpinan
perempuan (Female talent's pipeline as the key to women leadership); dan
membahas implikasi Covid-19 terhadap pengambilan keputusan yang
rekomendasinya adalah penambahan terhadap KPI terkait; (1) jam kerja yang
flexible, (2) memperkuat kebijakan pengasuhan anak, (3) keterwakilan dalam
dewan direktur dan posisi eksekutif melalui pemberian kuota dan insentif, (4)
menciptakan budaya kesetaraan yang berinvestasi pada pendidikan, kesadaran
publik, dan mobilisasi dengan menekankan praktik keragaman, inklusi, dan
kesetaraan untuk mengatasi hambatan sistemik seputar kemajuan perempuan. 3. Plenary ketiga telah dilaksanakan pada 6
Juli 2021 membahas Pelatihan dan Pengembangan (Enabling Woman to Lead the
Future) guna mengatasi kesenjangan yang ada melalui adopsi dan implementasi
program yang mendorong keterampilan dan kualifikasi yang dibutuhkan perempuan
untuk menghadapi dan memimpin tantangan teknologi dan keberlanjutan di masa
depan. Ketiga sidang pembahasan tersebut dihadiri
oleh perwakilan Indonesia yang menjadi Chair adalah Yessi D. Yosetya dari PT
XL Axiata dan Rinawati Prihatiningsih dari Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia
(IWAPI) sebagai Co Chair. Sedangkan wakil dari pemerintah diwakili oleh Eko
Novi selaku Asisten Deputi Peningkatan Partisipasi Lembaga Profesi dan Dunia
Usaha Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Selain menghadiri sidang plenary, Indonesia
terlibat aktif dalam Co-Chair Meetings untuk menyelaraskan visi, kegiatan dan
keterlibatan pemangku kepentingan pada Presidensi Italia 2021. Co-Chair
Meetings dihadiri negara yang tergabung Troika yaitu Italia, Jepang, Kanada,
Saudi Arabia, dan Indonesia. Sebagai negara Co-Chair, Indonesia membidangi
fungsi komunikasi untuk para "advocate" dalam memberikan edukasi
tentang kepemimpinan perempuan di sektor swasta serta mengembangkan para
"advocate" menjadi Duta G20 EMPOWER yang dibekali dengan buku
panduan Advocate Communication Handbook. Para advocate adalah pimpinan
perusahaan/organisasi. Ketua Umum IWAPI Nita Yudi bersama CEO XL Axiata Dian
Siswarini adalah beberapa peserta yang menjadi advocates yang telah
menandatangani pledge G20 EMPOWER. Hal yang membanggakan yang penting dicatat
adalah komitmen pemerintah Indonesia untuk melanjutkan mandat program G20
EMPOWER pada Presidency Indonesia tahun 2022. Untuk itu G20 EMPOWER Indonesia
telah mempersiapkan berbagai hal untuk persiapan menuju Presidensi G20 tahun
2022 di antaranya yaitu menyusun dan mempertajam isu prioritas terkait
akuntabilitas sektor bisnis dalam mendukung kesetaraan gender --yang akan
diusung melalui FGD bermitra dengan UN Women, BCG, UI, IBCWE, APINDO, IWAPI;
memperluas partisipasi dan kolaborasi "advocate" dari sektor swasta
dan BUMN; penguatan kapasitas para "advocate"; bermitra dengan
knowledge partners seperti UN Women, BCG, Universitas Indonesia. Kolaborasi erat dari sektor swasta dan
pemerintah perlu terus ditingkatkan sebagai bagian dari Aliansi G20 EMPOWER
bersama-sama dalam advokasi pembuatan, pelaksanaan kebijakan dan aksi
kongkret yang dapat mewujudkan pemberdayaan dan kemajuan representasi ekonomi
perempuan yang berkesetaraan dan berkeadilan gender. Beberapa upaya yang
dapat dilakukan; pertama, penguatan pemberdayaan dan kepemimpinan perempuan
guna pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Kedua, mendorong implementasi konkret
tumbuhnya kebijakan yang kolaboratif agar tercipta kepemimpinan perempuan.
Ketiga, kebijakan yang mendorong terciptanya kakak-adik asuh antara
perusahaan yang sudah mapan dan besar dengan memberikan kesempatan bagi
perempuan pelaku usaha kecil, dan menengah dalam mewujudkan kolaborasi
ekonomi yang saling menguntungkan dan mengurangi kesenjangan ekonomi
perempuan. Keempat, mendorong kebijakan yang
mengintegrasikan isu digital ekonomi untuk mendapatkan flexible working agar
produktivitas mereka optimal dan tidak mengakibatkan beban tambahan. Kelima,
mendorong peningkatan pemberdayaan dan kepemimpinan perempuan baik bagi
perempuan bekerja maupun perempuan wirausaha dengan target yang tegas
terukur. Keenam, mendorong implementasi gerakan "He for She" . ● |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar