|
Politik
”Kumalungkung”
Tulus Sudarto ; Rohaniwan; Bekerja di Paroki St Maria Lourdes,
Sumber, Magelang
|
KOMPAS,
05 Februari
2018
|
Adalah Clifford Geertz
(1926-2006), Indonesianis asal Amerika, yang menegaskan bahwa bukanlah pihak
asing yang menentukan sejarah Indonesia. Risetnya pada level masyarakat
Indonesia yang begitu dinamis mementahkan anggapan umum tentang
ketidakberdayaan Indonesia menjadi bangsa mandiri karena pelbagai kekuatan
dan dikte pihak asing. Tesisnya jelas, bangsa Indonesia sendiri yang membuat
sejarah (bdk. Baskara T Wardaya, 2017).
Konklusi ini kedengaran
kontingen, tetapi sebetulnya permanen. Kontingensi terletak pada dua matra,
yaitu politik dan ruang-waktu. Apa yang bersifat politis senantiasa berdampak
atau dipengaruhi oleh aspek lain, seperti sosial budaya. Politik tidak pernah
berdiri sendiri persis karena tipikalitas masyarakat Indonesia yang kolektif.
Sementara kontingensi
kontekstual menunjuk pada periode liminal saat Indonesia kedatangan
pihak-pihak asing pada masa lalu, seperti Belanda, Jepang, dan Amerika.
Kepermanenan itu konkret dalam fakta politik saat ini. Bahwa pihak asing tak
ada lagi dalam keseharian masyarakat politik, hal ini lebih sebagai pernyataan
daripada kenyataan.
Ketika mencari akar
masalah mengenai jegal-jegalan politik secara banal, tidak pernah pihak mana
pun—baik praktisi maupun akademisi—yang mau mengakui orisinalitas budaya
konfrontatif itu adalah khas Indonesia. Yang disalahkan Belanda yang
menerapkan politik divide et impera.
Bahwa rebutan kekuasaan
tidak pernah bersifat transenden, apalagi produktif, selalu saja semua pihak
mengelak untuk dipersalahkan. Jauh lebih mudah adalah menyalahkan kubu lain.
Energi menjadikan pihak lain sebagai akar masalah justru mengkristalkan
betapa secara antropologis masyarakat Indonesia mengalami kompleks inferiotas
yang begitu masif.
Kontingensi itu tidak
melulu bersifat hipotetis. Budaya konfrontasi tanpa solusi ekuivalen dengan
kultur destruktif. Alih- alih merupakan bentuk dekonstruksi, tak satu pun
bisa mengajukan bantahan ilmiah bahwa dekonstruksi tersebut bukan lain adalah
destruksi total.
Setiap bentuk kemajuan
progresif demi kepentingan bersama (common good) senantiasa mengaktifkan
resistensi total. Oposisi tidak sekadar institusionalisasi politik pengubuan,
tetapi epitomisasi hasrat-hasrat primitif penghancuran tatanan.
Tahun politik hanyalah
sekadar luapan jeroan sesungguhnya bahwa masyarakat Indonesia memang pada
dasarnya hanya bisa saling mendestruksi, bukannya mengonstruksi. Belum sebuah
tesis terbangun, proses antitetis sudah diaktifkan begitu rupa seolah-olah
tesis baru.
Lihatlah program-program
yang dipancang. Tak satu pun merupakan ide baru. Yang ada hanyalah antitesis
terhadap program lama. Kalaupun ada, pastilah hanya sebentuk catatan kaki.
Indonesia tidak bisa membuat halaman tersendiri. Bukan karena ketidakbisaan,
melainkan karena kekuatan-kekuatan destruktif atas nama dekonstruksi itu jauh
lebih berurat akar.
Isu
antropologis
Ada tesis yang mengatakan
bahwa personifikasi terhadap kekuasaan menjadi akar segala permasalahan
karena melekat par excellence dalam urat nadi masyarakat Indonesia.
Personifikasi kekuasaan merujuk pada kecenderungan alami untuk menerima
kekuasaan sebagai kesempatan untuk eksis sebagai patron dalam kultur feodal.
Personifikasi kekuasaan
ini tidak sekadar hanya persepsi, tetapi yang paling konstitutif adalah
berupa konsepsi. Pendakuan kekuasaan yang khas feodal menempatkan kekuasaan
sebagai kekuasaan itu sendiri. Pelbagai muatan saleh dari konsep meritokrasi
sampai lapis teologis sebagai bentuk pengabdian hanyalah sebentuk lip service
demi sopan santun publik.
Personifikasi kekuasaan
inilah yang menjadi elan vital perebutan politik sedemikian brutal. Pilihan
untuk lebih melanggengkan budaya konfrontasi tanpa menyertakan solusi adalah
satu gejala. Siapa peduli soal ideal politik jika ranah real politik terlalu
kasar untuk ditaklukkan?
Secara kategoris, model
pendekatan destruktif tidak pernah bertuan. Bahwa tanggung jawab utama dalam
pembentukan kultur politik selalu saja ada pada bangsa Indonesia sendiri,
gagasan ini terlalu naif untuk dipikirkan secara intelektual. Pastilah
serapan-serapan khas masyarakat Indonesia menjadi variabel dalam pengabadian
pendekatan dekonstruktif tersebut.
Lucunya, pendekatan
seperti ini dipakai sebagai excuse filosofis mengapa masyarakat bangsa
Indonesia tidak pernah bisa menjadi dirinya sendiri. Seolah-olah prototipe
keindonesiaan tidak pernah ada sampai bangsa-bangsa asing datang dan
meletakkan platform sedemikian kuat di masa lalu.
Stereotipikalisasi
kultural ini sama saja dengan penghindaran tanggung jawab ilmiah untuk
menerima bahwa Indonesia masih dicekam oleh kompleks inferioritas yang begitu
masif.
Hanya inferioritas yang
menyetor perasaan tidak aman (insecure) sehingga melihat pihak lain selalu
sebagai kubu yang harus disingkirkan.
Insekuritas kultural ini
bersifat antropologis, tidak sekadar fenomena insidental ataupun periferal.
Fakta sebagai bangsa jajahan selalu diungkit sebagai ratapan kolektif untuk
memberikan legitimasi terhadap pelbagai bentuk dekonstruksi, bahkan untuk
sesuatu yang sudah tertata baik.
Berwajah
kekuasaan
Secara performatif,
inferioritas selalu berwajah kekuasaan. Politisasi sebagai pihak korban
selalu mendapat respons massal. Pencitraan tanpa substansi adalah ekspresi
untuk menyembunyikan inferioritas.
Tak ayal, pendekatan
artifisial tersebut justru mencerminkan Indonesia sebagai bangsa yang melawan
dirinya sendiri. Di sinilah letak arogansi wong Indonesia meski tidak pernah
terang-terangan karena ditutup dengan selimut saleh.
Subtilnya arogansi politik
Indonesia tidak pernah blakblakan. Bukanlah gaya-gaya pompous yang secara
lahiriah kelihatan angkuh. Dalam bahasa Jawa, arogansi demikian disebut
kumalungkung. Kesombongan khas ini muncul dari pekatnya kompleks inferior
sehingga bukan saja tidak berani mengakui keunggulan kubu lain, melainkan
juga rapuh berdiri di atas kaki sendiri.
Kecenderungan bawaan dari
karakter kumalungkung adalah hasrat melimpah untuk mendekonstruksi apa pun,
termasuk bangunan yang sudah mulai tertata secara baik. Tipikal inferior,
bukan nyali besar.
Alhasil, tahun politik ini
merupakan ajang terbuka yang begitu transparan untuk melihat betapa
inferiornya masyarakat politik Indonesia, tetapi sekaligus mencerminkan
betapa kumalungkung– nya wong Indonesia. ●
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar