DKI Jakarta dan Anggaran Siluman

DKI Jakarta dan Anggaran Siluman Aiman Witjaksono ;  Host dan Wartawan Kompas TV

                                                    KOMPAS, 27 November 2017

                                                           

MASIH ingat dengan wawancara di TV dengan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), yang sangat viral hingga dua tahun setelahnya, bahkan lebih? Kala itu, hasil wawancara menjadi viral, karena ada kegeraman luar biasa, yang akhirnya tersebutlah “bahasa toilet” dalam wawancara siaran langsung yang saya pandu. Anggaran siluman Setelah satu pekan dibahas di berbagai media, saya pun mendapat sanksi dari Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), karena dianggap tidak segera menghentikan program dengan siaran langsung (live) tersebut. Meskipun kala itu, saya sudah mengingatkan beberapa kali Pak Ahok. Dan akhirnya, saya memutuskan menceritakan detail kejadian yang melatarbelakangi situasi itu. Baru kali ini, saya hendak blak-blakan tentang apa yang terjadi pada Maret 2015 silam. Simak, ya… Kala itu, awal bulan Maret 2015, saya mendapat kepastian untuk mewawancarai Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), setelah sebelumnya Pemimpin Redaksi KompasTV, Ibu Rosianna Silalahi, memberi kabar ke saya, soal kesediaan Pak Ahok untuk diwawancara. Apa yang diwawancara? Anggaran DKI Jakarta! Ya, saya sangat ingin mengupas apa yang terjadi dengan anggaran yang baru saja diserahkan DPRD DKI Jakarta ke Gubernur. Kejadiannya persis sama saat ini, di mana masyarakat termasuk media, melihat ada kejanggalan dalam anggaran tersebut. Gubernur Ahok pun waktu itu beberapa kali sudah memberikan sinyal-sinyal kegeramannya dalam wawancara doorstop alias wawancara harian media di Balai Kota Jakarta. Saya pun tertantang untuk menanyakan blak-blakan soal anggaran yang janggal. Tercapailah wawancara saya EKSKLUSIF dan pertama kali dengan Gubernur Ahok, pada 17 Maret 2015 di Balai Kota Jakarta, membahas anggaran Ibu Kota. Mungkin tidak ada yang tahu, Pak Ahok kala itu mengajak saya makan malam di ruang kantor Gubernur, sebelum wawancara berlangsung. Ngobrol sebelum wawancara Di sana kami bersama beberapa staf Gubernur Ahok, juga dengan sosok yang belakangan baru saya tahu namanya, Sunny Tanuwidjaja. Kami di meja makan itu membicarakan anggaran di DPRD DKI Jakarta yang begitu karut-marut. Pak Ahok sambil makan malam, bercerita kepada saya, betapa ia kalut dan kecewa dengan hasil pembahasan anggaran kala itu. Ia juga sempat menyebut andil sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan petinggi di Provinsi DKI Jakarta yang terlibat dalam pembahasan anggaran DKI Jakarta, yang menurutnya ada Rp 12 triliun dana yang entah berantah alias siluman. Di akhir makan malam kami, Pak Ahok mengatakan kepada saya, ”Saya akan buka-bukaan soal anggaran ini, kamu beruntung bisa wawancara!” Mulailah sesi wawancara, Live! Segmen pertama berlangsung lancar, sebagai prolog dialog berbicara soal kejadian paling akhir di Balai Kota, termasuk soal anggaran DKI Jakarta yang banyak jadi konsumsi media beberapa hari terakhir. Beranjak ke segmen kedua, saya bertanya ke Pak Ahok lebih detail, soal jumlah, cara alias modus, dan bagaimana bisa ada uang siluman triliunan rupiah dalam anggaran. Termasuk pertanyaan “serangan” yang disampaikan oleh sejumlah pihak DPRD DKI Jakarta kala itu, terkait dengan foto istri Ahok, Ibu Veronica Tan, yang duduk di kursi rapat Gubernur. Pada pertanyaan soal inilah, ia tampak marah besar bukan kepada saya, tetapi pada pihak DPRD, barulah saya ingatkan, kepadanya soal ini. Wawancara berujung sanksi Mengapa saya tidak menghentikan serta merta kala itu? Saya menganggap ada hak publik untuk tahu soal kongkalikong anggaran Pemprov DKI dan DPRD DKI Jakarta. Dan saat itu, Gubernur Ahok berjanji akan mengupas semua kebobrokan pembahasan yang diketahuinya. Sekali lagi, saya sebagai jurnalis tertantang untuk membuka hal ini semua. Walaupun akhirnya ada sanksi yang dikenakan terkait wawancara saya di stasiun KompasTV, tempat saya bekerja. Meski demikian, saya cukup puas, karena dari wawancara inilah, pertama kali dibahas dalam soal dana siluman Rp 12 triliun, yang akhirnya jadi diskusi berminggu–minggu di masyarakat dan juga media. Belakangan, diketahui sebagiannya dibelanjakan untuk alat yang bernama uninterruptible power supply (UPS). Kemudian dipasang khusus di banyak sekolah di DKI Jakarta. Pada akhirnya, kasus hukum korupsi UPS ini akhirnya menjerat Pejabat Pemprov DKI, Anggota DPRD, hingga vendor alias penyedia unit pada proyek ini. Kasusnya ditangani di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat. Sebagian darinya sudah divonis penjara. Bagaimana kini? Anggaran DKI Jakarta kini Saya belum berani mengatakan anggaran siluman. Karena memang belum bisa dibuktikan secara hukum. Meski saya kembali mewawancarai khusus Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno, hari Sabtu dua hari lalu (25/11/2017). Saya menanyakan kepadanya perihal ini. Pak Wagub setuju dengan pertanyaan saya, bahwa ada angka yang mencurigakan dalam anggaran yang baru dibahas oleh DPRD dan SKPD di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Ia menyebutkan satu hal, Penyertaan Modal Daerah (PMD) untuk sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Dari hasil penyisiran PMD ini saja, satu hal, bisa menghemat anggaran hingga lebih dari Rp 2 triliun. Wagub menginformasikan ini baru dalam wawancara saya kepadanya, alias belum pernah diungkapkan sebelumnya. Sandiaga Uno mengingatkan kepada seluruh masyarakat, bahkan di luar Jakarta sekalipun, untuk terus menyuarakan kejanggalan dalam anggaran, yang kini bisa bebas dilihat melalui situs: apbd.jakarta.go.id. Pfuuuh… memang setiap zaman selalu ada pemburu keuntungan, dengan jalan yang tak dibenarkan, angkanya bahkan mencapai triliunan! Padahal sudah dengan cara e-budgeting di zaman now! Eh, tapi ada yang berbeda, deh. Dahulu media sosial tidak seperti sekarang. Kalau sekarang, sadisnya enggak ketulungan, meski sumber datanya tidak semua bisa diandalkan, serta tak jarang salah sasaran. Bukan nurani, tapi jangan-jangan sekadar emosi berbalut benci. So..., cari data detail yang valid, dan tetap suarakan kebenaran, karena mengawal anggaran adalah hak kita, untuk masa depan peradaban! Mari! ●