ASEAN Minus 1 atau ASEAN "Zombie" Rene L Pattiradjawane ;   Wartawan Senior KOMPAS

                                                         KOMPAS, 22 Juni 2016

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

Ada kekhawatiran organisasi regional ASEAN menjelang usianya yang ke-50 menjadi organisasi yang hidup segan mati tak mau diacak-acak Tiongkok terkait klaim tumpang tindih kedaulatan di Laut Tiongkok Selatan (LTS). Juga menjelang keputusan kajian pengadilan arbitrase internasional (PCA) tentang beberapa status dan fitur di kawasan tersebut. Sepanjang sejarah ASEAN, belum pernah organisasi politik dan keamanan regional yang mempertahankan dan mengembangkan stabilitas dan perdamaian berada pada titik nadir akibat ulah negara besar. Untuk kesekian kalinya, sejak Menteri Luar Negeri RRT dijabat Yang Jiechi, ASEAN dibuat tidak mampu mengeluarkan pandangan atau pernyataan bersama terkait persoalan yang terus berkembang di LTS. Terakhir terjadi dalam pertemuan ASEAN-Tiongkok di Kunming, Provinsi Yunnan, pekan lalu (Kompas, 20/6). Insiden yang menyebabkan terjadinya diplomatic fiasco di lingkungan ASEAN akibat upaya balkanisasi RRC, menyebabkan setiap negara anggota mengeluarkan pandangannya sendiri-sendiri tentang LTS, khususnya terkait dengan posisi ASEAN pasca keputusan PCA. Menlu Kamboja Prak Sokkonn, misalnya, dalam surat ke Menlu Singapura Vivian Balakrishnan yang menjadi negara koordinator dialog ASEAN-RRT meminta penundaan pernyataan pers bersama para menlu ASEAN. Bahkan, Perdana Menteri Kamboja Hun Sen lebih lantang mengatakan, keputusan arbitrase bukan soal hukum, tetapi politik yang dijalankan beberapa negara dan PCA. Hal senada disampaikan Laos dan Brunei. Menlu Laos Saleumxay Kommasith dalam suratnya kepada Balakrishnan mendukung hal seperti yang diusulkan Sokkonn, untuk menghindari konfrontasi dengan RRT. Adapun Brunei meminta penundaan pernyataan pers bersama ASEAN juga dilakukan dan harus berdasarkan konsensus. Indonesia sebagai negara terbesar di kawasan pun terpengaruh dan belum menentukan sikap, terutama setelah beberapa insiden kapal nelayan RRT yang tertangkap di wilayah zona ekonomi eksklusif (ZEE) di sekitar perairan Natuna. Insiden melibatkan kapal Guibei Yu 10078 pada bulan Maret, Guibei Yu 27088, dan Qiandanzhou 19038 pada bulan ini. Apa yang harus dilakukan menghadapi ancaman kohesi ASEAN supaya organisasi ini tidak menjadi zombie yang mati tak mau hidup pun enggan. Dan, salah satu faktor utamanya adalah mekanisme konsensus yang selama ini menjadi acuan penting ASEAN dalam menentukan berbagai sepak terjangnya. Kolom ini berpendapat, sudah waktunya mekanisme konsensus diperbarui mengikuti dinamika regionalisme dan globalisasi menghadapi persoalan politik, hukum, keamanan di kawasan pada abad ke-21 yang semakin luas dan rumit. Indonesia bisa melakukan inisiasi untuk mulai berbicara dengan anggota ASEAN lainnya, mengusulkan mekanisme konsensus ASEAN minus 1 dalam menghadapi kebekuan dan kebuntuan sistem konsensus yang diciptakan pada dekade 70-an. Dalam ASEAN minus 1, harus disepakati jumlahnya tidak boleh lebih dari dua anggota yang tidak setuju. Kalau lebih, maka mekanisme konsensus tetap berfungsi seperti semula. Selain itu, mekanisme ASEAN minus 1 atau 2 ini juga tidak boleh menunjuk negara anggota mana yang tidak setuju, demi "menyelamatkan muka" anggota yang tidak setuju tersebut. Diharapkan, mekanisme ASEAN minus 1 mencegah terjadinya diplomatic fiasco yang berturut-turut menyebabkan ASEAN babak belur dipecah belah Tiongkok. Selain itu, sesuai berjalannya waktu, ASEAN bisa "membimbing" negara-negara besar di dalam dan luar kawasan untuk memahami dan menghormati norma serta nilai hukum internasional yang menjadi kunci penting organisasi regional ini. Laut Tiongkok Selatan hanyalah salah satu tantangan yang dihadapi ASEAN. Masih banyak persoalan lain yang membutuhkan kerja sama erat. ●