Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas Atantya H Mulyanto  ;   Pengamat Kebijakan Publik

KORAN TEMPO,  15 November 2014

                                                                                                                       

Presiden Joko Widodo menyampaikan paparan yang memukau para pemimpin dunia dan CEO yang hadir dalam APEC CEO Summit di Beijing, Cina. Intisari pidato Presiden adalah isu infrastruktur dan konektivitas. Infrastruktur adalah kata kunci kemajuan suatu bangsa. Sebab, pembangunan infrastruktur akan menimbulkan efek bangkitan dan tarikan bagi aktivitas perekonomian lainnya. Terdapat sejumlah tantangan pembangunan infrastruktur di Indonesia (Dardak, 2013). Pertama, sebaran penduduk, luas wilayah, dan kondisi geografis. Kedua, paradigma "pembangunan cepat" yang mengedepankan sasaran fisik semata sering kali mengorbankan kualitas infrastruktur. Ketiga, di bidang sumber daya air, sebagian daerah aliran sungai (DAS) telah rusak, yaitu 62 DAS dari jumlah total 470 DAS, sehingga mengakibatkan penurunan fungsi daerah tangkapan dan resapan air. Saat ini jaringan irigasi yang terbangun mencapai 6,77 juta hektare (1,67 juta ha belum berfungsi), dan jaringan irigasi rawa 1,8 juta ha untuk mendukung Program Ketahanan Pangan Nasional. Namun ada masalah lain berupa alih fungsi lahan pertanian sekitar 35 ribu ha per tahun. Keempat, di bidang jalan, jaringan jalan nasional 37 persen dalam kondisi baik, 44 persen sedang, 8 persen rusak ringan, kurang dari 11 persen rusak berat, atau 81 persen dalam kondisi mantap dan 19 persen tidak mantap. Di samping keterbatasan dana, ada masalah kurangnya keandalan jalan yang disebabkan ketidakdisiplinan pengguna jalan, seperti kendaraan dengan muatan berlebih dan masih perlu ditingkatkannya kompetensi pelaksana proyek. Kelima, terkait dengan konektivitas, di bidang pelabuhan, Indonesia sebagai salah satu negara maritim terbesar di dunia masih sangat tertinggal dibanding negara lain dalam ketersediaan pelabuhan dan industri pendukungnya, termasuk galangan kapal. Isu konektivitas juga menjadi visi pemerintahan Presiden Joko Widodo. Terjemahannya adalah, dengan membangun infrastruktur pelabuhan yang dapat menghubungkan seluruh wilayah Indonesia, pasokan dan distribusi logistik barang dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Pelabuhan yang dimaksud adalah pelabuhan laut dalam (deep sea port). Dengan demikian, kapal-kapal besar berkapasitas 3.000-4.000 TEUS dapat bersandar. Namun RAPBN 2015 dipastikan tidak menyediakan ruang fiskal yang cukup untuk pembangunan program tol laut. Karena itu, Presiden Jokowi menegaskan bahwa program andalannya tersebut bakal dibangun tanpa anggaran negara. Lalu, dari mana sumber pendanaan program tersebut? Pertama, pembangunan program diserahkan ke beberapa BUMN (Pelindo, IPC, dan sebagainya). Kedua, investasi diserahkan ke investor lokal. Terakhir, menyerahkan ke investor luar negeri. Investasi dapat menggunakan skema PPP (public private partnership). Pada kesimpulannya, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, pemerintah harus memiliki kebijakan pembangunan infrastruktur komprehensif yang meliputi, pertama, pendayagunaan sumber daya air untuk pemenuhan kebutuhan air baku dengan membangun reservoir tampungan air baku, penanganan konservasi, dan pengendalian banjir. Untuk mendukung kedaulatan pangan, jumlah waduk harus lebih banyak lagi. Saat ini di Indonesia terdapat 236 bendungan besar dan kecil dan lebih dari 19 ribu jaringan irigasi yang mengairi area sawah sekitar 4,8 juta ha. Sebanyak 11 waduk ditargetkan mulai dibangun pada akhir 2014. Pada 2014-2019, minimal ada 20 bendungan lagi sehingga mampu menambah ketersediaan air 14 miliar meter kubik. Kedua, bidang infrastruktur jalan pembangunan difokuskan untuk mendukung penyusunan cetak biru transportasi sistem jaringan multimoda yang sesuai dengan cetak biru sistem logistik nasional, keterpaduan antar-moda transportasi seperti jaringan jalan KA, bandar udara, dan pelabuhan laut. Ketiga, bidang infrastruktur permukiman meliputi perbaikan kualitas rumah tinggal masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), penyediaan sarana dan prasarana umum air minum pada kawasan kumuh, permukiman nelayan, serta pembangunan infrastruktur permukiman untuk mendukung sektor perikanan dan agrobisnis. Rumah tapak (landed house) untuk MBR harus ditingkatkan kualitasnya agar tercipta kehidupan yang lebih sehat. Kegiatan lain adalah pengembangan kawasan-kawasan agropolitan (desa pertanian maju) maupun minapolitan (desa nelayan maju), serta mendukung revitalisasi kawasan untuk pengembangan pariwisata. Dengan demikian, kawasan agropolitan dan minapolitan dapat menjadi embrio bagi munculnya kota-kota berbasis agro yang lebih tertata pada masa mendatang. Jadi, defisit pasokan rumah (backlog) yang saat ini diperkirakan mencapai 15 juta dapat teratasi secara bertahap. Seluruh dimensi pembangunan tersebut harus dilaksanakan secara lintas sektoral, komprehensif, dan terstruktur antar-kementerian dan lembaga, agar tercipta Indonesia incorporated yang menjadi cita-cita kita semua, bangsa Indonesia. ●