Pilkada dan Keindonesiaan Kita

Pilkada dan Keindonesiaan Kita Siswono Yudo Husodo ;   Ketua Pembina Yayasan Universitas Pancasila

                                                      KOMPAS, 31 Oktober 2016

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

Oktober tahun ini genap 11 windu Sumpah Pemuda. Waktu yang tepat untuk kontemplasi keindonesiaan kita. Semua pihak harus menyadari bahwa masyarakat Indonesia yang ada hari ini adalah penerus dan kelanjutan dari masyarakat yang dicita-citakan oleh para pemuda pada tahun 1928 tentang sebuah bangsa baru, yang sangat heterogen, terdiri dari banyak suku, bahasa, budaya, agama, dan kepercayaan, yang bernama bangsa Indonesia. Bangsa dan negara ini tidak akan lahir tanpa visi kebangsaan yang sangat kuat. Visi itu sangat terasa ketika ruang hidup bangsa ini disebut dengan ”Tanah-Airku”. Para pendiri bangsa dan negara ini jelas ingin membangun sebuah negara Indonesia yang dimiliki semua orang Indonesia. Semua orang Indonesia, tanpa membedakan latar belakangnya, berhak untuk hidup dan berkembang di mana pun di dalam wilayah Tanah Air-nya. Bung Karno, menyitir Ernest Renan, mengatakan bahwa sebuah bangsa adalah satu jiwa, satu spirit yang sama, karena sejatinya yang jadi pengikat suatu bangsa adalah kehendak untuk hidup bersama. Sementara Otto Bauer mengatakan, bangsa adalah satu persatuan karakter, satu watak, di mana persatuan karakter atau watak ini lahir dan tumbuh karena persamaan pengalaman. Bung Karno kemudian mendefinisikan bangsa sebagai ”segerombolan manusia yang besar, kerasia punya keinginan bersatu, keras ia punya persamaan watak, yang hidup di atas satu wilayah yang nyata”. Mengakui yang menang, menghargai yang kalah Sebagai suatu negara-bangsa, di bidang politik kita layakbersyukur karena berhasil mereformasi diri jadi negara demokrasi terbesar ketiga di duniasetelah India dan Amerika Serikat. Kita percaya demokrasi adalah sistem terbaik untuk membawa kemajuan bagi bangsa dan negara. Indonesia yang luas daratannya 1.919.4431 kilometer persegi dan 3.257.357 kilometer persegi lautan dikelola oleh pemerintah pusat di bawah seorang presiden dengan 34 provinsi, 416 kabupaten, 98 kota, 6.793 kecamatan, 81.253 kelurahan, dan 72.944 desa. Oleh karena itu, setiap lima tahun masyarakat Indonesia secara langsung memilih presiden-wakil presiden, gubernur-wakil gubernur, bupati-wakil bupati, atauwali kota-wakil wali kota. Juga memilih anggota DPR, DPD,DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota; juga memilih kepala desa. Dalam banyak pemilu/pilkada, ditengarai terjadi politik uang, kampanye hitam, gugatan seusainya pilkadabahkan pembakaran kantor pemda/KPU daerah, karena salah satu pihak menganggap pilkada tidak jujur dan tidak adil (yang kemudian terungkap setelah penangkapan Ketua MK Akil Mochtar oleh KPK bahwa di beberapa daerah ada putusan MK mengenai sengketa pilkada yang ditentukan dengan uang). Juga belum jadi kebiasaan calon yang kalah menyampaikan pidato ucapan selamat dan mengakui kekalahannya. Pendukung kandidat yang menang juga belum biasa menyampaikan penghargaan kepada yang kalah dan pendukung kandidat yang kalah belum biasa menyampaikan selamat kepada yang menang. Kondisi ideal sikap masyarakat itu harus diawali oleh terselenggaranya pemilu/pilkada yang bebas,rahasia, jujur, adil, dan transparan. Jika dicermati, di setiap daerah, gesekan politik terasa lebih keras bila menyangkut kompetisi memperebutkan posisi politik di tingkat daerah ketimbang di tingkat nasional. Pada tahun 2017 akan ada pilkada serempak di 101 provinsi/ kabupaten kota, termasuk diibu kota negara,Jakarta. Karenakomposisi penduduknya yang lengkap,mewakili semua unsur kebinekaan Indonesia, Jakarta adalah potret Indonesia kecil. Gubernur DKI Jakarta juga memiliki hak protokoler setingkat menteri, suatu hal yang tak dimiliki gubernur lainnya. Tokoh- tokoh elite politik nasional, jugasemua media massa besar, ada di Jakarta. Itulah Jakarta, pusat dinamika politik nasional. Akibatnya, gaung pilkada DKI yang semarak itumenasional, menjadi perhatian semua orang Indonesia di segenap penjuru negeri. Mengingat strategisnya nilai politik di Ibu Kota, persaingan akan keras sekali. Pemilihan umum (presiden dan legislatif), serta pilkada yang berlangsung rutin lima tahun sekali, termasuk pilkada Jakarta, haruslah menjadi sarana penting bagi pendidikan politik serta memantapkan keindonesiaan kita sebagai bangsa yang majemuk. Akhir-akhir ini, media sosial dipenuhi berita-berita pilkada DKI. Masing-masing menjagokan calonnya dan menjatuhkan lawannya. Sayangnya, di sana-sini terselip fitnah dan caci maki yang merusak pendidikan politik. Sesungguhnya rakyat Jakarta beruntung mendapatkan tiga pasangan calon yang muda-muda dan energik pada Pilkada DKI 2017. Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok (50 tahun)-Djarot Saiful Hidayat (54), pasangan berlatar belakang Tionghoa-Belitung dan Jawa; politisi dengan gebrakan pembangunan yang spektakuler serta pukulan keras pada praktik korupsi di DPRD DKI Jakarta. Ahok telah dua kali ikut pilkada Belitung Timur; satu kali pemilu legislatif), DPR; dan satu kali pilkada DKI Jakarta. Djarot dua kali ikut pilkada wali kota Blitar; satu kali ikut pileg, DPR; dan satu kali pileg di tingkat DPRD. Kedua, Anies Baswedan (47)-Sandiaga Uno (47), gabungan akademisi dengan pengusaha yang santun, yang masing-masing telah mencapai karier tertinggi di bidangnya. Anies pernah menjabat rektor di Universitas Paramadina dan pernah menduduki jabatan Mendikbud. Sandiaga Uno, pengusaha muda yang sukses dan sempat menjadi Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi). Ketiga, pasangan Agus Harimurti Yudhoyono (38)-Sylviana Murni (58), kombinasi militer dan PNS karier di Pemprov DKI. Agusberpangkat mayordengan lingkup kepemimpinan di tingkat batalyon adalah tokoh yang menonjol pada tingkatnya, dan di jenjang pendidikannya, di dalam dan di luar negeriselalu mencapai prestasi terbaik. Sylviana Murni, PNS yang menguasai seluk-beluk birokrasi, sudah mencapai pangkat tertinggi di lingkungan PNS (eselon I), sempat menjabat Wali Kota Jakarta Selatan dan Deputi Gubernur. Dalam demokrasi, orang boleh senang dan memilih tokoh tertentu dengan kadar yang biasa sampai yang fanatik. Boleh tak senang dan tak memilih tokoh tertentu, juga dari kadar yang biasa sampai fanatik. Yang tak boleh adalah fitnah, anarki, dan menghasut untuk berbuat destruktif. Dalam kasus pilkada DKI Jakarta, bisa diperkirakan Ahok punya kelompok pendukung yang fanatik karena gebrakannya, tetapi juga punya oposisi yang fanatik karena kebijakannya melawan kepentingan-kepentingan tertentu; juga karena iaterlalu kasar, kerap menyakiti atau diyakini sekelompok masyarakat haram untuk dipilih. Sementara pasangan Anies dan Sandiaga relatif tidak punya oposisi yang fanatik karena kesantunannya. Tetapi juga belum tampak ada pendukung yang fanatik karena rekam jejaknya pada masa lalu belum dikenal masyarakat. Agus Harimurti dan Sylviana Murni juga belum memiliki pendukung fanatik. Juga tidak punya kelompok oposan fanatik. Buang sentimen dan kebencian Guna meningkatkan kualitas demokrasi, kita perlu bekerja keras menjadikan pilkada DKI Jakarta yang sedang mendapatkan sorotan publik nasional ini menyenangkan;membalik tren yang sedang berkembang belakangan ini di mana penyebarluasan berita hoax, fitnah, dan kampanye hitam dengan cepat menyebar dalam jaringan sosial media. Secara umum, kehidupan politik negeri ini perlu terus dipelihara agar semakin demokratis, tetapi jangan membiarkan berkembangnya kebencian. Jika dibiarkan, gesekan-gesekan yang terjadi dalam pemilu dan pilkada yang berlangsung rutinbisa membahayakan persatuan nasional. Sebaiknyalah pada setiap pilkada yang berlangsung tidak diwarnai sentiment yang berlebihan untuk saling menjatuhkan. Apalagi diwarnai tema, pilihlah putra daerah atau orang seiman, yang berbeda dengan Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Sepatutnyalah meletakkan penilaian kepantasan seseorang untuk memimpin pada ukuran-ukuran yang umum mengenai integritas, intelektualitas, kapabilitas, dan akuntabilitas, yang sesuai dengan konstitusi, khususnya Pasal 27: ”Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan...”. Negara kita bukan Lebanon yang mengavling-ngavling jabatan politik berdasarkan aliran agama dan politik: Kristen Maronit, Phalangist, Druze, Islam Sunni, dan Islam Syiah. Menurut hemat saya, keindonesiaan kita akan tuntas jika seorang kiai dari Aceh yang sangat mengenal Bali, dicintai rakyat Bali, menjadi gubernur Bali; seorang pedanda Hindu dari Bali yang sangat memahami Banten, dicintai rakyat Banten, menjadi gubernur Banten; seorang pendeta dari Papua yang sangat mengenal Aceh, dicintai rakyat Aceh, menjadi gubernur Aceh; seorang ulama suku Sasak yang sangat mengenal Sulawesi Utara, dicintai rakyat Sulawesi Utara, menjadi gubernur Sulawesi Utara; seorang cendekiawan Muslim orang Minang yang sangat paham Nusa Tenggara Timur, dicintai rakyat NTT, menjadi gubernur NTT; seorang Katolik dari Flores yang sangat mengenal Kalimantan Selatan, dicintai rakyat Kalimantan Selatan, menjadi gubernur Kalimantan Selatan. AS memerlukan lebih dari 180 tahun setelah merdeka baru bisa memiliki Presiden John F Kennedy, seorang Katolik di masyarakat Protestan dan memerlukan lebih 230 tahun setelah merdeka baru memiliki Presiden Barack Obama yang berkulit hitam di mayoritas kulit putih yang sangat dominan. Kita melihat dengan penuh kebanggaan, pada masa lalu Suwarna orang Sunda menjadi Gubernur Kalimantan Timur dan Kaltim maju; Mohammad Noor, orang Madura, minoritas di Jawa Timur, menjadi gubernur legendaris di Jawa Timur. Ali Sadikin, orang Sunda menjadi gubernur legendaris di tanah Betawi. Lalu ada Ali Hasbi, orang Aceh, jadi Bupati Boyolali; Sitorus seorang Batak-Kristen menjadi Bupati Cilacap; dan Hasan Slamet, orang Banten-Muslim menjadi Gubernur Maluku yang mayoritasnya Kristen. Panglima Kodam Siliwangi pertama adalah Jenderal AH Nasution, orang Batak; rektor Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta yang legendaris pernah dijabat Prof Herman Johannes, orang Rote, NTT, dan Prof Teuku Jacob, orang Aceh. Saya optimistis akan datangnya waktu di mana setiap orang Indonesia akan punya kesempatan yang sama untuk meraih setiap jabatan publik di negeri ini. Semoga... ●