Mencari Keadilan Melalui Demonstrasi

Mencari Keadilan Melalui Demonstrasi Arifki  ;   Pengamat Politik

                                                    HALUAN, 29 November 2016

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

Demonstrasi 2 Desember 2016 nanti dipusatkan di Monas setelah Kapolri berkoordinasi dengan MUI, FPI dan ormas-ormas lainnya. Terjadi perbedaan pendapat sebelumnya antara pelaku ujuk rasa dengan pihak keamanan menentukan lokasi utama demonstrasi. Demonstrasi,Jumat, 4 No­vem­ber 2016 yang lalu atau dikenal dengan “gerakan 411” berlanjut dengan demo-demo “kontra 411” yakni dengan demo 19 November 2016, lebih populer dengan  “gera­kan  Bhineka Tunggal Ika”.  Tidak bisa dipungkiri gerakan 411 atau pun “ Bhi­neka Tunggal Ika” bisa disu­supi, apakah penyusup itu mendukung gerakan  atau memanfaatkan situasi dengan ketidaksukaan terhadap “ak­tor” yang didemo. Saya menilai gerakan 411 merupakan bentuk protes “mas­sa aksi” terhadap dugaan penistaan agama yang dila­kukan Ahok. Di balik massa yang menggugat Ahok karena diduga menistakan agama, asumsi saya massa aksi  yang bergerak bagian dari korban penggusuran atau reklamasi. Kebijakan Ahok yang masih menjadi kontroversi menge­lola Jakarta menjadi api ledak gerakan ini, tetapi tak bisa dipungkiri pula gerakan ini disusupi oknum tertentu yang memanfaatkan untuk meye­rang Ahok yang maju lagi menjadi calon gubernur DKI Jakarta. Gerakan menggugat Ahok su­dah sewajarnya dilakukan ma­syarakat yang merasa ter­sing­gung dengan pernyataan Gu­­bernur DKI Jakarta non-ak­tif ini. Hak menyampaikan pen­­dapat di muka umum, me­nyam­paikan protes sudah di­atur undang-undang. Meng­gu­­ngat Ahok mengenai uca­pan­­­nya di Kepuluan Seribu (su­rat Al-maidah ayat 51), kita tak perlu pula me­nya­lahkan peng­gugat yang mera­sa ter­sing­gung. Melarang aksi unjuk rasa yang dilakukan “massa” de­ngan alasan Ahok sudah ter­sangka tidak lah tepat, apa­lagi menduga aksi yang dila­ku­­kan 2 Desember 2016 nanti bagian dari “makar”. Pasalnya, Buni Yani yang menyebarkan video Ahok atas ucapan surat Al-Maidah ayat 51 juga ber­status tersangka. Jika ini “game”, posisi Ahok dengan Buni Yani sudah sama—pasti­nya siapakah yang bersalah Ahok atau Buni Yani? Ini ma­sih perlu proses panjang me­nentukan benar dan salah­nya. Tuduhan terhadap gera­kan 411 ditunggangi aktor politik tertentu, tak bisa di­pung­kiri “gerakan Bhineka Tung­gal Ika” juga bagian dari gerakan yang ditunggangi. Memposisikan gerakan Bhi­ne­ka Tunggal Ika sebagai unjuk rasa peduli toleransi, menurut saya itu hanya basa-basi yang sama saat demo 411 murni mengugat Ahok terkait dugaan penistaan agama, ujung-ujungnya ada pihak tertentu yang diuntungkan—terutama yang sudah lama ingin menekan Ahok. Sejak dari dulu demon­strasi memang sering mengun­tungkan orang-orang tertentu, orang yang persoalannya sama yakni menggugat aktor ter­ten­tu walaupun isu yang di­per­­soalkan berbeda. Demi mera­maikan massa mereka ikut dengan gerakan massa demi meloloskan misi pribadi­nya. Penunggang Gerakan Demonstrasi Tunggang menunggang dalam demonstrasi sudah bia­sa di dunia gerakan. Akan banyak yang mendapatkan panggung, mengklaim kepa­da orang lain (publik) dengan besarnya gerakan yang dila­ku­kan orang lain, tetapi ia ber­hasil saja mendapatkan pang­gung depan atau menguplod photo unjuk rasa dengan mem­­perdagangkannya. Sangat disayangkan jika yang berbicara dimedia sosial aktivis terkenal, berhubung telah mendapatkan jatah ke­kua­saan ia menyalahkan orang berdemonstrasi sebagai sesuatu yang salah. Ia baru merasakan kekuasaan, tetapi ada pula aktivis yang me­ngang­gu kekuasaan yang di­da­patkannya. Ibaratnya, ter­jadi perputaran zaman orang-orang kritis—saat dulu ia  ”kri­tis” dan sekarang menda­patkan kekuasaan, maka tak usah gusar dengan anak-anak muda kritis era sekarang yang sama dengan kita atau mele­bihi dan mengkritik kita yang sedang menikmati kekuasaan. Efektifkah Demonstrasi 2 Desember? Pada 2 Desember 2016 nanti juga ada unjuk rasa yang merupakan aksi lanjutan gera­kan 411. Yang menjadi perta­nyaan, efektifkah gerakan tersebut? Sebab gerakan ini bisa  menjadi isu yang buruk jika tidak terkelola secara baik, seperti gerakan 411 yang me­nyebabkan kerusuhan pada akhir unjuk rasa. Pasalnya, Ahok sudah ber­status tersangka, lebih mudah opini yang digerakkan bahwa pelaku demonstrasi “212” sebagai gerakan  yang me­miliki tujuan lain. Karena, Ahok sudah berstatus ter­sangka, untuk melawan itu per­lu rasanya koordinator lapangan aksi “212” untuk mewanti-wanti gerakan ini disusupi. Penyusupan itu bukan hanya ada pihak yang meman­faatkan ini sebagai bagian dari “agenda makar” seperti yang didesus-desuskan, walaupun saya tak pernah sepakat de­ngan isu yang terlalu dini dikumandangkan. Alasannya, secara kekuatan politik Presi­den Jokowi memiliki kekua­tan kuat di parlemen, apalagi setelah bergabungnya Partai Golkar dan PAN ke barisan ka­binet kerja. Selanjuntnya, kekha­wa­tiran yang terjadi  pengawasan terhadap pelaku demonstrasi dilarang. Ke depan demon­strasi bisa dianggap sebagai sesuatu yang “tabu” karena berlebihannya respon peme­ritah. Kritik kepada peme­rintah, demonstrasi meru­pa­kan bagian sarana penyam­pain aspirasi yang sudah biasa. Ini menjadi belenggu yang menakutkan ketika meng­kritik dianggap sebagai “perusak pembangunan” dan “ke­da­maian”. Lebih jauhnya, usaha-usaha meng-orbakan masya­rakat modern dengan cara-cara seperti bukan hanya menjadi masalah kebebasan berekpresi tetapi keberaniaan masyarakat melakukan kritik. Kelemahannya, terjadi sen­­tra­lisasi kekuasaan yang tidak dibagi kepada lembaga lain ataupun aktor (keseim­bangan). Semua lini dikuasai pemerintah atau pendukung pe­merintah—mulai dari par­le­­men, informasi, hukum, po­litik dan ekonomi. Mudah saja ba­gi pemerintah mengu­bah opini-opini masyarakat yang tersesat dan mendua ter­hadap kebenaran. Bisa dise­bab­kan tidak tahunya dengan in­formasi, bisa juga tidak mam­punya masyarakat mela­wan gerakan yang tersiste­ma­tis. Saat cara-cara yang biasa dilakukan masyarakat dila­rang, media yang sulit diper­caya dan dikuasainya tempat-tempat masyarakat memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah kah mereka melawan meng­gu­nakan segala cara melawan pe­nindasan? Saat hukum, po­litik dan ekonomi tak lagi bisa dipercaya. Di baliak  oknum-oknum yang memanfaatkan agama se­bagai alat mendapatkan ke­kua­saan dan memperkaya diri/kelompok. Agama juga bisa menjadi semangat perla­wanan, saat intelektual, akitivis yang dipercaya menceburkan diri ke dalam kekuasaan, menjabat sebagai komisaris, kepala-kepala dan lain-lain. Suara-suaranya tak lagi nyaring berbicara kema­nu­siaan, kelantangannya berbi­cara hanya terkait isu-isu aga­ma. Aktivis yang dulu nafas­nya penuh perlawanan seka­rang menjadi juru bicara peme­rintah. Maka wajar sulit men­cari dimana wadah perlawanan itu digelorakan. Salah kah Habib Rizieq banyak pengingutnya akhir-akhir ini? Yang dari dulu kita pun tahu bagaimana caranya bergerak. Seorang ideologkah Habib saat sekarang banyak pengingutnya—satu dalam gerakan yang sama—melawan penindasan. Agama telah men­jadi alat perlawanan saat pe­ngua­sa tak lagi mau men­dengar keluh kesah masyarakat yang digusur, reklamasi dan lain-lain. Salahkah seperti itu bung Aktivis yang selalu mem­bela?  ●