Vokasi Bukan Lagi "Kelas Dua"

Vokasi Bukan Lagi "Kelas Dua" Ester Lince Napitupulu  ;   Wartawan Kompas

                                                    KOMPAS, 26 Desember 2016

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla ingin meniru negara-negara maju untuk mempersiapkan tenaga kerja berdaya saing tinggi di era global. Penguatan pendidikan kejuruan kini menjadi salah satu prioritas. Targetnya tak hanya mencetak tenaga kerja terdidik dan terampil, tetapi juga mampu menopang pertumbuhan ekonomi. Ini relevan dengan perekonomian Indonesia yang diprediksi menempati posisi ketujuh terbesar di dunia pada 2030. Saat ini, tenaga kerja Indonesia, sesuai data Badan Pusat Statistik pada Agustus 2016, sekitar 60,24 persen berpendidikan SMP ke bawah. Yang pendidikannya menengah sekitar 27,12 persen dan yang lulusan perguruan tinggi sebanyak 12,24 persen. Salah satu harapan untuk memperkuat daya saing bangsa dengan memacu mutu sumber daya manusia di level pendidikan menengah, bertumpu pada SMK dan perguruan tinggi vokasi. Dengan sendirinya, SMK tak lagi dipandang sebagai sekolah "kelas dua" atau dipandang sebelah mata. Presiden Joko Widodo menginstruksikan supaya pendidikan vokasi dari SMK hingga politeknik direvitalisasi untuk memperkuat daya saing bangsa. Demikian pula pelatihan-pelatihan di balai latihan kerja. Koordinasi dari berbagai kementerian dan lembaga hingga pemerintah daerah pun mulai dirajut agar pendidikan vokasi dapat menjadi andalan. Peta jalan pendidikan vokasi disiapkan. Semangatnya bukan berangkat dari apa yang disediakan institusi pendidikan (supply). Namun, apa yang dibutuhkan dunia usaha dan industri (DUDI). Hal ini untuk memastikan agar lulusan vokasi jangan menjadi penyumbang angka pengangguran. Karena itu, revitalisasi yang dijalankan harus mengedepankan kualitas. Sebab, peningkatan mutu pendidikan vokasi bermutu bertujuan membuat kaum muda memiliki peluang kerja yang luas di dalam dan luar negeri, seiring berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN dan pasar global. Selain itu, mereka juga dapat berperan lebih baik dalam pembangunan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Kemitraan dengan industri Isu kualitas pendidikan vokasi tak melulu berkutat pada masalah klasik seperti layanan pendidikan seperti kurikulum, guru, serta sarana dan prasarana. Terkait dengan kemitraan pendidikan vokasi dengan DUDI, juga ada standar yang harus dipenuhi. Pendidikan vokasi yang menekankan keterampilan dengan porsi praktik kerja yang lebih besar, sekitar 60-70 persen dibandingkan teori, harus menjadi standar di semua SMK dan politeknik. Namun, dalam realitasnya banyak SMK dan politeknik yang tidak mampu memenuhi standar karena keterbatasan biaya. Tudingan bahwa lembaga pendidikan menghasilkan sumber daya manusia alias tenaga kerja yang tidak sesuai kebutuhan, yang kompetensinya belum sesuai dengan standar DUDI, masih kental mengemuka. Hal ini karena konsep link and match (keterkaitan dan kesepadanan) belum sepenuhnya dipahami oleh institusi pendidikan dan industri. Berkaca pada pengalaman Jerman, dual system pendidikan vokasi yang merupakan jalinan erat sekolah-DUDI membuat lulusan terserap dan terstandar. Indonesia dapat mengembangkan sistemnya sendiri yang tepat, tetapi memastikan keterkaitan pendidikan dengan kebutuhan pembangunan dan DUDI berjalan beriringan. Guna menyambungkan pendidikan vokasi ke DUDI, Kementerian Perindustrian juga dilibatkan. Demikian pula peran Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam mendorong perusahaan BUMN untuk menyediakan peluang magang dan perekrutan lulusan SMK. Tak ketinggalan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia untuk menyumbangkan pemikiran. Bagi Kadin, pengembangan SDM dari sistem pendidikan harus didesain untuk mengisi kebutuhan industri yang saat ini ada dan industri yang tumbuh di masa depan. Tujuannya membuat kebutuhan tenaga kerja dalam rantai suplai industri bisa dipenuhi dan mudah didapatkan. Kesenjangan antara lulusan dan pekerjaan pun dapat diminimalkan. "Ketidaknyambungan" hasil pendidikan vokasi dengan kebutuhan tenaga kerja terjadi akibat ketiadaan sumber informasi pasar kerja formal yang baik, yang menggambarkan industri yang tumbuh dan keahlian yang dibutuhkan, yang seharusnya disediakan Kementerian Ketenagakerjaan. Hal itu menjadi persoalan serius. Penyediaan tenaga kerja oleh lembaga pendidikan tidak nyambung dengan perkembangan dunia usaha dan pembangunan ekonomi bangsa. Ketersediaan informasi kebutuhan tenaga kerja secara nasional ini untuk mendukung penguatan pendidikan vokasi diserahkan kepada Kementerian Ketenagakerjaan. Tanpa acuan ini, sulit untuk bisa memastikan kebutuhan pekerja apakah berpendidikan vokasi atau sarjana. Apalagi, gelar sarjana akademik dipandang lebih bergengsi daripada diploma. Padahal, diploma IV diakui setara sarjana. Dan, perguruan tinggi vokasi pun bisa membuka program magister dan doktor terapan. Paradigma soal lulusan vokasi yang dianggap sekadar tukang sehingga dipandang kelas dua harus berubah. Pihak industri juga perlu dididik untuk memahami kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan sehingga tidak selalu merekrut sarjana ketika yang dibutuhkan cukup SMK ataupun politeknik. Kompetensi yang berstandar industri kini menjadi fokus SMK dan PT vokasi. Sertifikasi kompetensi hingga standar internasional pun dikejar demi membuka peluang kerja berskala global. Tidak terarah Selain soal kualitas, kejelasan arah pendidikan vokasi juga menjadi persoalan. Pembangunan bangsa saat ini, misalnya, tidak lagi memunggungi laut dan memperkuat kemandirian bangsa dengan tidak mengandalkan impor hasil-hasil pertanian. Namun, bidang ilmu dan kompetensi keahlian belum sinkron dengan arah pembangunan. Ke depan, industri manufaktur di dalam negeri akan berkembang. Pertumbuhan ekonomi utamanya dari sektor industri dan jasa. Hal ini berarti kebutuhan tenaga kerja bidang sains dan teknologi meningkat. Namun, ini belum tecermin dalam peningkatan program keahlian di SMK ataupun politeknik. Perkembangan SMK dengan membalikkan rasionya menjadi lebih besar daripada jumlah SMA selama lebih dari satu dekade (sejak 2005) ini berjalan tanpa arah. Kebijakan ini malah menyumbang angka pengangguran tertinggi dari hasil pendidikan di SMK. Dunia pendidikan yang menyediakan lulusan siap kerja berjalan sendiri dalam memperkirakan bidang keahlian yang dibutuhkan oleh pembangunan dan masyarakat. Jika mengacu pada potensi ekonomi Indonesia untuk sejahtera, misalnya, bidang pertanian yang butuh tenaga kerja level SMK 445.792 orang, tampak bahwa lulusan SMK saat ini mencapai 52.319 orang. Permintaan dunia pariwisata dari 707.600 orang bisa dipenuhi oleh lulusan SMK sebanyak 82.171 orang. Yang paling jomplang tampak pada bidang maritim atau perikanan dan kelautan yang memiliki peluang kerja sekitar 3,3 juta orang, tetapi SMK hanya mempunyai sekitar 17.000 lulusan. Sebaliknya, bidang bisnis dan manajemen berpeluang menciptakan jumlah penganggur dua kali lipat daripada peluang kerja yang ada. Peluang kerja yang hanya tersedia untuk 119.295 orang, sementara jumlah lulusan SMK mencapai 348.954 orang. Meskipun masih terbuka peluang kerja di bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK), jika tidak terkendali, nasibnya bisa seperti bidang bisnis dan manajemen. Sebab, SMK hingga di daerah pelosok pun berlomba-lomba membuka bidang keahlian TIK. Arah pengembangan kompetensi keahlian yang jelas dapat menyelamatkan lulusan vokasi dari ancaman status pengangguran. Jangan sampai mereka bekerja tak sesuai bidangnya. Tiap tahun ada sekitar 1,3 juta lulusan SMK dan politeknik. Jumlahnya meningkat tiap tahun. Di jenjang pendidikan tinggi, data dari Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek dan Dikti) menunjukkan dalam waktu lebih kurang 22 tahun, sejak politeknik pertama berdiri pada 1995, dari 43 politeknik, hanya 12 yang memiliki program studi terarah atau spesifik. Politeknik itu antara lain Politeknik Manufaktur Negeri Bandung (Jawa Barat), Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya (Jawa Timur), Politeknik Maritim Negeri Indonesia di Semarang (Jawa Tengah), dan Politeknik Pertanian Negeri Pangkep (Sulawesi Selatan). Mulai tahun 2017, Kemenristek dan Dikti fokus untuk merevitalisasi 12 politeknik. Pilihan ini mengacu pada pengalaman banyak negara maju yang memiliki pendidikan vokasi yang baik. Bagi Indonesia, penguatan politeknik bertujuan menjamin tersedianya tenaga kerja berkualitas dan mendorong inovasi. Politeknik yang memiliki keunggulan khusus misalnya bidang pertanian, perkapalan, dan manufaktur dapat melengkapi diri program studi nonteknik bersifat pendukung, seperti program studi manajemen. Politeknik diimbau memiliki program studi spesifik dengan skema pembelajaran 70 persen praktik dan 30 persen teori. Secara bertahap, 50 persen pengajar di setiap politeknik harus berasal dari kalangan industri. Demi menjamin lulusan vokasi yang tidak sekadar "tukang", perlu penjaminan mutu yang disepakati bersama agar sekolah mampu menyelenggarakan pembelajaran yang baik. Dengan demikian, peserta didik program vokasi menguasai ilmu pengetahuan dasar, seperti matematika, sains, teknologi informasi, dan komunikasi, serta bahasa. Selain itu, juga perlu peningkatan kecerdasan kognitif dan kemampuan berpikir kritis. Demikian pula dengan kompetensi sosial, mulai dari komunikasi, negosiasi, kerja tim, kepemimpinan, pemecahan masalah, etos kerja, karakter, hingga kewirausahaan. Jika komitmen itu dijalankan secara fokus, Indonesia diyakini mampu menyiapkan tenaga kerja berdaya saing. Keterbukaan pasar kerja global pun tak lagi menjadi ancaman. ●