Menggugat Egoisme Manusia Aminuddin  ;   Peneliti Sosial di Politik Bulaksumur Empat Research and Consulting (BERC) Yogyakarta

HALUAN,  29 Januari 2014

                                                                                                                        

                                                                                         

                                                      

Bencana yang bertubi-tubi meng­hiasi tanah air akhir-akhir ini menjadi refleksi bagi kita semua bahwasanya alam sudah menuntut ha-haknya yang telah dirampas oleh manusia. Banjir, gunung meletus, bahkan tanah longsor tidak lagi dianggap sebagai ujian dari Sang Pencipta, melainkan peringa­tan keras bahwa manusia harus mencintai alam. Egoisme manusia yang semakin merajalela meng­akibatkan bumi, alam seki­tar sudah resah dan gelisah sehingga tidak lagi mento­lerir apa yang dilakukan oleh manusia. Manusia selalu ‘menelanjangi’ alam dengan pembalakan liar, eksploitasi besar-besaran, ketidak­seimbangan ekologi, pemba­karan hutan, dan lain sebagainya. Alam dan tum­buhan yang seha­rusnya berfungsi sebagai penyerapan air, tidak mampu memben­dung datangnya air ketika hujan. Pada akhirnya, banjir terus terjadi ketika hujan. Ini tidak lepas dari manu­sianya sendiri yang tidak pernah sadar terhadap lingkungan. Bencana gunung meletus di Sinabung, banjir di Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur merupakan bias dari ulah manusia. Akibat dari banjir tersebut, perputaran dan aktivitas masyarakat baik di sektor ekonomi, pendidikan dan sosial lum­puh total. Mereka berdiam diri menunggu hilangnya air yang mengepung daerah­nya. Terisolasinya aktivitas perekonomian masyarakat akan berdampak sistemik terhadap harga-harga kebu­tu­han pokok. Semakin sedikit penyediaan kebu­tuhan, di situ juga akan semakin naik harganya. Begitupun dengan distributor sayur-mayur yang biasa mendistribusikan setiap hari, otomatis akan mengalami kemacetan akibat banjir. Bukan ti­dak mung­kin ke­bu­tu­han po­kok akan mem­­bu­suk ka­rena ti­dak sam­pai kepada kon­­sumen. Kita lihat jalur pantura yang lumpuh total berhari-hari ka­rena rusaknya infra­struktur akibat banjir.  Lumpuhnya jalur ter­sebut tidak hanya merugikan akti­vitas manusia, melainkan merugikan secara ek­ono­mi. Sementara aktivitas pendi­dikan jelas sekali keru­giannya sangat terasa. Mereka akan berhenti dalam proses pembelajaran. Selain karena jalan yang tidak dapat dilewati, sekolah-sekolah, kampus, institusi dan lain sejenisnya tidak dapat dipakai akibat te­rendam banjir. Minimnya Daerah Aliran Sungai (DAS) yang terjadi akhir-akhir ini disinyalir sebagai salah satu faktor menghegemoninya banjir. Daerah yang seharusnya menjadi resapan air, di­alihfungsikan menjadi perumahan, dan gedung-gedung bertingkat. Begitu juga dengan hulu yang semula hutan, dipermak menjadi dae­­rah ba­ngunan dan pab­rik-pabrik. Fak­ta itu bukan me­ng­ada-ada. Menurut data yang dike­luarkan oleh kantor Kemen­terian Lingkungan Hidup, Indonesia mengalami penu­runan dan kerusakan eko­logi dan degradasi ling­kungan. Dari 49,37 persen pada 2008 menjadi 47,73 persen pada 2012 atau mengalami degradasi 1,64 persen dalam waktu empat tahun. Begitu pun di daerah aliran Sungai Ciliwung, terjadi penurunan luas tutupan hutan dari 9,4 persen pada 2000 menjadi 2,3 persen pada 2010 atau mengalami laju degradasi 7,14 persen dalam ku­run waktu 10 tahun atau 0,7 persen per tahun. Jelas sekali bencana kali ini adalah dampak dari keteledoran pihak terkait (pe­merintah dan ma­s­ya­ra­­kat) me­na­nga­ni ban­jir dan men­cegah terja­dinya banjir. Pe­me­rintah se­­nan­tiasa mem­­biar­kan ba­ngu­nan ber­kem­bang pe­sat di daer­ah pe­nye­rapan air dan aliran air. Tem­pat yang seha­rus­nya dide­sain untuk me­­nye­rap air malah diben­tuk ba­ngunan yang ber­po­ten­si memi­nimalisir drai­nase. Pe­me­rintah seolah-olah tidak mau tahu atas apa yang telah terjadi dengan ling­kungan. Satu hal yang perlu kita ingat adalah kepedulian terhadap lingkungan dari masyarakat. Lingkungan menjadi faktor utama penye­rapan air (drainase). Masya­rakat jangan terus menerus menyalahkan pemerintah. Masyarakat harus berkaca pada dirinya sendiri menge­nai apa yang telah dila­kukan terhadap alam seki­tar. Aliran sungai yang seharusnya dijaga kadang dijadikan tempat pembua­ngan sampah. Sampah yang dibuang  ke sungai akan menghalangi air yang akan mengalir. Akibat­nya, air tidak lagi mengalir seba­gaimana mes­tinya. Banjir tidak perlu terjadi jika para pemangku kebi­jakan bergerak aktif dalam menangani bencana. Peme­rintah tidak pernah belajar dari kejadian masa lalu dimana banjir yang terjadi masih saja dianggap kejad­ian biasa. Pemerintah seakan-akan cuek menang­gapi banjir. Peme­rintah baru melakukan antisipasi setelah bencana seperti banjir menelan banyak korban. Jika memang tidak ingin banjir terjadi terus menerus, maka sudah saatnya peme­rintah mela­kukan langkah kongkrit dalam menangani banjir. Pemerintah jangan hanya tanggap ketika banjir sudah datang, dan diting­galkan setelah banjir hilang. Di lain pihak, apa yang telah dilakukan oleh peme­rintah sebelumnya harus ditindak lanjuti. Jangan sampai langkah antisipatif dengan biaya tinggi ber­akhir ketika peme­rintahan yang mengeluarkan kebi­jakan menanggulangi banjir ikut berakhir. Dengan kala lain, tidak boleh ada pera­saan egoisme antara peme­rintah sebelumnya dengan pemer­intah yang baru. Begitupun masyarakatnya, tidak boleh egois terhadap lingkungan. Lingkungan harus dijaga dan dipelihara agar alam tidak mem­berontak. Semoga! ●