Prakarsa Menyiasati Bencana Bagong Suyanto ;   Dosen Program Pascasarjana FISIP Universitas Airlangga; Pemakalah pada "2016 International Conference on Science and Technology Applications in Climate Change" di Sabah Malaysia, 9-12 Juli 2016

                                                         KOMPAS, 23 Juni 2016

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

Sesungguhnya sering dilontarkan peringatan tentang risiko perubahan iklim dan kemungkinan terjadinya bencana di Tanah Air. Akan tetapi, entah karena apa, kita cenderung kurang responsif atau bahkan mengabaikannya, dan baru sadar tatkala bencana tiba-tiba datang menyergap. Belum kering air mata keluarga korban bencana dan belum usai pula upaya penanganan bencana yang terjadi di Provinsi Jawa Tengah, kini kembali kita dikejutkan oleh kejadian bencana yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Manado, Sulawesi Utara. Bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi di Sulawesi Utara dan Jawa Tengah ini bukan saja tidak terduga karena terjadi menjelang memasuki musim kemarau, melainkan juga memprihatinkan karena dilaporkan ada sejumlah korban tewas. Badan SAR Nasional (Basarnas) merilis data sementara jumlah korban tewas akibat banjir dan tanah longsor di Sangihe berjumlah empat orang. Sementara di Jawa Tengah, korban bencana tercatat sebanyak 40 jiwa tewas dan minimal enam orang luka-luka akibat terkena longsoran, serta sembilan warga belum ditemukan alias masih hilang. Artinya, tidak mustahil jumlah korban tewas akan bertambah lagi karena hingga saat ini pencarian dan evakuasi terhadap korban bencana terus dilakukan. Faktor penyebab Faktor penyebab terjadinya banjir dan tanah longsor seperti yang terjadi di sejumlah daerah di Indonesia sudah barang tentu sangat kompleks. Akan tetapi, dari berbagai faktor penyebab yang bisa diidentifikasi,  anomali cuaca dan perubahan iklim dunia yang terjadi sesungguhnya adalah biang kerok yang seharusnya paling bertanggung jawab terhadap kejadian bencana di berbagai belahan dunia, tak terkecuali di Tanah Air. Ada sejumlah faktor penyebab terjadinya bencana di Jawa Tengah, Sulawesi Utara, dan beberapa daerah lain di Indonesia. Pertama, perubahan iklim selain dapat meningkatkan siklus air sehingga mengubah aliran sungai di berbagai belahan dunia dalam hal jumlah, waktu, distribusi musiman, kualitas air, dan ekosistem, yang tak kalah mencemaskan perubahan iklim juga menyebabkan terjadinya banjir karena kenaikan permukaan air laut dan luapan sungai. Dalam salah satu penelitian di Inggris ditemukan bahwa perubahan iklim berdampak pada meningkatnya risiko banjir. Dari data 1998-2012, tingginya curah hujan menyebabkan banjir, juga tanah longsor, yang pada akhirnya menyebabkan puluhan korban meninggal dunia. Klaim asuransi meningkat hingga 500 juta poundsterling. Kerugian  tercatat hingga 5,5 miliar poundsterling. Puluhan ribu rumah dan ribuan bisnis terkena banjir, serta rusaknya fasilitas jembatan, dan area pertanian (Hannaford, 2015). Kedua, perubahan iklim dapat berdampak pada ketersediaan pangan dan naiknya harga bahan makanan karena menurunnya hasil panenan. Bila cuaca ekstrem seperti kekeringan dan gelombang panas semakin sering terjadi, diperkirakan terjadi kenaikan harga hingga 30 persen. Diperkirakan secara global terjadi penurunan produksi jagung, gandum, dan beras masing-masing sebesar 10, 7, dan 6 persen. Dalam kondisi terbatasnya air, biasanya petani cenderung memperluas lahan atau mengganti tanamannya dengan komoditas berharga jual lebih tinggi (Ignaciuk & Mason-D-Croz, 2014). Sebaliknya, ketika iklim yang berlangsung termasuk kemarau basah, maka hujan yang berkepanjangan niscaya juga akan menyebabkan banyak lahan terendam air, kebanjiran, sehingga hasil panenan yang dipetik pun tidak seperti yang diharapkan. Hukum ekonomi yang berlaku, ketika komoditas pangan berkurang, harga bahan makanan pun pelan-pelan akan merayap naik. Ketiga, dengan meningkatnya banjir dan kekeringan, masyarakat kelas bawah di daerah urban juga dapat terdampak, minimal dalam hal ketersediaan air bersih dan sanitasi, sehingga meningkatkan tekanan akan kebutuhan air bersih. Masyarakat miskin dikhawatirkan paling terdampak perubahan iklim karena tinggal di area yang ekologisnya rawan, dan sangat bergantung pada sumber daya alam dan sektor yang rentan terhadap perubahan iklim. Misalnya bagi penduduk yang tinggal di wilayah yang tandus, tetapi rawan banjir. Dalam konteks ini, turunnya pasokan air tidak mustahil akan dapat memicu timbulnya konflik alokasi antara pertanian dan peternakan sehingga juga dapat mengurangi kebutuhan buruh, yang pada akhirnya mengakibatkan pengangguran (Heath dkk, 2012). Prakarsa lokal Ketika bencana yang terjadi semakin meluas dan tak terbendung, salah satu jalan keluar yang utama adalah melakukan adaptasi. Proses adaptasi merupakan rangkaian usaha manusia untuk menyesuaikan diri atau memberi respons terhadap kejadian yang mengancam kelangsungan hidup organisme, termasuk manusia. Dalam menghadapi ancaman dan dampak terjadinya bencana, masyarakat diharapkan mampu mengembangkan pola adaptasi yang berbentuk pola tingkah laku yang mengikuti dan menyiasati perubahan iklim agar dampak yang ditimbulkan dapat diminimalisasi. Adaptasi masyarakat terhadap perubahan iklim ini perlu dilakukan karena  dampaknya selama ini telah dirasakan dan terjadi di sejumlah daerah, seperti ancaman kekeringan, terjadinya banjir, tanah longsor, dan berbagai bencana lainnya. Selain itu, telah disadari bahwa keterlambatan dalam merespons dan beradaptasi terhadap perubahan iklim bisa berisiko dan menyebabkan kerugian ekonomi yang besar. Akibat banjir, misalnya, setiap tahun diperkirakan jutaan hektar lahan terendam air dan gagal panen, yang kemudian berpotensi mengganggu ketahanan pangan kita. Sebagai bagian dari perubahan iklim global, terjadinya bencana harus diakui memang sulit diprediksi, apalagi ditiadakan. Kemungkinan munculnya bencana banjir dan tanah longsor sebagaimana yang terjadi di Jawa Tengah, misalnya, sering kali terjadi tanpa bisa diduga. Seperti mimpi buruk yang tiba-tiba hadir, terjadinya bencana banjir dan tanah longsor sering kali berlangsung cepat, dan tidak terduga. Hanya saja, bedanya, jika mimpi buruk hilang begitu saja ketika kita terbangun, yang namanya bencana justru dampaknya baru dirasakan ketika kita telah sadar: rumah rusak, lahan terendam, dan bahkan tidak sedikit warga masyarakat yang kehilangan anggota keluarganya akibat terjadinya bencana. Untuk menyiasati agar efek terjadinya bencana tidak menimbulkan kerugian yang besar bagi masyarakat, tentu saja dibutuhkan uluran tangan dari berbagai pihak dan peran aktif pemerintah untuk membangun berbagai infrastruktur yang fungsional untuk menahan banjir, mencegah tanah longsor, atau menyediakan pompa air untuk menyiasati ancaman kekeringan. Namun, yang tak kalah penting adalah bagaimana mendorong pengembangan inisiatif atau prakarsa masyarakat lokal, baik inisiatif di tingkat individu maupun prakarsa komunitas, untuk melakukan berbagai langkah pencegahan dan penyiasatan terhadap dampak bencana akibat perubahan iklim.  Berbagai prakarsa lokal yang sudah dikembangkan di sebagian masyarakat, dan penting untuk dikembangkan pula di komunitas yang tinggal di daerah rawan bencana, antara lain, adalah pembuatan  sumur resapan, penanaman pohon, kerja bakti membersihkan sungai, dan mengumpulkan air tadah hujan. Di tengah keterbatasan dana pembangunan yang dimiliki pemerintah, munculnya berbagai prakarsa masyarakat lokal untuk ikut berpartisipasi menyiasati perubahan iklim, bukan saja sangat strategis dilakukan, melainkan juga akan dapat menjamin kontinuitas jangka panjang pelaksanaan berbagai prakarsa yang kemungkinan justru lebih efektif mencegah efek bola salju terjadinya bencana. ●