Jumat, 17 Maret 2017

Mengantisipasi Gelombang Populisme Barat

Mengantisipasi Gelombang Populisme Barat
M Prayoga Permana  ;   Kandidat Doktor di bidang Ekonomi-Politik,
University of Groningen-Belanda; 
Peneliti di ASEAN Studies Center, Fisipol, Universitas Gadjah Mada
                                                    DETIKNEWS, 15 Maret 2017

                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                           

Negeri Belanda melaksanakan Pemilu parlemen yang nantinya akan membentuk pemerintahan baru. Dengan menguatnya gelombang populisme di Barat, Pemilu ini akan beresonansi hingga menembus batas negara.

Perdana Menteri Belanda, Mark Rutte dalam pernyataannya pada Senin lalu di Erasmus University, Rotterdam menegaskan tentang adanya potensi efek domino di Eropa. Pemilu parlemen Belanda adalah babak perempat final dalam pertandingan melawan populisme Eropa.

Belanda, kendatipun lebih kecil dibanding negara tetangganya, akan menjadi pintu gerbang bagi efek domino populisme Eropa pasca terjadinya Brexit di Inggris. Efek ini diprediksi berlanjut dalam Pemilu Prancis di babak semifinal dan Jerman di final. Pemilu di 3 negara ini adalah barometer penting dan sangat menentukan keberlanjutan Uni Eropa.

Populisme Barat: Faktor Ekonomi, Imigrasi dan Isu Identitas

Tidak ada satu definisi baku yang dapat memaknai berbagai bentuk populisme. Mudde (2004) menyebutnya sebagai ideologi yang mengkontraskan rakyat dengan elite yang korup. Judis (2016) dalam buku the Populist Explosion secara singkat memaknainya sebagai gerakan politik anti-kemapanan terhadap globalisasi, imigrasi dan perdagangan bebas yang disokong oleh rezim berkuasa.

Gelombang populisme pasca berakhirnya perang dingin diawali dengan kemunculan pemimpin sosialis Amerika Latin seperti Hugo Chavez dan Evo Morales. Namun, krisis finansial di Eropa dan Amerika membalikkan keadaan. Populisme kemudian tumbuh sumbur di Eropa dan Amerika.

Mengapa populisme saat ini tumbuh di Barat? Fareed Zakaria (2016) dalam majalah Foreign Affairs menyebut faktor ekonomi menjadi variabel utama tumbuhnya populisme. Meskipun berpendapatan tinggi, ekonomi Eropa dan Amerika mengalami stagnansi dalam dekade terakhir. Negara-negara Eropa tumbuh sangat lambat dan menanggung beban hutang yang tidak sedikit.

Tidak hanya itu, pembiayaan negara pun semakin berat karena tidak ditopang oleh struktur demografi yang menjanjikan. Rasio ketergantungan penduduk berusia lanjut begitu tinggi terhadap usia produktif sehingga menambah beban ekonomi.

Faktor penting lainnya adalah isu imigrasi. Satu hal yang perlu ditekankan disini adalah kecepatan arus imigrasi yang memicu kegelisahan. Data dalam artikel tersebut menunjukkan, Eropa telah menerima imigran sebanyak 76 juta sedangkan negara maju lainnya seperti Jepang hanya menerima 10 juta. Permasalahan mengemuka ketika arus dahsyat imigrasi tidak disertai kapasitas pengaman sosial dan integrasi yang memadai.

Isu stagnansi ekonomi dan imigrasi kemudian diakomodasi oleh para politisi dengan pendekatan post-truth politics. Tak jarang dalam kampanye, politisi menggunakan statistik palsu untuk menakut-nakuti pemilih. Isu tersebut kemudian disebarkan kembali dalam berbagai tautan media sosial.

Post-truth politics tergambar nyata dalam kampanye Brexit tahun lalu. Dalam sebuah diskusi dengan Prof Philip McCann, guru besar ekonomi di University of Groningen, terkuak bahwa kantong-kantong pendukung Brexit justru adalah daerah yang paling bergantung pada relasi ekonomi dengan Uni Eropa. Politisi populis memutarbalikkan fakta ini. Mereka dengan lantang menyuarakan bahwa perdagangan dengan Uni Eropa selama ini membuat industri lokal mendekati ajal, dan mereka tidak bergantung sama sekali dengan Uni Eropa.

Isu yang tak kalah penting adalah keretakan dalam proses integrasi ekonomi Uni Eropa. Joseph Stiglitz dalam bukunya The Euro (2016) membuka tabir bahwa proyek penyatuan mata uang Eropa bermasalah secara fundamental. Akibatnya, jurang melebar antara negara kaya di Eropa Barat dan negara yang terdampak krisis. Fakta seperti ini sering dimanfaatkan oleh pemimpin politik populis untuk menumbuhkan sikap antagonis terhadap Uni Eropa.

Hanya saja, benih populisme tidak melulu berkutat pada isu ekonomi. Ada irisan antara isu imigrasi dan identitas yang mempertajam perlawanan. Arus imigrasi yang begitu kuat dianggap berpotensi menjadi ancaman bagi identitas oleh masyarakat barat.

Bagi pendukung partai populis misalnya, penting bagi mereka untuk tidak mentoleransi pendatang yang tidak dapat mentoleransi berbagai bentuk toleransi yang mereka jaga selama ini. Sebut saja misalnya sekularisme, supremasi kebebasan individu dan perlindungan terhadap kaum minoritas. Pemilu adalah medium untuk memperjuangkan aspirasi politik tersebut.

Populisme dan Pendulum Politik yang Berayun

Populisme sebenarnya tidak selalu anti demokrasi, namun populisme menggunakan proses demokrasi sebagai media untuk bertumbuh. Ini pun terjadi dalam negara-negara Barat yang cukup matang dalam berdemokrasi.

Seperti yang diungkapkan Zakaria (2016) populisme dapat berada di ideologi politik kiri maupun kanan. Ideologi kanan dalam konteks ini digambarkan sebagai pendekatan pro-pasar dan intervensi pemerintah yang seminimum mungkin. Sedangkan di kiri, mereka menginginkan intervensi pemerintah dalam berbagai kebijakan, khususnya kebijakan perlindungan sosial-ekonomi.

Dalam populisme Barat kontemporer, pendulum politik cenderung mengayun ke arah kiri-tengah. Arah ini bergerak seiring dengan dianggap gagalnya globalisasi menciptakan kemakmuran yang merata, globalisasi sebagai agen masuknya pengaruh asing dan pentingnya mengembalikan identitas. Pemerintah didaulat untuk hadir kembali dalam menyelesaikan problem stagnansi ekonomi maupun pergulatan identitas.

Kecenderungan ini membuat politisi berideologi kanan bergegas menggeser mimbarnya. PM Belanda yang selama ini cenderung terbuka terhadap imigran mulai bersuara dengan pernyataan, "Act normal or leave", "berperangai baiklah atau tinggalkan Belanda". Pun dengan politisi Inggris yang mulai mengeksploitasi skeptisisme terhadap Uni Eropa sebagai isu strategis untuk mengais dukungan.

Mengantisipasi Gelombang Populisme Barat

Sulit untuk memprediksi peluang menyebarnya populisme Barat ke Indonesia karena populisme sendiri berkembang dengan berbagai bentuk. Mulai dari populisme ekonomi, populisme politik hingga populisme agama. Definisi populisme juga sangat mungkin diperdebatkan dalam konteks Asia yang sangat beragam, khususnya Indonesia.

Indonesia sendiri tidak mengalami pergulatan ekonomi-politik yang sama dengan Eropa dan Amerika dalam dekade terakhir, khususnya mengenai krisis ekonomi. Faktor-faktor seperti stagnansi ekonomi, imigrasi yang masif dan sentimen negatif terhadap entitas suprasional absen di Indonesia.

Namun, yang harus diwaspadai adalah problem ketimpangan kita. Bukan tidak mungkin ketimpangan mendorong politisi mengeksploitasi isu penguatan identitas tertentu untuk kepentingan politik elektoral di masa mendatang. Seperti yang terjadi di Eropa saat ini, politisi pragmatis menyuarakan penguatan identitas mayoritas untuk merebut kembali akses ekonomi dan sosial-politik.

Efek populisme barat lainnya sangat mungkin terjadi bila populisme tersebut ditranslasi menjadi kebijakan. Banyak yang berpendapat, populisme akan membuat negara-negara barat menjadi tertutup dan inward looking. Tentu hal ini akan sangat berpengaruh dalam hubungan ekonomi dengan Indonesia sebagai negara pengekspor dan tujuan investasi.

Hanya saja bila kita belajar pada kebijakan Trump, kebijakan mereka justru sangat pro-pasar seperti pada deregulasi dan pemotongan pajak. Rezim populis juga tidak serta-merta menutup peluang perdagangan, terkecuali pada TPP (Kemitraan Perdagangan Trans-Pasifik). Inggris pun melakukan hal yang sama dengan program Global Britain pasca Brexit. Yang sedikit berbeda adalah negara-negara Barat akan sangat mungkin mengutamakan transaksi perdagangan yang menguntungkan dalam jangka pendek secara bilateral.