Minggu, 05 Mei 2013

Ujian Berat PM Razak


Ujian Berat PM Razak
Chusnan Maghribi ;  Alumnus Hubungan Internasional FISIP
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
SUARA MERDEKA, 04 Mei 2013


Malaysia menggelar Pilihan Raya (pemilihan umum-Red) Ke-13 pada 5 Mei mendatang. Sebanyak 579 calon anggota legislatif (caleg) akan memperebutkan 222 kursi parlemen federal dan 1.321 caleg lain akan berkompetisi mengisi kursi parlemen di 12 negara bagian, kecuali Sarawak.

Jumlah caleg sebanyak itu terdiri atas kandidat dari partai berkuasa Barisan Nasional (BN), dan partai oposisi Pakatan Rakyat (PR). Barisan Nasional adalah aliansi 14 partai politik, yaitu United Malays National Organization (UMNO) selaku ujung tombak, Malaysian Chinese Association (MCA), Malaysian Indian Congress (MIC), 

Kemudian, Gerakan Rakyat Malaysia, Pesaka Bumiputra Bersatu Sarawak, Sarawak United Peopleís Party, Sarawak Progressive Democratic Party, Parti Rakyat Sarawak, United Pasokmomogun Kadazandusun Murut Organization, Parti Bersatu Sabah, Sabah Progressive Party, Parti Bersatu Rakyat Sabah, Liberal Democratic Party, dan Peopleís Progressive Party. 

Adapun Pakatan rakyat adalah koalisi tiga partai (Partai Keadilan Rakyat/ PKR, Partai Islam Pan-Malaysia/ PAS, dan Partai Aksi Demokrat/ DAP). PR dipimpin mantan wakil perdana menteri (PM) Anwar Ibrahim yang pernah dipenjara karena tuduhan pelecehan seksual. Kedua kubu akan memperebutkan sekitar 13,3 juta suara pemilih, 2,6 juta di antaranya pemilih perdana (pemula).

Para analis di Malaysia menengarai pemilu kali ini akan menjadi pesta demokrasi paling sengit sejak negeri jiran itu merdeka 1957. Pemilu kali ini diperkirakan berlangsung lebih ketat ketimbang pemilu 2008  yang melambungkan perolehan kursi oposisi hingga 83 kursi (36,9% dari 222 kursi parlemen federal). Bukan hanya itu, pemilu ke-12 juga mengantarkan oposisi menguasai parlemen di 4 negara bagian (Kedah, Kelantan, Penang, dan Selangor).

Kenyataan itu tentu membuat oposisi tak lagi bisa dianggap lemah sekaligus menyebabkan BN di bawah kepemimpinan PM Najib Tun Razak agak tertekan dan menjalani pemilu ke-13 ini sebagai ujian cukup berat. Mampukah Razak lulus dari ujian itu, dengan memenangi pemilu secara gemilang guna mempertahankan dominasi kekuasaan BN yang sudah berlangsung lebih dari setengah abad?

Sejak mengambil alih tongkat estafet kepemimpinan dari PM Abdullah Ahmad Badawi tahun 2008, Najib Tun Razak menyadari penuh bahwa kepemimpinannya tidaklah ringan. Selain menghadapi fakta BN hanya menguasai parlemen secara simple majority (mayoritas sederhana), tak lagi mayoritas mutlak, ia  juga menghadapi gempuran kritik nyaris tanpa henti dari kubu oposisi, terutama menyangkut penyelenggaraan pemerintahan bersih.

Pembersihan Birokrasi

Fakta itu menuntut pemerintahan BN di bawah Razak bekerja ekstrakeras dan habis-habisan merebut hati dan pikiran sebanyak mungkin rakyat supaya hasil buruk pemilu ke-12 tidak terulang. Berbagai program pemerintah pun diimplementasikan, di antaranya program pemberian bantuan langsung tunai yang dinamai Bantuan Rakyat 1 Malaysia (BRIM) untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. 

Dengan BRIM, pemerintahan Razak memberikan bantuan RM 1.000 (sekitar Rp 3,2 juta) tunai pada tiap keluarga yang berpendapatan kurang dari RM 3.000 (Rp 9,6 juta) per bulan. Dalam waktu dua tahun terakhir pemerintahan Razak sudah menyalurkan dana bantuan tunai 2 miliar dolar AS (Rp 19,5 triliun) kepada keluarga miskin. BRIM akan dilanjutkan jika BN berhasil memenangi pemilu ke-13.

Di luar itu, PM Razak yang juga merangkap jabatan menkeu juga memberikan bonus uang kepada karyawan BUMN, termasuk Petronas, perusahaan minyak nasional Malaysia, Pos dan Telkom; sebagai apresiasi pemerintah terhadap pekerja yang telah berkontribusi dalam pembangunan negara. Besaran bonus ditentukan minimal RM 500 (Rp 1,6 juta). Untuk melawan gempuran kritik oposisi,  Razak melancarkan pembersihan birokrasi pemerintah dari pejabat korup dengan memecat pejabat tinggi negara yang korupsi, seperti Menteri Pariwisata Ng Yen Yen dan Menteri Urusan Perempuan Shahrizat Jalil. 

Selain itu, Razak menghapus undang-undang keamanan yang dianggap represif  semisal Internal Security Act (ISA) guna membuktikan kepada publik bahwa pemerintahannya betul-betul reformis dan demokratis. Persoalannya, apakah semua yang dilakukan itu sanggup membantu Razak lulus uji dengan membawa BN menang gemilang dalam pemilu hari Minggu lusa?

Tidak ada komentar:

Posting Komentar