Bangun Koalisi

Bangun Koalisi Hikmahanto Juwana ;  Guru Besar Hukum Internasional UI Jakarta

                                                   JAWA POS, 18 Desember 2017

                                                           

PERNYATAAN Presiden AS Donald Trump terkait pengakuan atas Jerusalem sebagai ibu kota Israel dan perpindahan Kedubes AS dari Tel Aviv ke Jerusalem mengundang reaksi dunia. Indonesia tidak terkecuali. Sehari setelah pengumuman, Presiden Jokowi mengecam pernyataan Trump tersebut dengan mengingatkan AS telah melanggar berbagai resolusi PBB. Jokowi juga telah menyampaikan sejumlah usul konkret dalam sidang luar biasa negara-negara anggota Organisasi Konferensi Islam (kini Organisasi Kerja Sama Islam/OKI). Salah satu tujuannya, negara-negara OKI melakukan pendekatan ke sejumlah negara besar untuk segera mengakui kemerdekaan Palestina. Usul tersebut telah direspons negara-negara OKI dengan membuat pernyataan bahwa mereka mengakui Jerusalem Timur sebagai ibu kota Palestina. Jokowi telah pula mengutus Menteri Luar Negeri Retno Marsudi ke Brussels untuk bertemu dengan petinggi Uni Eropa. Masyarakat Indonesia juga menunjukkan perlawanan terhadap Trump dengan berkumpul di Silang Monas atas prakarsa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam aksi ”Bela Palestina” kemarin (17/12). Perlu diingat, faktor rakyat AS penting dalam upaya agar Trump meninjau keputusannya. Sebab, ketika komunikasi para pemimpin dunia dengan Trump gagal, satu-satunya upaya agar kebijakan tidak terimplementasi adalah melalui rakyat AS. Merekalah yang berdaulat dan rakyat AS yang dapat melakukan berbagai upaya terhadap kebijakan Trump serta kedudukan Trump sebagai presiden. Untuk meredam reaksi dunia dan demi tidak terancamnya perdamaian dunia, perlu dilakukan langkah bersama masyarakat internasional terhadap kebijakan Trump. Tidak seharusnya negara mengambil langkah sendiri-sendiri. Demikian pula Indonesia. Pemerintah tidak perlu melakukan tindakan bilateral. Misalnya memanggil pulang duta besar Indonesia di AS untuk berkonsultasi atau melakukan persona nongrata terhadap diplomat AS. Sekali lagi, sebabnya adalah masalah yang muncul bukan masalah bilateral Indonesia dengan AS. Masalah yang muncul adalah masalah multilateral. Secara multilateral, Indonesia dapat membuat inisiatif dalam bentuk proposal untuk kemudian disetujui negara-negara lain, terutama negara besar seperti Tiongkok, Rusia, Inggris, dan Prancis. Proposal yang menjadi tawaran harus disusun berdasar reaksi dunia dan solusi. Saat ini ada dua isu yang harus diselesaikan. Pertama, Trump meninjau keputusan yang dibuat. Kedua, Israel menghentikan pembangunan permukiman baru di Jerusalem pasca pengumuman Trump. Dalam menyusun reaksi dunia, Jokowi dapat memerintah Kemenlu meminta setiap perwakilan Indonesia di seluruh dunia memberikan asesmen di tiap-tiap negara yang diwakili atas reaksi pengumuman Trump. Reaksi itu mencakup tiga hal utama. Pertama, bagaimana reaksi elite politik? Kedua, bagaimana reaksi masyarakat, terutama apakah terjadi kekerasan-kekerasan akibat bentrokan masyarakat dengan otoritas setempat? Terakhir, langkah konkret apa yang akan dilakukan pemerintah setempat untuk merespons pengumuman Trump? Berbagai reaksi negara itu kemudian diformulasikan dalam suatu kesimpulan besar. Kesimpulannya adalah berbagai negara bereaksi keras atas pengumuman Trump. Selanjutnya, Indonesia dapat menawarkan kepada dunia untuk tidak menggunakan kekerasan sebagai solusi. Cara damai yang dapat ditawarkan adalah membangun koalisi untuk kemerdekaan Palestina dengan memiliki wilayah dalam waktu dekat. Bila koalisi itu terbentuk, Trump diharapkan memikirkan lagi keputusannya dan Israel segera menghentikan pembangunan permukiman baru bagi warganya. ●