Golkar Pasca-Novanto

Golkar Pasca-Novanto Arya Fernandes ;  Peneliti Departemen Politik dan Hubungan Internasional CSIS

                                               KORAN SINDO, 16 Desember 2017

                                                           

SETELAH polemik penyelenggaraan Munaslub yang sempat menyita perhatian elite dan publik, beberapa waktu lalu, Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar akhirnya secara aklamasi menunjuk Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Golkar menggantikan Setya Novanto. Pelantikan secara resmi rencananya akan dilaksanakan pada Munaslub, 19-20 Desember 2017. Apa tantangan Airlangga ke depan dalam membenahi partai? Aspek apakah yang perlu dibenahi? Dan bagaimana prospek politik Golkar dalam Pemilu 2019 mendatang?  Mengapa Golkar menjadi penting dalam politik Indonesia hari ini?  Selain posisi politik partai sebagai salah satu kekuatan politik kedua di DPR RI, Golkar adalah partai yang mewakili wajah keindonesiaan kita. Di internal Golkar, ruang pemisah berdasarkan primordialisme tak lagi menjadi isu. Pluralisme politik dan keagamaan mewarnai perjalanan politik Golkar sejak lama. Orang dari beragama latar belakang sosial-keagamaan dapat berkarier di partai tanpa ada sekat pembatas. Dan hingga kini Golkar bisa mengelola perbedaan latar belakang sosial-keagamaan itu dengan baik.  Dari sisi kepemimpinan internal, pimpinan politik partai Golkar bukan mewakili trah politik tertentu. Tidak ada kelompok atau trah  yang diidentifikasi memiliki pengaruh dan dominasi yang kuat di internal partai. Semua kekuatan politik di internal Golkar relatif seimbang. Perubahan dan rotasi kekuatan politik yang terjadi begitu cepat di internal Golkar menyebabkan perilaku politik partai menjadi cair dan cepat beradaptasi dengan perubahan. Kondisi tersebut menyebabkan tidak ada faksi politik tertentu yang bisa mendominasi partai dalam waktu yang cukup lama. Dalam setiap rotasi politik, hampir selalu ada akomodasi terhadap faksi politik lain.   Pembenahan  Dalam jangka pendek dan menengah, terutama men­jelang Pemilukada Serentak 2018 dan Pemilu 2019 mendatang, Golkar perlu menyiapkan beberapa ren­cana pembenahan internal. Dari sisi kelembagaan partai, saya kira perlu dilakukan rotasi dan reshuffle  kepengurusan terutama di DPP dan Badan Pemenangan Pemilu. Struktur kepengurusan Golkar diharapkan dapat mewakili tagline Airlangga yang ingin membawa Golkar sebagai partai yang bersih dan berintegritas.   Selain itu, pembenahan dalam hal proses rekrutmen elite dan kepala daerah juga mendesak dilakukan. Selama ini sepertinya ada kecenderungan bahwa faktor kekuatan finansial tokoh cukup memengaruhi proses penentuan kandidat dalam pilkada. Ke depan, menjelang pendaftaran calon kepala daerah dan rekrutmen caleg, desain kandidasi perlu mengedepankan prinsip keterbukaan, kompetensi, jenjang karier, dan peluang kemenangan dalam kontestasi politik.   Dari sisi imej, imej Golkar baru, bersih, dan berintegritas yang menjadi jargon Airlangga harus diadopsi menjadi kebijakan dan identitas Partai Golkar. Kebaruan dan bersih itu harus terlihat dalam proses rekrutmen kepala daerah dan calon legislatif serta jabatan-jabatan strategis lainnya, seperti ketua DPR dan sekretaris jenderal partai serta pengurus teras partai baik di pusat maupun di daerah.   Dalam satu dekade terakhir, Golkar seperti kehilangan ruh dan jati diri yang membuat Golkar bisa bertahan dalam situasi politik apapun. Mengembalikan ruh itu penting dilakukan kepengurusan baru untuk kepentingan politik jangka panjang Partai Golkar. Proses rekrutmen partai harus mendasarkan ke­pada AD/ART melalui kebijakan PDLT (Prestasi, Dedikasi, Loya­litas, dan Terpercaya)  Golkar harus mengembalikan ruh politiknya yaitu semangat karya dan kekaryaan. Golkar selalu bisa bertahan dengan kebaruan ide, gagasan, dan program. Di zaman Akbar Tanjung, Golkar mengusung Pembaruan Partai Golkar. Golkar harus dekat dengan rakyat karena di situ adalah jantungnya. Semakin Golkar jauh dengan suara dan persepsi rakyat, semakin Golkar akan kesulitan untuk bisa mendorong perubahan. Ruh politik kedua adalah kaderisasi. Golkar tidak lagi bisa mencetak elite politik instan. Golkar harus mengembalikan rotasi dan sirkulasi elite berdasarkan proses kaderisasi dan pematangan yang panjang. Sumber-sumber kaderisasi harus dihidupkan kembali seperti organisasi kemahasiswaan dan organisasi-organisasi lainnya. Ruh selanjutnya adalah inovasi. Golkar ke depan harus melahirkan inovasi politik—terutama misalnya dalam proses rekrutmen caleg atau misalnya dalam hal fundraising politik.    Evaluasi Kepartaian  Evaluasi jaringan politik sangat mendesak dilakukan oleh Partai Golkar. Golkar tidak bisa lagi bernostalgia dengan kebesaran partai di masa Orde Baru. Perubahan politik dan perubahan perilaku pemilih menyebabkan Golkar tidak lagi bisa bergantung pada jaringan lamanya, seperti ABRI dan birokrat. Sekarang Golkar dituntut bisa melebarkan sayap partai ke depan. Dalam empat pemilu terakhir, Golkar gagal membentuk basis baru pemilih baru. Dari sisi usia misalnya, survei terakhir CSIS Agustus 2017 lalu menunjukkan 42,2% pemilih Golkar adalah pemilih yang berumur di atas 50 tahun. Sementara dari sisi pendidikan, Golkar masih mengandalkan pemilih dengan tingkat pendidikan rendah. Pendekatan yang strategis ke pemilih muslim juga penting dilakukan. Dalam dua pemilu terakhir, hubungan Golkar dengan ormas Islam relatif tidak begitu kuat. Sayap-sayap keagamaan partai juga tidak berperan cukup kuat. Penunjukan orang yang mempunyai relasi dan jejak historis dengan organisasi Islam perlu menjadi diperhatikan, terutama dari NU dan Muhammadiyah.    Selain itu, pendekatan ke pemilih milenial harus menjadi pembicaraan serius di internal partai. Survei CSIS terhadap generasi milenial yaitu pemilih yang berusia 17-29 tahun menunjukkan rendahnya dukungan terhadap Golkar dibandingkan tiga partai lainnya. Sebesar 26,5% pemilih milenial mengaku akan memilih PDIP  ketika dilakukan survei, disusul Gerindra (17,8%), Demokrat (13,7%), Golkar (10,7%) dan Perindo (4,5%)—sebagai lima besar partai yang didukung milenial. Rendahnya dukungan milenial kepada Golkar ini tentu harus menjadi evaluasi bagi Golkar, mengingat Golkar mempunyai sejumlah organisasi sayap partai yang menggarap segmen pemilih muda, seperti Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) dan Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG).  Penetrasi Golkar ke sosial media juga perlu dipikirkan secara serius, dalam 5-10 tahun ke depan, secara politik pengaruh generasi milenial pengguna media sosial akan mengalami penguatan. Saat ini misalnya, sekitar 50,3% generasi milenial menjadikan aplikasi sosial media sebagai rujukan utama dalam mencari informasi. Dan sekitar 81,7% generasi milenial juga mengaku memiliki akun Facebook.   Dari sisi target massa dan geografi politik, Golkar dapat kembali ke daerah-daerah basis partai. Jawa Barat adalah salah satu kunci bagi suara Golkar. Dalam pemilu legislatif 2014 lalu, dari 14,75% suara Golkar secara nasional, 20% di antaranya disumbang dari Jawa Barat. Perhatian dan sentuhan ke Jabar dapat membantu kenaik­an elektoral Golkar pada tingkat nasional.  Sebagai ketua umum baru, Airlangga diharapkan dapat mengambil momentum ini untuk membenahi partai Golkar secara serius. Tagline  sebagai partai bersih dan berintegritas yang diimpikan oleh Airlangga, harus dijaga momentumnya hingga pemilu mendatang. Sekarang, Golkar tidak punya waktu yang banyak untuk berbenah pascakasus hukum yang membelit mantan ketum dan sejumlah kepala daerah. Untuk itu, penguatan dari sisi kebijakan, program, struktur partai harus mencerminkan semangat menjadikan Golkar sebagai partai bersih dan berintegritas. Dengan begitu, setidaknya publik mulai bisa memberikan harapan bagi Golkar. ●