|
· Rencana Presiden Prabowo Subianto
mengganti Menteri Keuangan memudar akibat penolakan partai-partai.
· Tiga nama sempat masuk meja presiden
dan sudah diwawancarai oleh Prabowo.
· Chatib Basri mental di sesi terakhir
karena penolakan beberapa politisi Partai Gerindra.
AGENDA
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berkunjung ke kantor Bea dan Cukai
Tanjung Priok di Jakarta Utara mendadak berubah. Pagi itu, Sabtu, 6 Juni
2026, Purbaya diminta merapat ke Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat.
Di Gedung Nusantara III, kantor pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat, Wakil Ketua
DPR Sufmi Dasco Ahmad sudah menunggu.
Tidak
hanya mengundang Purbaya, Dasco juga memanggil Gubernur Bank Indonesia Perry
Warjiyo. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Wakil Ketua Komisi XI
DPR, yang antara lain membidangi keuangan dan perbankan, Mohamad Hekal turut
hadir dalam pertemuan tertutup yang digelar sekitar pukul 09.00 WIB itu.
Menurut
Dasco pertemuan diadakan untuk mengevaluasi perkembangan ekonomi. “Para pihak
berkoordinasi, antara fiskal dan moneter, agar kebijakan masing-masing bisa
saling mendukung demi pertumbuhan ekonomi yang lebih baik,” ujarnya di depan
media seusai rapat.
Pertemuan
dadakan tersebut berlangsung sehari setelah pasar keuangan Indonesia
terperosok lebih dalam. Pada Jumat, 5 Juni 2026, nilai tukar rupiah terhadap
dolar Amerika Serikat merosot hingga menembus rekor terlemah baru 18.067 per
dolar di pasar spot. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) juga ambrol hingga
4,1 persen dan ditutup melemah 245,02 poin ke level 5.594,77.
Dalam
jumpa pers sesuai pertemuan, Perry mengungkapkan dua langkah menstabilkan
kurs rupiah melalui penguatan koordinasi moneter dan fiskal dilakukan melalui
dua langkah, yaitu meningkatkan imbal hasil agar aliran dana atau portofolio
investasi kembali masuk ke pasar dalam negeri dan menjaga kecukupan
likuiditas melalui pengelolaan kas pemerintah di Bank Indonesia. “Melalui
remunerasi atau bunga yang dibayarkan BI kepada pemerintah,” tutur Perry.
Dengan begitu, operasi moneter bisa berjalan untuk menyokong stabilitas kurs,
sementara operasi fiskalnya juga mendukung.
Menteri
Purbaya menambahkan bakal memastikan kebijakan fiskal berjalan baik agar
pertumbuhan ekonomi bisa bergerak lebih cepat. Ia juga berjanji meningkatkan
koordinasi dengan bank sentral supaya kebijakan ekonomi lebih sinkron, baik
di level makro maupun mikro. “Kami ingin rupiah makin stabil dan tidak
membebani masyarakat, terutama rakyat kecil,” kata Purbaya.
Sekilas,
pemimpin lembaga pengampu kebijakan fiskal dan pemimpin kebijakan moneter itu
tampak kompak. Namun, di balik pertemuan tertutup itu, menurut tiga pejabat
negara dan anggota Dewan yang mengetahui isi pertemuan, Dasco menegur Purbaya
dan Perry.
Dasco
meminta keduanya kompak serta saling menyinkronkan kebijakan. Dia juga
meminta keduanya tidak saling menyalahkan ataupun berbeda pandangan di ruang
publik.
Perry
dan Purbaya kerap bersilat lidah di ruang publik. Perry, menurut tiga pejabat
itu, kecewa terhadap kebijakan Purbaya yang memuluskan berbagai belanja untuk
program prioritas, seperti makan bergizi gratis (MBG) dan koperasi merah
putih.
Alih-alih
terbuka kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa ruang anggaran negara kian
terbatas dan menyarankan pengendalian belanja, menurut pejabat tersebut,
Purbaya cenderung menjadi “yes man”, mengiyakan keinginan Presiden dan
menyampaikan kondisi yang dianggap tidak sesuai dengan fakta, termasuk dengan
mengatakan perekonomian dan keuangan negara masih aman.
Hal lain
yang menjadi sorotan Dasco dalam pertemuan itu adalah manuver Purbaya sebagai
Menteri Keuangan sekaligus Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK.
Dia antara lain memerintahkan dana investasi dan pembiayaan badan usaha milik
negara, termasuk dari pihak swasta, diarahkan ke program prioritas Presiden.
Contohnya
pembiayaan Rp 200 triliun dari dana saldo anggaran lebih yang dititipkan ke
bank dan diarahkan untuk mendukung program prioritas MBG serta koperasi merah
putih.
Selain
itu, melalui Otoritas Jasa Keuangan, Purbaya mengumumkan rencana merevisi
aturan mengenai rencana bisnis bank atau RBB. Dalam rencana itu, bisnis
pembiayaan bank—baik anggota Himpunan Bank Milik Negara maupun bank
swasta—diimbau mengutamakan program prioritas Presiden.
Berbagai
kebijakan itu membuat kepercayaan investor dan dunia usaha terhadap
pemerintah makin menurun. Nilai tukar rupiah dan Indeks Harga Saham Gabungan
pun menjadi korban. Ujung-ujungnya, ujar pejabat itu, Perry terkena getahnya.
Dalam
beberapa kesempatan, Perry menyampaikan keberatan kepada Purbaya. Kabar
ketegangan antara Perry dan Purbaya sampai ke telinga Dasco. Karena itu,
Dasco memanggil mereka dalam pertemuan mendadak pada Sabtu pagi, 6 Juni.
Niatnya adalah meredam ketegangan di antara dua petinggi itu.
Tempo
meminta konfirmasi Dasco, tapi dia menolak membenarkan pelbagai informasi
itu. Purbaya dan Perry juga tidak merespons pertanyaan yang dikirim ke nomor
telepon seluler pribadi mereka. Pertanyaan yang disampaikan melalui Kepala
Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Deni Surjantoro
serta Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Denny
Prakoso pun tak berjawab.
●●●
MENTERI
Purbaya Yudhi Sadewa bangkit dari kursi ketika menjawab pertanyaan wartawan
dalam konferensi pers “Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kita” pada
Jumat, 5 Juni 2026.
Sambil
berjalan maju, Purbaya menanggapi isu pengunduran dirinya dari posisi
bendahara umum negara. Sehari sebelumnya, Kamis, 4 Juni 2026, kabar Purbaya
mundur merebak di media sosial hingga pesan pendek. “Saya itu enggak suka
yang mundur, sukanya yang maju,” tuturnya, berkelakar.
Purbaya
mengaku tidak tahu sumber rumor tersebut. Ia mengaku ikut kaget ketika kabar
itu tersebar di media. Namun tak ada asap tanpa api. Tiga pejabat negara
bercerita, Istana belakangan memang melempar ide mengocok ulang pengisi kursi
Menteri Keuangan.
Menurut
tiga pejabat tersebut, penyebabnya adalah nilai tukar rupiah yang terus
melemah dan kinerja pasar modal yang juga merosot. Sejumlah pernyataan
Purbaya di ruang publik disebut kerap menjadi pemicu kemarahan dan keresahan
investor. Apalagi ketika ia mengomentari kebijakan moneter Bank Indonesia,
seperti arah suku bunga acuan dan upaya bank sentral menguatkan laju rupiah.
Hal-hal tersebut masuk poin evaluasi Istana terhadap kinerja Purbaya.
Bersamaan
dengan kabar pengunduran diri itu, tersiar rencana Istana menggeser Purbaya
ke kursi Gubernur Bank Indonesia menggantikan Perry Warjiyo. Dalam beberapa
kesempatan bertemu dan melapor kepada Presiden Prabowo Subianto, Purbaya
disebut kerap menyinggung dan memberi gagasan mengenai kebijakan moneter.
Karena itu, muncul diskursus dan pertimbangan melakukan rotasi.
Dalam
waktu singkat, nama-nama kandidat pengganti Purbaya muncul ke publik. Salah
satu yang menguat adalah Muhammad Chatib Basri, Menteri Keuangan era Presiden
Susilo Bambang Yudhoyono pada 2013-2014 yang saat ini menjabat anggota Dewan
Ekonomi Nasional (DEN).
Chatib
baru saja menyelesaikan tugasnya sebagai dosen tamu di Harvard Center for
International Development, Amerika Serikat. Ia bergegas pulang ke Jakarta.
Pria yang akrab disapa Dede itu dijadwalkan bertemu dengan Presiden Prabowo.
Sebenarnya,
menurut beberapa pejabat dan anggota DEN, Chatib memenuhi kriteria dan
preferensi Presiden karena lebih diterima pasar. Namun rencana memilih dia
gugur di babak akhir. Restu untuk Chatib tak mulus dari politisi Partai
Gerindra.
Dua
pejabat yang mengetahui hal ini bercerita, kedekatan Chatib dengan Partai
Golkar menjadi batu sandungan yang memicu penolakan Gerindra. Niat mengganti
Purbaya pun terhenti. Kabar tertundanya rencana penggantian Menteri Keuangan
juga tecermin dari manuver Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua Dewan Perwakilan
Rakyat yang juga menjabat Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra.
Pertemuan
mendadak pada Sabtu pagi, 6 Juni 2026, yang menghadirkan Perry dan Purbaya di
DPR sekaligus dimaksudkan untuk meredam isu penggantian Menteri Keuangan yang
sebelumnya santer beredar.
Tempo
meminta konfirmasi Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris
Kabinet Teddy Indra Wijaya. Namun, hingga Sabtu, 13 Juni 2026, mereka tidak
merespons. Chatib Basri juga tidak menjawab pertanyaan. Adapun Dasco, Ketua
Harian Partai Gerindra, kembali menolak membenarkan pelbagai informasi
tersebut.
Bantahan
datang dari Sekretaris Jenderal Partai Golkar Muhammad Sarmuji. Dia menepis
anggapan bahwa partainya memiliki kedekatan khusus dengan Chatib. Ia
menegaskan, tidak ada cawe-cawe Golkar dalam urusan tersebut.
“Golkar
tidak berani lancang mencampuri hak prerogatif Presiden,” kata Sarmuji pada
Jumat, 12 Juni 2026. "Golkar tidak menawarkan diri ikut dalam
pembicaraan tentang reshuffle kecuali memang dilibatkan, dan setahu saya
tidak ada dari Golkar yang pernah berdiskusi dengan Pak Chatib Basri,” dia
menambahkan.
●●●
AGENDA
Chatib Basri setiba di Jakarta padat. Ia terlihat mengikuti serangkaian rapat
di kantor Dewan Ekonomi Nasional hingga menjadi pembicara dalam sejumlah
forum. Pada Selasa, 9 Juni 2026, Chatib menjadi pembicara dalam Grab Business
Forum 2026 di Hotel Shangri-La Jakarta.
Dalam
forum itu, Chatib menyatakan kredibilitas pengelolaan fiskal menjadi kunci
dalam menghadapi ketidakpastian perekonomian global hingga pelemahan nilai
tukar. Ia menyebutkan tugas Menteri Keuangan pada dasarnya hanya mencakup
tiga kebijakan utama dalam pengelolaan kondisi fiskal, yakni meningkatkan
penerimaan negara, memangkas belanja, atau menambah utang. “Sebetulnya sangat
gampang. Dia hanya punya opsi tiga hal: naikkan, potong, pinjam,” ujar
Chatib.
Menurut
Chatib, pemerintah harus memilih salah satu dari tiga instrumen tersebut
ketika menghadapi tekanan fiskal. “Kalau tidak bisa naikkan, Anda harus
potong. Kalau tidak bisa potong, Anda harus pinjam atau utang. As simple as
that,” tuturnya.
Namun
Chatib menilai upaya meningkatkan penerimaan melalui kenaikan pajak bukan
langkah yang tepat dalam situasi saat ini. Menurut dia, kebijakan tersebut
justru berisiko menekan dunia usaha dan daya beli masyarakat yang sedang
menghadapi perlambatan ekonomi.
Di sisi
lain, opsi menambah utang juga dinilai tidak ideal lantaran biaya pinjaman
sedang mahal akibat tingginya suku bunga global. “Siapa yang mau pinjam uang
sekarang? Cost-nya akan jadi sangat mahal,” katanya. Karena itu, Chatib
menilai langkah yang paling realistis bagi pemerintah saat ini adalah
melakukan rasionalisasi belanja negara secara selektif untuk menjaga
kredibilitas fiskal.
Gagasan
Chatib diboyong ke Istana. Pada Selasa sore, Chatib bersama Ketua DEN Luhut
Binsar Pandjaitan bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto. Dua pejabat
negara yang mengetahui persamuhan itu bercerita, DEN dijadwalkan bertemu
dengan Presiden pada sore itu. Tujuan utamanya menyampaikan usulan
contingency plan atau rencana darurat kepada pemerintah di tengah gejolak
perekonomian yang sedang terjadi.
Namun,
menurut dua pejabat tersebut, kesempatan itu juga digunakan Luhut untuk
memberi dukungan dan rekomendasi bagi Chatib kepada Presiden Prabowo untuk
menduduki posisi Menteri Keuangan. Dalam pertemuan, Chatib disebut
menyampaikan gagasan bahwa salah satu kebijakan yang harus diambil Menteri
Keuangan adalah memotong anggaran untuk program makan bergizi gratis dan
koperasi merah putih.
Rekomendasi
serupa sebelumnya disampaikan Luhut ketika Prabowo hendak mengangkat Purbaya
sebagai Menteri Keuangan, mengingat Purbaya sebelumnya merupakan anak buah
Luhut. Namun upaya menyorongkan Chatib tak bersambut. Lingkaran Istana
menimbang kembali pengaruh Luhut jika nantinya Chatib terpilih, termasuk
mempertimbangkan konsekuensi jika harus memotong anggaran program prioritas
Presiden.
Tempo
meminta konfirmasi mengenai hal ini kepada Menteri Sekretaris Negara Prasetyo
Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Namun, hingga Sabtu, 13 Juni
2026, pesan yang dikirimkan tidak direspons. Chatib juga tidak merespons
pertanyaan konfirmasi yang diajukan.
Sementara
itu, juru bicara Dewan Ekonomi Nasional, Jodi Mahardi, membantah adanya
pembahasan mengenai hal tersebut dalam pertemuan DEN dengan Presiden.
“Spekulasi mengenai calon Menteri Keuangan ataupun nama tertentu tidak
dibahas dalam pertemuan dengan Presiden,” tuturnya.
Jodi
menambahkan, fokus DEN adalah memberikan masukan dan rekomendasi kebijakan
ekonomi yang bersifat strategis untuk memperkuat daya tahan dan daya saing
ekonomi Indonesia, bukan membahas figur atau posisi tertentu.
Selain
Chatib, sebenarnya ada dua nama yang beredar sebagai calon Menteri Keuangan.
Tiga pejabat pemerintah dan parlemen bercerita, nama pertama adalah Budi
Gunadi Sadikin yang kini menjabat Menteri Kesehatan. Namun kans BGS lebih
kecil. Alasannya, kalangan Istana dan partai pendukung pemerintah menilai
Budi cenderung memiliki kedekatan khusus dengan mantan presiden Joko Widodo.
BGS pernah menyebut Jokowi sebagai bosnya.
Nama
berikutnya yang sempat muncul adalah Rosan Perkasa Roeslani yang saat ini
menjabat Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman
Modal sekaligus Chief Executive Officer Daya Anagata Nusantara atau
Danantara. Rosan dinilai sebagai sosok yang tepat karena memiliki relasi yang
baik dengan investor sehingga diyakini dapat mengundang persepsi positif dari
pasar.
Namun
belakangan Presiden Prabowo memutuskan Rosan tetap berada di posisinya.
Kapabilitas Rosan di jabatan tersebut dinilai tak bisa ditinggalkan. Akibat
tarik-ulur dalam pencarian calon Menteri Keuangan yang tak berujung tuntas,
rencana Istana mengganti Purbaya pun mereda. Pejabat yang sama bercerita,
Purbaya kembali diberi kesempatan oleh Istana dan parlemen untuk memperbaiki
kinerjanya dalam pengelolaan fiskal.
Tempo
kembali meminta konfirmasi kepada Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Tapi, hingga Sabtu, 13 Juni 2026,
mereka tidak memberi respons. Begitu juga Rosan dan Budi Gunadi, yang tak
menjawab pesan yang dikirimkan. Wakil Ketua DPR yang juga Ketua Harian
Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, lagi-lagi enggan mengkonfirmasinya.
Adapun
Chatib Basri, seusai pertemuannya dengan Presiden di Istana, membantah kabar
bahwa pertemuan itu membahas pencalonannya sebagai Menteri Keuangan. “Enggak
ada, kami bahas soal ekonomi, kok,” ujarnya pada Selasa, 9 Juni 2026.
Ihwal
kabar kehadirannya di Istana pada Selasa sore yang disebut berkaitan dengan
rencana pencalonan Menteri Keuangan, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin
juga membantah. “Sekarang masih jadi Menkes,” katanya.
Kedatangannya
ke Istana Presiden, kata Budi, hanya menjelaskan perkembangan laporan
mengenai, antara lain, program cek kesehatan gratis, penanganan tuberkulosis,
serta percepatan pembangunan 66 rumah sakit di daerah tertinggal, terdepan,
dan terluar.
●●●
PERISTIWA
tak biasa terjadi di Bank Indonesia pada Selasa, 9 Juni 2026. Bank sentral
tiba-tiba mengumumkan kenaikan suku bunga acuan sebesar 25 basis point
menjadi 5,5 persen melalui siaran tertulis.
Kenaikan
suku bunga kali ini di luar kebiasaan karena ditempuh dalam rapat Dewan
Gubernur mingguan. Biasanya Bank Indonesia mengumumkan perubahan suku bunga
kebijakan dalam rapat Dewan Gubernur bulanan yang disertai konferensi pers
kepada publik.
Keputusan
itu juga mencerminkan berlanjutnya siklus pengetatan moneter yang ditandai
dengan kenaikan suku bunga beruntun. Siklus tersebut dimulai pada 21 Mei
2026, ketika Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan sebesar 50 basis
point.
Keputusan
tidak biasa itu dibaca pasar sebagai tanda kegentingan. Dua pejabat
pemerintah bercerita, pelemahan nilai tukar rupiah yang terus terjadi hingga
menembus level 18 ribu per dolar Amerika Serikat banyak menguras sumber daya
yang dimiliki bank sentral. Salah satu yang menipis adalah cadangan devisa,
yang digunakan untuk mengintervensi nilai tukar.
Sejak
awal tahun, cadangan devisa Indonesia sudah terkuras hampir US$ 10 miliar.
Pada akhir Mei 2026, cadangan devisa tercatat sebesar US$ 144,9 miliar. Ruang
gerak bank sentral untuk melakukan intervensi dan stabilisasi nilai tukar
menggunakan cadangan devisa pun kian sempit. Terlebih cadangan devisa juga
wajib dijaga penggunaannya untuk memenuhi kewajiban impor dan pembayaran
utang luar negeri.
Walhasil,
instrumen yang tersisa adalah suku bunga. Kenaikan suku bunga acuan
diharapkan dapat meningkatkan daya tarik pasar keuangan Indonesia sekaligus
mengejar selisih dengan imbal hasil Sekuritas Rupiah Bank Indonesia atau SRBI
yang kenaikannya sangat signifikan, yakni hampir menyentuh 7 persen.
Namun
peneliti Center of Reform on Economics Indonesia, Yusuf Rendy Manilet,
mengatakan kenaikan BI-Rate membawa risiko. “Kenaikan BI-Rate berdampak pada
sektor riil sehingga pertumbuhan ekonomi dapat melambat,” tuturnya.
Tempo
meminta konfirmasi tentang informasi ini kepada Gubernur Bank Indonesia Perry
Warjiyo dan Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Denny Ramdan Prakoso.
Namun, hingga Sabtu, 13 Juni 2026, keduanya tak memberikan jawaban.
Pada
Jumat, 12 Juni 2026, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destry Damayanti
dalam keterangan tertulis mengungkapkan bahwa respons positif pasar mulai
tecermin setelah bank sentral menempuh kebijakan menaikkan suku bunga acuan.
Nilai
tukar rupiah pada pengujung pekan ditutup menguat 0,84 persen ke level 17.865
per dolar. “Setelah kenaikan BI-Rate, aliran masuk modal asing mengalami
perkembangan positif, didukung oleh daya tarik instrumen keuangan domestik,”
kata Destry.
Kenaikan
suku bunga acuan diprediksi belum akan berhenti. Kepala Ekonom Bank Permata
Josua Pardede mengatakan BI-Rate berpeluang naik lagi, meski kenaikannya
tidak akan sebesar langkah sebelumnya. “BI diproyeksi masih memiliki ruang
untuk menaikkan suku bunga acuan 25 basis point lagi ke level 5,75 persen
pada tahun ini,” ujarnya.
Adapun
kenaikan tersebut mungkin dipercepat jika rupiah masih bergerak di atas level
18 ribu per dolar, arus modal asing masuk belum kembali stabil, dan tekanan
harga energi global belum mereda.
Senyampang
dengan itu, rencana penggantian Menteri Keuangan kembali menggantung. ●
Sumber : https://www.tempo.co/ekonomi/calon-pengganti-menteri-keuangan-purbaya-2269054
|
