Minggu, 17 Desember 2017

Negara-negara Besar ”Kekanak-kanakan”

Negara-negara Besar ”Kekanak-kanakan”
Simon Saragih ;  Wartawan Kompas
                                                    KOMPAS, 15 Desember 2017



                                                           
Negara-negara besar anggota Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) bertindak aneh-aneh. India dan AS misalnya mengusulkan ide yang mengernyitkan dahi 164 negara anggota lainnya. Sikap kekanak-kenakan negara-negara besar anggota WTO juga jelas terlihat dari pertemuan tingkat menteri ke-11 oleh 164 negara anggota. Maka tidak heran jika pertemuan sudah bubar sebelum waktunya.

Hal ini tertangkap dari pertemuan di Buenos Aires, Argentina, yang berlangsung periode 10-13 Desember. Meski demikian, Dirjen WTO Roberto Azevedo menegaskan perdagangan dunia tidak akan terhentikan. “Sistem begitu kuat,” katanya.

Namun, sangat disayangkan sikap negara-negara besar. Pertemuan berakhir tanpa ada kesepakatan tentang apa pun. Ini termasuk karena ulah India, lewat Menteri Perdagangan Suresh Prabhu. Dia datang dengan niat agar para menteri WTO menyetujui kesepakatan tentang ketahanan pangan.

Prabhu menegaskan tidak akan ada kesepakatan lain di WTO jika tidak ada kesepakatan tentang ketahanan pangan dunia. Sesungguhnya tidak ada yang tertarik dengan tawaran India.

Walaupun ketahanan pangan perlu tetapi momentum dan lokasi India menuntut sangat tidak pas. Usulan India ditanggapi dingin dan memang tidak membumi dan gagal.

Prabhu mengatakan walau usulan gagal tetapi, “India menang, sebab sekaligus berhasil menggagalkan kesepakatan sementara atas isu lain seperti subsidi perikanan dan program tentang perdagangan digital”.

Prabhu sendiri dicerca oleh media di negaranya. “Di WTO, tidak jelas mengapa Suresh Prabhu memperjuangkan stok pangan, sebuah isu yang tidak berguna,” demikian dituliskan di situs Financial Express edisi 13 Desember.

Sebuah situs lain di India, FirstPost, edisi 15 Desember, juga mengkritik usulan Prabhu. Mendag India ini dianggap mengajukan isu usang. FirstPost menuliskan, “Bahkan tidak bisa dipungkiri program nasional soal pengamanan pangan yang diimplementasikan di India tidak menguntungkan petani dan keluarga yang miskin akut”.

Dilanjutkan, haruskah India manganulir kesepakatan-kesepakatan lain karena kegagalannya soal ketahanan pangan? Bukankah India suatu saat diuntungkan dengan kesepakatan lain yang menjadi kepentingannya? Selain pertanian, India juga unggul dalam teknologi informasi.

Meninggalkan pertemuan

Hal yang paling menjengkelkan pada pertemuan tingkat menteri WTO ini adalah tindakan kasar Kepala Perwakilan Dagang AS Robert Lighthizer. Datang dengan niat melemahkan sistem hukum WTO yang menangani sengketa dagang, AS misalnya tidak kunjung menyetujui pengisian kekosongan posisi hakim di Dispute Settlement Body (DSB). Lighthizer malah tak segan menuduh WTO kehilangan fokus padahal WTO sedang mencoba fokus.

Gagal dengan tujuannya secara resmi lewat WTO, Lighthizer langsung meninggalkan pertemuan pada hari Selasa (12/12). Pertemuan yang berakhir pada hari Rabu pun langsung seperti bubar sendiri. WTO memiliki sistem aklamasi saat memutuskan sesuatu. Hengkangnya AS membuat semangat untuk mencari aklamasi tidak bisa diwujudkan.

Sama seperti India, AS pun dikritik medianya sendiri. “Dulu merupakan pendukung terbesar WTO. Kini AS menjadi pihak yang paling skeptis dengan WTO,” demikian harian The New York Times, edisi 10 Desember.

Demikian pula Uni Eropa (UE) lewat Ketua Komisi Perdagangan UE Cecilia Malmstrom. Dia menuduh China sebagai negara non-pasar, sebuah ucapan yang bertujuan memojokkan China. Jepang dan AS sama-sama sepakat menekankan hal ini untuk menekan China, yang dimulai UE.

Bai Ming, seorang peneliti di Akademi China tentang Perdagangan Internasional dan Kerja Sama Ekonomi (Chinese Academy of International Trade and Economic Cooperation), menyatakan kejengkelan lewat harian China, The Global Times, edisi 10 Desember. “UE dan AS telah bertindak tidak rasional dan tidak bertanggung jawab dengan menolak status China sebagai negara pasar. Padahal ini adalah janji yang sudah mereka nyatakan bahwa China akan diberi status negara pasar. Mereka telah mengabaikan peraturan WTO,” lanjut Bai.

Tampaknya semua orang, khususnya negara besar, membenci WTO. Akan tetapi, para anggota WTO ini tidak mampu menawarkan solusi terbaik ketimbang mengutamakan niat sepihak. “Setiap negara di dunia membenci WTO, mereka juga membenci alternatifnya. Lalu adakah solusi lain,” kata Rufus Yerxa, Presiden National Foreign Trade Council, yang juga mantan Wakil Dirjen WTO .

Memang negara-negara besar anggota WTO tidak salah jika dikatakan “kekanak-kanakan”. ●

Tidak ada komentar:

Posting Komentar