Kiamat Kesetiaan

Kiamat Kesetiaan Indra Tranggono ;  Pemerhati Kebudayaan dan Sastrawan; Tinggal di Yogyakarta

                                                    KOMPAS, 20 Desember 2017

                                                           

Pada akhir 2017 ada baiknya kita mengingat keperihan yang dirasakan bangsa ini: situasi menuju kiamat kesetiaan, yakni semakin menguatnya keberakhiran kesetiaan atas ideologi dan idealisme (pada level publik) serta konstitusi (pada level negara). Ketika para penyelenggara negara/pemerintah kian cepat berlari meninggalkan rakyat, kiamat kesetiaan ideologis dan konstitusional kian terasa hadir. Mungkin kita masih melihat/mendengar orkestrasi kebaikan yang tecermin dalam praktik demokrasi, kebebasan pers, kebebasan berpendapat, pembangunan infrastruktur, pengampunan pajak, pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen, angka kemiskinan yang menurun, dan bla-bla lainnya. Namun, kita pun menghadapi kian sulitnya rakyat menemukan akses ekonomi dan pendidikan tinggi/bermutu, juga kesehatan, seperti tersedianya vitamin B kompleks dan parasetamol, antibiotik berkelas puskesmas. Sempitnya lapangan pekerjaan. Sulitnya mencari penghasilan layak. Biaya hidup tinggi. Harga- harga kebutuhan yang makin sulit dijangkau. Mendadak kita merasakan seluruh lini kehidupan berjalan dengan langgam kapital. Ternyata demokrasi tidak selalu identik dengan kesejahteraan! Ketika negara luput membangun ekonomi berbasis pemerataan, otomatis keadilan jadi persoalan. Hanya kalangan elite sosial yang bisa hidup layak, bahkan mewah. Rakyat kebanyakan hidup dalam ketidakpastian. Sebebas apa pun rakyat, idealisme mereka tetap rontok dihantam tuntutan kebutuhan rutin. Dalam hidup serba sulit, pragmatisme sempit dan materialisme radikal pun semakin menguat karena semua orang ingin bertahan dan, bahkan kalau bisa, menjadi hedonis. Sementara di kalangan yang kuat beragama, radikalisme pun menjadi pilihan dalam menjawab ketidakadilan. Lahirlah masyarakat mesin yang hanya memiliki dua tombol: kepentingan dan uang/materi. Setiap kepentingan bisa dipoles dengan nilai-nilai luhur hasil eksploitasi budaya, agama, hukum, politik, dan sosial. Namun, semuanya selalu berakhir di muara bernama uang/materi. Uang telah menjadi rezim. Bapak tragedi asal Yunani, Sophocles (496-406 SM), berabad-abad lalu telah mengingatkan: uang adalah hasil kebudayaan paling buruk. Tak ada satu hal pun di dunia ini yang paling meruntuhkan moral, selain uang. Namun, rasa malu itu kini telah digantikan rasa bangga dan percaya diri dalam penguasaan uang sehingga pada umumnya orang tidak pernah merasa cukup atas kekayaan harta miliknya. Personalisasi negara Kita boleh bangga memiliki presiden dan beberapa gelintir penyelenggara negara yang baik: punya integritas, komitmen, kapabilitas, ditambah passion dan dedikasi. Namun, kebaikan saja tidak cukup. Kompleksitas persoalan bangsa ini menuntut transformasi dan operasionalisasi nilai-nilai kebaikan dalam sistem politik, ekonomi, hukum, sosial, dan budaya yang sesuai dengan ideologi negara dan konstitusi. Tanpa hal itu, segala nilai kebaikan hanya menjadi aksesori di tengah praktik oligarki, korupsi, nepotisme, kolusi, dan persekongkolan jahat. Berulang kali negara kelimpungan menghadapi koruptor-koruptor kelas berat yang digdaya dan sulit disentuh. Para penyelenggara negara yang berhati baik kurang memiliki naluri petarung tinggi. Negara bahkan tampak diremehkan kaum bedebah itu. Eloknya, negara tidak terlalu tersinggung. Dosis kesabarannya terlalu tinggi. Harus diakui, negara telah mengalami personalisasi. Seolah- olah negara ini hanya milik sekelompok elite politik dan ekonomi. Berlakulah budaya rikuh pekewuh (sungkan), tak enak hati, untuk menegur dan menindak tegas sesama kelompok elite yang melakukan penyimpangan. Inilah salah satu akibat buruk pengelolaan negara berbasis oligarki. Hukum jadi tumpul. Sistem macet dan mandul karena banalitas politik kepentingan yang sangat dominan. Mereka menganggap negeri ini tak lebih dari koloni kekayaan yang wajib untuk diisap hingga tinggal sepah. Selama ini mereka menganggap politik kotor, maka mereka merasa sah berbuat kotor. Padahal, yang kotor pikiran dan jiwa mereka. Politik itu sendiri, seperti dikatakan Mahatma Gandhi, tidak kotor, tetapi memiliki kemuliaan sebagai wahana kebudayaan yang memperjuangkan aspirasi dan kepentingan umat manusia di dalam bernegara. Politik merupakan sistem yang mengatur agar kekuasaan tetap berjalan di dalam rel kebudayaan/peradaban sehingga pelaku politik tak menjelma jadi semacam hewan buas dan brutal. Maka, ketika ada politikus yang bilang bahwa politik merupakan pertarungan kekuasaan semata, bisa jadi dia tak mendalami politik sebagai pengetahuan, ilmu dan seni yang berbasis logika (kebenaran), etika (keadaban), dan estetika (keindahan). Pengetahuan mendorong pelaku politik memiliki horizon ide. Ilmu menawarkan kemampuan metodologi dan analisis untuk menemukan berbagai jawaban atas persoalan publik. Adapun seni merupakan kemampuan akal budi untuk menjawab dan memaknai persoalan dengan cara-cara berbudaya dan bermartabat. Ini semua terbingkai kebenaran dan moralitas. Karena itu, politik tak bebas nilai, tetapi terikat nilai. Di situlah integritas, komitmen, dan kapabilitas menemukan relevansinya. Turunannya adalah terbentuk dan beroperasinya negara kesejahteraan yang bermakna bagi publik. Kiamat kesetiaan atas ideologi, konstitusi, dan rakyat dapat ditunda jika para penyelenggara kembali pada kesadaran sangkan paraning dumadi (asal mula kejadian), baik secara religius maupun sosial. Secara religius, ajaran moral itu bisa dimaknai bahwa semua jabatan dan kekuasaan berasal dari Tuhan dan harus bisa dipertanggungjawabkan penggunaan dan pemanfaatannya. Secara sosial, menjadi penyelenggara negara dan pemerintahan merupakan pilihan politik-etis untuk membebaskan rakyat dari kemiskinan dan keterbelakangan. Rakyatlah pemangku kepentingan dan pemilik saham terbesar karena kedaulatan adalah miliknya. Otomatis para penyelenggara negara/pemerintahan hanya mengabdi kepada rakyat, bukan kaum pemodal raksasa. ●